Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [rijsttafel] Re: Porno

Expand Messages
  • Joko Tirto Raharjo
    Sip Mas IS, makasih atas informasi dan penjelasannya....:) Seperti biasa, selalu terang benderang dan membawa kedamaian..:) ________________________________
    Message 1 of 53 , Nov 4, 2008
    • 0 Attachment
      Sip Mas IS, makasih atas informasi dan penjelasannya....:) Seperti biasa, selalu terang benderang dan membawa kedamaian..:)


       From: Ismail Fahmi <ismail.fahmi@...>
      To: rijsttafel@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, November 4, 2008 3:10:34 PM
      Subject: Re: [rijsttafel] Re: Porno

      2008/11/4 Palmira BAchtiar <palmira.bachtiar@ yahoo.com>:

      > Aku juga baca di Ranesi dan di situ letak sandungannya, Jok.
      > Kalau masyarakat diizinkan menghakimi orang lain atas dalih porno, itu juga
      > kacau.

      Ada yg udah pernah baca laporan Panja sebelum pengesahan RUU tsb?

      Ini ada penjelasan yg relevan dengan soal pasal 22:

      ++++++++++++

      7. Rapat Panja menyepakati rumusan Penjelasan Pasal 22 ayat (2)
      yaitu: Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan
      main hakim sendiri, tindakan kekerasan, sweeping atau tindakan melawan hukum
      lainnya.

      Catatan Rapat Panja (sebelum forum loby Panja): F-PDIP berpendapat agar Pasal
      21 dan 23 dihapuskan dan rumusan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) dijadikan norma
      pasal.

      ++++++++++++

      Saya kira point di atas sangat dilatarbelakangi oleh kekerasan dari
      masyarakat, misal FPI.

      Laporan lengkapnya sbb:

      +++++++++

      APORAN
      PIMPINAN PANITIA KERJA (PANJA)
      DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA
      RUU TENTANG PORNOGRAFI
      SELASA, 28 OKTOBER 2008

      Assalamu'alaikum Wr. Wb.
      Selamat malam dan salam sejahtera bagi Kita semua.

      - Yang terhormat Saudara Menteri Agama RI;
      - Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI;
      - Yang terhormat Saudara Meneg Pemberdayaan Perempuan RI;
      - Yang terhormat Saudara Menteri Negara Komunikasi dan
      Informasi RI;
      - Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR-RI;

      Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur, Alhmadulillah, bahwasanya
      pada hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyampaian laporan hasil
      kerja Panja RUU tentang Pornografi. Semoga, semua usaha yang telah kita lakukan
      mendapatkan ridlo Allah Subhanahu Wata'ala. Amiin.

      Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Saudara
      Menteri dan para Anggota Tim Panja Pemerintah yang telah memenuhi undangan kami.

      Hadirin yang kami hormati,

      Panja RUU tentang Pornografi dibentuk pada akhir Masa Persidangan IV Tahun
      Persidangan 2007-2008, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2008. Panja RUU tentang
      Pornografi bersama Pemerintah secara efektif baru melaksanakan tugasnya pada
      Awal Masa Persidangan I Tahun Persidangan 2008-2009. Panja telah melaksanakan
      Rapat pada tanggal 4 September 2008, 18 September 2008, 23 September 2008,
      24 September 2008, 8 Oktober 2008, 16 Oktober 2008, 17 Oktober 2008, 22 Oktober
      2008, 23 Oktober 2008, 27 Oktober 2008, dan 28 Oktober 2008.

      Sebagaimana dipahami bersama bahwa kerja Panja yaitu melakukan pembahasan
      terhadap DIM dari segi rumusan berdasarkan substansi yang diputuskan di tingkat
      Pansus (Panitia Khusus). Setelah pekerjaan pembahasan seluruh DIM selesai,
      dihasilkan Draf RUU hasil Panja yang selanjutnya Panja menyerahkan beberapa
      rumusan yang ditugaskan Panja untuk di lakukan sinkronisasi serta menyusun
      Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal diserahkan kepada Panja.

      Pada akhirnya Timus dan Timsin melakukan Rapat untuk melakukan sinkronisasi
      terhadap seluruh DIM sehingga menjadi suatu Rancangan Undang-Undang yang
      sistimatis berdasarkan sekuensi dan logika hukum.

