Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: KABAR GEMBIRA DARI Kapolda Jabar "Jangan Pernah Setori Saya"

Expand Messages
  • Yap Hong Gie
    Bung Marconi Yth, Tepat sekali istilah Anda, BERANI MATI! ....he he he ... Selain memangkas jalur setoran dan periuk nasi para pejabat Kepolisian, urusannya
    Message 1 of 5 , Feb 17, 2008
    • 0 Attachment
      Bung Marconi Yth,

      Tepat sekali istilah Anda, BERANI MATI! ....he he he ...
      Selain memangkas jalur setoran dan "periuk nasi" para pejabat Kepolisian,
      urusannya adalah berhadapan dengan para bandar judi, sidikat narkoba dan
      kontraktor korup.
      Bayangkan kalau para mafia ini berpatungan menyewa pembunuh bayaran .....
      amit ... amit!


      Dalam hati kecil saya juga sceptis, bagaimana mungkin semangat anti-korupsi
      dinegara kita bisa berjalan, kalau tidak dibarengi dengan peningkatan
      kesejahteraan perajurit dan pegawai negeri di eselon bawah dan menengah.


      Melihat pucuk pempinan Pemerintah dan pejabat-pejabat kunci seperti Kapolri,
      Kajagung, Panglima TNI dll., nampak jelas ada upaya yang keras untuk
      memperbaiki diri dan membersihkan tubuh pemerintah dari penyakit kotor, oleh
      karena itu aparatur pelaksana pun harus dipilih yang bersih dan loyal
      terhadap kebijakan pembersihan tersebut.

      Dengan menabuh genderang perang melawan korupsi secara terbuka, merupakan
      peringatan kepada jajarannya dan kepada para mitra swasta Polda, agar
      kedepan jangan macam-macam.
      Sementara pesan tersirat kepada masyarakat agar ikut mendukung program
      "bersih lingkungan" dan kepada media agar membantu memonitor dan melaporkan
      penyelewengan pejabat Kepolisian Jabar.

      Bagaimanapun, kita harus mendukung itikad dan sikap Kapolda Jabar Irjen Pol.
      Drs. Susno Duadji!

      Selamat bertugas Pak Kapolda!


      Wassalam, yhg.
      -----------------


      "A. Marconi" <a.marconi@...> wrote:
      Salam Bung Yap HG,
      Ini wawancara beneran atau fiktif atau scenario sinetron di TVRI dan stasiun
      TV oposan pemerintah.
      Sang Presiden sendiri sudah sekian tahun menjadi pejabat negara dan presiden
      belum pernah berbicara begini blak-blak-an tanpa tedeng aling-aling. Sebab
      berbicaara sedemikian ini harus bersemangat BERANI MATI.

      Apabila banyak manusia yang sejujur ini tampil ke depan panggung politik dan
      kekuasaan negara, maka masyarakat adil dan makmur yang di ideal-kan oleh
      bangsa Indonesia memiliki perspektif yang sungguhan nyata dan terjangkau.

      Au revoir,
      A.M
    • melvydewi
      http://www.mediakonsumen.com/Artikel1798.html KAPOLDA JABAR YANG BARU DAN JALAN RAYA Judul tulisan ini mungkin memang aneh. Namun saya ingin menyederhanakan
      Message 2 of 5 , Mar 2, 2008
      • 0 Attachment
        http://www.mediakonsumen.com/Artikel1798.html

        KAPOLDA JABAR YANG BARU DAN JALAN RAYA

        Judul tulisan ini mungkin memang aneh. Namun saya ingin
        menyederhanakan cara kita melihat persoalan-persoalan besar di
        negeri ini. Yaitu menjadikan jalan raya sebagai barometer bagi baik
        dan buruknya pengelolaan negeri ini.

        Sudah sering kita mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa situasi
        jalan sebuah kota menggambarkan pemerintahan kota itu. Bahkan jika
        itu sebuah situasi jalan ibu kota, maka itu menggambarkan
        pemerintahan negeri itu secara keseluruhan. Bagaimana tidak, jika
        jalan-jalan ibu kota sebuah negara saja tidak bisa diurus, apalagi
        mengurus kota-kota lainnya? Atau bagaimana bisa memberdayakan rakyat
        yang membutuhkan jalan raya untuk berkegiatan ekonomi di dalam kota
        dan antar kota?

