Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

File - Soal Ngompol

Expand Messages
  • tionghoa-net@yahoogroups.com
    Tentang Bicara Politik di Milis tionghoa-net Para anggota milis yang terhormat, Sesungguhnya sangat menarik untuk membincangkan masalah politik dalam konteks
    Message 1 of 64 , Jan 1, 2003
    • 0 Attachment
      Tentang Bicara Politik di Milis tionghoa-net

      Para anggota milis yang terhormat,
      Sesungguhnya sangat menarik untuk membincangkan masalah politik dalam konteks membicarakan kepentingan kaum tionghoa Indonesia. Selama ini kita merasa - khususnya orang Tionghoa- tabu untuk membicarakan masalah politik dalam
      komunitas kita.

      Seakan-akan kalau kita membicarakan hal politik, sudah sesuatu yang haram. Namun kalau kita kilas balik ke belakang, adalah karena kita tidak memiliki akses ke politik makanya kita bisa jadi merasa seakan warga negara kelas dua.

      Bayangkan saja, sejak pemerintahan Orde Baru nya Soeharto, kebanyakan orang Tionghoa menganggap tabu dan haram untuk berbicara dan mendiskusikan seputar Politik dalam kehidupannya.

      Memperhatikan adanya pro dan kontra dalam diskusi di milis Tionghoa-Net
      tentang berbicara dan berdiskusi seputar politik dalam milis ini, maka
      saya pribadi ingin sharing sedikit ttg hal ini terutama dari hasil kami
      mengikuti seminar yang pernah diselenggarakan oleh INTI (Perhimpunan Indonesia
      Tionghoa di Jakarta) pada 9 November 2002 yang lalu.

      Salah seorang pembicara dalam seminar itu sempat mengeluarkan statement
      keras yang menurut saya justru 'keypoint' dalam seminar itu, yakni :
      Justru karena kita orang Tionghoa selama ini menabukan untuk
      berpolitik, makanya kita selalu jadi kambing hitam. Ketika ada bentrokan
      sedikit, toko toko tionghoa yang diserbu. Orang Tionghoa cenderung
      untuk menghindari topik politik, orang tionghoa cenderung untuk
      memilih Golkar saja, karena alasan biar aman tenteram dan terlindungi.

      Padahal sewaktu kerusuhan Mei 1998 kemarin, tetap saja orang Tionghoa
      yang jadi sasaran utama. Dimana-mana orang Tionghoa yang jadi sasaran pertama
      untuk dikorbankan.

      Padahal kalau kita menilik asal muasal agama Islam masuk ke Indonesia -
      maaf hal ini terpaksa dijadikan bahasan sedikit - adalah orang pedagang
      dari negeri Tiongkok yang menyebarkan ke Indonesia. Makanya kalau kita
      melihat di beberapa makam Wali Songo dan mesjid yang dibangun oleh Wali
      Songo, ada sedikit unsur Tionghoa di sana. Namun semua ini dicoba
      dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Padahal kalau fakta ini bisa diinkorporasikan
      dalam sejarah Indonesia yang seakan dihapuskan, kemungkinan orang
      Tionghoa tidak lagi dijadikan bulan-bulanan di negeri tercinta ini.

      Bahkan dalam sejarah perjuangan Indonesia, peranan orang Tionghoa
      sedemikian dominan. Banyak orang Tionghoa yang mengorbankan rumahnya jika diminta demi alasan perjuangan Indonesia. Namun pada akhirnya, orang Tionghoa tetap saja jadi korban setelah Indonesia merdeka.

      Dalam jaman orde Baru, hampir tidak ada wakil orang Tionghoa di kalangan
      legislatif DPR atau MPR. Bahkan menteri pun hampir tidak ada sama sekali gaungnya. Ini karena budaya 'haramkan politik dari kamus kehidupan orang Tionghoa' inilah yang menjadikan orang Tionghoa menjauhi politik.

      Padahal tanpa akses ke politik, bukan mustahil orang Tionghoa hanya bisa
      menerima dan terus menerima, tanpa bisa menyalurkan suara dan pendapatnya. Orang
      Tionghoa adalah sama kedudukannya dalam bernegara di Indonesia. Jangan pernah
      takut untuk mengeluarkan pendapat Anda terhadap pemerintah. Toh sekarang Undang
      Undang Subversif sudah dicabut. Anda tidak mungkin 'dikandangin' karena mengkritik pemerintah.

