Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Trs: [iluni_seksi06] Fw: [muctaxnews] MUC - T@xMinimagz, Ed.11 / February 2009

Expand Messages
  • desmy Fitra
    ... Dari: cherryan rushadi Kepada: alumni ui Terkirim: Selasa, 14 April, 2009 14:33:49 Topik:
    Message 1 of 1 , Apr 14, 2009


      ----- Pesan Diteruskan ----
      Dari: cherryan rushadi <crushadi@...>
      Kepada: alumni ui <iluni_seksi06@yahoogroups.com>
      Terkirim: Selasa, 14 April, 2009 14:33:49
      Topik: [iluni_seksi06] Fw: [muctaxnews] MUC - T@xMinimagz, Ed.11 / February 2009

      nih gw bagi2 dari milisnya MUC buat info2 pajak, bis klo pke bahasa peraturan dan UU pasti pd pusing

      ----- Forwarded Message ----
      From: Afdal Zikri Mawardi <afdalzikri1@...>
      To: muctaxnews@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, April 14, 2009 11:12:46 AM
      Subject: [muctaxnews] MUC - T@xMinimagz, Ed.11 / February 2009

      Pembaca Muctaxnews,

       

      Berikut ini kami kirimkan Taxminimagz untuk edisi Februari. Kali ini, artikel yang kami suguhkan mengusung topik tentang pemotongan/pemungut an pajak dan juga informasi seputar perpajakan lainnya untuk anda.

       

       

      Salam hangat,

      MUC - T@xMinimagz

      Ed.11 / February 2009

       

      MUC -T@xMinimagz

       

      Ed.11 / Februari  2009

       

      Editorial

      編集者からのご挨拶

       

      Pembaca,

      Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru tengah memberikan imbas yang cukup signifikan terhadap pemotongan dan pemungutan pajak (withholding tax) di Indonesia. Karenanya untuk membantu pembaca dalam mengetahui perubahan yang ada, dalam artikel kali ini kami memaparkan poin-poin penting seputar ketentuan withholding tax yang terbaru..

       

      Tak lupa pula kami kabarkan pula info tentang kursus Brevet yang tengah diadakan oleh kantor cabang kami di Balikpapan. Sebagai angkatan perdana, kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Artha Bhakti wilayah Kalimantan ini diselenggarakan mulai tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan 19 Mei 2009. Mari simak informasi selengkapnya dalam rubrik ‘Berita Terkini’.

       

      Selamat membaca! 

       

      Regards,

       

      Ika Fithriyadi

       


       

       

      Artikel

       

      Wajah Baru Withholding Tax Indonesia

      インドネシアの源泉課税の新しい形。

       

      Kelahiran Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru acapkali diikuti dengan kelahiran perubahan ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak. Karenanya pasca terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, para pemotong dan pemungut pajak lantas bertanya-tanya: “Bagaimanakah wajah withholding tax saat ini?”

       

      Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang terbaru, terdapat perubahan yang cukup berarti dalam kancah pemotongan/pemungut an pajak (withholding tax) di negeri ini. Di satu sisi terdapat perubahan yang jelas seputar tarif dan objek pajak, namun di sisi lain terdapat perubahan yang masih perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari pemerintah dan Menkeu.

       

      Kini  setelah beberapa peraturan pelaksanaan itu telah diterbitkan pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini, wajah baru beberapa withholding tax sudah cukup tampak. Jelas pula bahwa cukup banyak yang perlu disesuaikan pemotong maupun pemungut pajak mulai 1 Januari 2009 ini apabila mereka tidak ingin tertinggal oleh perubahan yang ada.

       

       

      PPh Final (PPh Pasal 4 ayat (2)) 

      所得税の確定(所得税法第4条パラグラフ- 2)

      Setelah sekian lama terbebas dari pemajakan, penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya kini wajib dipotong PPh Final. Terhadap penghasilan dari transaksi derivatif dikenai tarif 2,5% dari margin awal dan terhadap bunga simpanan yang berjumlah lebih dari Rp240 ribu per bulan dikenai tarif 10%. Bunga simpanan yang jumlahnya tidak lebih dari Rp240 ribu per bulan bebas dari pengenaan pajak karena tarif 0%.  Prosedur teknis pemotongan kedua objek pajak baru ini masing-masing diatur dengan cukup jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2009 dan PP No. 15 Tahun 2009.