      Hadirin yang kami hormati,

      Panja telah melakukan pembahasan DIM yaitu terhadap 218 DIM, yang dilakukan
      secara cermat dan bijak, karena beberapa substansi yang telah disepakati
      sebelumnya masih diangap perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum. Dalam hal
      ini Panja telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum ke beberapa daerah,
      seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku
      Utara dan DKI Jakarta. Selanjutnya, Panja masih memandang perlu melakukan RDPU
      ke Provinsi Bali, Sulawesi Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta guna
      penyempurnaan RUU ini.
      Hadirin yang kami hormati,

      Secara keseluruhan DIM yang sudah dibahas dalam Rapat Panja dan Timsin DPR-RI
      dan Pemerintah sebanyak 218 DIM. Panja telah melakukan pembahasan sehingga
      menjadi draf RUU berdasarkan 218 DIM yang sudah disahkan. Selanjutnya, Panja
      melakukan pembahasan dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kategorisasi,
      serta disusun menjadi RUU lengkap.

      Secara sistematika, RUU tentang Pornografi terdiri dari judul, konsideran, 8
      bab, 2 bagian, dan 45 pasal.

      Adapun Rapat Pansus pada malam hari ini merupakan kelanjutan pembahasan Draf
      RUU pada tanggal 17 Oktober 2008 dan forum loby Panja pada tanggal 27 Oktober
      2008 yang mengamanatkan beberapa pasal untuk dibahas dalam Rapat Pansus.

      Dalam Rapat Panja tanggal 17 Oktober 2008 telah menghasilkan beberapa
      kesepakatan yaitu:

      1. Rapat Panja menyepakati bahwa ada 2 (dua) alternatif definisi
      tentang pornografi yang dilaporkan dalam Rapat Pansus, yaitu sebagai berikut:
      a. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
      suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
      bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
      pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang
      melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.( definisi ini disepakati Panja yaitu
      F-PG, F-PP, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PD, F-BPD, F-PBR, dan Tim Panja
      Pemerintah).
      b. Catatan Rapat Panja tanggal 17 Oktober 2008 yaitu F-PDIP dan
      F-PDS, berpendapat bahwa frasa "gerak tubuh" dihapus, frasa "media
      komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum" dirubah menjadi "media
      komunikasi dan dipertunjukkan di muka umum", sehingga rumusan definisi
      pornografi adalah sebagai berikut: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi,
      foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, atau
      bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan
      dipertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang
      melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

      2. Rapat Panja menyepakati Pasal 14 didrop dan selanjutnya dimasukkan ke
      dalam Penjelasan Umum Alinea 5 angka 2 dengan penyempurnaan rumusan sebagai
      berikut:
      "Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat
      istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk."
      Terkait dengan Pasal 14 tersebut, Catatan Rapat Panja tanggal 17 Oktober 2008
      untuk dilaporkan dalam Rapat Pansus yaitu :
      a. Rapat Panja berpendapat perlu adanya perlindungan bagi seni dan
      budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan. Untuk itu Panja berpendapat
      perlindungan tersebut dimasukkan ke dalam Penjelasan Umum karena tidak lazim
      sebuah undang-undang memuat pasal pengecualian dan tentunya seni dan budaya,
      adat istiadat dan ritual keagamaan bukanlah pornografi.

      b. F-PDIP dan F-PDS berpendapat dan berpandangan bahwa perlindungan
      bagi seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan diatur dalam Bab
      Ketentuan Lain-Lain dan Pasal tersendiri.
      Selanjutnya dalam Rapat Panja tanggal 22 Oktober 2008 menghasilkan beberapa
      kesepakatan sebagai berikut :
      1. menyepakati revisi Pasal 4 ayat (1) dengan menambah kalimat
      "secara ekplisit" setelah kata "yang" dan sebelum kata "memuat".
      Dengan demikian rumusan Pasal 4 ayat (1) menjadi sebagai berikut :

      Pasal 4
      (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
      menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
      memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit
      memuat:
      a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
      b. kekerasan seksual;
      c. masturbasi atau onani;
      d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
      e. alat kelamin.
      2. Menyepakati Rumusan sanksi pidana dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal
      32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39
      dirumuskan secara alternatif-kumulati f yaitu menggunakan frasa dan/atau.
      Selanjutnya Rapat Panja tanggal 23 Oktober 2008 menghasilkan kesepakatan
      beberapa hal sebagai berikut :
      1. menyepakati rumusan penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang mengakomodir
      masukan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yaitu perlu mempertegas bahwa
      unsur penyidik yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah POLRI.
      Dengan demikian rumusan penjelasan Pasal 26 ayat (1) menjadi sebagai berikut
      :
      "Yang dimaksud dengan "penyidik" adalah penyidik pejabat Polisi Negara
      Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
      Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
      Negara Republik Indonesia."
      2. menyepakati ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 30, Pasal 31,
      Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal
      39 dirumuskan secara alternatif-kumulati f yaitu menggunakan frasa dan/atau.
      3. menyepakati perubahan rumusan Pasal 40 ayat (7) menjadi sebagai
      berikut :
      pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
      pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan
      maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam
      setiap pasal dalam Bab ini."
      Selanjutnya Rapat Panja tanggal 27 Oktober 2008 menghasilkan kesepakatan
      sebagai berikut :
      1. Rapat Panja menyepakati untuk lebih mempertegas bahwa tindak
      pidana pornografi adalah kejahatan yang diletakkan setelah Pasal 39 yaitu dengan
      rumusan sebagai berikut :
      Pasal.....
      Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal
      33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah
      kejahatan.
      2. Rapat Panja menyepakati untuk membentuk gugus tugas dengan
      Peraturan Presiden, yang ketentuannya diatur dalam pasal baru Bab VIII mengenai
      "Ketentuan Penutup" dengan rumusan sebagai berikut :