      Kecuali kalau Anda sampai kebablasan, misalnya menginjak injak foto
      pejabat pemerintah. Coba saja, kalau Anda menginjak foto orang tua Anda, misalnya. Pasti Anda juga sudah diusir dari rumah orang tua Anda. Apalagi kalau kita menginjak foto pejabat kita. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar. Boleh kritik pemerintah, tapi jangan sampai kita berlaku kurang ajar juga. Saya rasa agama kita juga mengajarkan hal hal yang sama.

      Kalau selama ini milis Tionghoa-Net memuat artikel Senggolan Berita ala
      Pak Daniel HT, ini juga dalam rangka membiasakan kita berpikir kritis dan mau bicara politik. Bukan karena alasan lain. Kita juga sudah sepakat untuk tidak
      membicarakan ttg agama, bukan karena agama dianggap haram, tapi karena
      sifatnya yang universal. Tidak ada umat dari suatu agama manapun yang
      mau menyerah dan menganggap agamanya salah. Hal inilah yang mendasari
      kenapa topik bahasan agama dalam milis ini agak sulit untuk didiskusikan. Apalagi kita juga harus jujur akui, watak kita orang Tionghoa - sebagaimana diakui juga dalam seminar INTI - agak keras kepala. Kita sesama tionghoa aja tidak mau mengalah apalagi kalau kita bicara agama.

      Sejak reformasi, justru mulai timbul keberanian orang Tionghoa untuk
      mulai bicara Politik. Saya seringkali bilang ini sebagai keberanian
      untuk mulai NGOMPOL. Jangan salah tafsir, NGOMPOL disini berarti Ngomong
      Politik. Dengan berani mulai ngomong politik, maka kelak kita akan mulai
      banyak yang terjun ke Politik.

      Dalam salah satu pertemuan diskusi antar member TNET di gedung Jaya
      kemarin ini, kita sempat juga mendiskusikan hal ini. Selama ini orang
      Tionghoa cenderung dibatasi ruang geraknya hanya di bidang Perdagangan.
      Orang Tionghoa tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa masuk ke
      tentara juga tidak bisa masuk ke Politik. Kalau ada beberapa orang
      Tionghoa masuk ke tentara, biasanya ada yang melalui jalur profesinya,
      misalnya dokter tentara. Kalau pegawai negeri, paling seperti guru, dan
      lainnya. Namun mayoritas orang Tionghoa hanya masuk ke bidang
      perdagangan.

      Point yang menarik adalah, dulu orang Tionghoa hanya bertahan di bidang
      perdagangan karena memang aturannya dibatasi di bidang ini. Kita justru
      melihat bahwa era Soeharto sengaja membatasi orang Tionghoa di bidang
      ini, sehingga orang Tionghoa menekuni bidang yang satu ini dan sesuai
      sifat orang Tionghoa, kalau sudah menekuni satu bidang dan bidang itu
      saja terus menerus, maka biasanya mereka akan sukses di bidang itu serta
      mulai menggurita di bidang tersebut. Dugaan ini benar. Kita lihat dalam
      30 tahun Soeharto berkuasa, banyak orang Tionghoa yang sukses di bidang
      bisnis. Karena hanya inilah yang mereka tekuni selama 30 tahun.

      Sekarang yang jadi pertanyaan dan kita baru bisa lihat dalam minimal 5
      tahun mendatang adalah : Setelah keran politik dibuka buat orang
      Tionghoa, sehingga orang Tionghoa tidak terbatas hanya di bidang
      perdagangan saja, apakah dominasi orang Tionghoa di bidang bisnis akan
      menurun ? Atau malah makin meningkat ?

      Kita harusnya melihat dari sekitar 10 jutaan warga Tionghoa di
      Indonesia, masih sedikit jumlah wakil kita di legislatif dan
      pemerintahan. Memang tidak semuanya orang dewasa (jumlah 10 juta
      tersebut) namun minimal jumlah orang Tionghoa yang berpolitik rasanya
      masih sangat minim. Jadi tidak ada salahnya jika kita membiasakan diri
      berbicara tentang politik dan masuk ke dalam bidang politik. Karena dari
      sektor inilah, nasib orang Tionghoa di Indonesia banyak ditentukan.

      Masih ingat waktu pemerintahan Gus Dur menyatakan hari raya Imlek
      sebagai libur nasional fakultatif dan waktu presiden Megawati menyatakan
      hari raya Imlek sebagai hari libur Nasional, itu semua adalah bagian
      dari Politik.

      Juga sewaktu kita bicara tentang Rancangan Undang Undang Kewarganegaraan
      dan kita kupas habis sampai ke akar-akarnya, dan kita tetapkan sebagai
      RUU yang paling berpeluang diskriminatif, itu juga sudah merupakan
      bagian dari politik.