        Jakarta beberapa bulan ini sedang mengalami musim hujan yang lama.
        Jalan-jalan di seantero kota rusak parah. Usaha perbaikan yang
        sungguh-sungguh tidak terlihat. Alasannya tentu sama dari tahun ke
        tahun dari bahkan dari akhir 60-an hingga 2008 ini, yakni lebih dari
        48 tahun. Alasannya adalah di saat musim hujan tidak bisa
        memperbaiki jalan.

        Alasan yang digunakan ini menggambarkan tingkat pemimpin kota ini,
        yaitu tingkat baboon saja. Pertama adalah, karena jalan yang sudah
        dibuat ternyata tidak bertahan pada musim hujan. Seolah-olah musim
        hujan cuma terjadi di Jakarta saja, bukan di kota-kota lain seperti
        Singapura, Kuala Lumpur, Brunei dan kota-kota lain yang jalan-
        jalannya tidak hancur karena datangnya musim hujan. Kedua adalah,
        karena hanya baboon yang tidak bisa melahirkan cara untuk
        memperbaiki jalanan yang rusak pada musim hujan agar tidak terlalu
        parah. Ketiga adalah, karena baboon tidak bisa mengerti berapa
        kerugian yang harus ditanggung negeri ini jika ibu kotanya tidak
        bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lancar karena jalan-jalannya
        rusak parah selama berbulan-bulan. Baboon tidak bisa menghitung
        hanya berapa bulan dalam setahun kegiatan ekonomi di kota ini bisa
        berjalan dengan lancar, jika selama musim hujan yang kira-kira 3
        bulan lamanya jalan-jalan menjadi hancur. Kemudian 3 bulan
        berikutnya adalah masa perbaikan yang biasanya memang lamaaaaaa….
        sekali…. Berarti tinggal 6 bulan sisanya yang bisa digunakan kota
        ini untuk berkegiatan ekonomi dengan lancar. Itu pun jika tidak ada
        gangguan lain seperti perubahan fungsi jalan (busway), pelebaran
        jalan, peninggian atau pengaspalan baru yang kerap dilakukan di
        jalan-jalan Jakarta. Seolah-olah Jakarta adalah kota yang selalu
        sibuk memperbaiki diri. Padahal yang terjadi adalah Jakarta adalah
        kota di mana kontraktor jalan selalu mendapat order kerja tanpa
        peduli pekerjaan itu amat mengganggu kegiatan ekonomi di kota ini
        atau tidak.

        Lalu kapan kota ini sibuk memikirkan untuk menjadi kota yang maju,
        jika mengelola jalan saja tidak becus? Kapan kita sebagai warga
        Jakarta mulai memiliki cukup waktu untuk memikirkan soal-soal lain
        yang lebih produktif dibanding memikirkan jalan rusak dan kemacetan
        yang berjam-jam setiap pagi dan sore? Kapan kita bisa pulang di
        rumah lebih awal dan berkumpul dengan tetangga dan membicarakan
        tempat bermain anak dan remaja di lingkungan perumahan kita? Atau
        kapan kita bisa menjadi manusia yang lebih beradab karena selalu
        saling serobot di jalanan yang semrawut minta ampun?

        Ini lah yang terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya di Jakarta. Sejak
        jaman Soeharto yang katanya amat korup hingga jaman kebebasan
        berpendapat seperti sekarang ini. Bahkan kondisi jalanan Jakarta
        sekarang jauh lebih parah dibanding jaman Soeharto dulu. Padahal
        sekarang semua orang bisa dan boleh mengkritik pemerintah. Tapi itu
        ternyata tidak cukup. Kritik atau demo saja hanya akan bergaung
        sehari-semalam saja, meskipun diberitakan oleh puluhan stasiun TV,
        ratusan surat kabar, radio atau media on-line sekali pun. Kita butuh
        sebuah sistem untuk menghukum para baboon yang menjadi pemimpin di
        negeri ini jika mereka berbuat salah, bahkan ketika mereka tidak
        berbuat apa pun.

