Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

Expand Messages
  • Irwan Setiawan
    Ikutan ya... Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan
    Message 1 of 24 , Oct 5, 2010
      Ikutan ya...
      Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap
      efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan
      diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu masalah
      yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus mendapat
      perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
      terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin tidak
      perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
      kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
      membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
      terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi kewenangan
      legalitas terhadap data yang dipublikasi.
      Hatur nuhun




      ________________________________
      From: Romi Yanto <romi_yanto23@...>
      To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
      Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
      Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


      saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk lg
      Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
      bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya perlu
      untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
      kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah otonomi
      daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
      Dinas/Intansi baru didaerahnya.......

      kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
      semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini terbukti
      sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat ja ya

      kali...................................biar dapat fasilitas dari
      negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............

      [Non-text portions of this message have been removed]







      [Non-text portions of this message have been removed]
    • Wendi Adrian
      Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat
      Message 2 of 24 , Oct 5, 2010
        Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat daerah dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
        Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda sudah memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU, dan lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah jumlah lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik jika melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang sudah ada. Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu sama lain, sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi daerah tanpa harus mendirikan begitu banyak lembaga.

        Salam,


        Wendi A


        From: Irwan Setiawan
        Sent: Wednesday, 06 October, 2010 12:20
        To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
        Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah





        Ikutan ya...
        Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap
        efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan
        diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu masalah
        yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus mendapat
        perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
        terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin tidak
        perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
        kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
        membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
        terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi kewenangan
        legalitas terhadap data yang dipublikasi.
        Hatur nuhun

        ________________________________
        From: Romi Yanto <romi_yanto23@...>
        To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
        Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
        Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

        saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk lg
        Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
        bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya perlu
        untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
        kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah otonomi
        daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
        Dinas/Intansi baru didaerahnya.......

        kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
        semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini terbukti
        sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat ja ya

        kali...................................biar dapat fasilitas dari
        negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............

        [Non-text portions of this message have been removed]

        [Non-text portions of this message have been removed]





        [Non-text portions of this message have been removed]
      • febriosw
        Saya berharap UU Geospasial tersebut mengatur perihal sinkronisasi tersebut. Bukan pendirian cabang di tiap daerah. Saya yakin pendirian itu tidak akan
        Message 3 of 24 , Oct 5, 2010
          Saya berharap UU Geospasial tersebut mengatur perihal sinkronisasi tersebut.
          Bukan pendirian cabang di tiap daerah. Saya yakin pendirian itu tidak akan
          efektif. Apalagi taring lembaga seperti Bakosurtanal memerlukan biaya
          tinggi. Kalau tidak kuat membiayai pastinya akan menjadi Bakosurtada yang
          tidur. Tidak ada anggaran untuk bekerja. Seandainya ada anggaran pun
          sepertinya lebih arif dilimpahkan pada rakyat yang masih belum sejahtera.

          2010/10/6 Wendi Adrian <wendi@...>

          >
          >
          > Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan
          > terjadi penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di
          > tingkat daerah dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
          > Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta
          > walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda
          > sudah memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU,
          > dan lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah
          > jumlah lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik
          > jika melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang
          > sudah ada. Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu
          > sama lain, sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi
          > daerah tanpa harus mendirikan begitu banyak lembaga.
          >
          > Salam,
          >
          > Wendi A
          >
          > From: Irwan Setiawan
          > Sent: Wednesday, 06 October, 2010 12:20
          >
          > To: rsgisforum-net@yahoogroups.com <rsgisforum-net%40yahoogroups.com>
          > Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
          >
          >
          > Ikutan ya...
          > Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan
          > terhadap
          > efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang
          > akan
          > diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu
          > masalah
          > yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus
          > mendapat
          > perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
          > terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin
          > tidak
          > perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
          > kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
          > membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
          > terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi
          > kewenangan
          > legalitas terhadap data yang dipublikasi.
          > Hatur nuhun
          >
          > ________________________________
          > From: Romi Yanto <romi_yanto23@... <romi_yanto23%40yahoo.com>>
          > To: rsgisforum-net@yahoogroups.com <rsgisforum-net%40yahoogroups.com>
          > Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
          > Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
          >
          > saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk
          > lg
          > Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
          > bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya
          > perlu
          > untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
          > kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah
          > otonomi
          > daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
          > Dinas/Intansi baru didaerahnya.......
          >
          > kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
          >
          > semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini
          > terbukti
          > sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat
          > ja ya
          >
          > kali...................................biar dapat fasilitas dari
          > negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >



          --
          Febrio Sapta Widyatmaka, S.Si

          I'm interpreter of remotely sensed imagery and analyst of Geographical
          Information System (GIS).

          w: www.febriosw.web.id ; www.garasipeta.wordpress.com ;
          www.kompasiana.com/febriosw
          e: febriosw@... ; febriosw@...
          p: +62-85-747843311 ; +62-2-747843311
          Jogjakarta - Indonesia
          ---Now @Jakarta Pusat---


          [Non-text portions of this message have been removed]
        • Ikhsan Prabowo
          Gw setuju dibentuk Bakosurtanal Daerah dgn Fungsi utama menggambar Batas/ Wilayah Administrasi di daerah2 masing (dari Desa - Propinsi), yg Gw anggap sebagai
          Message 4 of 24 , Oct 5, 2010
            Gw setuju dibentuk Bakosurtanal Daerah dgn Fungsi utama menggambar Batas/ Wilayah Administrasi di daerah2 masing (dari Desa - Propinsi), yg Gw anggap sebagai tugas pokok Badan Koordinasi SUrvey dan PEMETAAN.
            Soalnya, Bakosurtanal (Pusat) kayaknya Letoy kalo menyangkut urusan Batas wilayah... Mereka Lebih asik-asik ngegambar data Landuse (RBI) yang jelas2 sebagai data Tematik (proyek yang lebih berduit kali)..
            Asal nanti ketua Bakosurtanal Daerah harus dari orang-orang yang memang menguasai Ilmu-Ilmu Pemetaan dan Wilayah, dan Orang Asli Daerah tersebut (Local Knowledge).. Kalo bukan, ya tunggu aja kehancuran bakosurtanalDa nantinya...

            Selanjutnya, pembagian wewenang diatur.
            Misal, Bakosurtada bertugas sebagai colecting data spasial, sedangkan Bakosurtanal Pusat bergerak pada bidang2 pengembangan teknologi pemetaan (software GIS dan Handasah) yang opensource

            Ikhsan Prabowo
            Pemerhati Kualitas Data Spasial



            --- Pada Sel, 5/10/10, Irwan Setiawan <irwansetiaw@...> menulis:

            Dari: Irwan Setiawan <irwansetiaw@...>
            Judul: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
            Kepada: rsgisforum-net@yahoogroups.com
            Tanggal: Selasa, 5 Oktober, 2010, 10:20 PM







             













            Ikutan ya...

            Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap

            efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan

            diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu masalah

            yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus mendapat

            perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan

            terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin tidak

            perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani

            kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah

            membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab

            terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi kewenangan

            legalitas terhadap data yang dipublikasi.

            Hatur nuhun



            ________________________________

            From: Romi Yanto <romi_yanto23@...>

            To: rsgisforum-net@yahoogroups.com

            Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM

            Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah



            saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk lg

            Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin

            bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya perlu

            untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....

            kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah otonomi

            daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan

            Dinas/Intansi baru didaerahnya.......



            kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan

            semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini terbukti

            sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat ja ya



            kali...................................biar dapat fasilitas dari

            negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............



            [Non-text portions of this message have been removed]



            [Non-text portions of this message have been removed]
























            [Non-text portions of this message have been removed]
          • Irwan Setiawan
            Akur pa Wendi: Maksud saya, tidak harus sebuah lembaga terpisah, tapi cukup sebuah unit kerja yang berada dibawah sebuah SKPD (seksi/bagian mungkin?). Karena
            Message 5 of 24 , Oct 5, 2010
              Akur pa Wendi:
              Maksud saya, tidak harus sebuah lembaga terpisah, tapi cukup sebuah unit kerja
              yang berada dibawah sebuah SKPD (seksi/bagian mungkin?). Karena di negara kita
              masalah koordinasi, indah untuk diucapkan tapi sakit untuk dirasakan. Supaya
              tidak saling lempar harus ada yang ditunjuk hidung siapa yang bertanggung jawab.



              ________________________________
              From: Wendi Adrian <wendi@...>
              To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
              Sent: Tue, October 5, 2010 11:42:56 PM
              Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


              Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi
              penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat daerah
              dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
              Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta
              walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda sudah
              memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU, dan
              lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah jumlah
              lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik jika
              melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang sudah ada.
              Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu sama lain,
              sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi daerah tanpa harus
              mendirikan begitu banyak lembaga.

              Salam,

              Wendi A

              From: Irwan Setiawan
              Sent: Wednesday, 06 October, 2010 12:20
              To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
              Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

              Ikutan ya...
              Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap
              efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan

              diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu masalah
              yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus mendapat
              perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
              terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin tidak
              perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
              kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
              membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
              terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi kewenangan

              legalitas terhadap data yang dipublikasi.
              Hatur nuhun

              ________________________________
              From: Romi Yanto <romi_yanto23@...>
              To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
              Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
              Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

              saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk lg
              Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
              bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya perlu
              untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
              kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah otonomi
              daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
              Dinas/Intansi baru didaerahnya.......

              kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
              semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini terbukti
              sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat ja ya


              kali...................................biar dapat fasilitas dari
              negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............