      Pasal .....
      Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk gugus
      tugas antar kementerian, departemen, dan lembaga terkait yang ketentuannya
      diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

      3. Rapat Panja dan Forum Loby Panja menyepakati beberapa hal terkait
      dengan Pasal 4, yaitu:
      a. menyepakati rumusan penjelasan Pasal 4, yaitu: yang dimaksud dengan
      "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan
      sendiri.
      b. menyepakati penambahan huruf f pada Pasal 4 ayat (1), yaitu frasa
      "pornografi anak". Sehingga, frasa "atau" yang semula terdapat pada
      akhir kalimat huruf d, disesuaikan dan dipindahkan pada huruf e yaitu setelah
      kata "alat kelamin".
      Rumusan Pasal 4 ayat (1) menjadi sebagai berikut:
      Pasal 4

      (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
      menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
      memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:
      a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
      b. kekerasan seksual;
      c. masturbasi atau onani;
      d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
      e. alat kelamin; atau
      f. pornografi anak.

      c. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f, yaitu : Pornografi anak adalah
      segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang menampilkan orang dewasa
      yang bersikap atau berperan seperti anak.
      4. Rapat Panja menyepakati rumusan Penjelasan Pasal 6 yaitu :
      Larangan "memiliki" dan "menyimpan" adalah tidak termasuk untuk dirinya
      sendiri dan kepentingan sendiri.
      5. Rapat Panja menyepakati rumusan Penjelasan Pasal 8, seperti pada
      rumusan di bawah ini, dengan catatan akan menanyakan pada ahli bahasa mengenai
      frasa "ditipu daya".

      Penjelasan Pasal 8:
      Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam
      atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya,
      dibohongi oleh orang lain, maka pelaku tidak dipidana.
      6. Rapat Panja menyepakati Pasal 9 seperti rumusan awal, tanpa
      penambahan penjelasan pasal, karena secara substansial telah termuat di dalam
      Penjelasan Pasal 4.
      Pasal 9
      Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang
      mengandung muatan pornografi.
      7. Rapat Panja menyepakati rumusan Penjelasan Pasal 22 ayat (2)
      yaitu: Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan
      main hakim sendiri, tindakan kekerasan, sweeping atau tindakan melawan hukum
      lainnya.

      Catatan Rapat Panja (sebelum forum loby Panja): F-PDIP berpendapat agar Pasal
      21 dan 23 dihapuskan dan rumusan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) dijadikan norma
      pasal.