      Tidak hanya itu saja, dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juga kini dikenai PPh Final sebesar 10% yang wajib dipotong oleh pembayar dividen. Sebelumnya bersamaan dengan deviden yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Objek PPh Pasal 23 yang tidak bersifat final yang bertarif 15%.

       

      Sementara itu berbicara tentang tarif pajak, perubahan terdapat pada Objek PPh Final berupa bunga dan diskonto obligasi. Bila sebelumnya dipajaki sebesar 20%, kini Wajib Pajak Dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap –selain perusahaan reksadana- hanya dipotong sebesar 5%. Perusahaan reksadana diuntungkan dengan tarif 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Pajak sebesar 5% baru wajib dibayar perusahaan reksadana mulai tahun 2011 hingga 2013 dan untuk tahun-tahun selanjutnya dinaikkan sebesar 10%. Wajib Pajak Luar Negeri masih dikenakan pajak sebesar 20%.

      PPh Pasal  21

      所得税法 21

       

      Dalam konteks PPh Pasal 21, terdapat perubahan yang sudah didengungkan sebelum terbitnya UU PPh yang baru, yaitu tidak adanya lagi kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 seperti tersirat dalam Pasal 3 UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan U No. 28 Tahun 2008). Sebagai konsekuensi dari hal ini, pemotong pajak kini harus menyetorkan seluruh pajak yang terutang pada suatu masa dalam waktu yang telah ditentukan setiap masanya, di mana sebelumnya memungkinkan untuk disetorkan di akhir tahun. Adapun pajak yang terutang setiap masa –kecuali masa pajak terakhir- dihitung dari penyetahunan penghasilan yang dibagi dengan banyaknya bulan kerja selama setahun. Masa pajak terakhir digunakan untuk membayar selisih dari PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun/bagian tahun pajak dengan PPh yang telah dipotong dalam masa-masa sebelumnya. Dan seakan menggantikan SPT Tahunan PPh Pasal 21, pemotong pajak kini wajib membuat dan menyimpan catatan/kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21/26 yang terutang setiap masa untuk masing-masing penerima penghasilan.

       

      Perubahan lainnya adalah perubahan tarif pajak bagi tenaga ahli. Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris, kini tak lagi dikenai tarif efektif sebesar 7,5% dari jumlah bruto, melainkan diperlakukan sama dengan Subjek PPh Pasal 21 yang notabene dikenai tarif progresif Pasal 17 UU PPh dari jumlah bruto. Dan jika pemberian jasa bersifat berkesinambungan, maka pemajakan dilakukan dari jumlah kumulatif penghasilan bruto. Jika tenaga ahli yang notabene bukan pegawai ini memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka tenaga ahli ini tidak sepatutnya dikenakan PPh Pasal 21 tetapi PPh Pasal 23.   Berbeda dari tenaga ahli, perlakuan terhadap pegawai tidak tetap yang tidak dibayar secara bulanan masih sama, yaitu hanya dikenai pajak jika penghasilan/ rata-rata penghasilan sehari telah melebihi bagian tidak kena pajak yang kini sebesar Rp 150 ribu sehari. Tarif pajak dikenakan atas PKP (penghasilan bruto dikurangi dengan bagian tidak kena pajak dan iuran jaminan/tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai (jika ada)).

       

      Namun jika penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, bagian tidak kena pajak diganti dengan PTKP yang sebenarnya (PTKP dibagi 360 hari). Lebih jauh, jika penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6 juta, tarif pajak dikenakan dari jumlah PKP yang disetahunkan. Sementara itu terhadap anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama yang menerima imbalan tidak teratur, mantan pegawai yang menerima imbalan tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun dari dana pensiun yang disahkan Menkeu, pengenaan pajak dilakukan dari kumulatif penghasilan bruto. Dan penerima imbalan lainnya selain yang telah disebutkan di atas dan selain penerima pensiun bulanan dan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, dikenakan pajak dari jumlah bruto.