              [Non-text portions of this message have been removed]

              [Non-text portions of this message have been removed]

              [Non-text portions of this message have been removed]







              [Non-text portions of this message have been removed]
            • febriosw
              Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur cabang di tiap daerah lebih kecil dibanding proyek pemetaan batas administrasinya. Dan perlu
              Message 6 of 24 , Oct 6, 2010
                Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur cabang di tiap
                daerah lebih kecil dibanding proyek pemetaan batas administrasinya. Dan
                perlu dihitung ulang pula apakah pemetaan batas administrasi tersebut akan
                diagendakan sepanjang masa. Point tentang membangun lembaga yang kredibel
                pun (diisi orang yang sesuai bidangnya) agak sulit dilaksanakan di tingkat
                daerah. Sebab, bagaimanapun juga berita tentang "raja kecil" bukanlah
                khayalan. Kepala daerah benar-benar powerful mengatur daerahnya. Jabatan
                politik pada skup yang relatif sempit membuat daya tekan terhadap
                kekuasaannya jauh lebih besar. Saya ingin mengatakan bahwa penempatan right
                man in the right place di tingkat daerah agak sulit terpenuhi. Ego kepala
                daerah lebih berperan.

                2010/10/6 Ikhsan Prabowo <geochan2004@...>

                >
                >
                > Gw setuju dibentuk Bakosurtanal Daerah dgn Fungsi utama menggambar Batas/
                > Wilayah Administrasi di daerah2 masing (dari Desa - Propinsi), yg Gw anggap
                > sebagai tugas pokok Badan Koordinasi SUrvey dan PEMETAAN.
                > Soalnya, Bakosurtanal (Pusat) kayaknya Letoy kalo menyangkut urusan Batas
                > wilayah... Mereka Lebih asik-asik ngegambar data Landuse (RBI) yang jelas2
                > sebagai data Tematik (proyek yang lebih berduit kali)..
                > Asal nanti ketua Bakosurtanal Daerah harus dari orang-orang yang memang
                > menguasai Ilmu-Ilmu Pemetaan dan Wilayah, dan Orang Asli Daerah tersebut
                > (Local Knowledge).. Kalo bukan, ya tunggu aja kehancuran bakosurtanalDa
                > nantinya...
                >
                > Selanjutnya, pembagian wewenang diatur.
                > Misal, Bakosurtada bertugas sebagai colecting data spasial, sedangkan
                > Bakosurtanal Pusat bergerak pada bidang2 pengembangan teknologi pemetaan
                > (software GIS dan Handasah) yang opensource
                >
                > Ikhsan Prabowo
                > Pemerhati Kualitas Data Spasial
                >
                > --- Pada Sel, 5/10/10, Irwan Setiawan <irwansetiaw@...<irwansetiaw%40yahoo.com>>
                > menulis:
                >
                > Dari: Irwan Setiawan <irwansetiaw@... <irwansetiaw%40yahoo.com>>
                > Judul: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
                > Kepada: rsgisforum-net@yahoogroups.com <rsgisforum-net%40yahoogroups.com>
                > Tanggal: Selasa, 5 Oktober, 2010, 10:20 PM
                >
                >
                >
                >
                > Ikutan ya...
                >
                > Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan
                > terhadap
                >
                > efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang
                > akan
                >
                > diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu
                > masalah
                >
                > yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus
                > mendapat
                >
                > perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
                >
                > terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin
                > tidak
                >
                > perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
                >
                > kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
                >
                > membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
                >
                > terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi
                > kewenangan
                >
                > legalitas terhadap data yang dipublikasi.
                >
                > Hatur nuhun
                >
                > ________________________________
                >
                > From: Romi Yanto <romi_yanto23@... <romi_yanto23%40yahoo.com>>
                >
                > To: rsgisforum-net@yahoogroups.com <rsgisforum-net%40yahoogroups.com>
                >
                > Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
                >
                > Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
                >
                > saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk
                > lg
                >
                > Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
                >
                > bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya
                > perlu
                >
                > untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
                >
                > kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah
                > otonomi
                >
                > daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
                >
                > Dinas/Intansi baru didaerahnya.......
                >
                > kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
                >
                >
                > semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini
                > terbukti
                >
                > sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat
                > ja ya
                >
                > kali...................................biar dapat fasilitas dari
                >
                > negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............
                >
                > [Non-text portions of this message have been removed]
                >
                > [Non-text portions of this message have been removed]
                >
                > [Non-text portions of this message have been removed]
                >
                >
                >



                --
                Febrio Sapta Widyatmaka, S.Si

                I'm interpreter of remotely sensed imagery and analyst of Geographical
                Information System (GIS).

                w: www.febriosw.web.id ; www.garasipeta.wordpress.com ;
                www.kompasiana.com/febriosw
                e: febriosw@... ; febriosw@...
                p: +62-85-747843311 ; +62-2-747843311
                Jogjakarta - Indonesia
                ---Now @Jakarta Pusat---


                [Non-text portions of this message have been removed]
              • Romi Yanto
                sekedar pencerahan................... ada bagusnya apa yg dikatakan oleh pak Ikshan Prabowo, tapi tidak segampang itu seorang surveyor atau ahli peta bisa
                Message 7 of 24 , Oct 6, 2010
                  sekedar pencerahan...................
                  ada bagusnya apa yg dikatakan oleh pak Ikshan Prabowo,
                  tapi tidak segampang itu seorang surveyor atau ahli peta bisa menentukan batas
                  sebuah negara..........yg jelas sampai sekarang batas negara Indonesia belum
                  jelas alias masih semrautan........contoh kasus di Kalbar tempat saya lahir,
                  sampai sekarang blm jelas mana batas Malaysia dan mana batas Kalbar padahal udah
                  berpuluh2 tahun kita merdeka, malahan batas wilayah kalbar bergeser terus
                  menerus setiap tahunnnya................jd tdk segampang itu Bakosultanal bisa
                  membuat batas antar negara.............saya pikir hanya menghabiskan anggaran
                  saja kl memang di bentuknya Bako di Daerah & yg pasti akan membuat konflik baru
                  antar negara............................kl mau genahkan aja dl dinas dan intasi
                  yg ada di Daerah serat batas antar negara tersebut.......................




                  [Non-text portions of this message have been removed]
                • Wendi Adrian
                  Saya setuju dengan istilahnya Pak Irwan. Mungkin tidak perlu sampai menjadi suatu lembaga yang utuh, berbentuk seksi/bagian atau pokja sudah memenuhi. Yang
                  Message 8 of 24 , Oct 6, 2010
                    Saya setuju dengan istilahnya Pak Irwan. Mungkin tidak perlu sampai menjadi suatu lembaga yang utuh, berbentuk seksi/bagian atau pokja sudah memenuhi. Yang dipentingkan adalah sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan kepada daerah yang bersangkutan dalam aspek-aspek pembangunan daerah. Jangan sampai, sekali lagi, ada tumpang tindih kewenangan yang akan berujung pada tidak efisiensi dan efektifnya kegiatan operasional dari lembaga tersebut.
                    Lebih baik jika anggaran, yang tadinya ditujukan untuk pendirian lembaga surta daerah, dialihkan untuk membiayai program-program (yang tepat-guna) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemandirian serta perekonomian daerah.

                    Salam,


                    Wendi A


                    From: Irwan Setiawan
                    Sent: Wednesday, 06 October, 2010 13:55
                    To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                    Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah





                    Akur pa Wendi:
                    Maksud saya, tidak harus sebuah lembaga terpisah, tapi cukup sebuah unit kerja
                    yang berada dibawah sebuah SKPD (seksi/bagian mungkin?). Karena di negara kita
                    masalah koordinasi, indah untuk diucapkan tapi sakit untuk dirasakan. Supaya
                    tidak saling lempar harus ada yang ditunjuk hidung siapa yang bertanggung jawab.

                    ________________________________
                    From: Wendi Adrian <wendi@...>
                    To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                    Sent: Tue, October 5, 2010 11:42:56 PM
                    Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                    Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi
                    penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat daerah
                    dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
                    Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta
                    walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda sudah
                    memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU, dan
                    lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah jumlah
                    lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik jika
                    melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang sudah ada.
                    Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu sama lain,
                    sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi daerah tanpa harus
                    mendirikan begitu banyak lembaga.

                    Salam,

                    Wendi A

                    From: Irwan Setiawan
                    Sent: Wednesday, 06 October, 2010 12:20
                    To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                    Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                    Ikutan ya...
                    Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap
                    efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan

                    diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu masalah
                    yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus mendapat
                    perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
                    terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin tidak
                    perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
                    kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
                    membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
                    terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi kewenangan

                    legalitas terhadap data yang dipublikasi.
                    Hatur nuhun

                    ________________________________
                    From: Romi Yanto <romi_yanto23@...>
                    To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                    Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
                    Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                    saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk lg
                    Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
                    bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya perlu
                    untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
                    kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah otonomi
                    daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
                    Dinas/Intansi baru didaerahnya.......

                    kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
                    semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini terbukti
                    sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat ja ya

                    kali...................................biar dapat fasilitas dari
                    negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............

