Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PDI-P MEMBELA BUNG KARNO

Expand Messages
  • Umar Said
    Catatan A. Umar Said (tulisan ini juga disajikan dalam website http://perso.club-internet.fr/kontak/ ) PDI-P MEMBELA BUNG KARNO ========================
    Message 1 of 1 , Aug 1, 2003
    • 0 Attachment
      Catatan A. Umar Said

      (tulisan ini juga disajikan dalam website
      http://perso.club-internet.fr/kontak/ )


      PDI-P MEMBELA BUNG KARNO
      ========================

      Sejumlah suratkabar Jakarta akhir-akhir ini memberitakan bahwa Fraksi
      Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) MPR diminta memperjuangkan
      agar Ketatapan MPRS yang berkaitan dengan Bung Karno dan Partai Komunis
      Indonesia (PKI) dicabut dalam Sidang Tahunan (ST) MPR yang dimulai Jumat
      (1/8) . Hal itu dimaksudkan agar bangsa Indonesia belajar berdamai dengan
      sejarahnya sendiri. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi dari Rapat
      Kerja Nasional (Rakernas) VIII PDI-P, yang dibacakan Sekretaris Jenderal
      (Sekjen) PDI-P Sutjipto, di Jakarta, Rabu (30/7). Sutjipto mengungkapkan,
      Rakernas mendesak DPP PDI-P dan FPDI-P agar dalam ST MPR nanti
      memperjuangkan pencabutan Tap MPRS No XXVI/1966 tentang Pembentukan Panitia
      Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

      Selain itu Sidang Tahunan MPR diharapkan juga mencabut Tap No XXXIII/1967
      tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. "Khusus mengenai
      Tap MPRS yang menyangkut status politik Bung Karno, akan kita perjuangkan
      dengan segala kemampuan untuk dicabut. Demikian halnya terhadap Tap-Tap MPRS
      lainnya yang mengandung substansi yang bersifat memfitnah, menghina dan
      mendiskreditkan Ir Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Proklamator dan Presiden
      RI pertama," ungkap Sutjipto.

      Saat pidato penutupan Rakernas, Sutjipto juga mengungkapkan harapan
      pencabutan terhadap Tap MPRS No XXV/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan
      Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia
      bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan
      Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Lenininisme. Dalam penilaian PDI-P, Tap
      itu telah menyebabkan warga kehilangan hak-hak politik yang paling mendasar.
      "Kita mengharapkan keputusan politik yang diambil MPR kali ini akan membuka
      ruang bagi penyelesaian sebagian masa lalu kita. Menurut keyakinan, inilah
      cara terbaik sebagai bangsa untuk belajar berdamai dengan sejarahnya
      sendiri," tandasnya.

      Dari isi berita tersebut kelihatan bahwa ada keinginan yang makin kuat dari
      PDI-P untuk menuntut kepada MPR supaya mencabut ketetapan MPRS tahun 1967
      yang « melucuti » kekuasaan Presiden Sukarno sebagai presiden RI. Ini
      merupakan perkembangan baru yang cukup penting dalam kehidupan politik di
      Indonesia Karena, masalah Bung Karno ada kaitannya yang erat sekali dengan
      masalah Orde Baru serta warisannya yang serba negatif yang kita saksikan
      dewasa ini. Karena itu, membicarakan masalah Bung Karno tidak bisa
      dipisahkan dengan banyak soal yang kita hadapi dewasa ini.

      Terlepas dari apakah tuntutan ini akan disetujui oleh MPR atau tidak (atau
      belum), bisalah kiranya diduga bahwa keputusan Rakernas PDI-P mengenai Bung
      Karno ini cocok dengan fikiran dan hati banyak orang. Sebab, sudah
      sepatutnyalah bahwa terutama sekali PDI-P yang mempersoalkan Tap MPRS yang
      memreteli kekuasaan Bung Karno ini melalui cara-cara yang penuh rekayasa dan
      suasana yang dibikin keruh.