       

      Kemudian perubahan yang cukup mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memiliki NPWP adalah diskriminasi tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki identitas perpajakan dikenai tarif pajak yang lebih tinggi 20% dari tarif normal yang berlaku. Namun jika penghasilan yang diperoleh merupakan Objek PPh Pasal 21 yang bersifat final, diskriminasi tarif ini tidak diterapkan.

       

      Terakhir, perubahan yang cukup menggembirakan adalah berlakunya PPh Ditanggung Pemerintah bagi tenaga kerja pada sektor usaha tertentu dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 5 juta sebulan. Adapun sektor-sektor usaha yang dimaksud adalah usaha pertanian –termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan-, usaha perikanan, dan usaha industri pengolahan, yang diatur dengan rinci dalam Peraturan Menkeu No. 43/PMK.03/2009. Dengan adanya ketentuan ini, pemberi kerja wajib membayarkan secara tunai PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tersebut kepada para tenaga kerjanya. Dan dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan karyawan, maka pemberi kerja harus memberikan PPh Pasal 21 yang ditunjang/ditanggun g tersebut kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Meski mendapat fasilitas, pemberi kerja wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada tenaga kerja yang bersangkutan dan bukti potong ini dapat dikreditkan di SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan yang bersangkutan.

        

      PPh Pasal 22

       所得税法 22

       

      Satu lagi Objek PPh Pasal 22! Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang disebutkan dalam PMK No.: 253/PMK.03/2008, kini dikenai PPh Pasal 22 sebesar 5% dari harga jual -tidak termasuk PPN- oleh Wajib Pajak Badan penjual. Sepanjang memiliki bukti pemungutan pajak dari penjual, pembeli dapat memperhitungkan pajak yang telah dipungut sebagai pembayaran pajak dalam tahun berjalan .Kemudian baik atas objek pajak yang baru maupun yang lama berlaku tarif pajak yang lebih tinggi sebesar 100% dari tarif normal bagi Wajib Pajak tidak ber-NPWP. Karenanya, jika suatu pembeli barang yang sangat mewah tidak memiliki NPWP, terhadap pembeli tersebut wajib dipungut PPh Pasal 22 sebesar 10% dari jumlah bruto. 

       

       PPh Pasal 23

       所得税法 23

       

      Perubahan pertama yang perlu dicermati dalam konteks PPh Pasal 23 adalah tarif pajak atas sewa harta (selain tanah dan bangunan) dan imbalan jasa. Bila sebelumnya bertarif 15% dari perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, kini diturunkan menjadi sebesar 2% dari jumlah bruto -tidak termasuk PPN-. Adapun jenis-jenis jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23 relatif sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 23 UU PPh dan positive list Peraturan  Dirjen Pajak No. PER-70/PJ./2007. Selain jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23 disebutkan dalam positive list Peraturan Menkeu No. 244/PMK.03/2008.

       

      Semestinya, tidak adanya penambahan/penguran gan jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23 tidak menimbulkan permasalahan baru dalam pemotongan PPh Pasal 23. Akan tetapi karena Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008 telah mengatur pengenaan PPh Final atas seluruh usaha jasa konstruksi dan hingga kini belum ada peraturan yang mencabutnya, sebagian pemotong pajak kerap ragu untuk mengenakan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konstruksi. Padahal, PP tersebut diterbitkan sebelum UU PPh yang terbaru disahkan dan kedudukan PP-nya pun tidak lebih tinggi dari undang-undang. Ketidakpastian timbul karena tidak adanya peraturan lebih lanjut yang mencabut PP No 51 tersebut meskipun sejatinya PP ini tak lagi berlaku dengan diterbitkannya peraturan yang lebih tinggi.