                    [Non-text portions of this message have been removed]

                    [Non-text portions of this message have been removed]

                    [Non-text portions of this message have been removed]

                    [Non-text portions of this message have been removed]





                    [Non-text portions of this message have been removed]
                  • Roos Akbar
                    Saya melihatnya begini: Bakosurtanal adalah badan koordinasi. Dia bukan pelaksana teknis tapi koordinasi survey dan pemetaan. (Maaf saya tdk baca tupoksi tapi
                    Message 9 of 24 , Oct 6, 2010
                      Saya melihatnya begini:
                      Bakosurtanal adalah badan koordinasi. Dia bukan pelaksana teknis tapi koordinasi survey dan pemetaan. (Maaf saya tdk baca tupoksi tapi pakai logika saja. Jadi tolong dikoireksi kalau salah).

                      Jadi tdk perlu ada bako di daerah. Unit pemetaan tentu mutlak harus ada. Fungsi bako adalah menyediakan, memasyarakatkan pembuatan peta. Yg buat ya unit/dinas di daerah (dinas pemetaan? Atau dinas terkait lainnya).

                      Salam,
                      Roos Akbar
                      Send on Wed, Oct 6, 2010 at 14:19:31


                      -----Original Message-----
                      From: Irwan Setiawan <irwansetiaw@...>
                      Sender: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                      Date: Tue, 5 Oct 2010 23:55:34
                      To: <rsgisforum-net@yahoogroups.com>
                      Reply-To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                      Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah



                      Akur pa Wendi:
                      Maksud saya, tidak harus sebuah lembaga terpisah, tapi cukup sebuah unit kerja
                      yang berada dibawah sebuah SKPD (seksi/bagian mungkin?). Karena di negara kita
                      masalah koordinasi, indah untuk diucapkan tapi sakit untuk dirasakan. Supaya
                      tidak saling lempar harus ada yang ditunjuk hidung siapa yang bertanggung jawab.



                      ________________________________
                      From: Wendi Adrian <wendi@...>
                      To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                      Sent: Tue, October 5, 2010 11:42:56 PM
                      Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


                      Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi
                      penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat daerah
                      dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
                      Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta
                      walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda sudah
                      memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU, dan
                      lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah jumlah
                      lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik jika
                      melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang sudah ada.
                      Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu sama lain,
                      sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi daerah tanpa harus
                      mendirikan begitu banyak lembaga.

                      Salam,

                      Wendi A

                      From: Irwan Setiawan
                      Sent: Wednesday, 06 October, 2010 12:20
                      To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                      Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                      Ikutan ya...
                      Memang membentuk lembaga bakosurtanal di daerah menimbulkan pertanyaan terhadap
                      efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang akan

                      diemban lembaga tersebut. Terlepas dari pertanyaan tersebut ada satu masalah
                      yang berhubungan dengan penyediaan data spasial didaerah, yang harus mendapat
                      perhatian. Karena belum ada panggung jawab yang pasti, sehingga layanan
                      terhadap kebutuhan data spasial di daerah masih sering diabaikan. Mungkin tidak
                      perlu sampai membuat lembaga baru, tapi kemampuan daerah dalam melayani
                      kebutuhan data spasial perlu mendapat penguatan. Misalnya dengan perintah
                      membentuk satuan kerja tersendiri di sebuah SKPD yang bertanggung jawab
                      terhadap penyediaan dan pelayanan kebutuhan data spasial serta diberi kewenangan

                      legalitas terhadap data yang dipublikasi.
                      Hatur nuhun

                      ________________________________
                      From: Romi Yanto <romi_yanto23@...>
                      To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                      Sent: Tue, October 5, 2010 9:38:35 PM
                      Subject: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                      saya sependapat dgn apa yg diutarakan oleh bapak Ronny, megapa hrs dibentuk lg
                      Bakosultanal di daerah, itukan hanya membuat beban anggran semangkin
                      bertambah......saya sedih mendengarnya,,,,banyak Dinas didaerah yg hanya perlu
                      untuk dikembangkan saja bukan untuk ditambah lg....
                      kl begitu lebih baik Bappeda dihapuskan saja.........sekarangkan sudah otonomi
                      daerah, biarlah Daearah yg mengambil keputusan penting tidaknya penambahan
                      Dinas/Intansi baru didaerahnya.......

                      kl memang akan di bentuk baru disetiap daerah....maka saya berpendapat akan
                      semangkin sedikitlah jatah/ kuota anggaran untk rakyat miskin, dan ini terbukti
                      sekarang kuota anggaran untk rakyat miskin diperkecil, yg enak jd penjabat ja ya


                      kali...................................biar dapat fasilitas dari
                      negara.............................salam dr Rakyat Kalbar..............

                      [Non-text portions of this message have been removed]

                      [Non-text portions of this message have been removed]

                      [Non-text portions of this message have been removed]







                      [Non-text portions of this message have been removed]




                      [Non-text portions of this message have been removed]
                    • Heri Sutanta
                      Saya sependapat dengan Pak Wendi. Kelemahan yang ada saat ini adalah pada spatial data sharing dan exchange. Pada tahapan pertukaran informasi mengenai data
                      Message 10 of 24 , Oct 6, 2010
                        Saya sependapat dengan Pak Wendi. Kelemahan yang ada saat ini adalah pada spatial data sharing dan exchange. Pada tahapan pertukaran informasi mengenai data apa saja yang tersedia saja masih lemah, apalagi sampai pertukaran datanya. Masing-masing lembaga memiliki mandat sendiri-sendiri, yang seringkali tidak berimpitan dengan mandat instansi lain.  Sharing dan exchange pertukaran data spasial sangat lemah kalau menyangkut instansi horisontal & vertikal. Memang tidak semua instansi demikian sih.
                         
                        Tidak semua produk bakosurtanal dibutuhkan oleh semua daerah, misalnya gravity. Untuk kerangka kontrol, maka yang dibutuhkan di daerah sudah akan di supply oleh BPN melalui jaringan CORS-nya. Persoalan batas daerah, sebagian diselesaikan oleh instansi daerah melalui kerja sama dengan BPN atau Dinas Topografi AD (yang punya peta lama). Sebagian lain difasilitasi oleh PPBW-nya bakosurtanal. Lagipula ini bukan urusan yang akan berlanjut begitu batasnya sudah ditetapkan.
                         
                        Dengar2 sekitar 2 tahun lagi, kewenangan mengenai pajak bumi & bangunan juga akan dilimpahkan ke daerah (termasuk juga data spasialnya pada level bidang yang sangat lengkap). Ini membutuhkan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelolanya, bukan penambahan instansinya. Banyak pemda yang sudah megap-megap menyediakan anggaran untuk gaji pegawai yang naik terus setiap tahun.
                         
                        Kalau memang dibutuhkan kehadiran bakosurtanal secara fisik yang permanen di daerah, mungkin lebih tepat melalui regionalisasi. Katakanlah ada yang di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, serta Maluku & Papua. Kalau contoh dari luar, regional office USGS yang tidak ada di setiap state, juga Netherland Cadastre yang tidak ada di setiap provinsi. Ordnance Survey-nya UK juga tidak tersebar di daerah.
                         
                        kebutuhan akan infrastruktur data spasial yang baik-lah yang perlu ditingkatkan, sehingga data spasial yang idle (di suatu instansi) bisa dimanfaatkan bersama secara maksimal, yang terduplikasi bisa dihilangkan sehingga mengurangi pemborosan.
                         
                        salam,
                         
                        Heri

                        --- On Wed, 6/10/10, Wendi Adrian <wendi@...> wrote:


                        From: Wendi Adrian <wendi@...>
                        Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
                        To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                        Received: Wednesday, 6 October, 2010, 5:42 PM


                        Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat daerah dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
                        Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda sudah memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU, dan lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah jumlah lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik jika melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang sudah ada. Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu sama lain, sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi daerah tanpa harus mendirikan begitu banyak lembaga.

                        Salam,


                        Wendi A







                        [Non-text portions of this message have been removed]
                      • Mulyanto Darmawan
                        yang saya ketahui..penyusunan RUU geospasial yang saat ini dan besok sedang dibahas di panja DPR, sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memperluas apalagi
                        Message 11 of 24 , Oct 6, 2010
                          yang saya ketahui..penyusunan RUU geospasial yang saat ini dan besok sedang
                          dibahas di panja DPR, sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memperluas apalagi
                          mengarah pembentukan bakosurtanal di daerah. tetapi lebih pada upaya
                          bakosurtanal untuk menata informasi geospasial agar dapat terselenggara lebih
                          tertib, terpadu, efektif dan efisien sehingga menjamin keakuratan, kemutahiran,
                          kepastian hukum. visinya meng - AKU - kan ( AKU - assesibility, Continuity dan
                          Utility ) data geospasial.

                          Dan tata aturan IG (informasi geospasial) ini bukan hanya untuk Bakosurtanal
                          tetapi juga organisasi lain, lembaga termasuk perorangan yang membuat atau
                          menghasilkan IG. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran tentang itu...

                          Isu pembentukan bakosurtanal hanya wacana diskusi beberapa orang yang tidak
                          punya implikasi kepada kebijakan pembentukan badan tersebut di daerah.