      PDI-P BESAR KARENA CITRA BUNG KARNO

      Selama ini sudah banyak orang mengatakan (dan menulis) bahwa PDIP dalam
      Pemilu yang lalu menang karena dapat sokongan dan suara dari para pencinta
      Bung Karno dan para penentang Orde Baru. Orang pun tahu bahwa orang banyak
      memilih Megawati karena mengingat citra Bung Karno, yang dijatuhkan secara
      khianat oleh para pendiri rezim militer Suharto dkk. Mereka mendukung
      Megawati sebagai « balas dendam » terhadap yang menggulingkan kekuasaan Bung
      Karno. Banyak juga orang menaruh simpati kepada Megawati (dan melaluinya
      juga simpati kepada PDI-P) karena Megawati pernah dalam jangka lama
      diperlakukan secara tidak adil oleh Orde Baru (ingat, antara lain :
      persoalan PDI Suryadi).

      Tadinya, banyak orang juga mendukung dan mencoblos PDI-P dengan harapan
      bahwa PDI-P merupakan partai yang memperjuangkan ajaran atau politik Bung
      Karno (walaupun sebagian), yang memperjuangkan aspirasi « wong cilik ».
      (Mereka sudah melihat praktek Orde Baru selama puluhan, yang terbukti
      hasilnya adalah bertentangan dengan apa yang dicita-citakan Bung Karno).
      Oleh karena itu, dalam pemilu 1999 mereka mendukung Megawati (PDI-P) dengan
      semangat yang tinggi. Mereka dengan sukarela - bahkan sebagian besar atas
      beaya sendiri - mendirikan ribuan posko di seluruh Indonesia,. Posko-posko
      ini mereka hiasi dengan gambar Megawati dan Bung Karno dan Sang Saka Merah
      Putih.

      Dari segi ini, tidak melesetlah kalau ada orang mengatakan bahwa Megawati
      (dan PDI-P) bisa menjadi besar berkat citra sejarah Bung Karno. Dan kiranya
      tidak keliru pula, kalau ada orang yang berpendapat bahwa Megawati (PDI-P)
      mendapat dukungan besar dari banyak orang karena dianggap bertentangan
      dengan Orde Baru. Dan, bukan karena sebab-sebab yang lain.


      MEGAWATI (PDI-P) HARUS BELA BUNG KARNO

      Mengingat itu semua, maka sudah sewajarnyalah bahwa Rakernas ke-7 PDI-P
      mengeluarkan keputusan untuk mendesak fraksinya dalam MPR untuk
      memperjuangkan dicabutnya TAP MPRS 33/1967. Adalah sebaliknya, akan tidak
      wajar – dan akan tidak bisa dimengerti oleh banyak orang ( !) - kalau
      PDI-P tidak memperjuangkannya. Karena, tidak bisa diharapkan dari
      partai-partai lain adanya inisiatif sukarela yang menggebu-gebu untuk
      menuntut dicabutnya TAP MPRS 33/1967 ini, kecuali dari partai-partai yang
      benar-benar anti Orde Baru.

      Karena, memperjuangkan dicabutnya TAP MPRS 33/1967 berarti merehabilitasi
      nama baik Bung Karno yang menurut MPRS (yang anggota-anggotanya sudah «
      dibersihkan » dari unsur-unsur kiri atau komunis dan Sukarnois) tidak
      memberikan pertanggungan jawab yang memuaskan « tentang kebijaksanaan
      mengenai pembrontakan kontra revolusi G30S-PKI beserta epiloognya,
      kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak ».

      Padahal, kalau kita melihat ke belakang, maka jelaslah bahwa Bung Karno
      telah digulingkan oleh para pendiri rezim militer Orde Baru (terutama TNI-AD
      waktu itu plus Golkar dan para simpatisannya), yang bekerjasama dengan
      kekuatan imperialis dan neo-kolonialis. Jadi, Bung Karno telah menjadi
      korban dari kontra-revolusi, yang sumber-sumbernya adalah sama dengan
      PRRI-Permesta. (Tentang soal ini, sudah banyak artikel dan buku yang
      ditulis, baik di Indonesia sendiri maupun di luarnegeri) .