      Waktu kita menemukan adanya bupati di Pejuang Jaya, Bekasi yang
      menetapkan wajib K1 SBKRI di wilayahnya, dan kita menentang keras hal
      itu - maka kita juga sudah ngomong soal politik dan masuk ke bidang itu.

      Waktu kasus Acun di Garut yang sempat menggegerkan itu, kita juga sudah
      ngomong sedikit ttg politik. Karena unsur Pemda, Tripartit yang
      mewajibkan orang Tionghoa se Garut untuk menanggung renteng hutang Acun
      dan kita secara tegas menolak usul itu. Kita juga sudah mengeluarkan
      pendapat politik kita kan ?

      Jadi kita orang Tionghoa harus mulai berani dan membiasakan diri
      berbicara dan berdiskusi politik. Karena kehidupan kita di Indonesia ini
      tidak lepas dari peranan politik. Kalau kita tidak mau mulai
      berkecimpung di bidang politik, tidak berani menyatakan pendapat tentang
      politik di negeri ini, lalu kapan kita mau merubah nasib kita di negeri
      ini ? Ingat, kita yang bisa merubah status kita di negeri ini. Kalau
      kita hanya pasrah saja, apalagi orang lain yang di legislatif sana.

      Ingat juga, kalau kita terus menghindari politik, pada akhirnya kita
      akan hanya menjadi bulan-bulanan dari permainan politik. Daripada terus
      menerus jadi objek, sekali kali kita jadi subyek dong dengan turut
      berpolitik. Minimal kita mulai diskusi dan ngomong politik.

      Mari kita mulai biasakan ngompol (ngomong politik) di forum kita ini.
      Namun tetap dalam koridor yang menyangkut orang Tionghoa di Indonesia.

      Salah satu hal yang menarik untuk dicatat dalam milis TNET ini, dari
      hasil seminar INTI kemarin adalah temuan bahwa seorang calon kuat
      anggota DPR dari partai PDI-P dari kota Bogor, ditolak untuk duduk di
      DPR RI hanya karena dia adalah orang Tionghoa. Ini mengherankan karena
      kalau kita lihat bahwa Kwik Kian Gie bisa duduk di DPR RI walaupun dia
      adalah orang Tionghoa.

      Itu sedikit catatan saya. Terima kasih.
      Salam jabat erat,
      MODERATOR



      Firdaus Juven
    • tionghoa-net@yahoogroups.com
      Tentang Bicara Politik di Milis tionghoa-net Para anggota milis yang terhormat, Sesungguhnya sangat menarik untuk membincangkan masalah politik dalam konteks
      Message 64 of 64 , Nov 1, 2006
      • 0 Attachment
        Tentang Bicara Politik di Milis tionghoa-net

        Para anggota milis yang terhormat,
        Sesungguhnya sangat menarik untuk membincangkan masalah politik dalam konteks membicarakan kepentingan kaum tionghoa Indonesia. Selama ini kita merasa - khususnya orang Tionghoa- tabu untuk membicarakan masalah politik dalam
        komunitas kita.

        Seakan-akan kalau kita membicarakan hal politik, sudah sesuatu yang haram. Namun kalau kita kilas balik ke belakang, adalah karena kita tidak memiliki akses ke politik makanya kita bisa jadi merasa seakan warga negara kelas dua.

        Bayangkan saja, sejak pemerintahan Orde Baru nya Soeharto, kebanyakan orang Tionghoa menganggap tabu dan haram untuk berbicara dan mendiskusikan seputar Politik dalam kehidupannya.

        Memperhatikan adanya pro dan kontra dalam diskusi di milis Tionghoa-Net
        tentang berbicara dan berdiskusi seputar politik dalam milis ini, maka
        saya pribadi ingin sharing sedikit ttg hal ini terutama dari hasil kami
        mengikuti seminar yang pernah diselenggarakan oleh INTI (Perhimpunan Indonesia
        Tionghoa di Jakarta) pada 9 November 2002 yang lalu.

        Salah seorang pembicara dalam seminar itu sempat mengeluarkan statement
        keras yang menurut saya justru 'keypoint' dalam seminar itu, yakni :
        Justru karena kita orang Tionghoa selama ini menabukan untuk
        berpolitik, makanya kita selalu jadi kambing hitam. Ketika ada bentrokan
        sedikit, toko toko tionghoa yang diserbu. Orang Tionghoa cenderung
        untuk menghindari topik politik, orang tionghoa cenderung untuk
        memilih Golkar saja, karena alasan biar aman tenteram dan terlindungi.