                          Bakosurtanal saat ini fokus pada penyelesaian peta dasar rupabumi dan beberapa
                          tematik (landcover dan landsystem) secara sistematis seluruh Indonesia pada
                          skala besar. Tentunya bakaosurtanal akan merasa terbantu jika ada rekan,
                          lembaga, institusi dapat membantu dengan segala cara atau alat untuk mempercepat
                          penyelesaian peta2 ini. Bisa menyelesaikan RBI 25.000 seluruh Indonesia adalah
                          impian hampir setiap orang Bakosurtanal... lebih besar dari keiinginan membuka
                          badan baru di daerah..Boleh jadi anggaran untuk menyediakan data IG ini lebih
                          besar dari pembentukan lembaga baru bakosurtanal di daerah..tapi iniadalah harga
                          yang harus di bayar oleh negara ini..dan..bukan pemborosan..

                          setahu saya sidang panja tersebut terbuka, silahkan bila ada yang berminat
                          langsung ke gedung DPR...


                          ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

                          Mulyanto Darmawan,
                          Center for Atlas
                          National Coordination Agency for Survey and Mapping (BAKOSURTANAL)
                          Jl. Raya Jakarta Bogor, Km 46 Cibinong 16911
                          Telp/fax. 021-8757636
                          ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;






                          ________________________________
                          From: Heri Sutanta <heri.sutanta@...>
                          To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                          Sent: Wed, October 6, 2010 2:32:51 PM
                          Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                          Saya sependapat dengan Pak Wendi. Kelemahan yang ada saat ini adalah pada
                          spatial data sharing dan exchange. Pada tahapan pertukaran informasi mengenai
                          data apa saja yang tersedia saja masih lemah, apalagi sampai pertukaran datanya.
                          Masing-masing lembaga memiliki mandat sendiri-sendiri, yang seringkali tidak
                          berimpitan dengan mandat instansi lain. Sharing dan exchange pertukaran data
                          spasial sangat lemah kalau menyangkut instansi horisontal & vertikal. Memang
                          tidak semua instansi demikian sih.

                          Tidak semua produk bakosurtanal dibutuhkan oleh semua daerah, misalnya gravity.
                          Untuk kerangka kontrol, maka yang dibutuhkan di daerah sudah akan di supply oleh
                          BPN melalui jaringan CORS-nya. Persoalan batas daerah, sebagian diselesaikan
                          oleh instansi daerah melalui kerja sama dengan BPN atau Dinas Topografi AD (yang
                          punya peta lama). Sebagian lain difasilitasi oleh PPBW-nya bakosurtanal.
                          Lagipula ini bukan urusan yang akan berlanjut begitu batasnya sudah ditetapkan.

                          Dengar2 sekitar 2 tahun lagi, kewenangan mengenai pajak bumi & bangunan juga
                          akan dilimpahkan ke daerah (termasuk juga data spasialnya pada level bidang yang
                          sangat lengkap). Ini membutuhkan peningkatan kapasitas daerah dalam
                          mengelolanya, bukan penambahan instansinya. Banyak pemda yang sudah megap-megap
                          menyediakan anggaran untuk gaji pegawai yang naik terus setiap tahun.

                          Kalau memang dibutuhkan kehadiran bakosurtanal secara fisik yang permanen di
                          daerah, mungkin lebih tepat melalui regionalisasi. Katakanlah ada yang di
                          Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, serta Maluku & Papua.
                          Kalau contoh dari luar, regional office USGS yang tidak ada di setiap state,
                          juga Netherland Cadastre yang tidak ada di setiap provinsi. Ordnance Survey-nya
                          UK juga tidak tersebar di daerah.

                          kebutuhan akan infrastruktur data spasial yang baik-lah yang perlu ditingkatkan,
                          sehingga data spasial yang idle (di suatu instansi) bisa dimanfaatkan bersama
                          secara maksimal, yang terduplikasi bisa dihilangkan sehingga mengurangi
                          pemborosan.

                          salam,

                          Heri

                          --- On Wed, 6/10/10, Wendi Adrian <wendi@...> wrote:


                          From: Wendi Adrian <wendi@...>
                          Subject: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
                          To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                          Received: Wednesday, 6 October, 2010, 5:42 PM


                          Menurut saya, jika Bakosurtada (atau apapun namanya) jadi dibentuk, akan terjadi
                          penumpukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan data spasial di tingkat daerah
                          dan kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
                          Selama ini, di tiap dinas di pemda sudah memiliki tenaga fungsional surta
                          walaupun penerapannya berbeda-beda,. Seperti yang sudah disampaikan, pemda sudah
                          memiliki Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas PU, dan
                          lain-lain. Daripada membentuk lembaga baru, yang akan semakin menambah jumlah
                          lembaga yang berujung pada tidak efektif dan efisiensinya, lebih baik jika
                          melakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar sesama dinas yang sudah ada.
                          Data-data yang ada di tiap dinas dapat saling disinergikan satu sama lain,
                          sehingga banyak informasi yang dapat digali terkait potensi daerah tanpa harus
                          mendirikan begitu banyak lembaga.

                          Salam,


                          Wendi A







                          [Non-text portions of this message have been removed]



                          ------------------------------------

                          -------------------
                          Situs Web: http://RSGISFORUM.org
                          Twitter: @rsgisforum (twitter.com/rsgisforum)
                          Grup di Facebook: http://bit.ly/fb-rgf
                          .....Yahoo! Groups Links






                          [Non-text portions of this message have been removed]
                        • Kevin
                          Rekans yth, Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar tidak makin boros saja aparat negara ini.... Sy yakin Pak Asep
                          Message 12 of 24 , Oct 6, 2010
                            Rekans yth,

                            Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar tidak makin boros saja aparat negara ini....

                            Sy yakin Pak Asep Karsidi pasti bisa mengoptimalkan Bakosurtanal.

                            salam,


                            --- In rsgisforum-net@yahoogroups.com, Romi Yanto <romi_yanto23@...> wrote:
                            >
                            > sekedar pencerahan...................
                            > ada bagusnya apa yg dikatakan oleh pak Ikshan Prabowo,
                            > tapi tidak segampang itu seorang surveyor atau ahli peta bisa menentukan batas
                            > sebuah negara..........yg jelas sampai sekarang batas negara Indonesia belum
                            > jelas alias masih semrautan........contoh kasus di Kalbar tempat saya lahir,
                            > sampai sekarang blm jelas mana batas Malaysia dan mana batas Kalbar padahal udah
                            > berpuluh2 tahun kita merdeka, malahan batas wilayah kalbar bergeser terus
                            > menerus setiap tahunnnya................jd tdk segampang itu Bakosultanal bisa
                            > membuat batas antar negara.............saya pikir hanya menghabiskan anggaran
                            > saja kl memang di bentuknya Bako di Daerah & yg pasti akan membuat konflik baru
                            > antar negara............................kl mau genahkan aja dl dinas dan intasi
                            > yg ada di Daerah serat batas antar negara tersebut.......................
                            >
                            >
                            >
                            >
                            > [Non-text portions of this message have been removed]
                            >
                          • ronny syam
                            Dear Pak Jacob Rais, Pak Joenil, Pak Asep Karsidi, dan Teman-Teman BAKOSURTANAL,   Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mencari data titik kontrol geodesi
                            Message 13 of 24 , Oct 6, 2010
                              Dear Pak Jacob Rais, Pak Joenil, Pak Asep Karsidi, dan Teman-Teman BAKOSURTANAL,
                               
                              Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mencari data titik kontrol geodesi Papua
                              di Kantor Bakosurtanal Cibinong. Hebat ya...dah bertahun tahun berdiri
                              namun ternyata data tersebut masih sangat sedikit. Untuk Papua yang sangat luas
                              itu, sekitar belasan saja yang ada. Hal ini juga terjadi di pulau pulau besar
                              lainnya. Untuk pulau Jawa ya lumayan lah jumlahnya. Bisa bayangkan bagaimana
                              pemerintah merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan minimnya titik
                              kontrol geodesi.

                               
                              Di satu sisi, sebagai pekerja eksplorasi migas, saya melihat banyak sekali BM
                              (benchmark) seismic dibuat dan diukur posisinya (dengan ketelitian tinggi,
                              personal handal, teknik proses canggih, dan GPS instrument akurat - dual freq)
                              namun sedikit sekali dimanfaatkan organisasi pemerintah lain di daerah (misalkan
                              Bappeda/Kantor pertanahan). Padahal Kru seismik membuat BM ini di pedalaman,
                              daerah perbatasan, dan konflik yang aksesnya tidak mudah dengan biaya yang tidak
                              murah. Kadang-kadang menggunakan helicopter dan berjalan berkilo meter. Jika
                              dihitung-hitung mungkin sudah ribuan BM seismic yang sudah dibuat di seluruh
                              Indonesia.
                               
                              Dipahamilah, jika Bakosurtanal belum memiliki dana yang cukup untuk pengembangan
                              jumlah titik kontrol ini. Tapi saya melihat ada kesempatan Bakosurtanal
                              mengembangkan data ini dengan mengambil dan memanfaatkan sebagian data tersebut.
                              Bukankah sebagian cost explorasi migas juga bersumber dari anggaran negara?
                               
                              Ok kalau ada beberapa hal yang bersifat confendential yang tidak dapat
                              dipublikasikan. Tapi Bakosurtanal, BP Migas, dan perusahaan minyak terkait dapat
                              membuat MOU untuk pembuatan dan pengukuran titik kontrol geodesi di beberapa
                              tempat spesifik. Katakanlah (untuk awal ini) di setiap kantor bupati/camat
                              misalnya. Ya bagian dari community relation lah. Syarat teknis pengukuran
                              Geodesi/ GPS disampaikan Bakosurtanal kepada BP Migas/perusahaan migas dan hasil
                              pengamatan dan spesifikasi teknis lain dapat dikirimkan kembali ke Bakosurtanal
                              (digital atau pun hardcopy) untuk mendapatkan verifikasi/reproses. Jika OK,
                              Bakosurtnal dapat mengeluarkan datanya untuk publik termasuk untuk pemerintah
                              daerah.
                               
