Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sistem Pemilu Ideal, Adakah?

Expand Messages
  • MU Ginting
    Sistem Pemilu Ideal, Adakah?  Oleh : Yusnita H, SH (Analisa) Tanggal 9 April 2009 ini, Indonesia akan berpesta. Pesta rakyat tersebut disebut dengan Pemilihan
    Message 1 of 1 , Mar 28, 2009
    • 0 Attachment
      Sistem Pemilu Ideal, Adakah?
       Oleh : Yusnita H, SH (Analisa)
      Tanggal 9 April 2009 ini, Indonesia akan berpesta. Pesta rakyat tersebut disebut dengan Pemilihan Umum.
      Hampir di setiap pelaksanaan pemilu mendapat sambutan yang antusias dari berbagai lapisan kelompok masyarakat baik elit politik maupun rakyat biasa. Beragam motivasi yang menimbulkan antusiasme masyarakat. Para elit politik misalnya menanti-nantikan pemilu karena mereka ingin mencalonkan diri menjadi anggota parlemen atau pun eksekutif. Sedangkan bagi kalangan rakyat biasa, memilih merupakan hak konstitusi mereka yang benar-benar bisa dirasakan secara langsung dan dapat menentukan pemerintahan yang akan datang.
      Walau pun masih dibelit dengan kekurangan di sana-sini, KPU sebagai lembaga independen pelaksana pemilu kukuh menetapkan 9 April sebagai hari pemungutan suara. Berbagai problema dihadapi menjelang pelaksanaan pemilu. Selain masalah logistik pemilu, penetapan caleg terpilih juga masih menjadi dilemma. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, caleg terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Tetapi kemudian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil yang memohon penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Masalah lain adalah tentang akomodasi 30 persen perempuan di parlemen.
      Menyikapi tuntutan ini, UU nomor 10 Tahun 2008 membuat ketentuan bahwa satu dari setiap caleg yang diajukan partai adalah perempuan. Ketentuan ini dikeluarkan dengan harapan akan semakin banyak caleg perempuan yang terpilih. Karena dengan kebijakan ini, setiap satu orang perempuan minimal menempati nomor urut tiga bukan pada nomor urut ‘sepatu’ seperti yang terjadi selama ini. Namun keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak menimbulkan masalah baru.
      Tidak bisa dipungkiri, dengan kualitas perempuan kita sekarang ini, rasanya sangat sulit untuk bersaing dengan caleg dari kaum laki-laki. Hal ini akan mengancam harapan 30 persen perempuan di parlemen. Mengatasi kondisi ini, diusahakan sebuah kebijakan affirmatif agar dari setiap tiga kursi yang diperebutkan diduduki oleh kaum perempuan. Masalah ini pun menimbulkan pro kontra terutama dari caleg laki-laki.
      Jika diperhatikan, munculnya masalah-masalah seperti ini di setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah karena belum adanya sistem pemilu ideal yang mampu menampung setiap aspirasi lapisan masyarakat. Secara teori, saat ini Indonesia mengadopsi sistem pemilu proporsional terbatas dengan berbagai variasi-variasinya. Sepertinya ada usaha untuk menggabungkan sendi-sendi sistem proporsional dengan sendi-sendi sistem distrik.
      Sistem Pemilu
      Sistem pemilu sesungguhnya merupakan satu aspek teknis dari keseluruhan proses pemilu. Sistem pemilu menunjuk dua elemen dalam pelaksanaan pemilu yaitu bagaimana teknik pemilu dan bagaimana teknik penghitungan suara.
      Pada hakikatnya, pemilu merupakan realisasi fungsi rekruitmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam pemilu.
      Dari penetapan pola pemberian suara akan menentukan mandat dari si pemilih dialihkan. Sehingga di sini akan muncul preferensi pemilihan apakah pada partai atau pada individu yang mencalonkan. Sementara untuk merealisasikan fungsi rekruitmen politik yang biasanya terutama dalam aturan-aturan main pemilu seperti pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, cara pemberian dan penghitungan suara akan menentukan kecenderungan dari sebuah sistem pemilu. Sistem pemilu dalam ilmu politik digeneralisasikan menjadi dua bagian yaitu sistem distrik dan sistem proporsional.
