Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

AMBALAT (sebuah pandangan)]

Expand Messages
  • Dudy Darmawan
    ... Subject: [Itb] FW:(2)AMBALAT (sebuah pandangan) Date: Tue, 8 Mar 2005 07:24:10 +0700 From: wedyanto_k Reply-To: wedyanto_k
    Message 1 of 4 , Mar 7, 2005
    • 0 Attachment
      -------- Original Message --------
      Subject: [Itb] FW:(2)AMBALAT (sebuah pandangan)
      Date: Tue, 8 Mar 2005 07:24:10 +0700
      From: wedyanto_k <wedyanto@...>
      Reply-To: wedyanto_k <wedyanto@...>, itb@...
      Organization: Dept. Tek.Geodesi ITB
      To: <itb@...>
      References: <Pine.LNX.4.44.0503070241550.22678-100000@...>



      SATU PANDANGAN / ULASAN: SENGKETA WILAYAH ZEE DAN WILAYAH LANDAS KONTINEN DI
      AMBALAT (bag.2)

      Klaas J. Villanueva

      (Dosen Geodesi-ITB Purna Bhakti.
      Mantan Deputi Pemetaan Dasar BAKOSURTANAL)

      (lanjutan)

      3. Sengketa wilayah maritim di Ambalat jelas diakibatkan karena
      masing-masing pihak melakukan klaim wilayah maritim tertentu. Jadi ini bukan
      sengketa wilayah kedaulatan dalam arti kata 'sovereignty', melainkan
      sengketa kedaulatan terbatas atau jurisdiksi untuk mengelola badan dan dasar
      laut, terutama hal sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Apakah klaim
      masing-masing Negara adalah satu Forward Position bagi perundingan tidak
      jelas. Mengapa harus dilibatkan Angkatan Laut masing-masing yang juga tidak
      jelas? Apakah Malaysia sudah menetapkan batas maritimnya dengan
      undang-undang? Apakah 'forward position' untuk perundingan harus didukung
      dengan satu 'show of force', yang tentunya akan dibalas. Siapa takut, kalau
      itu sudah terkait satu kehakulyakinan kepemilikan hak, walaupun dan
      bagaimanapun harus disepakati bilateral. Apakah satu Negara dapat memberi
      konsesi eksploitasi atas wilayah ZEE dan LK kalau wilayah itu belum
      dimasukkan dalam jurisdiksinya dengan undang-undang? Bagaimana masyarakat
      dunia dapat mengetahui bahwa wilayah itu masuk dalam wilayah kedaulatan atau
      dibawah jurisdiksinya? Adakah satu pelanggaran terkait pelanggaran wilayah,
      kalau batas wilayah itu belum ditetapkan dengan undang-undang?





      4. Di lain pihak Selat Makassar dan Laut Sulawesi juga dilalui
      International Sea Lines Of Communication (SLOC), yang melalui perairan NKRI
      disebut ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sejumlah SLOC merupakan
      'economic lifelines' dari sejumlah Negara, baik untuk diliwati angkutan
      minyak, maupun untuk kelancaran perdagangan. ALKI dan SLOC lainnya mempunyai
      regim tertentu yang hak penggunaannya diatur dalam konvensi hukum laut, yang
      mana dihormati Indonesia. Kehati-hatian perlu sekali agar jangan sampai
      sengketa yang ada dan yang dapat berkembang kritis membawa dampak geopolitik
      berlebihan. Sengketa antara dua Negara, terutama sengketa bersenjata, di era
      globalisasi pasti akan tidak hanya merupakan masalah dua Negara
      bersangkutan, tetapi akan menjadi masalah internasional. Pers berbagai
      Negara sudah pasti mulai berpihak membangun opini internasional. Dasar-dasar
      klaim masing-masing Negara sekarang sudah pasti menjadi perhatian dan kajian
      dunia internasional, umumnya kelompok studi batas maritim di perguruan
      tinggi, dan dapat diantisipasi segera akan dipublikasikan. Kita tentunya
      harus siap dengan argumentasi yang memenuhi etika dan jurisprudensi hukum
      internasional.