                              Kapal-kapal seismik  juga dapat membantu memasang titik kontrol geodesi di
                              pulau-pulau (kecil) terluar Indonesia sebagai penanda identitas/batas negara
                              Indonesia. Kayaknya masih banyak pulau-pulau kecil terluar belum ada patok batas
                              ya Pak? 
                               
                              Alangkah luar biasanya jika seluruh kabupaten dan mungkin kecamatan di Indonesia
                              dapat diikat melalui titik kontrol ini. Inilah baru Indonesia nan bak zamrud
                              katulistiwa terikat dengan rantai maya jaring kontrol geodesinya.
                               
                              Ini cuma ide/saran saja Pak. Bukan maksudnya mau menggurui. Mudah-mudahan
                              bermanfaat.
                               
                              Salam
                               
                              Ronny Syam
                              Pemerhati GIS/RS




                              [Non-text portions of this message have been removed]
                            • Yadi Setiadi
                              Setuju pak Ronny Sudah lama tdk ketemu,,, Salam, Yadi Setiadi
                              Message 14 of 24 , Oct 6, 2010
                                Setuju pak Ronny


                                Sudah lama tdk ketemu,,,


                                Salam,


                                Yadi Setiadi

                                On 10/7/10, ronny syam <ronnygajah@...> wrote:
                                > Dear Pak Jacob Rais, Pak Joenil, Pak Asep Karsidi, dan Teman-Teman
                                > BAKOSURTANAL,
                                >
                                > Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mencari data titik kontrol geodesi
                                > Papua
                                > di Kantor Bakosurtanal Cibinong. Hebat ya...dah bertahun tahun berdiri
                                > namun ternyata data tersebut masih sangat sedikit. Untuk Papua yang sangat
                                > luas
                                > itu, sekitar belasan saja yang ada. Hal ini juga terjadi di pulau pulau
                                > besar
                                > lainnya. Untuk pulau Jawa ya lumayan lah jumlahnya. Bisa bayangkan bagaimana
                                > pemerintah merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan minimnya
                                > titik
                                > kontrol geodesi.
                                >
                                >
                                > Di satu sisi, sebagai pekerja eksplorasi migas, saya melihat banyak sekali
                                > BM
                                > (benchmark) seismic dibuat dan diukur posisinya (dengan ketelitian tinggi,
                                > personal handal, teknik proses canggih, dan GPS instrument akurat - dual
                                > freq)
                                > namun sedikit sekali dimanfaatkan organisasi pemerintah lain di daerah
                                > (misalkan
                                > Bappeda/Kantor pertanahan). Padahal Kru seismik membuat BM ini di pedalaman,
                                > daerah perbatasan, dan konflik yang aksesnya tidak mudah dengan biaya yang
                                > tidak
                                > murah. Kadang-kadang menggunakan helicopter dan berjalan berkilo meter. Jika
                                > dihitung-hitung mungkin sudah ribuan BM seismic yang sudah dibuat di seluruh
                                > Indonesia.
                                >
                                > Dipahamilah, jika Bakosurtanal belum memiliki dana yang cukup untuk
                                > pengembangan
                                > jumlah titik kontrol ini. Tapi saya melihat ada kesempatan Bakosurtanal
                                > mengembangkan data ini dengan mengambil dan memanfaatkan sebagian data
                                > tersebut.
                                > Bukankah sebagian cost explorasi migas juga bersumber dari anggaran negara?
                                >
                                > Ok kalau ada beberapa hal yang bersifat confendential yang tidak dapat
                                > dipublikasikan. Tapi Bakosurtanal, BP Migas, dan perusahaan minyak terkait
                                > dapat
                                > membuat MOU untuk pembuatan dan pengukuran titik kontrol geodesi di beberapa
                                > tempat spesifik. Katakanlah (untuk awal ini) di setiap kantor bupati/camat
                                > misalnya. Ya bagian dari community relation lah. Syarat teknis pengukuran
                                > Geodesi/ GPS disampaikan Bakosurtanal kepada BP Migas/perusahaan migas dan
                                > hasil
                                > pengamatan dan spesifikasi teknis lain dapat dikirimkan kembali ke
                                > Bakosurtanal
                                > (digital atau pun hardcopy) untuk mendapatkan verifikasi/reproses. Jika OK,
                                > Bakosurtnal dapat mengeluarkan datanya untuk publik termasuk untuk
                                > pemerintah
                                > daerah.
                                >
                                > Kapal-kapal seismik  juga dapat membantu memasang titik kontrol geodesi di
                                > pulau-pulau (kecil) terluar Indonesia sebagai penanda identitas/batas negara
                                > Indonesia. Kayaknya masih banyak pulau-pulau kecil terluar belum ada patok
                                > batas
                                > ya Pak?
                                >
                                > Alangkah luar biasanya jika seluruh kabupaten dan mungkin kecamatan di
                                > Indonesia
                                > dapat diikat melalui titik kontrol ini. Inilah baru Indonesia nan bak zamrud
                                > katulistiwa terikat dengan rantai maya jaring kontrol geodesinya.
                                >
                                > Ini cuma ide/saran saja Pak. Bukan maksudnya mau menggurui. Mudah-mudahan
                                > bermanfaat.
                                >
                                > Salam
                                >
                                > Ronny Syam
                                > Pemerhati GIS/RS
                                >
                                >
                                >
                                >
                                > [Non-text portions of this message have been removed]
                                >
                                >
                              • Zaim NH
                                Rekan, sebagai petugas pengukuran di perusahaan swasta saya sangat setuju dengan ide Pak Ronny Syam dan dalam pengalaman saya dalam melakukan pengukuran
                                Message 15 of 24 , Oct 6, 2010
                                  Rekan,

                                  sebagai petugas pengukuran di perusahaan swasta saya sangat setuju dengan
                                  ide Pak Ronny Syam
                                  dan dalam pengalaman saya dalam melakukan pengukuran dilapangan, saya sering
                                  menemukan nilai koordinat yang tidak konsisten dari hasil pengukuran saya
                                  dari hasil pengikatan dari titik kontrol milik lembaga/organisasi berbeda.

                                  selain Bakosurtanal / bakosurtaDa (jika akan ada) melakukan standarisasi
                                  prosedure dan hasil pengukuran titik kontrol, perlu di kedepankan proses
                                  supervisi pekerjaan dan hasil pekerjaan agar titik kontrol yang teregister
                                  di bakosurtanal adalah konsisten.

                                  Jika ada titik kontrol yang diregister ke negara dari hasil pengukuran titik
                                  kontrol, maka negara perlu memberikan apresiasi kepada pihak yang meregister
                                  titik kontrol tersebut.


                                  Saya yakin, dengan semakin rapatnya titik kontrol maka pembangunan akan
                                  semakin efektif.