      Perbedaan sistem distrik dan proporsional terletak pada perbedaan prinsip pola rekruitmen untuk pembentukan perwakilan di parlemen dengan mengabaikan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah suara total dan mandat yang diterima wakil partai untuk duduk di parlemen. Sementara sistem proporsional lebih mengutamakan perimbangan perolehan suara dalam pemilu dan mandat yang diterima oleh partai untuk duduk di parlemen. Dengan resiko kesulitan untuk membentuk suara mayoritas di parlemen sehingga harus diperhatikan bahwa secara teoritis kedua sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang akan membawa konsekuensi tertentu untuk suatu sistem politik.
      Sistem distrik membawa konsekuensi minimnya peran partai, karena dalam sistem ini yang paling berperan dalam pemilu adalah para politikus yang menjadi calon. Oleh karena itu, kekalahan dan kemenangan sebenarnya lebih tergantung pada kemampuan politikus untuk menarik hati konstituennya. Kelebihannya bahwa dengan sistem distrik seorang wakil yang terpilih adalah orang yang dikenal di wilayah pemilihannya dan cenderung akan memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayahnya.
      Sementara kelemahannya, ada kecenderungan politikus yang terpilih akan membawa kepentingan lokal di forum nasional. Sehingga ada kemungkinan terjadi pertarungan kepentingan daerah di forum nasional. Penggunaan sistem distrik juga cenderung akan menghasilkan sistem dua partai dengan mayoritas di parlemen yang kuat, meskipun mungkin mayoritas tersebut tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat. kecenderungan akan lebih mungkin terjadi pada negara besar dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.
      Sementara dalam sistem proporsional, partai politik lebih berperan dalam pemilu. Sehingga partai mempunyai peran penting dalam menentukan wakilnya untuk duduk di parlemen. Kelebihan sistem proporsional, ada perimbangan antara jumlah suara dan jumlah mandat yang diterima oleh partai. Dan hal ini tentunya mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.
      Namun kelemahan penggunaan sistem proporsional akan menyulitkan terbentuknya sebuah kekuatan mayoritas di parlemen yang pada gilirannya mengakibatkan rapuhnya pemerintahan. Karena pada sistem proporsional yang dipilih adalah partai, maka bisa saja terjadi seorang wakil rakyat kurang dikenal di daerah pemilihannya. Sehingga tanggung jawab wakil rakyat di daerah pemilihannya cenderung lebih rendah. Karena ia akan lebih bertanggung jawab kepada partai daripada rakyat yang memilihnya.
      Dari kelebihan dan kekurangan kedua sistem pemilu ini timbul pertanyaan sistem apa sebenarnya yang paling cocok untuk Indonesia? terus terang sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam konteks perjalanan demokrasi di Indonesia, saya rasa tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa sistem proporsional atau sistem distrik yang cocok untuk kita. Karena pembagian dua sistem ini sebenarnya hanya bersifat teoritis untuk memudahkan orang untuk mempelajari ilmu politik termasuk sistem pemilu.
      Dalam realitanya, kebanyakan negara di dunia tidak menggunakan seratus persen baik sistem distrik maupun sistem proporsional. Tetapi menganut pola campuran yang menganut kedua sistem ini. Sehingga sering dijumpai dalam pelaksanaannya, baik sistem distrik maupun sistem proporsional mengalami modifikasi-modifikasi tertentu yang kemudian menghasilkan tipologi baru yang mengarah kepada salah satu dari sistem tersebut seperti yang terdapat di Indonesia. Jadi dalam praktik, tidak ada sistem pemilu yang ideal.***
      (Penulis pemerhati sosial dan politik).


      Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
      Sök och jämför priser hos Kelkoo.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.