      5. Menurut konvensi hukum laut, pilihan pertama penetapan batas
      antara dua Negara, bila belum ditentukan dan berlaku sebelumnya, baik untuk
      batas laut wilayah, maupun untuk batas bersama wilayah ZEE dan LK, batas itu
      adalah garis median (tengah) antara garis-garis pangkal teritorial kedua
      Negara. Garis pangkal teritorial, dibedakan antara garis pangkal normal
      (garis pantai air terendah) dan garis pangkal lurus yang menghubungkan
      titik-titik terluar garis pantai air terendah pada pulau-pulau dan atau
      tanjung terluar, termasuk kemungkinan dipakainya 'low tide elevation'.


      6. Walaupun Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS-III) telah menetapkan
      pemakaian garis median untuk penetapan batas maritim bersama, namun konvensi
      itu juga menetapkan 'equity principle' dalam mencapai satu solusi
      kesepakatan yang adil. 'Equity principle' adalah konsep hukum yang
      diterapkan untuk mengatasi ketidaksempurnaan hukum tertulis, yang mana akan
      diterapkan disemua wilayah geografi bumi, yang kondisi geografisnya jelas
      tidak sama, dengan sejarah latar-belakang kehidupan masyarakatnya yang
      berlainan. Konsep hukum 'equity' juga dikenal dalam konteks Hukum Tanah.
      Penerapan 'equity principle' dilakukan dengan ikut mempertimbangkan
      aspek-aspek lain, diluar penafsiran kaku hukum tertulis, seperti aspek
      sejarah tata kehidupan masyarakat dan kondisi geografis.






      (bersambung)


      _______________________________________________
      Itb mailing list
      Itb@...
      http://mx1.itb.ac.id/mailman/listinfo/itb
    • ronny syam
      FYI. Ronny ==================================================================== JOB OPPORTUNITY FOR REMOTE SENSING SPECIALIST: PT Hatfindo Prima – Bogor
      Message 2 of 4 , Mar 7, 2005
      • 0 Attachment
        FYI.

        Ronny

        ====================================================================

        JOB OPPORTUNITY FOR REMOTE SENSING SPECIALIST:

        PT Hatfindo Prima � Bogor currently has an opportunity available for an enthusiastic REMOTE SENSING SPECIALIST capable of providing unique GIS and Remote Sensing solutions for our domestic and international projects.

        The successful candidate will possess the following qualifications:

        - Strong Cartography, GIS and Remote Sensing background;

        - Experience using a variety of GIS/RS software applications (PCI, ArcView, MapInfo, ER Mapper, Erdas, etc.);

        - Good mapping survey;

        - Prefer in Radarsat-1 or SAR processing experience;

        - An ability to work in both written and spoken English;

        - Excellent analytical skills, and;

        - Fresh graduate is welcome to apply.

        Interested candidates should send their comprehensive CV, recent photograph, and references to Mrs. Selly Rosidah (selly@...) not later than March 14, 2005. Only short-listed candidates will be interviewed.




        ---------------------------------
        Celebrate Yahoo!'s 10th Birthday!
        Yahoo! Netrospective: 100 Moments of the Web

        [Non-text portions of this message have been removed]
      • Andi Arsana
        Dear teman, Sebuah pandangan lain tentang Ambalat, semoga berkenan: http://madeandi-research.blogspot.com/2005/03/ambalat-whats-up.html Andi --
        Message 3 of 4 , Mar 8, 2005
        • 0 Attachment
          Dear teman,

          Sebuah pandangan lain tentang Ambalat, semoga berkenan:
          http://madeandi-research.blogspot.com/2005/03/ambalat-whats-up.html