       

      Perubahan lainnya adalah perubahan perlakuan terhadap badan usaha penyalur pinjaman/pembiayaan . Berbeda dari perusahaan reksadana yang kini tak lagi dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 23, badan usaha penyalur pinjaman/pembiayaan kini terbebas dari PPh Pasal 23 atas imbalan jasa keuangan yang diterima/diperolehn ya. Di sisi lain, bunga simpanan yang melebihi batas yang ditentukan yang diberikan koperasi kepada anggotanya kini menjadi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2), di mana sebelumnya dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% yang bersifat final.  Kemudian seperti halnya dalam pengenaan PPh Pasal 22, dalam PPh Pasal 23 juga berlaku tarif pajak yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak yang memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan jasa, maka Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP harus rela dikenakan sebesar 4% dari jumlah bruto.

       

      Perubahan terakhir dapat dikatakan perubahan yang menggembirakan para pemotong pajak. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 23 UU PPh, saat terutang PPh Pasal 23 kini adalah saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Sementara dahulu, saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah saat dibayarkan atau terutang, di mana saat terutangnya penghasilan juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong/memungut Pajak Penghasilan. Dengan adanya perubahan ini, maka seandainya pembebanan imbalan yang menjadi Objek PPh Pasal 23 mendahului pembayarannya, sejatinya kini belum timbul kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23.

       

       PPh Pasal 26

       所得税法 26

       

      Premi transaksi lindung nilai lainnya dan keuntungan karena pembebasan utang yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) kini menjadi Objek PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan. Karena itu, Wajib Pajak Dalam Negeri yang memberikan sejumlah penghasilan tersebut kepada suatu WPLN, kini wajib memotong PPh Pasal 26.

       

      Perubahan lainnya adalah perubahan perlakuan terhadap transaksi penjualan/pengaliha n saham perusahaan antara (perusahaan conduit company/special purpose company) yang didirikan/berkedudu kan di negara tax heaven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang berkedudukan/ didirikan di Indonesia. Transaksi ini kini dapat dianggap sebagai penjualan saham perusahaan yang berada di Indonesia. Dan seperti yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Menkeu No.: 258/PMK.03/2008, atas penghasilan dari penjualan/pengaliha n saham tersebut dipotong PPh Pasal 26 sebesar 5% dari harga jual (20% dari perkiraan neto sebesar 25% dari harga jual). Adapun jika saham dibeli oleh WPLN, pemotongan pajak wajib dilakukan oleh badan yang didirikan/berkedudu kan di Indonesia dan badan yang bersangkutan harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual.

       

      Baik terhadap objek pajak yang pertama maupun yang terakhir, pemotongan PPh Pasal 26 tidak dapat dilakukan jika WPLN yang bersangkutan merupakan penduduk dari negara yang mengikat tax treaty dengan Indonesia dan tax treaty tersebut mengatur bahwa hak pemajakan tidak berada di Indonesia.

       

      Akhir kata seperti yang telah kami ungkapkan di muka,terdapat banyak penyesuaian yang perlu dilakukan pemotong dan pemungut mulai awal tahun 2009 ini. Setidaknya, memilah rekanan bisnis yang memiliki dan yang tidak memiliki NPWP perlu dilakukan untuk menentukan mana yang dikenai pajak yang lebih tinggi dan mana yang dikenai tarif normal. Sekilas pemilahan ini tampak sepele, namun hal yang sepele ini dapat mengawali hal yang besar seperti sanksi bunga yang boleh jadi tidak sedikit. Karena itu, segera lakukan penyesuaian sebelum semuanya sudah terlambat.

       

       

       

      Berita Terkini

       

      Kursus Brevet di Kalimantan

      カリマンタンで税務講座の開催

       

       

      PT Multi Utama Consultindo bekerjasama dengan Yayasan Artha Bhakti Wilayah Kalimantan menyelenggarakan Brevet Pajak A-B Terpadu. Materi brevet terdiri dari 9 (sembilan) topik, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, 23 dan 26, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Bea Materai, serta Akuntansi Perpajakan.

       

      Dengan didukung oleh pengajar yang berpengalaman dan ahli yang berasal dari Ditjen Pajak dan konsultan MUC Cabang Balikpapan, kegiatan yang dimaksudkan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan perpajakan ini diharapkan dapat menciptakan tenaga terampil di bidang perpajakan, tenaga yang mampu mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Bahkan lebih dari itu, yaitu melahirkan calon konsultan pajak yang kompeten.