      Selanjutnya dalam Rapat Panja tanggal 27 Oktober 2008, Panja membentuk forum
      loby yang dihadiri oleh perwakilan dari F-PG, F-PDIP, F-PKS, F-PPP, F-BPD,
      F-PAN, F-PD, dan F-KB, untuk membahas Pasal 1, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 21,
      Pasal 22, Pasal 23, dan Bab Ketentuan Pidana. Forum loby menyepakati beberapa
      hal sebagai berikut :
      1. Mengenai definisi "pornografi" dalam Pasal 1 angka 1 sebagai
      berikut :
      a. Frasa "pertunjukan di muka umum" tetap dimasukan dalam rumusan
      pengertian pornografi sehingga pengertian pornografi adalah sebagai berikut :
      Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
      bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya
      melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang
      memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
      masyarakat.
      (Disepakati oleh seluruh perwakilan fraksi yang hadir yaitu F-PG, F-PKS,
      F-PPP, F-BPD, F-PAN, F-PD, dan F-KB)
      b. Catatan forum loby Panja bahwa F-PDIP belum menyepakati mengenai
      frasa "gerak tubuh" sehingga perlu dibahas dalam Rapat PANSUS.
      2. Mengenai ketentuan Pasal 14 forum loby Panja :
      a. menyepakati pentingnya ketentuan menghormati, melindungi, dan
      melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan.
      Ketentuan mengenai substansi ini diletakkan dalam Pasal 3 setelah huruf a
      (menjadi huruf b baru), dengan rumusan sebagai berikut :
      Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat,
      dan ritual keagamaan.
      b. menyepakati frasa "Pengaturan Pornografi" dalam Pasal 3 diubah
      menjadi frasa "Undang-Undang ini".
      c. menyepakati rumusan penjelasan Pasal 3 huruf b baru sebagai upaya
      untuk mengakomodir substansi mengenai perlindungan terhadap seni dan budaya,
      yang semula sebelum di drop terdapat dalam Pasal 14 yaitu sebagai berikut :
      Penjelasan Pasal 3 huruf b baru :
      Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur
      berdasarkan undang-undang yang berlaku.
      Dengan demikian rumusan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :
      Pasal 3
      Undang-Undang ini bertujuan:
      a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang
      beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang
      Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
      b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya,
      adat istiadat, dan ritual keagamaan.
      c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak
      masyarakat;
      d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari
      pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
      e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di
      masyarakat.
      Sedangkan penjelasan Pasal 3 huruf b baru adalah sebagai berikut :
      Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur
      berdasarkan undang-undang yang berlaku.
      3. Menyepakati substansi rumusan dalam Bab VII tentang Ketentuan
      Pidana yaitu dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan Pasal 39, sebagai
      berikut;
      a. Ketentuan sanksi pidana maksimal sebagaimana draf awal.
      b. Ketentuan sanksi pidana penjara minimal adalah 6 bulan kecuali
      pasal 34 (sebagaimana draf awal, yaitu minimal 2 tahun), Pasal 36 (minimal 1
      tahun), dan Pasal 39 (minimal 1 tahun). dengan uraian sebagai berikut:
      - Pasal 30: pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
      diubah menjadi paling singkat 6 (enam) bulan;
      - Pasal 34: pidana penjara paling singkat, tetap seperti
      rumusan awal, yaitu 2 (dua) tahun;
      - Pasal 36: pidana penjara paling singkat, tetap seperti
      rumusan awal, yaitu 1 (satu) tahun;
      - Pasal 39: pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
      diubah menjadi paling singkat 1 (satu) tahun.
      4. menyepakati frasa "Pengaturan Pornografi" dalam Pasal 2 diubah
      menjadi frasa "Undang-Undang ini".
      Dengan demikian rumusan Pasal 2 menjadi sebagai berikut :

      Pasal 2
      Undang-Undang ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap
      harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi,
      dan perlindungan terhadap warga negara.

      Hadirin yang kami hormati,

      Selanjutnya, di dalam Rapat Panja pada tanggal 28 Oktober 2008 F-PDIP
      menjelaskan mengenai keberatan F-PDIP terhadap Pasal 1 mengenai frasa "gerak
      tubuh" dalam rumusan pengertian pornografi serta Pasal 21 dan Pasal 23 tentang
      "peran serta masyarakat". Sehingga, sesuai dengan mekanisme dan tata tertib
      Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan mengenai hal-hal tersebut akan dilanjutkan
      dalam Rapat Pansus pada malam hari ini.

      Selain itu, Rapat Panja siang hari ini juga menyepakati dua hal, sebagai
      berikut:

      a. Rumusan Penjelasan Pasal 8:
      Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam
      atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya atau
      dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

      Perubahan pada Penjelasan Pasal 22 ayat (2), dengan menghilangkan frasa
      "untuk mencegah" dan diganti dengan frasa "agar", kemudian ditambahkan
      frasa "tidak" setelah frasa "masyarakat" .
      Dengan demikian rumusan penjelasan Pasal 22 ayat (2) menjadi sebagai berikut:
      Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan
      main hakim sendiri, tindakan kekerasan, sweeping atau tindakan melawan hukum
      lainnya.

      Hadirin yang kami hormati,

      Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pimpinan Panja memberikan penghargaan yang
      setinggi-tingginya pada Pimpinan dan Anggota Panja DPR-RI dan Pemerintah yang
      telah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkat keseriusan, keihlasan
      dan partisipasi aktif Anggota Panja DPR-RI dan Pemerintah inilah, kita berhasil
      menyajikan Draft RUU tentang Pornografi beserta Penjelasannya kepada Panja
      DPR-RI dan Pemerintah. Apa yang dikerjakan selama ini semata-mata kita
      dedikasikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Semoga, amal kita
      semua diridloi Allah Subhanahu Wata'ala. Amiin.

      Demikian laporan Panja RUU tentang Pornografi disampaikan. Pembahasan lebih
      lanjut, kami serahkan sepenuhnya kepada Pansus RUU tentang Pornografi untuk
      memutuskannya.

      Wassalamualaikum Wr. Wb.