        Padahal sewaktu kerusuhan Mei 1998 kemarin, tetap saja orang Tionghoa
        yang jadi sasaran utama. Dimana-mana orang Tionghoa yang jadi sasaran pertama
        untuk dikorbankan.

        Padahal kalau kita menilik asal muasal agama Islam masuk ke Indonesia -
        maaf hal ini terpaksa dijadikan bahasan sedikit - adalah orang pedagang
        dari negeri Tiongkok yang menyebarkan ke Indonesia. Makanya kalau kita
        melihat di beberapa makam Wali Songo dan mesjid yang dibangun oleh Wali
        Songo, ada sedikit unsur Tionghoa di sana. Namun semua ini dicoba
        dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Padahal kalau fakta ini bisa diinkorporasikan
        dalam sejarah Indonesia yang seakan dihapuskan, kemungkinan orang
        Tionghoa tidak lagi dijadikan bulan-bulanan di negeri tercinta ini.

        Bahkan dalam sejarah perjuangan Indonesia, peranan orang Tionghoa
        sedemikian dominan. Banyak orang Tionghoa yang mengorbankan rumahnya jika diminta demi alasan perjuangan Indonesia. Namun pada akhirnya, orang Tionghoa tetap saja jadi korban setelah Indonesia merdeka.

        Dalam jaman orde Baru, hampir tidak ada wakil orang Tionghoa di kalangan
        legislatif DPR atau MPR. Bahkan menteri pun hampir tidak ada sama sekali gaungnya. Ini karena budaya 'haramkan politik dari kamus kehidupan orang Tionghoa' inilah yang menjadikan orang Tionghoa menjauhi politik.

        Padahal tanpa akses ke politik, bukan mustahil orang Tionghoa hanya bisa
        menerima dan terus menerima, tanpa bisa menyalurkan suara dan pendapatnya. Orang
        Tionghoa adalah sama kedudukannya dalam bernegara di Indonesia. Jangan pernah
        takut untuk mengeluarkan pendapat Anda terhadap pemerintah. Toh sekarang Undang
        Undang Subversif sudah dicabut. Anda tidak mungkin 'dikandangin' karena mengkritik pemerintah.

        Kecuali kalau Anda sampai kebablasan, misalnya menginjak injak foto
        pejabat pemerintah. Coba saja, kalau Anda menginjak foto orang tua Anda, misalnya. Pasti Anda juga sudah diusir dari rumah orang tua Anda. Apalagi kalau kita menginjak foto pejabat kita. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar. Boleh kritik pemerintah, tapi jangan sampai kita berlaku kurang ajar juga. Saya rasa agama kita juga mengajarkan hal hal yang sama.

        Kalau selama ini milis Tionghoa-Net memuat artikel Senggolan Berita ala
        Pak Daniel HT, ini juga dalam rangka membiasakan kita berpikir kritis dan mau bicara politik. Bukan karena alasan lain. Kita juga sudah sepakat untuk tidak
        membicarakan ttg agama, bukan karena agama dianggap haram, tapi karena
        sifatnya yang universal. Tidak ada umat dari suatu agama manapun yang
        mau menyerah dan menganggap agamanya salah. Hal inilah yang mendasari
        kenapa topik bahasan agama dalam milis ini agak sulit untuk didiskusikan. Apalagi kita juga harus jujur akui, watak kita orang Tionghoa - sebagaimana diakui juga dalam seminar INTI - agak keras kepala. Kita sesama tionghoa aja tidak mau mengalah apalagi kalau kita bicara agama.

        Sejak reformasi, justru mulai timbul keberanian orang Tionghoa untuk
        mulai bicara Politik. Saya seringkali bilang ini sebagai keberanian
        untuk mulai NGOMPOL. Jangan salah tafsir, NGOMPOL disini berarti Ngomong
        Politik. Dengan berani mulai ngomong politik, maka kelak kita akan mulai
        banyak yang terjun ke Politik.

        Dalam salah satu pertemuan diskusi antar member TNET di gedung Jaya
        kemarin ini, kita sempat juga mendiskusikan hal ini. Selama ini orang
        Tionghoa cenderung dibatasi ruang geraknya hanya di bidang Perdagangan.
        Orang Tionghoa tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa masuk ke
        tentara juga tidak bisa masuk ke Politik. Kalau ada beberapa orang
        Tionghoa masuk ke tentara, biasanya ada yang melalui jalur profesinya,
        misalnya dokter tentara. Kalau pegawai negeri, paling seperti guru, dan
        lainnya. Namun mayoritas orang Tionghoa hanya masuk ke bidang
        perdagangan.

