Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [rimbawan-interaktif] KOMPAS, Furniture Rotan Tergeser

Expand Messages
  • Lisman XSD
    Boleh saja dan juga bisa juga. Tapi asumsinya adalah bgmn kita bisa aejahtera tanpa -- dikintunkeun nganggo iPhone4 pribados ... Boleh saja dan juga bisa
    Message 1 of 105 , May 17, 2011
    • 0 Attachment
      Boleh saja dan juga bisa juga. Tapi asumsinya adalah bgmn kita bisa aejahtera tanpa

      --> dikintunkeun nganggo iPhone4 pribados

      Pada 18 Mei 2011, at 10:40, "Nurcahyo Adi" <nurcahyoadi@...> menulis:

       

      Artinya kang? Kalaupun itu rotan palstik, tetapi kalau lebih mensejahterakan rakyat Cirebon, tidak apa apa ya?
      NA

      Powered by Telkomsel BlackBerry®


      From: Lisman XSD <fpmi2003@...>
      Date: Wed, 18 May 2011 07:26:11 +0700
      Subject: Re: [rimbawan-interaktif] KOMPAS, Furniture Rotan Tergeser

       

      Rekans, terimakasih concernnya dengan kondisi rotan kita. 

      Yg jelas tdk ada itu yg namanya furnitur rotan yg diimpor dari cina. Lha wong rotannya dari indonesia dibawa bolak balik lagi ke indonesia (artinya dua kali transport plus pajak eksport dan import) kemudian bersaing dengan produksi lokal yg over supply bahan baku sehingga biaya produksinya murah? 

      Seperti disebutkan rotan memang banyak di terminal. Namun memang buat pengrajin cirebon tdk penting bagi mereka apakah yg dianyam itu rotan atau plastik. Apalagi produsen plastik mirip rotan yg terbesar dan terbaik di Dunia, konon kabarnya, ada di Cirebon. 


      --> Enviados desde iPad LXSD

      Pada 17 Mei 2011, at 09:59, elnino Sutrisno <djreinhart@...> menulis:

       

      artikel april?

      2011/4/6 Nurcahyo Adi <nurcahyoadi@...>
       

      Kang Lisman and all,
      Bagaimana dengan perjuangan rotannya?
       
      Salam,
      NA
       

      Furnitur Rotan Tergeser

      Cirebon, Kompas - Industri furnitur berbahan baku rotan makin tergeser dengan rotan berbahan baku plastik yang disebut rotan sintetis. Tren pasar juga berubah sehingga perajin sulit tetap memproduksi mebel rotan di tengah daya saing yang makin ketat, terutama menghadapi kompetitor dari luar seperti dari China.

      Pergeseran tren dirasakan perajin mebel ataupun pemasok rotan di sentra mebel rotan Cirebon, Jawa Barat, Selasa (5/4). Walau di Plumbon, Kabupaten Cirebon, masih ada beberapa industri rotan, sebagian besar perajin memilih mengurangi produksi mebel berbasis rotan. Bahkan, deretan ruang pameran di Tegalwangi tak hanya menawarkan mebel rotan, tetapi juga mebel rotan berbahan plastik.

      Kepala Pabrik CV Property Buwang Syah Sumianto mengatakan, ”Kami hanya bertahan karena melihat tren pasar. Pasar ekspor mebel rotan makin turun, juga di dalam negeri. Pemilihan rotan imitasi terjadi karena konsumen luar negeri ingin meminimalisasi penggunaan kayu.”

      Kegiatan industri mebel sebenarnya masih berjalan, seperti di Property. Kegiatan menganyam kursi terus berlangsung meski dengan bahan baku rotan sintetis untuk mengejar pesanan ekspor. Satu dari empat pabrik Property, rata-rata mengekspor 30 kontainer per bulan.

      Menurut Buwang, produk asal Cirebon memang lebih banyak diekspor. Produk Cirebon kalah bersaing di dalam negeri, justru karena serbuan produk China dengan adanya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Produk China sulit dilawan dari sisi harga jual. Konsumen Indonesia sangat sensitif soal harga dan tak peduli kualitas apalagi desain.

      ”Bersaing harga dengan China, kami menyerah. Mereka bisa menekan ongkos produksi karena Pemerintah China memberi insentif ekspor. Perbankan dengan bunga kredit rendah. Sementara di sini, semakin industri tumbuh, makin dirintang,” ujar Buwang.

      Presiden Direktur PT Jati Vision Raya (JAVA) Farry Tandean mengatakan, ”Infrastruktur biaya produksi memang sulit ditandingi. Indonesia terlalu mahal.”