        Tanpa hukuman buat para pemimpin, Jakarta akan terus bobrok seperti
        ini. Lihat saja apa yang dikatakan Fauzi Bowo hanya sekejab setelah
        terpilih menjadi gubernur kota ini. Cuaca yang bikin banjir Jakarta,
        katanya. Alasan ini diucapkan pada saat Jakarta dilanda banjir
        kembali pada tanggal 1 Februari 2008. Tepat 1 tahun setelah banjir
        besar di Jakarta pada tanggal 3-4 Februari 2007 lalu. Padahal, kita
        berharap pada setiap gubernur baru yang terpilih untuk memiliki
        solusi atau konsep mengatasi banjir yang lebih baik dari gubernur
        sebelumnya. Bukan lagi-lagi menyumpali telinga kita dengan omong-
        kosong tentang cuaca atau iklim yang berubah, karena banjir di
        Jakarta sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Harus ada
        solusi yang tidak hanya sekedar membangun Banjir Kanal yang biayanya
        sangat besar itu dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terlihat
        hasilnya jika sistem drainase belum dirubah. Itu pun seharusnya
        mereka selalu menyadari biaya untuk membangun Banjir Kanal itu
        diperoleh dari rakyat, bukan dari kantong nenek-moyang gubernur itu,
        sehingga harus dijaga jangan sampai bocor se-sen pun. Gubernur harus
        selalu ingat, pembangunan Banjir Kanal bukan proyek memakmurkan para
        kontraktor, tetapi memakmurkan rakyat Jakarta, sehingga penggusuran
        pun harus dengan solusi yang bijak. Bukan dengan terburu-buru
        seperti sedang berperang melawan musuh nan durjana atau jangan
        menjadi penindas rakyat. Bagaimana pun solusi atau konsep banjir
        kanal adalah sebuah dilema karena beberapa ahli lingkungan
        mengatakan ini bukan solusi yang tepat untuk Jakarta. Sehingga
        gubernur harus juga menyediakan solusi lain di samping Banjir Kanal
        ini, misalnya dengan menjalin kerjasama yang lebih serius dengan
        wilayah pengirim banjir, yakni Bogor, mengelola danau-danau yang
        sudah ada, membangun danau-danau baru, dan membangun sumur-sumur
        resapan. Biaya yang diperlukan jauh lebih murah dibandingkan dengan
        Banjir Kanal dan dampak sosialnya jauh lebih kecil karena tidak
        menggusur begitu banyak tempat tinggal dan tempat mendapatkan
        penghasilan sehari-hari rakyat kecil.

        Memang memprihatikan, jika gubernur Jakarta hanya seolah-olah
        dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi sebenarnya dipilih dulu
        oleh partai-partai, baru kita bisa memilih gubernur. Padahal pilihan
        partai-partai itu bukan berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi
        berorientasi pada politik. Saya yakin wakil-wakil rakyat yang juga
        katanya kita pilih melalui pemilihan langsung itu akan terus
        berkacak-pinggang untuk terus melakukan itu sampai lebih dari
        sepuluh tahun ke depan. Sehingga Jakarta akan terus dikelola oleh
        para baboon. Jadi cara yang tepat untuk mendapatkan pengelola kota
        Jakarta adalah dengan cara menyediakan sistem untuk menghukum mereka
        jika berbuat salah atau bahkan tidak berbuat apa pun.

        Di tengah keprihatian banjir dan jalan rusak di Jakarta, tiba-tiba
        beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah wawancara dengan Kapolda
        Jawa Barat yang baru Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc.
        (http://pikiran-rakyat.com/index.php?mib=beritadetail&id=11295).
        Sesaat setelah pidato di depan jajaran barunya yang cuma kurang dari
        10 menit, Susno Duadji meminta anak buahnya, yang perwira, untuk
        membuat pakta kesepakatan bersama yang inti dari isinya adalah
        larangan untuk menjadi polisi korup. Segera saja dalam beberapa hari
        berikutnya, peristiwa ini menjadi wacana yang seru di berbagai forum
        di Internet. Bahkan mungkin hampir semua orang mendapatkan forward
        dari berita ini melalui e-mail.