       

      Dalam gelombang pertamanya yang dimulai dari 16 Februari hingga 19 Mei 2009, 44 peserta yang berasal dari utusan-utusan perusahaan maupun perseorangan telah mengikuti kelas brevet yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Jumat malam. Sebagai upaya yang bersifat berkesinambungan, brevet gelombang kedua selanjutnya akan diadakan di Samarinda pada tanggal 13 April-25 Juni 2009. Pendaftaran dapat dilakukan saat ini hingga 10 April 2009 pada Kantor MUC Cabang Balikpapan: Jl. MT Haryono Sentra Eropa II Blok AB-2 No. 32 Balikpapan, Telp.. 0542 7204293.

       

       

       

      Resume Peraturan Perpajakan

       

      Peraturan  Direktur Jenderal Pajak, PER-10/PJ./2009 , Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha.

        

      Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan/kegiatan usaha dalam tahun 2009 -selain bank, BUMN/D, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala-, dapat memperoleh pengurangan PPh Pasal 25 tahun 2009. Untuk Masa Januari-Juni 2009, pengurangan yang diperkenankan maksimal sebesar 25% yang dihitung dari besarnya PPh Pasal 25 bulan Desember 2008/SPT Tahun Pajak 2008 (jika SPT Tahunan PPh Tahun 2008 sudah disampaikan. Untuk mendapat pengurangan masa ini, Wajib Pajak hanya perlu menyampaikan  pemberitahuan tertulis yang telah ditandatangani Pengurus/Direksi mengenai PPh Pasal 25 yang diminta dengan disertai: a) Penghitungan PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008/perhitungan sementara PPh terutang tahun 2008; dan b) Perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang tahun 2009. Pemberitahuan dan lampiran ditujukan ke Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 April 2009, dengan menggunakan form sesuai lampiran I dan II peraturan Dirjen Pajak ini.  Sementara untuk Masa Pajak Juli-Desember 2009, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis maksimal 30 Juni 2009  dengan menunjukkan bahwa besarnya PPh yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai Juni 2009.

      Permohonan harus disertai dengan perkiraan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang pada tahun 2009 berdasarkan: a) Penghasilan yang diterima/diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan, dan b) Perkiraan penghasilan yang akan diterima/diperoleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009, dengan menggunakan format sesuai Lampiran I dan III dari peraturan Dirjen Pajak ini.

      Terhadap permohonan ini, Kepala KPP akan menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan format sesuai Lampiran V peraturan ini. Bila jangka waktu tersebut telah lewat, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu penerbitan surat keputusan berakhir. Wajib Pajak yang mengalami perubahan usaha/kegiatan usaha dan memenuhi ketentuan KEP-537/PJ./2000 dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 sesuai keputusan tersebut.

       

      Peraturan Menteri Keuangan244/PMK.03/2008 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

       

      Peraturan ini menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis-jenis jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, yaitu: a) Jasa penilai (appraisal); b) Jasa aktuaris; c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d) Jasa perancang (design); e) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas; g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i) Jasa penebangan hutan; j) Jasa pengolahan limbah; k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); l) Jasa perantara dan/atau keagenan; m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh KSEI; n) Jasa custodian/pemyimpan an /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; p) Jasa mixing film; q) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r) Jasa instalasi/pemasanga n mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; s) Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; t) Jasa maklon; u) Jasa penyelidikan dan keamanan; v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; w) Jasa pengepakan; x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y) Jasa pembasmian hama; z) Jasa kebersihan atau cleaning service; aa) Jasa catering atau tata boga.

      Terhadap jasa-jasa lain ini dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Penerima imbalan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 23 yang lebih tinggi 100% dari tarif normal yang telah ditetapkan. Di samping menyebutkan jenis-jenis jasa lain dan tarif yang berlaku, peraturan ini juga menjelaskan lebih tentang: 1) Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 2) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; dan 3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara. Disebutkan pula jenis-jenis jasa yang termasuk dalam tiga jenis jasa tersebut. Terakhir, peraturan ini memberikan definisi dari jasa maklon dan jasa penyelenggara kegiatan/event organizer.

