Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

KONTAN : Surplus Itu Cuma Ada Di Atas Kertas

Expand Messages
  • Firdaus Juven MBA
    Surplus itu cuma di Atas Kertas KONTAN EDISI 30/VI Tanggal 29 April 2002 Surplus itu cuma di Atas Kertas Angka neraca pembayaran berbeda dengan pencatatan lalu
    Message 1 of 1 , May 1, 2002
      Surplus itu cuma di Atas Kertas

      KONTAN EDISI 30/VI Tanggal 29 April 2002

      Surplus itu cuma di Atas Kertas
      Angka neraca pembayaran berbeda dengan pencatatan lalu lintas devisa
      Hasbi Maulana, Titis Nurdiana, Ulin Ni’am Yusron

      Selisih angka antara neraca pembayaran dan lalu lintas devisa yang
      tercatat memacu BI membuat aturan baru. Kini perusahaan yang beraset
      atau beromzet minimal Rp 100 miliar per tahun wajib melaporkan lalu
      lintas devisa mereka.

      Kata orang, uang memiliki sifat seperti air karena bisa bebas mengalir
      ke mana saja. Hanya, kalau air mengalir ke tempat rendah, uang justru
      menggelinding ke tempat di mana ia bisa berkembang biak. Entah karena
      memiliki sifat seperti air, pemerintah pun sampai sekarang tidak mampu
      membendung arus uang yang keluar dari Indonesia.
      Tak sedikit, memang, orang yang mengusulkan agar pemerintah menerapkan
      kontrol devisa. Maksudnya jelas, agar uang tak keluar masuk seenak
      perut. Tapi, sejauh ini usul seperti itu belum mampu mengusik para
      pejabat moneter kita untuk mengubah sikap. Salah satu sebabnya karena
      Dana Moneter Internasional (IMF) anti dengan yang namanya
      kontrol-kontrolan. Nah, di saat dukungan dari IMF dibutuhkan untuk
      mendongkrak kembali pamor Indonesia yang terpuruk, tentu wajar kalau
      pemerintah tak berani menolak keinginan sang juragan.
      Biarpun begitu, tidak berarti sembarang uang bisa menyelonong keluar
      masuk Indonesia seenak perut. Sedikit banyak, pengendalian aliran devisa
      juga dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai contoh, awal 2001 BI
      mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan BI No. 3/3/PBI/2001 yang intinya
      melarang aliran duit ke luar negeri dalam bentuk rupiah. Waktu itu
      kebijakan tersebut diambil karena rupiah di luar negeri diyakini menjadi
      senjata ampuh kaum spekulan untuk melakukan spekulasi yang menyebabkan
      nilai rupiah di dalam negeri enjot-enjotan tak keruan.

      Beda antara yang dilaporkan dengan kenyataan

      Kini sebuah aturan baru muncul lagi. Mulai Juni nanti, seluruh
      perusahaan yang memiliki total aset atau omzet penjualan mencapai Rp 100
      miliar per tahun harus melaporkan kegiatan lalu lintas devisa (LLD)
      mereka. Beleid baru yang tertuang dalam Peraturan BI No 4/2/PBI/2002 itu
      juga menegaskan bahwa LLD yang wajib mereka laporkan terbatas pada
      transaksi LLD yang dilakukan tidak melalui bank atau lembaga keuangan
      nonbank dalam negeri.
      Adanya pembatasan transaksi yang perlu dilaporkan tersebut karena bank
      atau lembaga keuangan nonbank (LKNB) dalam negeri sudah melaporkan lalu
      lintas devisa yang melewati mereka. Menurut Ratnawati Priyono, Direktur
      Statistik dan Moneter BI, tujuan pemberlakuan ketentuan baru ini
      sematamata adalah untuk keperluan statistik mengenai kegiatan LLD yang
      dilakukan penduduk. Dengan pernyataan itu, BI agaknya ingin menepis
      kecurigaan orang akan kemungkinan terjadinya kontrol devisa.
      Ratnawati mengaku sudah mengidentifikasi 1.800 perusahaan yang terkena
      wajib lapor sesuai ketentuan baru tersebut. Data mengenai
      perusahaan-perusahaan itu mereka peroleh dari Departemen Perindustrian
      dan Perdagangan, Badan Koordinator Penanaman Modal, Pertamina, dan
      instansi lain. BI juga sudah melakukan survei atas 600 perusahaan.
      ”Hasilnya, hanya 15% perusahaan yang mengaku menggunakan bank luar
      negeri dan lembaga keuangan nonbank dalam melakukan pembayaran transaksi
      bisnis mereka,” katanya.
      Dari survei tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata tidak
      seluruh aliran keluar masuk devisa telah terpantau dan tercatat. Aturan
      yang mewajibkan bank untuk melaporkan lalu lintas devisa tidak bisa
      menjangkau transaksi yang dilakukan di luar bank dalam negeri.
      Kesimpulan itu diperkuat data hasil pelaporan LLD oleh bank. Dari data
      yang diperoleh KONTAN, pada kuartal pertama 2001 devisa yang keluar dari
      Indonesia mencapai US$ 2,3 miliar. Tapi, menurut catatan pemerintah,
      pada periode yang sama devisa masuk lebih besar ketimbang yang keluar
      atau mengalami surplus US$ 2.036 miliar.
      La, mana yang benar? Entahlah. Yang jelas, perbedaan itu mencerminkan
      bahwa apa yang tercatat di atas kertas belum tentu sama dengan
      kenyataan. Perbedaan angka antara LLD dengan neraca pembayaran bukan
      hanya terjadi sekali itu. Meski selisihnya makin menyusut, hingga
      bulan-bulan terakhir tetap terjadi perbedaan angka yang mengganggu. Pada
      kuartal ketiga 2001, misalnya, di neraca pembayaran kita mengalami
      surplus sebanyak US$ 2,5 miliar. Tapi, nyatanya bank-bank justru
      melaporkan kita defisit sekitar US$ 700 juta.
      Lalu, kemana larinya uang yang menjadi selisih tersebut? Ada beberapa
      faktor yang mungkin menjadi sebab. Pertama, lazim terjadi bahwa
      pembayaran hasil ekspor baru diterima beberapa bulan kemudian. Jadi,
      meskipun aparat bea cukai mencatat nilai ekspor saat itu juga,
      sesungguhnya uangnya sendiri baru diterima berbulan-bulan kemudian.
      Namun, bagaimana pun tak semestinya LLD Indonesia sampai minus. Toh,
      pada saat bersamaan kita juga menerima devisa sebagai hasil ekspor yang
      tercatat pada bulan-bulan sebelumnya. Lagi pula, sejak 1998 neraca
      pembayaran Indonesia tidak pernah defisit.