          Andi
          --
          ========================
          I Made Andi Arsana
          Posgraduate Research Student
          School of Surveying & SIS, UNSW
          Electrical Engineering Building [R.413a]
          P : 61 2 9385 4206 F : 9313 7493
          E : madeandi@...
          M : 61 4331 86170
          http://madeandi.staff.ugm.ac.id/
          Yahoo ID : madeandi
          ========================
        • firmz
          Salam, kawan2x forum!! Mohon maaf, saya 2 the point aja, menurut Bapak Blok Ambalat/east ambalat (ND6/ND7) itu milik siapa sih ? (tentu saja dari kacamata
          Message 4 of 4 , Mar 13, 2005
          • 0 Attachment
            Salam, kawan2x forum!!
            Mohon maaf, saya 2 the point aja, menurut Bapak Blok Ambalat/east ambalat
            (ND6/ND7) itu milik siapa sih ?
            (tentu saja dari kacamata sejarah dan hukum internasional)
            apakah kita masih punya peluang atau nasibnya sama dengan
            simpadan/ligitan......!!!

            Jangan sampai pake perang segala....kalo bisa!!! terkecuali terpaksa, karena
            sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain mempertahankannya.

            menurut saya Indonesia boleh kalah peralatan tempurnya, tapi org kita lebih
            gila dari orang Malaysia so.... watch u.r back...MERDEKA !!!!!

            wassalam,





            -----Original Message-----
            From: Dudy Darmawan [mailto:dudy@...-u.ac.jp]
            Sent: Monday, March 07, 2005 6:02 PM
            To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
            Subject: RSGISForum: AMBALAT (sebuah pandangan)]





            -------- Original Message --------
            Subject: [Itb] FW:(2)AMBALAT (sebuah pandangan)
            Date: Tue, 8 Mar 2005 07:24:10 +0700
            From: wedyanto_k <wedyanto@...>
            Reply-To: wedyanto_k <wedyanto@...>, itb@...
            Organization: Dept. Tek.Geodesi ITB
            To: <itb@...>
            References: <Pine.LNX.4.44.0503070241550.22678-100000@...>



            SATU PANDANGAN / ULASAN: SENGKETA WILAYAH ZEE DAN WILAYAH LANDAS KONTINEN DI
            AMBALAT (bag.2)

            Klaas J. Villanueva

            (Dosen Geodesi-ITB Purna Bhakti.
            Mantan Deputi Pemetaan Dasar BAKOSURTANAL)

            (lanjutan)

            3. Sengketa wilayah maritim di Ambalat jelas diakibatkan karena
            masing-masing pihak melakukan klaim wilayah maritim tertentu. Jadi ini bukan
            sengketa wilayah kedaulatan dalam arti kata 'sovereignty', melainkan
            sengketa kedaulatan terbatas atau jurisdiksi untuk mengelola badan dan dasar
            laut, terutama hal sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Apakah klaim
            masing-masing Negara adalah satu Forward Position bagi perundingan tidak
            jelas. Mengapa harus dilibatkan Angkatan Laut masing-masing yang juga tidak
            jelas? Apakah Malaysia sudah menetapkan batas maritimnya dengan
            undang-undang? Apakah 'forward position' untuk perundingan harus didukung
            dengan satu 'show of force', yang tentunya akan dibalas. Siapa takut, kalau
            itu sudah terkait satu kehakulyakinan kepemilikan hak, walaupun dan
            bagaimanapun harus disepakati bilateral. Apakah satu Negara dapat memberi
            konsesi eksploitasi atas wilayah ZEE dan LK kalau wilayah itu belum
            dimasukkan dalam jurisdiksinya dengan undang-undang? Bagaimana masyarakat
            dunia dapat mengetahui bahwa wilayah itu masuk dalam wilayah kedaulatan atau
            dibawah jurisdiksinya? Adakah satu pelanggaran terkait pelanggaran wilayah,
            kalau batas wilayah itu belum ditetapkan dengan undang-undang?

            Dst...........
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.