      Jakarta, 28 Oktober 2008

      PIMPINAN PANJA
      RUU TENTANG PORNOGRAFI,

      ++++++++++

      >
      > salam
      > mia
      >
      > --- On Tue, 11/4/08, Joko Tirto Raharjo <jt_raharjo@yahoo. com> wrote:
      >
      > From: Joko Tirto Raharjo <jt_raharjo@yahoo. com>
      > Subject: Re: [rijsttafel] Re: Porno
      > To: rijsttafel@yahoogro ups.com
      > Date: Tuesday, November 4, 2008, 8:37 AM
      >
      > bagus deh udah pada baca. Selama ini di milis2 orang pada rame komentar tapi
      > dari komen2nya, gw yakin sedikit yg udah baca throughly isi UU nya. Memang
      > isi nya udah jauh berbeda dengan versi yg lalu2. Sayang sosialisasinya
      > kurang. Di tv-tv indo banyak yg masih ngomong dengan kerangka RUU yg lama.
      > Pake mengkait2kan dengan kebhinekaan segala pula, kebebasan berekspresi
      > sebagai artis...what the hell..?????? ???????
      >
      > Gw pikir memang UU pornografi wajar ada di setiap negara, terutama untuk
      > melindungi wanita dan anak2. Misalnya, sekarang polisi bisa punya dasar
      > hukum utk menindak orang tua di beberapa daerah di pantura yg secara
      > sukarela "menjual" anak2nya ke mami2 dari jakarta.
      >
      > Tapi kekurangan UU ini ada di pasal 22, ayat d, tentang peran serta
      > masyarakat dalam "membina" kasus pornografi di sekitarnya. Ini masih ngasih
      > celah buat FPI dan pahlawan2 kesiangan lainnya untuk ngambil tindakan konyol
      > yg sepihak.
      >
      > From: Tita Alissa Listyowardojo <vegee03@gmail. com>
      > To: rijsttafel@yahoogro ups.com
      > Sent: Tuesday, November 4, 2008 5:37:47 AM
      > Subject: Re: [rijsttafel] Re: Porno
      >
      > iya ternyata isinya cuma perdagangan produk2 yg porno ga boleh. ya klo gitu
      > sih gak apa2.
      > klo wanita disuruh pake baju kurung di jakarta yg 40 derajat sih males jg.
      > ntar cowo2 pada kyk pas siapa itu, ngeliat betis ken dedes bisa langsung
      > jatuh cinta. hehe.
      > ntar cowo2 makin ga immune sama kecantikan wanita hahahhahaahahah. .....
      >
      > liat dong di belanda, banyak yang bugil, liat cewe cantik di jalan pake baju
      > seksi juga ga ditengok, apalagi di suitin.
      >
      > 2008/11/3 Ismail Fahmi <ismail.fahmi@ gmail.com>
      >>
      >> Jadi kalau menurut mbak Ida, the next problem ada pada penegak
      >> hukumnya (e.g. polisi), begitu mbak? Efektifitasnya tergantung
      >> implementasinya?
      >>
      >> 2008/11/3 Ida Susanti <idasusanti_ mg@ yahoo.com>:
      >>
      >> > Tentang UU Pornografi,
      >> > Baca isinya, sebenernya saya rada lega, jauhhhhhh banget daripada isi
      >> > yang
      >> > kita perdebatkan 2 tahun lalu. Yang paling beda adalah: semua yang
      >> > berkaitan
      >> > dengan perilaku pribadi orang (cara berpakaian, cara berperilaku)
      >> > semuanya
      >> > hilang. Yang tertinggal mayoritas adalah semua yang berkaitan dengan
      >> > memperdagangkan sesuatu yang mengandung pornografi. Tapi saya juga
      >> > skeptis
      >> > bahwa ini akan bisa berlaku efektif, selama polisi terima duit, gimana
      >> > mau
      >> > memberantas barang2 yang mengandung pornografi? Wait and see!
      >> >
      >> > Ida
      >> >
      >> > --- On Mon, 11/3/08, Tita Alissa Listyowardojo <vegee03@gmail. com>
      >> > wrote:
      >> >
      >> > From: Tita Alissa Listyowardojo <vegee03@gmail. com>
      >> > Subject: Re: [rijsttafel] Re: Porno
      >> > To: rijsttafel@yahoogro ups.com
      >> > Date: Monday, November 3, 2008, 5:57 AM
      >> >
      >> > makasih uda nguote quoteku pak ismail.
      >> >
      >> > RUU porno bener2 porno deh. dia sendiri uda melanggar UU nya sendiri
      >> > dengan
      >> > bilang anal seks, oral seks, dan menyebarkan kata2 yg berbau porno itu
      >> > sendiri ke masyarakat. kontradiktif deh mrk.
      >> >
      >> > 2008/10/31 Ismail Fahmi <ismail.fahmi@ gmail.com>
      >> >>
      >> >> Yeah...
      >> >> Kalau saya lihat, quote dari Tita di bawah ini rasanya cocok buat saya:
      >> >>
      >> >> "enjoy your life to the fullest no matter what fullest means! " (Tita,
      >> >> 2008)
      >> >>
      >> >> baik dalam menyikapi soal krisis ekonomi maupun krisis pornografi :-)
      >> >>
      >> >> 2008/10/30 illuminationis <illuminationis@ yahoo.co. uk>:
      >> >>
      >> >> > Wah, salah-salah buku-buku medis dikenai pasal karena ada gambar/
      >> >> > foto alat kelamin...
      >> >> >
      >> >> > Segelintir orang tidak bisa menahan nafsu, seluruh bangsa disuruh
      >> >> > pake baju kurung.
      >> >> >
      >> >> > Shinta
      >> >> >
      >> >> > --- In rijsttafel@yahoogro ups.com, Rinastiti Soehendradjati
      >> >> >
      >> >> > <m_rinastiti@ ...> wrote:
      >> >> >
      >> >> > Ngeri deh....
      >> >> > Dari kacamata hukum, bagaimana kalimat-kalimat yang ada didalam
      >> >> > undang2 itu..? Katanya banyak sekali yang bisa diartikan secara
      >> >> > subyektif, sehingga hukumannya pun menjadi subyektif banget.
      >> >> >
      >> >> > Ada yang bisa kasih komentar..?
      >> >> >
      >> >> > --- On Thu, 10/30/08, dendi ramdani <dendiramdani@ ...> wrote:
      >> >> >
      >> >> > From: dendi ramdani <dendiramdani@ ...>
      >> >> > Subject: [rijsttafel] Porno
      >> >> > To: rijsttafel@yahoogro ups.com
      >> >> > Date: Thursday, October 30, 2008, 7:54 AM
      >> >> >
      >> >> > Dear all,
      >> >> >
      >> >> > (dipotong)
      >> >> >
      >> >> > Btw, ada yg update UU porno enggak? kira-kira bakal kayak apa ya
      >> >> > kehidupan?
      >> >> >
      >> >> > peace,
      >> >> > dendi
      >> >> >
      >> >> > http://www.detiknew s.com/read/ 2008/10/30/ 201802/1028770/ 10/pdip-
      >> >> > ada- pelanggaran- substansi- di-uu-pornografi
      >> >> >
      >> >> >
      >> >>
      >> >> --
      >> >> Ismail Fahmi
      >> >> Information Science & University Library
      >> >> University of Groningen, The Netherlands
      >> >> Phone:
      >> >> Dept: +31 50 363 5942
      >> >> Library: +31 50 363 2661
      >> >> HP: 0649326202
      >> >> urd.let.rug. nl/fahmi
      >> >
      >> >
      >> >
      >> > --
      >> >
      >> >
      >> >
      >> >
      >> > tita
      >> >
      >> >
      >>
      >> --
      >> Ismail Fahmi
      >> Information Science & University Library
      >> University of Groningen, The Netherlands
      >> Phone:
      >> Dept: +31 50 363 5942
      >> Library: +31 50 363 2661
      >> HP: 0649326202
      >> urd.let.rug. nl/fahmi
      >
      >
      >
      > --
      >
      >
      >
      >
      > tita
      >
      >
      >