      Hasil ekspor dipotong dulu di luar negeri

      Faktor kedua adalah banyak dana hasil ekspor yang diparkir di luar
      negeri. Jadi, kendati nilai ekspornya tercatat, uangnya tidak sampai ke
      sini alias ngendon di brankas bank-bank di luar negeri. Selain itu, ada
      pula kemungkinan dana hasil ekspor yang ditarik pulang tidak dilaporkan
      sebagai hasil pembayaran ekspor, tapi diganti dengan identitas lain.
      ”Bisa sebagai investasi asing, hasil pembayaran tagihan, pemberian
      hadiah, atau semacamnya,” ujar seorang pakar moneter. Kemungkinan
      terakhir, bisa jadi pencatatan arus devisa yang dilakukan pemerintah
      tidak valid.
      Tuduhan bahwa eksportir suka memarkir uangnya di luar negeri sudah
      bergulir sejak lama. Data terbaru soal LLD tentu akan menguatkan
      tudingan itu. Tapi, dengan tegas hal itu dibantah Anton J. Supit,
      pengusaha eskportir sepatu. ”Di saat bank-bank dalam negeri tidak
      semudah dulu memberikan pinjaman, mustahil pengusaha bisa berlama-lama
      memarkir hasil ekspor mereka di luar negeri,” katanya. Menurut Anton,
      bisa saja selama satu dua bulan pengusaha tidak menarik hasil ekspornya
      ke sini. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan terus-menerus karena mereka
      harus menutup berbagai biaya di sini. ”Kalau ada pengusaha yang
      bertahun-tahun melarikan hasil ekspor, dari mana dia dapat duit untuk
      beroperasi di sini?” katanya lagi.
      Ditambahkan Anton, pengusaha yang menyimpan uangnya di luar negeri
      justru menghadapi kemungkinan kehilangan peluang memperoleh laba kurs.
      ”Di saat rupiah menguat seperti sekarang, mereka akan rugi,” katanya.
      Kalaupun ada, menurut Anton, hal itu terpaksa mereka lakukan karena
      mereka memperoleh fasilitas pendanaan ekspor (trade financing) dari bank
      luar negeri. ”Habis, bank lokal masih seret dalam menyediakan trade
      financing.”
      Sofyan Wanandi, pemilik Grup Gemala, menyebutkan bahwa konsekuensi dari
      penggunaan fasilitas trade financing dari bank luar negeri adalah uang
      hasil ekspor tidak bisa langsung dibawa pulang. Sebelum dibawa kembali
      ke Indonesia, dana hasil ekspor itu akan dipotong untuk membayar jasa
      bank luar negeri bersangkutan. Biasanya bank-bank tersebut malah meminta
      jaminan berupa keuntungan yang bakal diperoleh si pengusaha. ”Jadi wajar
      kalau ada selisih, karena hasil ekspor mereka harus dikurangi dulu di
      luar negeri,” kata Sofyan.
      Ia memperkirakan, dari sekitar US$ 50 miliar hasil ekspor yang tercatat
      pada neraca pembayaran, paling-paling hanya US$ 40 miliar yang uangnya
      benar-benar masuk ke Indonesia. ”Sisanya ya ditaruh di luar, kebanyakan
      di Singapura,” katanya. Nah, jika ingin seluruh hasil ekspor menjadi
      penerimaan devisa negara, Sofyan usul agar pemerintah bukan cuma
      mencatat lalu lintas devisa, tapi juga membuat aturan yang memaksa
      pengusaha Indonesia langsung membawa pulang hasil ekspornya sebelum
      dipotong di luar negeri.


      ---------------------------------------------------------------------------
      Mr. Firdaus Juven MBA - maestro8@...

      Subscribe to the Mailing List of Chinese community and its updates in
      Indonesia. Send a blank e-mail to :
      tionghoa-net-subscribe@yahoogroups.com
      *No Spams - No Ads posting in the T-Net mailing list*
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.