        Point yang menarik adalah, dulu orang Tionghoa hanya bertahan di bidang
        perdagangan karena memang aturannya dibatasi di bidang ini. Kita justru
        melihat bahwa era Soeharto sengaja membatasi orang Tionghoa di bidang
        ini, sehingga orang Tionghoa menekuni bidang yang satu ini dan sesuai
        sifat orang Tionghoa, kalau sudah menekuni satu bidang dan bidang itu
        saja terus menerus, maka biasanya mereka akan sukses di bidang itu serta
        mulai menggurita di bidang tersebut. Dugaan ini benar. Kita lihat dalam
        30 tahun Soeharto berkuasa, banyak orang Tionghoa yang sukses di bidang
        bisnis. Karena hanya inilah yang mereka tekuni selama 30 tahun.

        Sekarang yang jadi pertanyaan dan kita baru bisa lihat dalam minimal 5
        tahun mendatang adalah : Setelah keran politik dibuka buat orang
        Tionghoa, sehingga orang Tionghoa tidak terbatas hanya di bidang
        perdagangan saja, apakah dominasi orang Tionghoa di bidang bisnis akan
        menurun ? Atau malah makin meningkat ?

        Kita harusnya melihat dari sekitar 10 jutaan warga Tionghoa di
        Indonesia, masih sedikit jumlah wakil kita di legislatif dan
        pemerintahan. Memang tidak semuanya orang dewasa (jumlah 10 juta
        tersebut) namun minimal jumlah orang Tionghoa yang berpolitik rasanya
        masih sangat minim. Jadi tidak ada salahnya jika kita membiasakan diri
        berbicara tentang politik dan masuk ke dalam bidang politik. Karena dari
        sektor inilah, nasib orang Tionghoa di Indonesia banyak ditentukan.

        Masih ingat waktu pemerintahan Gus Dur menyatakan hari raya Imlek
        sebagai libur nasional fakultatif dan waktu presiden Megawati menyatakan
        hari raya Imlek sebagai hari libur Nasional, itu semua adalah bagian
        dari Politik.

        Juga sewaktu kita bicara tentang Rancangan Undang Undang Kewarganegaraan
        dan kita kupas habis sampai ke akar-akarnya, dan kita tetapkan sebagai
        RUU yang paling berpeluang diskriminatif, itu juga sudah merupakan
        bagian dari politik.

        Waktu kita menemukan adanya bupati di Pejuang Jaya, Bekasi yang
        menetapkan wajib K1 SBKRI di wilayahnya, dan kita menentang keras hal
        itu - maka kita juga sudah ngomong soal politik dan masuk ke bidang itu.

        Waktu kasus Acun di Garut yang sempat menggegerkan itu, kita juga sudah
        ngomong sedikit ttg politik. Karena unsur Pemda, Tripartit yang
        mewajibkan orang Tionghoa se Garut untuk menanggung renteng hutang Acun
        dan kita secara tegas menolak usul itu. Kita juga sudah mengeluarkan
        pendapat politik kita kan ?

        Jadi kita orang Tionghoa harus mulai berani dan membiasakan diri
        berbicara dan berdiskusi politik. Karena kehidupan kita di Indonesia ini
        tidak lepas dari peranan politik. Kalau kita tidak mau mulai
        berkecimpung di bidang politik, tidak berani menyatakan pendapat tentang
        politik di negeri ini, lalu kapan kita mau merubah nasib kita di negeri
        ini ? Ingat, kita yang bisa merubah status kita di negeri ini. Kalau
        kita hanya pasrah saja, apalagi orang lain yang di legislatif sana.

        Ingat juga, kalau kita terus menghindari politik, pada akhirnya kita
        akan hanya menjadi bulan-bulanan dari permainan politik. Daripada terus
        menerus jadi objek, sekali kali kita jadi subyek dong dengan turut
        berpolitik. Minimal kita mulai diskusi dan ngomong politik.

        Mari kita mulai biasakan ngompol (ngomong politik) di forum kita ini.
        Namun tetap dalam koridor yang menyangkut orang Tionghoa di Indonesia.

        Salah satu hal yang menarik untuk dicatat dalam milis TNET ini, dari
        hasil seminar INTI kemarin adalah temuan bahwa seorang calon kuat
        anggota DPR dari partai PDI-P dari kota Bogor, ditolak untuk duduk di
        DPR RI hanya karena dia adalah orang Tionghoa. Ini mengherankan karena
        kalau kita lihat bahwa Kwik Kian Gie bisa duduk di DPR RI walaupun dia
        adalah orang Tionghoa.

        Itu sedikit catatan saya. Terima kasih.
        Salam jabat erat,
        MODERATOR



        Firdaus Juven
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.