      --
      Ismail Fahmi
      Information Science & University Library
      University of Groningen, The Netherlands
      Phone:
      Dept: +31 50 363 5942
      Library: +31 50 363 2661
      HP: 0649326202
      urd.let.rug. nl/fahmi


    • HeNdArTo
      ... From: Patrick Manurung - ANTP Subject: Re: [rijsttafel] [OOT] Re: Porno / Catatan Pinggir Goenawan Mohamad To:
      Message 53 of 53 , Nov 18, 2008
      • 0 Attachment


        --- On Tue, 11/18/08, Patrick Manurung - ANTP <godlob@...> wrote:
        From: Patrick Manurung - ANTP <godlob@...>
        Subject: Re: [rijsttafel] [OOT] Re: Porno / Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
        To: rijsttafel@yahoogroups.com
        Date: Tuesday, November 18, 2008, 8:17 AM





        Patrick AMP Manurung

        AGRICINAL
        Head Office / Plantation:
        Desa Pasar Sebelat, Kec. Putri Hijau
        Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu 38363
        F : + 62 (736) 25622
        M: + 62 811 739 939
        E: patrick.manurung@ agricinal. com

        www.agricinal. com




        --- On Sun, 11/16/08, HeNdArTo <hennie_oetomo1971@ yahoo.co. uk> wrote:
        From: HeNdArTo <hennie_oetomo1971@ yahoo.co. uk>
        Subject: Re: [rijsttafel] [OOT] Re: Porno / Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
        To: rijsttafel@yahoogro ups.com
        Date: Sunday, November 16, 2008, 10:57 AM

        howdy Pat, pa kabar?