      MENGKOREKSI PENULISAN SEJARAH

      Merehabilitasi nama baik Bung Karno berarti mengkoreksi penulisan sejarah
      bangsa. Karena Orde Baru sudah membuat dosa yang amat besar dan kesalahan
      yang amat serius dengan memelintir sejarah dan menjalankan politik «
      de-Sukarnoisasi » selama lebih dari 32 tahun secara intensif dan
      besar-besaran. Dampak politik « de-Sukarnoisasi » ini begitu besar, sehingga
      sebagian penting bangsa kita sudah tidak mengenal lagi secara baik siapa dan
      bagaimana itu Bung Karno bagi perjalanan perjuangan bangsa. Bahkan, sebagian
      besar generasi muda kita hanya tahu bahwa Bung Karno bersama Bung Hatta
      adalah dua proklamator kemerdekaan. Sudah, itu saja.

      Bahkan, masih ada orang yang karena begitu anti-nya kepada Bung Karno
      sehingga tidak mau mengakui peran sejarahnya bagi perjuangan bangsa dalam
      melawan kolonialisme Belanda. Juga orang-orang macam inilah yang tidak
      menghargai Bung Karno sebagai penggali Pancasila, penggerak Konferensi
      Bandung yang menjadi tonggak sejarah dunia, dan inspirator perjuangan
      berbagai bangsa melawan imperialisme dan neo-kolonialisme. Mereka mengejek
      Bung Karno dengan macam-macam cemooh dan celaan, termasuk Gestapu Agung,
      keranjingan mercu-suar, megalomaniak, diktator dan koruptor dan segala macam
      lainnya.

      Seperti banyak hal dalam berbagai bidang yang memerlukan reformasi maka
      sejarah mengenai peran Bung Karno dalam perjuangan bangsa juga perlu
      dikoreksi atau dibetulkan. Untuk ini peran para sejarawan adalah penting.
      Tetapi, untuk kasus TAP MPRS 33/1967 ini adalah tugas utama MPR (yang
      sekarang, dalam tahun 2003) untuk mengkoreksinya dengan mencabutnya.


      BUKAN HANYA PENTING UNTUK MEGAWATI (PDI-P)

      Dicabutnya TAP MPRS 33/1067 tidaklah hanya penting untuk Megawati dan PDI-P
      saja, atau untuk para pencinta Bung Karno saja, melainkan juga untuk seluruh
      bangsa. Karena rehabilitasi nama baik Bung Karno adalah merupakan kebutuhan
      bangsa. Kalau direnungkan sejarah perjuangan bangsa secara dalam-dalam dan
      secara jujur, maka jelaslah bahwa kebesaran sosok Bung Karno sebagai
      pejuang nasional dan pemimpin bangsa tidak ada bandingannya.

      Sejak Orde Baru menjalankan « de-Sukarnoisasi » maka bangsa Indonesia
      rasa-rasanya seperti kehilangan pimpinan moral dan politik, atau kehilangan
      penunjuk jalan dan arah tujuan. Sebab, sekarang makin terbukti bahwa
      Jenderal Suharto yang menggulingkan Bung Karno adalah bukan saja pengkhianat
      melainkan juga penjahat besar (ingat : kasus KKN, penumpukan kekayaan
      keluarga, pelanggaran HAM besar-besaran). Dalam mengabdi kepada kepentingan
      rakyat Indonesia Suharto tidak bisa dan tidak patut disejajarkan dengan Bung
      Karno. Kalau Bung Karno sejak mudanya sebagai mahasiswa sudah berjuang
      melawan koloniamisme Belanda (ingat : tulisan dalam Suluh Indonesia Muda dan
      dokumen bersejarah Indonesia Menggugat), maka pemuda Suharto mengabdi kepada
      kolonialisme Belanda dengan menjadi serdadunya (KNIL).

