Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

654FW: # Suara Kelautan, Edisi II, 02/10/2013

Expand Messages
  • Hartono
    Oct 3, 2013
    • 0 Attachment
      #SUARA_KELAUTAN

       

      FYI,. Saatnya mendorong pembangunan kelautan lebih intensif

       

      ----- Pesan yang Diteruskan -----
      Dari: "fokus.laut@..." <fokus.laut@...>
      Kepada:
      Dikirim: Kamis, 3 Oktober 2013 16:37
      Judul: # Suara Kelautan, Edisi II, 02/10/2013

       

      #SUARA_KELAUTAN - Edisi II Tahun 1, 02 Okt 2013   #Suara_Kelautan adalah kliping elektronik yang berisi kompilasi 10-20 ragam ulasan, inisiatif, program dan peristiwa yang terkait dengan pembangunan kelautan di Indonesia.  Materi informasi bersumber dari berbagai media online/website  yang relevan. Tujuannya tidak lain untuk ikut mendorong pemahaman dan kepedulian publik akan berbagai isu dan dinamika pembangunan kelautan di Indonesia.   Maraknya praktek Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan destructive fishing (perikanan merusak) di perairan Indonesia telah mengundang keprihatinan mendalam. Pemerintah dan aparat negara seakan tak mampu menanggulangi praktek yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis ini. Dengan segala keterbatasan yang ada seperti minimnya jumlah armada kapal pengawas, penyalahgunaan izin kapal asing, hari layar kapal pengawas yang terbatas, lemahnya penegakan hukum serta ego sektoral dalam menangani kasus menyebabkan efek jera yang diharapkan belum juga kelihatan. Dampak ikutan dari praktek ini adalah menurunnya suply bahan baku ikan untuk kebutuhan industri perikanan serta ancaman ketahanan pangan bagi penduduk Indonesia. Berbagai referensi menyebutkan nilai kerugian negara yang diperkirakaan mencapai Rp 30 Trilyun/thn  akibat praktek ini, belum cukup memberikan landasan data, aksi serta alasan untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih baik.    Praktek destructive fishing juga tidak kalah bobotnya dalam memberikan tekanan pada keberadaan sumberdaya kelautan. Penggunaan bom, bius dan trawl oleh nelayan cukup memberikan daya rusak pada ekosistem terumbu karang. Hasil investigasi DFW menunjukkan bahwa setiap ledakan di sekitar terumbu karang, tergantung ukuran dan lokasi peledakan, memberikan dampak kerusakan yang berbeda. Untuk peledak berukuran 5 kilogram dapat membunuh ikan dalam radius 30-40 meter dan menyisakan kerusakan sekitar 20 meter persegi. Botol bius ikan berukuran 1000 ml yang disemprotkan bisa merusak sekitar 10 meter persegi. Demikian juga praktek trawl ikan menyebabkan tekanan besar. Manfaat  ekonomi jangka pendek akibat praktek ini mungkin dirasakan langsung oleh pelaku, namun dalam jangka panjang beberapa fungsi ekosistem seperti perikanan, pariwisata dan perlindungan pantai akan menurun secara drastis dan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.   Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penanggulangan IUU dan Destructive Fishing secara sistimatis. Masalah penegakan hukum harus menjadi prioritas utama serta mencari cara efektif untuk memutus mata rantai praktek ini. Jika aparat pemerintah tidak solid, mudah masuk angin dan saling bersaing, maka dapat dipastikan pelaku IUU Fishing akan dengan mudah memanfaatkan situasi dan mengambil kesempatan. Disamping dukungan kebijakan dan tindakan negara, peran dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan IUU Fishing. Model pengawasan partisipatif oleh masyarakat mesti dibuat secara fleksibel, mudah dilakukan. Selain itu, penguatan kerjasama antara instansi penegak hukum mutlak diperlukan karena disinyalir, masih maraknya praktek IUU Fishing akibat kongkalikong antara pengusaha dan aparat  pada beberapa titik dan level. Ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan ini yang masih sangat rendah mesti ditinjau ulang. Pelaku seperti tidak takut melakukan kejahatan  yang sama, walaupun resiko yang dihadapi adalah kurungan penjara maksimal 5 tahun.   Sudah saatnya perang terhadap IUU Fishing dan Destructive Fishing diintensifkan,  seperti upaya memberantas korupsi atau narkoba, yaitu ketika upaya pencegahan dan penindakan dilakukan secara bersamaan dengan pelibatan semua unsur negara dan masyarakat sipil. Dan mengingat rantainya yang lintas pelaku dan lintas negara, tidak salah juga mendorong praktek ini sebagai bagian dari Trans-National Organized Crime. Kita tentunya tidak ingin melihat ikan dan sumberdaya kelautan dirampok dan dihancurkan terus-menerus.    #Suara_Kelautan hadir dan distribuskan setiap minggu dengan tema berbeda. Tema minggu ini adalah IUU dan Destructive Fishing Terus Mengancam Kita.     Salam, Moh Abdi, DFW Indonesia  