        Kabar baik alhamdulilah puji tuhan semesta alam. Semoga Hendarto
        sekeluarga sehat & baik kabarnya.
        -Bagus2 kesehatan itu memang yg paling penting. Yg lain2 itu relatief...
        aku sih senanggggg sekali melihat & merasa bebek peking telanjang yg lagi mandi hoi-sin sauce...and doyan sekali baca donald bebek....

        Hehehe. Gue senang banget dengar kabar Bebek Kemenangan - terkait
        ke pertandingan Futsal yang dimenangkan Groningen tempo hari.
        Selamat, ya Hen, dan kawan-kawan.

        - thanx, tapi tim ppig got a long way to win groens....

        Tapi untuk mengkonsumsi bebek, gue gak ada pengalaman.
        Buat gue, Bebek adalah salah satu daging terlarang setelah Babi.
         
        -Aku sendiri ngak bisa makan seafood sepuasnya lagi krn allergie... gara2 makan kepiting rebus waktu di portugal... 
        Tapi maksudmu apa Pat? in stead of monkey see, monkey do now monkey talks monkey do? or to have an opinion you must experience it yourself at what age? or what the hell talk about the law in a corrupt country?or somthing else?
         
        Baju berenang para "monyet" tahun 1920 berbeda dengan jaman
        sekarang. Kostum tenis lapangan para "monyet" jaman dulu
        juga berbeda dengan yang sekarang.
         
        - hahaha the lifecyclus of mode/trend... is that the reason?


        Yang dulu-dulu itu cenderung lebih tertutup & yang sekarang lebih
        terbuka. Buat saya lebih indah yang terbuka, tapi tentu tidak semua "monyet" setuju. Semuanya tergantung kesepakatan para adi daya & politikus2 yang gak tahu hukum dan sosiologi yang menggolkan RUU
        itu di Langit Kahyangan.
         
        -saya malah ngak nafsu kalo lihat cewek2 belanda badannya sebesar babi paké baju terbuka......dan bau keju....wuekkkk

        And UU ini semua untuk manusia what about the love of humans to animals...brrr
        nanti kerbau,kuda, bebek dll harus pakai baju .....

        Temen gue pernah iseng-kurang ajar, tiba2 nyetelin film Binatang lagi
        "making love" sama "monyet" pas gue makan siang.

        Mual juga gue lihatnya.

        Sistem
        biologis gue gak terlatih melihat tontonan seperti itu. Rasanya
        pusing di kepala dan di perut, terobok-obok.

        Lain waktu, temen yang sama (dia memang terlampau ingin tahu)
        nyetelin film yang lebih parah lagi.

        Kali
        ini "monyet-monyet" EDAN itu main cinta dengan anak kecil.
        Gara-gara film ini, sistem biologi gue langsung
        MOGOK PARAH.
        Selera makan hilang hampir seminggu. Sedih & mual banget

        gue dibuatnya. Penyimpangan para "monyet" kadang suka
        keterlaluan. Gue pikir, kalau gue jadi Tuhan, gue pasti akan....
        ...ah gak tahulah.

        Pusing pokoknya.

        Gara-gara lihat itu film SINTING itu. Disorientasi
        berkepanjangan dibuatnya. Gue terpojok gak bisa bilang apa-apa.
         
        - 

         
        groetjes,
        hennie yg perlu pakai baju karena kedinginan.. .
         
        Salam,
        Patrick yang gak pernah pake baju (selalu telanjang) kalau mandi &
        menyembah & menghamba pada keindahan yang terbuka.
         

        --- On Sun, 11/16/08, Patrick Manurung - ANTP <godlob@yahoo. com> wrote:
        From: Patrick Manurung - ANTP <godlob@yahoo. com>
        Subject: Re: [rijsttafel] [OOT] Re: Porno / Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
        To: rijsttafel@yahoogro ups.com
        Date: Sunday, November 16, 2008, 5:01 PM

        Ngomong-ngomong pornografi, pada doyan pornografi, gak?








        Patrick AMP Manurung

        AGRICINAL
        Head Office / Plantation:
        Desa Pasar Sebelat, Kec. Putri Hijau
        Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu 38363
        F : + 62 (736) 25622
        M: + 62 811 739 939
        E: patrick.manurung@ agricinal. com

        www.agricinal. com




        --- On Sat, 11/15/08, Ismail Fahmi <ismail.fahmi@ gmail.com> wrote:
        From: Ismail Fahmi <ismail.fahmi@ gmail.com>
        Subject: Re: [rijsttafel] [OOT] Re: Porno / Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
        To: rijsttafel@yahoogro ups.com
        Date: Saturday, November 15, 2008, 3:15 PM

        Saya pribadi bisa memahami kekhawatiran mbak Ida.