      Perjuangan untuk merehabilitasi nama baik Bung Karno akan dibenarkan oleh
      sejarah. Sebab sekarang makin banyak bukti bahwa Bung Karno telah
      digulingkan oleh orang-orang yang mendirikan Orde Baru bukan untuk
      menyelamatkan Republik Indonesia, melainkan malahan untuk merusaknya Para
      pendiri rezim militer Orde Baru telah membunuh semangat revolusi Indonesia
      yang berkobar sejak tahun ’20-an, menindas golongan kiri, mengubur
      ajaran-ajaran Bung Karno, melecehkan Pancasila sambil melakukan berbagai
      kejahatan untuk kepentingan pribadi dan golongan (korupsi, penyalahgunaan
      kekuasaan, pencekekan kehiduoan demokratis dll).


      PEKERJAAN TIDAK MUDAH

      Walaupun tugas merehabilitasi nama Bung Karno ini pekerjaan yang benar,
      mulia dan perlu bagi seluruh bangsa, tetapi dapat diperkirakan bahwa
      pelaksanaannya tidak begitu mudah. Sebab, akan mendapat hambatan atau
      perlawanan dari para pendukung Orde Baru, yang terdiri dari berbagai unsur
      terbuka maupun tertutup, baik yang di dalam MPR/DPR maupun di masyarakat
      luas. Mereka akan mengajukan dalih atau alasan yang aneh-aneh, termasuk yang
      tidak menurut nalar yang waras atau kurang masuk-akal.

      Kita semua akan menyaksikan « permainan » mereka semua ini dalam sidang MPR
      (dan di luar sidang), dan akan mengukur sampai di mana keterkaitan mereka
      dengan Orde Baru. Dalam MPR akan kelihatan siapa yang setuju pencabutan Tap
      MPRS 33/1967 dan siapa yang menolak. Kita akan tahu siapa-siapa saja,
      kalangan atau golongan yang mana saja yang masih mau mempertahankan Tap
      33/1967. Kita semua akan bisa melihat siapa yang munafik dan mana yang
      betul-betul menghargai tokoh besar bangsa kita Bung Karno.

      Perjuangan Fraksi PDI-P di MPR mungkin akan menghadapi perlawanan yang cukup
      besar dari golongan-golongan anti-Sukarno yang terdiri dari unsur-unsur
      TNI-AD, partai Golkar, dan sejumlah golongan Islam (tidak semuanya). Tetapi,
      perjuangan ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa. Karena berdasarkan
      pengalaman negatif selama masa Orde Baru, bangsa kita memerlukan pedoman,
      atau membutuhkan simbul yang hanya bisa ditemukan pada sosok seperti Bung
      Karno.

      Dengan memperjuangkan sungguh-sungguh rehabilitasi nama baik Bung Karno,
      Megawati bersama PDI-P nya akan bisa memperbaiki sebagian citranya, yang
      sudah jatuh merosot di mata banyak pendukungnya dalam Pemilu tahun 1999,
      karena berbagai sebab. Sikap terhadap masalah Bung Karno adalah ukuran
      bagaimana seseorang atau suatu golongan (atau suatu partai) bersikap
      terhadap masalah Orde Baru yang sudah dinajiskan banyak orang dan juga
      terhadap masa depan Indonesia.

      Secara kasarnya, atau secara garis besarnya (artinya : tidak semua), orang
      tidak bisa menyatakan diri sebagai anti Orde Baru dengan masih bersikap
      anti-Sukarno. Orang yang betul-betul memperjuangkan reformasi dan demokrasi
      akan setuju dicabutnya TAP MPRS 33/1967.

      Dengan menuntut dicabutnya TAP MPRS 33/1867 PDI-P sudah mengangkat masalah
      besar sejarah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan Bung Karno untuk
      diperdebatkan, direnungkan, dikaji dalam-dalam, dan dikoreksi. Perkembangan
      ini adalah positif sekali, dan amat berguna bagi perjuangan kita bersama
      untuk berangsur-angsur mengikis habis segala warisan busuk yang ditinggalkan
      rezim militer Orde Baru.

      Paris, 1 Agustus 2003

      * * *


      .
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.