       

       

       

       

       #SUARA_KELAUTAN banner

       

      #SUARA_KELAUTAN

       

       

       

       

      Edisi II Tahun 1, 02 Okt 2013

       

      #Suara_Kelautan adalah kliping elektronik yang berisi kompilasi 10-20 ragam ulasan, inisiatif, program dan peristiwa yang terkait dengan pembangunan kelautan di Indonesia.  Materi informasi bersumber dari berbagai media online/website  yang relevan. Tujuannya tidak lain untuk ikut mendorong pemahaman dan kepedulian publik akan berbagai isu dan dinamika pembangunan kelautan di Indonesia.

       

      Maraknya praktek Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan destructive fishing (perikanan merusak) di perairan Indonesia telah mengundang keprihatinan mendalam. Pemerintah dan aparat negara seakan tak mampu menanggulangi praktek yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis ini. Dengan segala keterbatasan yang ada seperti minimnya jumlah armada kapal pengawas, penyalahgunaan izin kapal asing, hari layar kapal pengawas yang terbatas, lemahnya penegakan hukum serta ego sektoral dalam menangani kasus menyebabkan efek jera yang diharapkan belum juga kelihatan. Dampak ikutan dari praktek ini adalah menurunnya suply bahan baku ikan untuk kebutuhan industri perikanan serta ancaman ketahanan pangan bagi penduduk Indonesia. Berbagai referensi menyebutkan nilai kerugian negara yang diperkirakaan mencapai Rp 30 Trilyun/thn  akibat praktek ini, belum cukup memberikan landasan data, aksi serta alasan untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih baik. 

       

      Praktek destructive fishing juga tidak kalah bobotnya dalam memberikan tekanan pada keberadaan sumberdaya kelautan. Penggunaan bom, bius dan trawl oleh nelayan cukup memberikan daya rusak pada ekosistem terumbu karang. Hasil investigasi DFW menunjukkan bahwa setiap ledakan di sekitar terumbu karang, tergantung ukuran dan lokasi peledakan, memberikan dampak kerusakan yang berbeda. Untuk peledak berukuran 5 kilogram dapat membunuh ikan dalam radius 30-40 meter dan menyisakan kerusakan sekitar 20 meter persegi. Botol bius ikan berukuran 1000 ml yang disemprotkan bisa merusak sekitar 10 meter persegi. Demikian juga praktek trawl ikan menyebabkan tekanan besar. Manfaat  ekonomi jangka pendek akibat praktek ini mungkin dirasakan langsung oleh pelaku, namun dalam jangka panjang beberapa fungsi ekosistem seperti perikanan, pariwisata dan perlindungan pantai akan menurun secara drastis dan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

       

      Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penanggulangan IUU dan Destructive Fishing secara sistimatis. Masalah penegakan hukum harus menjadi prioritas utama serta mencari cara efektif untuk memutus mata rantai praktek ini. Jika aparat pemerintah tidak solid, mudah masuk angin dan saling bersaing, maka dapat dipastikan pelaku IUU Fishing akan dengan mudah memanfaatkan situasi dan mengambil kesempatan. Disamping dukungan kebijakan dan tindakan negara, peran dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan IUU Fishing. Model pengawasan partisipatif oleh masyarakat mesti dibuat secara fleksibel, mudah dilakukan. Selain itu, penguatan kerjasama antara instansi penegak hukum mutlak diperlukan karena disinyalir, masih maraknya praktek IUU Fishing akibat kongkalikong antara pengusaha dan aparat  pada beberapa titik dan level. Ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan ini yang masih sangat rendah mesti ditinjau ulang. Pelaku seperti tidak takut melakukan kejahatan  yang sama, walaupun resiko yang dihadapi adalah kurungan penjara maksimal 5 tahun.

       

      Sudah saatnya perang terhadap IUU Fishing dan Destructive Fishing diintensifkan,  seperti upaya memberantas korupsi atau narkoba, yaitu ketika upaya pencegahan dan penindakan dilakukan secara bersamaan dengan pelibatan semua unsur negara dan masyarakat sipil. Dan mengingat rantainya yang lintas pelaku dan lintas negara, tidak salah juga mendorong praktek ini sebagai bagian dari Trans-National Organized Crime. Kita tentunya tidak ingin melihat ikan dan sumberdaya kelautan dirampok dan dihancurkan terus-menerus. 

       

      #Suara_Kelautan hadir dan distribuskan setiap minggu dengan tema berbeda. Tema minggu ini adalah IUU dan Destructive Fishing Terus Mengancam Kita.

       

       

      Salam,

      Moh Abdi, DFW Indonesia

       

       

       

       


       

       

       

       

      http%3A%2F%2Fstatic.republika.co.id%2Fuploads%2Fimages%2Fdetailnews%2F100322133703.jpg

       

      REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Nelayan tradisional dan masyarakat Sumatra Utara diminta melaporkan kapal berbendera asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. "Nelayan dan masyarakat pantai merupakan unjung tombak untuk mendeteksi penjarahan potensi laut oleh nelayan asing," kata Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Ihya Ulumuddin di Medan, Senin (9/9).

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

      Surabaya - Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP) Jatim Oki Lukito mengingatkan pemerintah dan penegak hukum agar tidak hanya menyalahkan nelayan dalam kasus pengeboman ikan. "Nelayan itu melakukan pengeboman ikan karena terpaksa, sementara perhatian pemerintah terhadap mereka sangat kurang," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Minggu.

       

       

       

       

       


       

       

       

       

      http%3A%2F%2Fstatik.tempo.co%2Fdata%2F2013%2F01%2F15%2Fid_161719%2F161719_620.jpg

       

      Selasa, 04 Juni 2013 | 05:10 WIB Ilustrasi kapal nelayan. TEMPO/Iqbal Lubis TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, mengatakan pengawasan pencurian ikan nantinya menggunakan satelit."Nanti dengan radio dari satelit ini, baru bisa memberitahu pada kapal-kapal pengawas untuk mendatangi kapal ilegal," ucapnya.

       

       

       

       

       


       

       

       

       

      http%3A%2F%2Ftajuk.co%2FcontentAsset%2Fresize-image%2Fb620393f-7d58-4d48-9446-9aa4be9833fb%2Fimage%2F%3FbyInode%3Dtrue%26w%3D100%26ex%3D.jpg

       

      Pencurian Ikan membuat pasokan bahan baku untuk industri pengolahan terus menurun.

       

       

       

       

       


       

       

       

       

      http%3A%2F%2Fimg.okeinfo.net%2Fcontent%2F2013%2F09%2F04%2F337%2F860446%2FdJOyDdmjtW.jpg

       

      SOLO - Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Rokhmin Dahuri, menyayangkan lemahnya pengawasan dan pengamanan perairan laut Indonesia oleh instansi terkait. Alhasil, satu juta ton ikan dicuri oleh nelayan asing tiap tahunnya. "Sehingga tidak aneh apabila ikan yang ada di perairan Indonesia banyak yang curi oleh nelayan asing.