                                  Zaim

                                  2010/10/7 Yadi Setiadi <setiasetiadi@...>

                                  >
                                  >
                                  > Setuju pak Ronny
                                  >
                                  > Sudah lama tdk ketemu,,,
                                  >
                                  > Salam,
                                  >
                                  > Yadi Setiadi
                                  >
                                  >
                                  > On 10/7/10, ronny syam <ronnygajah@... <ronnygajah%40yahoo.com>>
                                  > wrote:
                                  > > Dear Pak Jacob Rais, Pak Joenil, Pak Asep Karsidi, dan Teman-Teman
                                  > > BAKOSURTANAL,
                                  > >
                                  > > Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mencari data titik kontrol
                                  > geodesi
                                  > > Papua
                                  > > di Kantor Bakosurtanal Cibinong. Hebat ya...dah bertahun tahun berdiri
                                  > > namun ternyata data tersebut masih sangat sedikit. Untuk Papua yang
                                  > sangat
                                  > > luas
                                  > > itu, sekitar belasan saja yang ada. Hal ini juga terjadi di pulau pulau
                                  > > besar
                                  > > lainnya. Untuk pulau Jawa ya lumayan lah jumlahnya. Bisa bayangkan
                                  > bagaimana
                                  > > pemerintah merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan minimnya
                                  > > titik
                                  > > kontrol geodesi.
                                  > >
                                  > >
                                  > > Di satu sisi, sebagai pekerja eksplorasi migas, saya melihat banyak
                                  > sekali
                                  > > BM
                                  > > (benchmark) seismic dibuat dan diukur posisinya (dengan
                                  > ketelitian tinggi,
                                  > > personal handal, teknik proses canggih, dan GPS instrument akurat - dual
                                  > > freq)
                                  > > namun sedikit sekali dimanfaatkan organisasi pemerintah lain di daerah
                                  > > (misalkan
                                  > > Bappeda/Kantor pertanahan). Padahal Kru seismik membuat BM ini di
                                  > pedalaman,
                                  > > daerah perbatasan, dan konflik yang aksesnya tidak mudah dengan biaya
                                  > yang
                                  > > tidak
                                  > > murah. Kadang-kadang menggunakan helicopter dan berjalan berkilo
                                  > meter. Jika
                                  > > dihitung-hitung mungkin sudah ribuan BM seismic yang sudah dibuat di
                                  > seluruh
                                  > > Indonesia.
                                  > >
                                  > > Dipahamilah, jika Bakosurtanal belum memiliki dana yang cukup untuk
                                  > > pengembangan
                                  > > jumlah titik kontrol ini. Tapi saya melihat ada kesempatan Bakosurtanal
                                  > > mengembangkan data ini dengan mengambil dan memanfaatkan sebagian data
                                  > > tersebut.
                                  > > Bukankah sebagian cost explorasi migas juga bersumber dari anggaran
                                  > negara?
                                  > >
                                  > > Ok kalau ada beberapa hal yang bersifat confendential yang tidak dapat
                                  > > dipublikasikan. Tapi Bakosurtanal, BP Migas, dan perusahaan minyak
                                  > terkait
                                  > > dapat
                                  > > membuat MOU untuk pembuatan dan pengukuran titik kontrol geodesi di
                                  > beberapa
                                  > > tempat spesifik. Katakanlah (untuk awal ini) di setiap kantor
                                  > bupati/camat
                                  > > misalnya. Ya bagian dari community relation lah. Syarat teknis pengukuran
                                  > > Geodesi/ GPS disampaikan Bakosurtanal kepada BP Migas/perusahaan migas
                                  > dan
                                  > > hasil
                                  > > pengamatan dan spesifikasi teknis lain dapat dikirimkan kembali ke
                                  > > Bakosurtanal
                                  > > (digital atau pun hardcopy) untuk mendapatkan verifikasi/reproses. Jika
                                  > OK,
                                  > > Bakosurtnal dapat mengeluarkan datanya untuk publik termasuk untuk
                                  > > pemerintah
                                  > > daerah.
                                  > >
                                  > > Kapal-kapal seismik juga dapat membantu memasang titik kontrol geodesi
                                  > di
                                  > > pulau-pulau (kecil) terluar Indonesia sebagai penanda identitas/batas
                                  > negara
                                  > > Indonesia. Kayaknya masih banyak pulau-pulau kecil terluar belum
                                  > ada patok
                                  > > batas
                                  > > ya Pak?
                                  > >
                                  > > Alangkah luar biasanya jika seluruh kabupaten dan mungkin kecamatan di
                                  > > Indonesia
                                  > > dapat diikat melalui titik kontrol ini. Inilah baru Indonesia nan
                                  > bak zamrud
                                  > > katulistiwa terikat dengan rantai maya jaring kontrol geodesinya.
                                  > >
                                  > > Ini cuma ide/saran saja Pak. Bukan maksudnya mau menggurui. Mudah-mudahan
                                  > > bermanfaat.
                                  > >
                                  > > Salam
                                  > >
                                  > > Ronny Syam
                                  > > Pemerhati GIS/RS
                                  > >
                                  > >
                                  > >
                                  > >
                                  > > [Non-text portions of this message have been removed]
                                  > >
                                  > >
                                  >
                                  >
                                  >



                                  --
                                  M Zaim Nur Hidayat (Surveyor)
                                  Survey Section-Technical Services Department
                                  PT Adaro Indonesia, Mine Office (Tutupan)
                                  Phone: 62-526-23679/23680 Fax: 62-526-23736
                                  www.adaro-envirocoal.com
                                  2�12'05.27"S 115�30'02.82"


                                  [Non-text portions of this message have been removed]
                                • roni tresna
                                  yang saya tahu... peta bakosurtanal... sebagaian besar kadaluarsa... meskipun dibentuk bokurtanal daerah.. tp tidak koordinasi dengan lembaga lainnya... yang
                                  Message 16 of 24 , Oct 7, 2010
                                    yang saya tahu... peta bakosurtanal... sebagaian besar kadaluarsa...
                                    meskipun dibentuk bokurtanal daerah.. tp tidak koordinasi dengan lembaga
                                    lainnya...
                                    yang dipusat aja pabaliut... apalagi di daerah..



                                    [Non-text portions of this message have been removed]
                                  • Adi J. Mustafa
                                    Bapak2, Ibu2 dan Rekan sekalian, Terima kasih atas perhatiannya thd perkembangan pembahasan RUU tentang Informasi Geospasial (RUU IG). Seperti disampaikan
                                    Message 17 of 24 , Oct 8, 2010
                                      Bapak2, Ibu2 dan Rekan sekalian,

                                      Terima kasih atas perhatiannya thd perkembangan pembahasan RUU tentang Informasi Geospasial (RUU IG). Seperti disampaikan rekan saya, Darmawan, pada usulan pemerintah dan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang jumlahnya sekitar 302 DIM tidak muncul topik Badan Pemetaan di Daerah sebagai instansi vertikal dari Bakosurtanal.

                                      Yang menjadi tujuan RUU ini adalah 3 hal:
                                      1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
                                      2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
                                      3. Mendorong (promoting) penggunaan IG dalam pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

                                      Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan IG. 

                                      Dari sekitar 94 DIM yang dibahas di Panja RUU IG (yang dibentuk Komisi VII DPR), hingga Kamis lalu baru disepakati sekitar 35 DIM.

                                      Dalam menyiapkan bahan diskusi dengan Panja, Bakosurtanal sebagai instansi pengusul, senantiasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Di bawah koordinasi Menristek, instansi yang intensif berkoordinasi adalah kementerian pertanian, ESDM, kumham, kelautan dan perikanan, sekretariat negara, bappenas, bps, bpn, dan bmkg.

                                      Kita masih mengharapkan masuknya aspirasi "daerah" dalam memperkaya konten RUU, sebab UU ini bukan hanya ditujukan bagi "pusat", tapi mesti menyentuh sampai ke daerah dan masyarakat umum. Semestinya ini menjadi masukan dari DPD dan pemda. Muatan RUU sudah menyebutkan peran pemda, tapi sangat umum sifatnya.

                                      Mohon dukungannya. Semoga RUU IG ini kelak memberikan kontribusi besar bagi kemajuan aktivitas IG di tanah air, baik di instansi pemerintah, akademisi, bisnis/usaha, keprofesian, lsm, dan masyarakat secara umum.

                                      Salam,

                                      Adi Junjunan
                                      ("back office" penyiapan bahan ruu)

                                      --- On Thu, 10/7/10, Kevin <ally2001_2@...> wrote:
                                      Rekans yth,



                                      Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar tidak makin boros saja aparat negara ini....



                                      Sy yakin Pak Asep Karsidi pasti bisa mengoptimalkan Bakosurtanal.



                                      salam,

















                                      [Non-text portions of this message have been removed]
                                    • Masagus Zulfikar
                                      Kementerian Pekerjaan Umum gak ada ya pak dalam pembahasan RUU IG? Mgs. Zulfikar R Keep It On Screen, Think Before U Print ________________________________
                                      Message 18 of 24 , Oct 8, 2010
                                        Kementerian Pekerjaan Umum gak ada ya pak dalam pembahasan RUU IG?

                                        Mgs. Zulfikar R
                                        "Keep It On Screen, Think Before U Print"





                                        ________________________________
                                        Dari: Adi J. Mustafa <adijm2001@...>
                                        Kepada: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                        Terkirim: Jum, 8 Oktober, 2010 16:35:24
                                        Judul: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


                                        Bapak2, Ibu2 dan Rekan sekalian,

                                        Terima kasih atas perhatiannya thd perkembangan pembahasan RUU tentang Informasi
                                        Geospasial (RUU IG). Seperti disampaikan rekan saya, Darmawan, pada usulan
                                        pemerintah dan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang jumlahnya sekitar
                                        302 DIM tidak muncul topik Badan Pemetaan di Daerah sebagai instansi vertikal
                                        dari Bakosurtanal.

                                        Yang menjadi tujuan RUU ini adalah 3 hal:
                                        1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
                                        2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG melalui kerja sama,
                                        koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
                                        3. Mendorong (promoting) penggunaan IG dalam pemerintahan dan dalam berbagai
                                        aspek kehidupan masyarakat.

                                        Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan, pengolahan,
                                        penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan IG.


                                        Dari sekitar 94 DIM yang dibahas di Panja RUU IG (yang dibentuk Komisi VII DPR),
                                        hingga Kamis lalu baru disepakati sekitar 35 DIM.

                                        Dalam menyiapkan bahan diskusi dengan Panja, Bakosurtanal sebagai instansi
                                        pengusul, senantiasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Di bawah
                                        koordinasi Menristek, instansi yang intensif berkoordinasi adalah kementerian
                                        pertanian, ESDM, kumham, kelautan dan perikanan, sekretariat negara, bappenas,
                                        bps, bpn, dan bmkg.

                                        Kita masih mengharapkan masuknya aspirasi "daerah" dalam memperkaya konten RUU,
                                        sebab UU ini bukan hanya ditujukan bagi "pusat", tapi mesti menyentuh sampai ke
                                        daerah dan masyarakat umum. Semestinya ini menjadi masukan dari DPD dan pemda.
                                        Muatan RUU sudah menyebutkan peran pemda, tapi sangat umum sifatnya.

                                        Mohon dukungannya. Semoga RUU IG ini kelak memberikan kontribusi besar bagi
                                        kemajuan aktivitas IG di tanah air, baik di instansi pemerintah, akademisi,
                                        bisnis/usaha, keprofesian, lsm, dan masyarakat secara umum.

                                        Salam,

                                        Adi Junjunan
                                        ("back office" penyiapan bahan ruu)

                                        --- On Thu, 10/7/10, Kevin <ally2001_2@...> wrote:
                                        Rekans yth,

                                        Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar
                                        tidak makin boros saja aparat negara ini....