      Bahan baku alternatif

      Menurut Farry, industri furnitur tak dapat hanya fokus di industri berbasis rotan. Apalagi, mebel rotan kerap dipandang sebagai barang murahan. Permintaan pasar di tingkat domestik saja tidak menolong sama sekali. Media campuran, seperti besi dan kayu, haruslah dilakukan industri dengan inovasi kreativitas tinggi. Sentuhan desain sangat dibutuhkan untuk menggapai nilai tambah yang tinggi.

      Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, ekspor furnitur rotan tahun 2007 mencapai 319 juta dollar AS, tahun 2008 turun menjadi 239 juta dollar AS, tahun 2009 turun drastis menjadi 167 juta dollar AS. Tahun 2010, nilai ekspor menurun lagi menjadi 138 juta dollar AS.

      Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (Asmindo) M Hatta Sinatra, beberapa waktu lalu, mengatakan, industri mebel rotan menghadapi permintaan pasar yang melemah. Industri tidak mempunyai posisi tawar menghadapi pembeli. Tren bisnis ini menuntut kualitas bagus dengan harga kompetitif.

      Yoce, petugas pemasaran PT Sulawesi Jaya, perusahaan bahan baku rotan mengatakan, permintaan atas rotan turun hingga 30 persen dibanding tahun lalu.

      Berdasarkan pengamatan Kompas tampak rotan menumpuk di gudang milik Sulawesi Jaya jadi ketersediaan bahan baku bukanlah isu di Cirebon.

      (OSA/RYO/RZF)




      --
      Warm Regards from
      elnino

      Nuansa Asri Blok P/12a. Laladon - Ciomas. Bogor. Jawa Barat, Indonesia
      mobile: +62-819-3110-1288  

      sent from NOKIA X5-01. Powered by XL, sinyal kuat, nyambung terusssss!

      |**|begin egp html banner
    • Nurcahyo Adi
      Mas ST, Lha kok sampeyan tahu kalau saya bingung soal public goods, nonexcludables dkk. Gara gara itu saya didepak Dr Sudarsono (Darsono yg lain) dari UI.
      Message 105 of 105 , Jun 9 8:59 PM
      • 0 Attachment
        Mas ST,
        Lha kok sampeyan tahu kalau saya bingung soal public goods, nonexcludables dkk.
        Gara gara itu saya didepak Dr Sudarsono (Darsono yg lain) dari UI. Tapi itu 12 tahun mas. Kalau sekarang, saya juga masih belum ngerti he he he ...
        Kayaknya sesama Darsono saling berkomunikasi.

        Salam,
        NA
        ----

        Powered by Telkomsel BlackBerry®


        From: srikoyo telu <srikoyo0@...>
        Sender: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
        Date: Thu, 9 Jun 2011 18:53:49 -0700 (PDT)
        To: <rimbawan-interaktif@yahoogroups.com>
        ReplyTo: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
        Subject: Re: [rimbawan-interaktif] Re: Penomena APA????

         

        Lha sawah, tegalan, dan pekarangan sampeyan bisa digunakan secara bebas oleh org lain? Suatu barang disebut barang publik jika dia rivalrous dan nonexcludable. Di setiap buku ekonomi level intermediate ke bawah pasti memuat itu. Itu sudah standard seluruh dunia dan paling banyak digunakan dlm menganalisis masalah lingkungan dan kelembagaan. Paling gampang ketik saja public goods di google. Barang milik publik blm tentu public goods. Fasilitas umum blm tentu public goods. Klasifikasi barang dan jasa menurut karakteristiknya ini mrp landasan "pembagian tugas" antara pemerintah dan swasta dlm memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah lain yg sering dikacaukan adalah open access resources dan common property. Ekonom sekelas gordon dan demzets ternyata masih kepleset soal itu. Menyedihkan kekacauan itu juga sering terjadi diantara org2 beken di republik ini yg ditayangkan di tv. Temennya ucok dan ucok sendiri termasuk yg sulit sekali memahami konsep di atas :)))

        Yg salah itu konsepsi yg terkandung dlm penjelasan pasal 33 uud 45 yg sudah dihapus. Ini kutipannya: "Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya."

        Ungkapan tsb jelas mencerminkan ketidakpahaman ttg konsep "return to scale" shg takut terjadi monopoli. Monopoli alami hanya terjadi jika teknologi produksi yg digunakan increasing return to scale, otherwise monopoli jadi2an yg hanya mungkin jika pemerintahnya nyeleweng. Nah, cabang produksi pangan itu penting bagi negara dan menguasai hidup org banyak enggak? Menurut sy, pangan lebih strategis dari minyak atau listrik. Mengapa pangan tdk diproduksi saja oleh pemerintah melalui bumn? Untungnya tdk dilakukan. Kalau listrik boleh byar-pet dan bbm boleh telat, tapi pangan jangan sampai. Jika rakyat dpt melakukan produksi pangan sendiri, jangan pernah menyerahkannya pada org lain, bahkan termasuk pemerintah sendiri! Dimana-mana yg namanya pemerintah itu hobinya ya nyeleweng dan boros. Bagi sy aneh org bersedia menyerahkan keselamatan dirinya pada penjaga pintu perlintasan kereta. Selama kita sendiri msh mampu mengontrolnya, jangan pernah menyerahkan kontrol thd keselamatan diri itu kpd org lain.