        Pernah saya diskusi sama Indra soal hukum di Indonesia. Kata dia, "semua tergantung pesanan, bagaimana kita menginterpretasikan sebuah pasal". Artinya, seorang layer bisa menerjemahkan sebuah pasal dengan dua sudut pandang yg berbeda, tergantung di mana dia berdiri.

        Dan itu terjadi sudah lama, artinya bukan hanya pada pasal2 UU Porno yg baru disahkan. So, pada akhirnya nanti jika ada kasus, di pengadilan lah kita bisa ujicoba pandangan2, penafsiran2, dan juga pasal2nya.

        Ismail

        2008/11/15 Ida Susanti <idasusanti_mg@ yahoo.com>
        Message yang ingin saya sampaikan adalah:
        Cara yang ditawarkan Ade untuk menerapkan UUP sangat tidak praktis, karena penuh dengan subyektivitas dan sangat tergantung pada penafsiran dan kejujuran penegak hukum. Dengan kata lain, UU ini perumusannya sangat buruk. Baru satu contoh, menafsirkan Saman aja (buku ini adalah karya terbaik Ayu, lepas dari issue2 bahwa buku ini bukan dia sendiri yang bikin) kebetulan Ade mengatakan ini sebagai seni. Orang lain mungkin menganggap pornografi, karena disebut-sebut tentang senggama, kelamin dll. Jadi kalimat2 dalam perumusan UU ini yang sangat saya khawatirkan. .. Ini bisa menyeret juga pembangkitan sensor dan pemangkasan kebebasan berekspresi. Ya dah, segitu aja diskusi saya tentang UUP.

        Salam,
        Ida

        ---  On Sat, 11/15/08, Ismail Fahmi <ismail.fahmi@ gmail.com> wrote:
        From: Ismail Fahmi <ismail.fahmi@ gmail.com>
        Subject: Re: [rijsttafel] [OOT] Re: Porno / Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
        To: rijsttafel@yahoogro ups.com
        Date: Saturday, November 15, 2008, 5:15 PM

        Kalau saya baca email Ade, sebenarnya malah dia membela karya Ayu Utami tsb. Bahwa dlm kacamata UU Porno ini, karya Ayu BUKAN dikategorikan sbg pornografi.

        Dus, analogi dengn orang jadul yg Shinta bilang, UU porno ini 'anteng-anteng' aja thd Saman. Namun spt mbak Ida bilang, itu interprestasi Ade. Orang lain mungkin menginterpretasi berbeda thd karya Saman.

        ismail


        2008/11/15 illuminationis <illuminationis@ yahoo.co. uk>
        OOT nih, membaca penggalan imel Ade Armando di bawah... saya jadi
        mikir, kenapa kok tiap kali bahas UU porno Ayu Utami kudu dibawa-bawa
        lagi? Orang-orang jadul baca Serat Centhini anteng-anteng saja, ga
        terus grasak-grusuk bahwa Paku Buwono V porno...

        yang sudah baca baik Saman maupun sebagian Serat Centhini
        Shinta

        --- In rijsttafel@yahoogro ups.com, "idasusanti_ mg"
        <idasusanti_mg@ ...> wrote:

        Cara menerapkan UUP yang ditawarkan dalam catatan itu (no. 3) bisa
        menimbulkan kesulitan di lapangan. Orang bisa beda persepsi bahkan
        terhadap buku Saman ini, yang menggambarkan tentang persenggamaan
        dengan bahasa yang lugas. Apakah ini sastra ataukah ini
        pornografi, jadi sangat subyektif.

        Ida

        --- In rijsttafel@yahoogro ups.com, "Ismail Fahmi" <ismail.fahmi@>
        wrote:

        Ini saya kopi pes pendapat dari Ade Armando di milis Jurnalisme (saya
        kira ada yg ikutan milis itu):

        [Ade Armando]

        3. UUP bahkan mendefinisikan pornografi sebagai materi yang
        mengandung kecabulan dan mengeksploitasi seks. Dengan begitu, buku
        seperti Saman - nya Ayu Utami justru akan dibebaskan karena tidak
        masuk dalam kategori cabul. Atau kalaupun masuk dalam kategori
        pornografis, Saman tidak akan dilarang, melainkan diatur
        pendistribusiannya.




        --
        Ismail Fahmi
        Information Science & University Library
        University of Groningen, The Netherlands
        Phone:
         Dept: +31 50 363 5942
         Library: +31 50 363 2661
         HP: 0649326202
         urd.let.rug. nl/fahmi




        --
        Ismail Fahmi
        Information Science & University Library
        University of Groningen, The Netherlands
        Phone:
         Dept: +31 50 363 5942
         Library: +31 50 363 2661
         HP: 0649326202
         urd.let.rug. nl/fahmi




      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.