                                        Sy yakin Pak Asep Karsidi pasti bisa mengoptimalkan Bakosurtanal.

                                        salam,

                                        [Non-text portions of this message have been removed]






                                        [Non-text portions of this message have been removed]
                                      • Ikhsan Prabowo
                                        Mudah2an ketiga tujuan RUU ini bila disahkan benar2 terlaksana, harapan saya : Tujuan Pertama : Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat
                                        Message 19 of 24 , Oct 8, 2010
                                          Mudah2an ketiga tujuan RUU ini bila disahkan benar2 terlaksana, harapan saya :
                                          Tujuan Pertama : Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan; jangan sampai UU IG ini menjadi dalil Monopoli Bakosurtanal dalam "berdagang" peta dan data spasial.
                                          Tjuan kedua : Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; --> semoga dapat dibuktikan dengan penghapusan kata2 dalam RBI : "Peta ini bukan referensi resmi garis-garis batas administrasi ..." menjadi : "Peta ini dapat digunakan sebagai referensi Batas Administrasi karena telah melalui kerjasama ....."
                                          tujuan ketiga: Mendorong (promoting) penggunaan IG dalam pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak cuma menjadi tujuan Naratif / pemanis belaka... !!,selain itu, UU ini diharapkan mewajibkan instansi resmi pemetaan untuk membuat software GIS yang open source...!!
                                          Kesemua tujuan harus dipenuhi bersama-sama (jangan hanya satu saja) dan Harus nantinya disertai penjabaran target2 secara Wilayah maupun temporal dalam PP atau permen yang konkrit..
                                          Ikhsan Prabowobaru lulu kuliah

                                          --- Pada Jum, 8/10/10, Adi J. Mustafa <adijm2001@...> menulis:

                                          Dari: Adi J. Mustafa <adijm2001@...>
                                          Judul: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah
                                          Kepada: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                          Tanggal: Jumat, 8 Oktober, 2010, 2:35 AM
















                                           









                                          Bapak2, Ibu2 dan Rekan sekalian,



                                          Terima kasih atas perhatiannya thd perkembangan pembahasan RUU tentang Informasi Geospasial (RUU IG). Seperti disampaikan rekan saya, Darmawan, pada usulan pemerintah dan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang jumlahnya sekitar 302 DIM tidak muncul topik Badan Pemetaan di Daerah sebagai instansi vertikal dari Bakosurtanal.



                                          Yang menjadi tujuan RUU ini adalah 3 hal:

                                          1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;

                                          2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan

                                          3. Mendorong (promoting) penggunaan IG dalam pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.



                                          Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan IG. 



                                          Dari sekitar 94 DIM yang dibahas di Panja RUU IG (yang dibentuk Komisi VII DPR), hingga Kamis lalu baru disepakati sekitar 35 DIM.



                                          Dalam menyiapkan bahan diskusi dengan Panja, Bakosurtanal sebagai instansi pengusul, senantiasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Di bawah koordinasi Menristek, instansi yang intensif berkoordinasi adalah kementerian pertanian, ESDM, kumham, kelautan dan perikanan, sekretariat negara, bappenas, bps, bpn, dan bmkg.



                                          Kita masih mengharapkan masuknya aspirasi "daerah" dalam memperkaya konten RUU, sebab UU ini bukan hanya ditujukan bagi "pusat", tapi mesti menyentuh sampai ke daerah dan masyarakat umum. Semestinya ini menjadi masukan dari DPD dan pemda. Muatan RUU sudah menyebutkan peran pemda, tapi sangat umum sifatnya.



                                          Mohon dukungannya. Semoga RUU IG ini kelak memberikan kontribusi besar bagi kemajuan aktivitas IG di tanah air, baik di instansi pemerintah, akademisi, bisnis/usaha, keprofesian, lsm, dan masyarakat secara umum.



                                          Salam,



                                          Adi Junjunan

                                          ("back office" penyiapan bahan ruu)



                                          --- On Thu, 10/7/10, Kevin <ally2001_2@...> wrote:

                                          Rekans yth,



                                          Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar tidak makin boros saja aparat negara ini....



                                          Sy yakin Pak Asep Karsidi pasti bisa mengoptimalkan Bakosurtanal.



                                          salam,



                                          [Non-text portions of this message have been removed]





























                                          [Non-text portions of this message have been removed]
                                        • Barjat Jatnika
                                          Optimalkan saja fungsi BPN di daerah. peta nya paling detail dan mantap! ________________________________ From: roni tresna To:
                                          Message 20 of 24 , Oct 9, 2010
                                            Optimalkan saja fungsi BPN di daerah. peta nya paling detail dan mantap!





                                            ________________________________
                                            From: roni tresna <roni_tresna@...>
                                            To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                            Sent: Fri, 8 October, 2010 10:07:10 AM
                                            Subject: Bls: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


                                            yang saya tahu... peta bakosurtanal... sebagaian besar kadaluarsa...
                                            meskipun dibentuk bokurtanal daerah.. tp tidak koordinasi dengan lembaga
                                            lainnya...
                                            yang dipusat aja pabaliut... apalagi di daerah..

                                            [Non-text portions of this message have been removed]







                                            [Non-text portions of this message have been removed]
                                          • gatothp@gmail.com
                                            Pak Masagus, Dari PU yg hadir bpk Muhammad Riza. Thx, Ghp Powered by Telkomsel BlackBerry® ... From: Masagus Zulfikar Sender:
                                            Message 21 of 24 , Oct 9, 2010
                                              Pak Masagus,

                                              Dari PU yg hadir bpk Muhammad Riza.

                                              Thx,
                                              Ghp
                                              Powered by Telkomsel BlackBerry®

                                              -----Original Message-----
                                              From: Masagus Zulfikar <masagus.zulfikar@...>
                                              Sender: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                              Date: Fri, 8 Oct 2010 17:52:18
                                              To: <rsgisforum-net@yahoogroups.com>
                                              Reply-To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                              Subject: Bls: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                                              Kementerian Pekerjaan Umum gak ada ya pak dalam pembahasan RUU IG?

                                              Mgs. Zulfikar R
                                              "Keep It On Screen, Think Before U Print"





                                              ________________________________
                                              Dari: Adi J. Mustafa <adijm2001@...>
                                              Kepada: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                              Terkirim: Jum, 8 Oktober, 2010 16:35:24
                                              Judul: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


                                              Bapak2, Ibu2 dan Rekan sekalian,

                                              Terima kasih atas perhatiannya thd perkembangan pembahasan RUU tentang Informasi
                                              Geospasial (RUU IG). Seperti disampaikan rekan saya, Darmawan, pada usulan
                                              pemerintah dan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang jumlahnya sekitar
                                              302 DIM tidak muncul topik Badan Pemetaan di Daerah sebagai instansi vertikal
                                              dari Bakosurtanal.

                                              Yang menjadi tujuan RUU ini adalah 3 hal:
                                              1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
                                              2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG melalui kerja sama,
                                              koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
                                              3. Mendorong (promoting) penggunaan IG dalam pemerintahan dan dalam berbagai
                                              aspek kehidupan masyarakat.

                                              Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan, pengolahan,
                                              penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan IG.


                                              Dari sekitar 94 DIM yang dibahas di Panja RUU IG (yang dibentuk Komisi VII DPR),
                                              hingga Kamis lalu baru disepakati sekitar 35 DIM.

                                              Dalam menyiapkan bahan diskusi dengan Panja, Bakosurtanal sebagai instansi
                                              pengusul, senantiasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Di bawah
                                              koordinasi Menristek, instansi yang intensif berkoordinasi adalah kementerian
                                              pertanian, ESDM, kumham, kelautan dan perikanan, sekretariat negara, bappenas,
                                              bps, bpn, dan bmkg.

                                              Kita masih mengharapkan masuknya aspirasi "daerah" dalam memperkaya konten RUU,
                                              sebab UU ini bukan hanya ditujukan bagi "pusat", tapi mesti menyentuh sampai ke
                                              daerah dan masyarakat umum. Semestinya ini menjadi masukan dari DPD dan pemda.
                                              Muatan RUU sudah menyebutkan peran pemda, tapi sangat umum sifatnya.

                                              Mohon dukungannya. Semoga RUU IG ini kelak memberikan kontribusi besar bagi
                                              kemajuan aktivitas IG di tanah air, baik di instansi pemerintah, akademisi,
                                              bisnis/usaha, keprofesian, lsm, dan masyarakat secara umum.

                                              Salam,

                                              Adi Junjunan
                                              ("back office" penyiapan bahan ruu)

                                              --- On Thu, 10/7/10, Kevin <ally2001_2@...> wrote:
                                              Rekans yth,

                                              Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar
                                              tidak makin boros saja aparat negara ini....

                                              Sy yakin Pak Asep Karsidi pasti bisa mengoptimalkan Bakosurtanal.

                                              salam,

                                              [Non-text portions of this message have been removed]






                                              [Non-text portions of this message have been removed]




                                              [Non-text portions of this message have been removed]
                                            • tham2
                                              U Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! ... From: gatothp@gmail.com Sender: rsgisforum-net@yahoogroups.com Date:
                                              Message 22 of 24 , Oct 10, 2010
                                                U
                                                Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

                                                -----Original Message-----
                                                From: gatothp@...
                                                Sender: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                                Date: Sun, 10 Oct 2010 05:39:09
                                                To: <rsgisforum-net@yahoogroups.com>
                                                Reply-To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                                Subject: Re: Bls: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                                                Pak Masagus,

                                                Dari PU yg hadir bpk Muhammad Riza.