        Itu dulu, krn soal koperasi penjelasannya agak panjang dan teknikal. Kalau mau lewat japri saja.

        st

        --- On Thu, 6/9/11, adefadli <timpakul@...> wrote:

        From: adefadli <timpakul@...>
        Subject: Re: [rimbawan-interaktif] Re: Penomena APA????
        To: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
        Date: Thursday, June 9, 2011, 5:09 PM



        darimana argumentasinya bahwa lahan hutan bukan barang publik? ada acuan sehingga muncul kesimpulan seperti ini?
        apa yang salah dengan konsepsi pasal 33 UUD 45? bagian penjelasan yang mana? dimana kesalahannya?
        Koperasi dalam pasal 33 (1) UUD bukanlah koperasi sebagaimana UU yang memuat tentang Koperasi, lalu bagaimana mungkin menganggap koperasi itu sebuah kesalahan?

        salam
        AF

        On 06/06/2011 11:48 PM, srikoyo telu wrote:


        Lahan hutan itu bukan barang publik. Milik publik iya, tp jelas bukan barang publik. Sy tdk tahu penjelasan ps 33 uud 45 itu pikiran siapa, tp dlm penjelasan tsb ada yg salah konsepsi. Koperasi sbgmana didefinisikan dlm uu 25/1992 sdh pasti tdk akan ke-mana2 krn punya ciri membunuh diri sendiri. Soal ini sdh banyak dianalisis org.

        st

        --- On Fri, 5/27/11, awang_zaza@... <awang_zaza@...> wrote:

        From: awang_zaza@... <awang_zaza@...>
        Subject: Re: [rimbawan-interaktif] Re: Penomena APA????
        To: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
        Date: Friday, May 27, 2011, 10:02 PM



        Mas Ade, tentu ayat 1 dan 2 terkait dg ayat 3. Bangun ekonomi indonesia harus dijabarkan dalam deMokrasi ekonomi yang ditulis oleh bung hatta yaitu bangun ekonomi yang berdaulat tanpa dikuasai asing atas dasar sumberdaya alam pada ayat 3, tetapi tidak anti asing dalam pergaulan ekonomi dunia. Kedaulatan ekonomi ditangan pribumi kata hatta. Kelembagaan ekonomi yang azasnya kkekeluargaan dan unt hajat hidup orang banyak harus dalam kemasan badan usaha berjiwa koperasi. Karena itu faktor produksi lahan lahan hutan sbg barang publik seharusnya diutamakan dikelola oleh sebagian besar masyarkat. Disinilah argumentasinya masy adat dan masy lokal menemukan konteksnya. Fakta saat ini menunjuKkan bahwa SDH produksi kita 95 persen lebih dikuasai non rakyat dan non adat.Lihatlah sinar mas sudah menguasai lahan hutan lebih dr 2.5 jt ha saat ini, garuda mas group juga lebih dr 1 jt ha. Negara ditafsir sbg pemerintah yg menguasai SDA, lalu pro pada pengusaha dan militer. Maka tafsir pasal 33 asli jangan diserahkan kepada MK saja, tetapi harus ada upaya MENAFSIR ULANG ps 33 sesuai pemikiran soekarno dan hatta. Smoga memperkaya kita mas Ade. Salam

        Powered by Telkomsel BlackBerry®

        From: adefadli <timpakul@...>
        Date: Sat, 28 May 2011 09:31:43 +0800
        Subject: Re: [rimbawan-interaktif] Re: Penomena APA????