       

      Peraturan Menteri Keuangan, 245/PMK.03/2008 Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan

       

      Sejak 1 Januari 2009 terdapat ketentuan bahwa harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh: a) keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; b) badan keagamaan; c) badan pendidikan; d) badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau e) orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek PPh. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat tersebut adalah orang tua dan anak kandung. Sementara yang dimaksud badan keagamaan tersebut adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan. Lalu yang dimaksud dengan badan pendidikan tersebut adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan. Serta badan sosial termasuk yayasan dan koperasi yang dimaksud tersebut adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan: a) pemeliharaan kesehatan; b) pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo); c) pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat; d) santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya; e) pemberian beasiswa; f) pelestarian lingkungan hidup; dan/atau g) kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan. Dan terakhir, yang dimaksud dengan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang: a) memiliki kekayaan bersih maksimal senilai Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan maksimal senilai Rp 2,5 Milyar. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketentuan pengecualian dari pemajakan itu hanya berlaku bila pihak pemberi hibah, bantuan atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan atau sumbangan. Bagi penerima harta, harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan sesuai nilai buku harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari pihak pemberi..

       

      Peraturan Menteri Keuangan, 253/PMK.03/2008Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

       

      Sebagai kelanjutan dari Pasal 22 ayat (1) huruf c UU PPh yang menetapkan bahwa Wajib Pajak badan tertentu diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang sangat mewah peraturan Menkeu ini menginformasikan bahwa Wajib Pajak badan tertentu yang dimaksud adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Adapun yang dimaksud dengan barang yang tergolong sangat mewah tersebut adalah: a) pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20 Milyar; b) kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 Milyar; c) rumah beserta tanahnya dengan harga jual/pengalihannya lebih dari Rp10 Milyar  dan luas bangunan lebih dari 500m2; d) apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10 Milyar dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2; e) kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, spart utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5 Milyar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

      Pemungut pajak wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM, pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Setiap melakukan pemungutan, pemungut pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi/badan yang dipungut. Selanjutnya, pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke Kantor Pos/bank yang ditunjuk oleh Menkeu dengan menggunakan SSP, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Kemudian Pemungut Pajak wajib melaporkan pemungutan pajak ke KPP dengan mengunakan SPT Masa, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, PPh yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

       

       

      Peraturan Menteri Keuangan, 254/PMK.03/2008 Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

       

      Batas penghasilan bruto yang diterima/diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UU PPh, sampai dengan jumlah Rp. 150.000,00 sehari tidak dikenakan pemotongan PPh. Namun batasan ini tidak berlaku jika jumlah penghasilan bruto yang dimaksud melebihi Rp. 1.320.000,00 sebulan atau penghasilan yang dimaksud dibayar secara bulanan. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi yang menerima penghasilan berupa honorarium atau komisi.

       

       

       

       

      MUC info

       

      Training Schedule of MUC Development Center

      MUC 開発センターのトレーニング・スケジュール

       

      Februari  2009

       

      Course Date(s)

      Closing Date(s)

      Register Online

       

      Tax Training

       

      23 February 2009

      Manajement Perpajakan Internasional & Transfer Pricing

      IDR 1.450.000,

       

      24 February 2009

      Memahami Aspek Pajak & Akuntansi Jasa

      Konstruksi

      IDR 1. 450.000,

       

      26 February 2009

      Creative Accounting & Tax Planning

      IDR 1. 450.000,

       

      Export Import Training

       

      11-12 February 2009

      Legal Aspects Protection of Ship Finance Transaction

      IDR 4.900.000,

       

      19-20 February 2009

      Pemahaman Shipping Documents & Prosedur

      Kepabeanan dalam Transaksi Ekspor Impor

      IDR 2.750.000,

       

      25-26 February 2009

      Understanding of Marine Insurance Contract: Indonesia & Global Perspective

      IDR 4.900.000,

       

       

      Finance & Accounting Training

       

      18-19 February 2009


      (Message over 64 KB, truncated)

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.