                                                Thx,
                                                Ghp
                                                Powered by Telkomsel BlackBerry®

                                                -----Original Message-----
                                                From: Masagus Zulfikar <masagus.zulfikar@...>
                                                Sender: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                                Date: Fri, 8 Oct 2010 17:52:18
                                                To: <rsgisforum-net@yahoogroups.com>
                                                Reply-To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                                Subject: Bls: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah

                                                Kementerian Pekerjaan Umum gak ada ya pak dalam pembahasan RUU IG?

                                                Mgs. Zulfikar R
                                                "Keep It On Screen, Think Before U Print"





                                                ________________________________
                                                Dari: Adi J. Mustafa <adijm2001@...>
                                                Kepada: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                                Terkirim: Jum, 8 Oktober, 2010 16:35:24
                                                Judul: Re: RSGISForum: Bakosultanal-nya Daerah


                                                Bapak2, Ibu2 dan Rekan sekalian,

                                                Terima kasih atas perhatiannya thd perkembangan pembahasan RUU tentang Informasi
                                                Geospasial (RUU IG). Seperti disampaikan rekan saya, Darmawan, pada usulan
                                                pemerintah dan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang jumlahnya sekitar
                                                302 DIM tidak muncul topik Badan Pemetaan di Daerah sebagai instansi vertikal
                                                dari Bakosurtanal.

                                                Yang menjadi tujuan RUU ini adalah 3 hal:
                                                1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
                                                2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG melalui kerja sama,
                                                koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
                                                3. Mendorong (promoting) penggunaan IG dalam pemerintahan dan dalam berbagai
                                                aspek kehidupan masyarakat.

                                                Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan, pengolahan,
                                                penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan IG.


                                                Dari sekitar 94 DIM yang dibahas di Panja RUU IG (yang dibentuk Komisi VII DPR),
                                                hingga Kamis lalu baru disepakati sekitar 35 DIM.

                                                Dalam menyiapkan bahan diskusi dengan Panja, Bakosurtanal sebagai instansi
                                                pengusul, senantiasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Di bawah
                                                koordinasi Menristek, instansi yang intensif berkoordinasi adalah kementerian
                                                pertanian, ESDM, kumham, kelautan dan perikanan, sekretariat negara, bappenas,
                                                bps, bpn, dan bmkg.

                                                Kita masih mengharapkan masuknya aspirasi "daerah" dalam memperkaya konten RUU,
                                                sebab UU ini bukan hanya ditujukan bagi "pusat", tapi mesti menyentuh sampai ke
                                                daerah dan masyarakat umum. Semestinya ini menjadi masukan dari DPD dan pemda.
                                                Muatan RUU sudah menyebutkan peran pemda, tapi sangat umum sifatnya.

                                                Mohon dukungannya. Semoga RUU IG ini kelak memberikan kontribusi besar bagi
                                                kemajuan aktivitas IG di tanah air, baik di instansi pemerintah, akademisi,
                                                bisnis/usaha, keprofesian, lsm, dan masyarakat secara umum.

                                                Salam,

                                                Adi Junjunan
                                                ("back office" penyiapan bahan ruu)

                                                --- On Thu, 10/7/10, Kevin <ally2001_2@...> wrote:
                                                Rekans yth,

                                                Efektifkan dan Optimalkan saja Bakosurtanal dan dinas/bappeda di daerah, biar
                                                tidak makin boros saja aparat negara ini....

                                                Sy yakin Pak Asep Karsidi pasti bisa mengoptimalkan Bakosurtanal.

                                                salam,

                                                [Non-text portions of this message have been removed]






                                                [Non-text portions of this message have been removed]




                                                [Non-text portions of this message have been removed]




                                                [Non-text portions of this message have been removed]
                                              • Y Budi Sulistioadi
                                                Secara teknis, masukan ini baik sekali tapi kalau kita telaah secara regulasi-kewenangan-tupoksi Bakosurtanal sendiri kemungkinan besar ada banyak halangan
                                                Message 23 of 24 , Oct 20, 2010
                                                  Secara teknis, masukan ini baik sekali
                                                  tapi kalau kita telaah secara regulasi-kewenangan-tupoksi Bakosurtanal
                                                  sendiri
                                                  kemungkinan besar ada banyak halangan untuk mengintegrasikan
                                                  hasil kerja kawan-kawan swasta (juga instansi pemerintah lainnya) dalam
                                                  membangun
                                                  titik kontrol alias benchmarks ini.
                                                  Mungkin ada baiknya kalau upaya teknisnya juga dibarengi dengan PENYESUAIAN
                                                  tata kerja dan regulasi-kewenangan-tupoksi tadi.

                                                  Demikian sekedar sumbang saran

                                                  salam,

                                                  Y Budi Sulistioadi
                                                  Fakultas Kehutanan Univ Mulawarman
                                                  The Ohio State University

                                                  _____

                                                  From: rsgisforum-net@yahoogroups.com [mailto:rsgisforum-net@yahoogroups.com]
                                                  On Behalf Of ronny syam
                                                  Sent: Wednesday, October 06, 2010 22:59
                                                  To: rsgisforum-net@yahoogroups.com
                                                  Subject: RSGISForum: Titik kontrol geodesi Indonesia: sumbang saran buat
                                                  BAKOSURTANAL




                                                  Dear Pak Jacob Rais, Pak Joenil, Pak Asep Karsidi, dan Teman-Teman
                                                  BAKOSURTANAL,

                                                  Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mencari data titik kontrol geodesi
                                                  Papua
                                                  di Kantor Bakosurtanal Cibinong. Hebat ya...dah bertahun tahun berdiri
                                                  namun ternyata data tersebut masih sangat sedikit. Untuk Papua yang sangat
                                                  luas
                                                  itu, sekitar belasan saja yang ada. Hal ini juga terjadi di pulau pulau
                                                  besar
                                                  lainnya. Untuk pulau Jawa ya lumayan lah jumlahnya. Bisa bayangkan bagaimana

                                                  pemerintah merancang dan melaksanakan pembangunan daerah dengan minimnya
                                                  titik
                                                  kontrol geodesi.


                                                  Di satu sisi, sebagai pekerja eksplorasi migas, saya melihat banyak sekali
                                                  BM
                                                  (benchmark) seismic dibuat dan diukur posisinya (dengan ketelitian tinggi,
                                                  personal handal, teknik proses canggih, dan GPS instrument akurat - dual
                                                  freq)
                                                  namun sedikit sekali dimanfaatkan organisasi pemerintah lain di daerah
                                                  (misalkan
                                                  Bappeda/Kantor pertanahan). Padahal Kru seismik membuat BM ini di pedalaman,

                                                  daerah perbatasan, dan konflik yang aksesnya tidak mudah dengan biaya yang
                                                  tidak
                                                  murah. Kadang-kadang menggunakan helicopter dan berjalan berkilo meter. Jika

                                                  dihitung-hitung mungkin sudah ribuan BM seismic yang sudah dibuat di seluruh

                                                  Indonesia.

                                                  Dipahamilah, jika Bakosurtanal belum memiliki dana yang cukup untuk
                                                  pengembangan
                                                  jumlah titik kontrol ini. Tapi saya melihat ada kesempatan Bakosurtanal
                                                  mengembangkan data ini dengan mengambil dan memanfaatkan sebagian data
                                                  tersebut.
                                                  Bukankah sebagian cost explorasi migas juga bersumber dari anggaran negara?

                                                  Ok kalau ada beberapa hal yang bersifat confendential yang tidak dapat
                                                  dipublikasikan. Tapi Bakosurtanal, BP Migas, dan perusahaan minyak terkait
                                                  dapat
                                                  membuat MOU untuk pembuatan dan pengukuran titik kontrol geodesi di beberapa

                                                  tempat spesifik. Katakanlah (untuk awal ini) di setiap kantor bupati/camat
                                                  misalnya. Ya bagian dari community relation lah. Syarat teknis pengukuran
                                                  Geodesi/ GPS disampaikan Bakosurtanal kepada BP Migas/perusahaan migas dan
                                                  hasil
                                                  pengamatan dan spesifikasi teknis lain dapat dikirimkan kembali ke
                                                  Bakosurtanal
                                                  (digital atau pun hardcopy) untuk mendapatkan verifikasi/reproses. Jika OK,
                                                  Bakosurtnal dapat mengeluarkan datanya untuk publik termasuk untuk
                                                  pemerintah
                                                  daerah.

                                                  Kapal-kapal seismik juga dapat membantu memasang titik kontrol geodesi di
                                                  pulau-pulau (kecil) terluar Indonesia sebagai penanda identitas/batas negara

                                                  Indonesia. Kayaknya masih banyak pulau-pulau kecil terluar belum ada patok
                                                  batas
                                                  ya Pak?

                                                  Alangkah luar biasanya jika seluruh kabupaten dan mungkin kecamatan di
                                                  Indonesia
                                                  dapat diikat melalui titik kontrol ini. Inilah baru Indonesia nan bak zamrud

                                                  katulistiwa terikat dengan rantai maya jaring kontrol geodesinya.

                                                  Ini cuma ide/saran saja Pak. Bukan maksudnya mau menggurui. Mudah-mudahan
                                                  bermanfaat.

                                                  Salam

                                                  Ronny Syam
                                                  Pemerhati GIS/RS

                                                  [Non-text portions of this message have been removed]






                                                  [Non-text portions of this message have been removed]
                                                Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.