         

        Pak Awang,

        apakah itu juga berlaku terhadap Pasal 33(2)? terhadap pasal 33(1)?
        kalau ya... berarti memang benar bahwa pemikiran dalam buku Konstitusi Hijau adalah sebuah mis-pemaknaan terhadap konstitusi. Karena bila membaca risalah kelahiran konstitusi, jelas kemana arah model ekonomi dan model pembangunan negeri, termasuk terhadap bagaimana posisi terhadap warga adat.

        salam
        adefadli


        On 05/28/2011 08:23 AM, awang_zaza@... wrote:



        Bung ade justru masalahnya di MK itum Jimly dan Mahfud pikirannya final ttg pasal 33 ayat 3 bahwa mandatori sepenuhnya ada pada emerintah, padahal pemerintah sudah begitu sikapnya pada masy adat. Ahli hukum adat dan ahli agraria berpendapat bahwa sda dikuasa oleh negara artinya peruntukannya diatur pemerintah dan melibatkan masy adat. Tp semua peraturan justru meminggirkan masy adat. Sebenarnya siapa dan mengapa masy adat dipinggirkan oleh kekuasaanm . Jika pemerintah yg berkuasa dg sengaja menyingkirkan masy adat maka pemerintah melanggarm jika melanggar mari bersama sama kita ingatkan, luruskan jalan dan barisan serta konsisten. Tabik bung Ade, sibuk apa sekarang?

        Powered by Telkomsel BlackBerry®

        From: adefadli <timpakul@...>
        Date: Fri, 27 May 2011 22:07:36 +0800
        Subject: Re: [rimbawan-interaktif] Re: Penomena APA????

         

        Dear Pak Awang,

        Kalau penafsiran, bukannya itu menjadi kewenangan MK, begitu sih penjelasan berulang dari Jimly AS yg pernah jadi hakim MK... entah benar atau tidak... :)
        dan juga harusnya melihat pasal 33 tidak semata ayat (3) ... kan masih ada ayat (1) dan (2) ? kalau ayat (4) dan (5) bisa diabaikan lah.... karena tidak ada penjelasan atas pasal tersebut, apalagi kemudian penjelasan pasal-pasal dalam konstitusi telah dihapuskan pula.... :)

        kalau kemudian pertanyaannya kenapa Masyarakat Adat dipinggirkan, kan sudah jelas... kalau ada warga negeri ini di kawasan yang akan dieksplotasi, itu akan menyulitkan dan mengganggu stabiltas investasi (asing), sehingga mengganggu aliran bahan baku dan produksi di negara utara.... lalu ?

        salam
        adefadli

        On 05/27/2011 07:57 PM, awang_zaza@... wrote:



        Data slalu membingungkan mas martua. Saya lebih suka berdiskusi tentang substansi mengapa masy adat terpinggirkan di negeriini ? Bukan hanya kasus kehutanan, tapi tambang dan kebun ikut menjalimi. Masy adat. Benarkah UU kehutanan menjadi salah satu penyebab pengkerdilan masy adat thd asset hutan mereka? Atau ada Yg tidak benar di pasal 33 ayat (3) UUD 45? Siapa yang berhak menafsir psl 18 dikaitkan dg ps 33 tsb? Tasfsir monointerpretatif dr pengetahuan negara atas ps 33 sangat didominasi dr pandangan hukum dan sangat merugikan masyarakat lokal dan masy adat, tengoklah hsil tafsir pemerintah atas PT Freepot yg merugikan nasionalisme dan rakyat, tp dilindungi oleh penguasa, ada apa ini? Siapa yang akan menjadi whistle blowing paling keras? Siapa yang mau menjadi MARTIL perubahan sosial secara total? Sering saya merenung, ada banyak masy adat, katakanlah pak Teras Narang itu Presiden masy Dayak, apakah beliau juga memperjuangkan anti penindasan masy dayak oleh pengusaha kebun sawit? Gimana mas itan? Menyatukan gerakan perubahan masy adat dan papua juga sulit krn kepentingan aktor elit lbh menonjol. Bung HL gimana ini? Saa

        Powered by Telkomsel BlackBerry®

        From: "Sirait, Martua Thomas \(ICRAF\)" <msirait@...>
        Date: Fri, 27 May 2011 14:58:53 +0700
        Subject: RE: [rimbawan-interaktif] Re: Penomena APA????

         

        Mas Awang yb,

        Angka 25.000 itu kalau dijumlahkan datanya yang ada di laporan Kemenhut-BPS 2007 dan 2009, dijumlahkan desa desa yang sebagian dan semuanya masuk dalam kawasan hutan. Justru saya heran kenapa Kemenhut daralam draft RKTN 2011-2030 keluar dengan angka 14. 500 desa. Saya pernah menanyakannya pada Planology pada saat expose draft RKTN 2011-2030 dengan DKN tetapi belum mendapatkan jawaban. Mungkin bisa bantu?

        Salam, m  

         




        -- 
        /*
        Ade Fadli
        adefadli[at]gmail.com | http://timpakul.web.id | http://adefadli.hijaubiru.org
        */




        -- 
        /*
        Ade Fadli
        adefadli[at]gmail.com | http://timpakul.web.id | http://adefadli.hijaubiru.org
        */






        -- 
        /*
        Ade Fadli
        adefadli[at]gmail.com | http://timpakul.web.id | http://adefadli.hijaubiru.org
        */


      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.