Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jangan Komentar Sebelum Baca Draf RUU DIY

Expand Messages
  • semar samiaji
    Bung Wahyu...ijinkan saya berkhayal ya....   pernah Bung Wahyu mendengar berita bagaimana pemerintah mengumpulkan SEMUA yang masih ada keturunan para
    Message 1 of 9 , Dec 1, 2010
      Bung Wahyu...ijinkan saya berkhayal ya....
       
      pernah Bung Wahyu mendengar berita bagaimana pemerintah mengumpulkan SEMUA yang masih ada keturunan para raja-raja di tanah ini?...bahkan, seingat saya pernah dikumpulkan di istana negara...apakah itikad mengumpulkan sekedar kumpul2 aja??...
       
      kalau kemudian dikaitkan dengan pengangkatan pemimpin di Jogjakarta, di mana yang dijadikan polemik atau kekhawatiran atau apa pun namanya, maka BUKAN historis sejarahnya yang bisa berdampak besar bagi perjalanan ke depan bangsa ini...
       
      Bung Karno memberikan atau memutuskan memberi Jogjakarta dengan kata "istimewa" yang kemudian ujud atau bentuknya karena memang Sri Sultan HB ke-IX benar2 sebagai manusia yang murni membantu PERJUANGAN bangsa ini sebagai satu kesatuan NKRI....di sisi yang berbeda, Pak Presiden MENTERJEMAHKAN yang demikian menjadi SE-AKAN2 itu adalah tatanan monarkhi, di mana salah satu cirinya adalah pengangkatan keturunan (dalam arti hubungan darah melalui perkawinan) secara berkesinambungan...ini menurut saya merujuk susunan kata yang disampaikan sebagai mana postingan di bawah...
       
      bagi saya...sekali lagi bagi saya....konteks yang terjadi di era Bung Karno SUDAH berbeda dengan konteks ke depan ini...JUSTRU, Jogjakarta sebagai salah satu cermin bentuk KEARIFAN LOKAL yang selalu mengedepankan keramahan sebagai KULTUR bangsa ini, masihkah bersedia melestarikan yang demikian...mampukah memberikan RUANG dan PELESTARIAN serta berupaya menjadi POROS putaran kehidupan bagi kearifan lokal yang menjadi cikal bakal di mana Jogjakarta bisa menjadi seperti saat ini?...apakah masih bersedia melestarikan melalui proses sebagai "kiblat" kearifan lokal...BUKAN justru berkiblat budaya yang datang dari luar..
       
      saya termasuk yang SANGAT setuju Beliau menjadi pemimpin sejauh ini, karena Beliau adalah TETUA ADAT.....dengan catatan, mekanisme internal pemerintahan serta pola di dalam keraton HARUS mampu juga menyerap KEKINIAN putaran kehidupan dalam nafas kearifan lokal dan membuat langkah2 yang mampu mengantisipasi tatanan kehidupan ke depan dengan NAFAS PANCASILA...dan itu perlu dibuktikan melalui SURI TAULADAN tetua adatnya....
       
      kalau bicara tentang bagaimana susunan kata dalam UU dan sebagainya...ya biar aja  yang pinter2 aja soal itu dech, nggak akan ikutan ke dalam itu manusia bodoh ini mah...toh, muaranya tetap akan dipilih salah satu....mau dilakukan pilkada atau ditetapkan langsung....hanya saja kalau yang nyusun itu paham, mau dipilih pake cara pilkada tetap masyarakat Jogja MAYORITAS pilih Sri Sultan HB ke-X...duit nggak perlu ke luar...tetapi, bagi yang berpandangan lewat pilkada lain lagi pola pikirnya, ya biarlah duit keluar, SIAPA TAHU periode berikutnya partai poltiknya bisa duduk di Istana / Keraton Jogja...
       
      salam,
      ss

      --- On Wed, 12/1/10, Wahyu CD <wahyucd@...> wrote:


      From: Wahyu CD <wahyucd@...>
      Subject: Bls: [t-net] Jangan Komentar Sebelum Baca Draf RUU DIY
      To: tionghoa-net@yahoogroups.com
      Date: Wednesday, December 1, 2010, 10:03 AM


      lha presidennya ber-aksi provokatif duluan, wajar saja ada reaksi. Sbg wong
      Jogja, tentu kami berharap akar historis dan suasana kebatinan Jogja diadopsi ke
      RUU. Jogja kuat menjaga keberagaman dan kraton menjadi jangkarnya.


      Salam,
      Wahyu
      ________________________________
      Dari: semar samiaji <kind_evil_06@...>
      Kepada: tionghoa-net@yahoogroups.com
      Terkirim: Rab, 1 Desember, 2010 09:12:27
      Judul: [t-net] Jangan Komentar Sebelum Baca Draf RUU DIY

       
      Merujuk katanya Bapak Presiden menyampaikan dalam susunan kata sebagai berikut :
      "Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada
      sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai
      demokrasi," kata SBY.

      Sedangkan berita di bawah (yang JUGA senada dengan Mendagri) menggunakan kata
      “demokratis”, karena merujuk kepada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat (4)

      Kayaknya perlu belajar bahasa Indonesia lagi ya?..he..he..he..he…apa iya sama
      MAKNA kata demokrasi dengan demokratis???....JELAS2 BEDA atuh….apa iya demokrasi
      dengan demokratis sama maknanya??...he..he..he..he….

      Salam bahasa Indonesia,
      ss
      ----

      http://politik.vivanews.com/news/read/191507-jangan-komentar-bila-belum-baca-draf-ruuk-diy





      [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.