        Saya yakin ini yang pertama kali dilakukan oleh seorang pemimpin
        polisi di tingkat propinsi. Bahkan Kapolri Sutanto yang menabuh
        genderang perang terhadap judi dan narkoba sekali pun tidak
        melakukan ini. Apa yang dilakukan Susno Duadji amat sederhana dalam
        memerangi perbuatan korup, tetapi akan memiliki dampak yang amat
        luas.

        Korupsi adalah kejahatan kerah putih. Sehingga dilakukan jauh lebih
        terencana sehingga sulit menelusuri atau mendapatkan bukti-buktinya.
        Pengacara akan dengan mudah memberikan atau menemukan celah hukum
        untuk membebaskan kliennya dari jerat hukum, misalnya dengan alasan
        sakit, tidak ada bukti yang cukup, dakwaan tidak memiliki dasar yang
        jelas dan lain-lain. Sehingga tantangan bagi KPK dalam memberantas
        korupsi sesungguhnya amat besar. Namun apa yang dilakukan oleh Susno
        Duadji ini tentu bisa memangkas kerja panjang dan berliku dari KPK
        dalam memberantas korupsi. Jika sebuah perbuatan korup (yang
        ketahuan) langsung diberikan sangsi berupa pemecatan oleh orang yang
        paling dekat (atasan), maka perbuatan korup lainnya akan otomatis
        dapat dihambat atau diminimalkan.

        Apa yang dilakukan oleh Susno Duadji ini bisa disebut sebagai upaya
        yang paling serius dalam memberantas korupsi. Bukan sekedar omong-
        kosong belaka. Kalau Susno Duadji membabat anak buahnya sendiri,
        tentu anak buahnya juga siap membabat Susno Duadji jika ternyata
        Susno Duadji melakukan perbuatan korup.

        Susno Duadji bahkan menjadi contoh yang amat mencolok di antara
        sikap hipokrit kebanyakan pengelola negeri ini dalam kerangka
        pemberantasan korupsi. Sebagai misal yang paling menonjol adalah
        bagaimana Menteri Keuangan bersama-sama dengan DPR mencoba
        menghambat kerja KPK dalam memeriksa kinerja Ditjen Pajak dengan
        dikeluarkannya UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
        (http://hukumonline.com/detail.asp?id=17390&cl=Berita).

        Dalam pasal 34 UU ini, BPK tidak memiliki keleluasaan dalam
        mendapatkan bukti-bukti langsung dari wajib pajak kecuali diizinkan
        terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Padahal BPK sudah 3 tahun
        terakhir berturut-turut tidak dapat menilai Laporan Keuangan
        Pemerintah Pusat, alias mendapat disclaimer. Bahkan ketua BPK, Anwar
        Nasution, menyebut Ditjen Pajak seperti ini: "bahwa Ditjen Pajak
        tidak transparan, tidak bisa diaudit. "Hanya Direktorat Jenderal
        Pajak dan Tuhan yang tahu informasi pajak."

        Anwar Nasution juga menambahkan: "selama ini Ditjen Pajak merupakan
        institusi yang tidak akuntabel karena tidak bisa melakukan
        pemeriksaan pajak sesuai standar BPK. "Informasi kita mengenai pajak
        itu nol, DPR, BPK tidak tahu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) apalagi."

        Susno Duadji bukan orang baru dalam pemberantasan korupsi. Ia sudah
        pergi ke 90-an negara untuk belajar memberantas korupsi. Bahkan ia
        pernah menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan
        Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama
        dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ia juga lulusan S1 Hukum,
        dan S2 Manajemen.

        Susno dalam wawancara dengan Pikiran Rakyat itu, bahkan menganjurkan
        untuk mencopot gubernur sebagai pemimpin tertinggi. Begini kata-
        katanya: "Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah
        bukan karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana?
        Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu."

        Mengenai memberantas korupsi di lingkungan sendiri, Susno juga
        menambahkan: "Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih mudah ketimbang
        mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus pencurian jemuran
        perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya,
        seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan
        lainnya. Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar
        amat. Misal, uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai.
        Tinggal dicari ke mana uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga
        mudah ditebak. Korupsi itu paling melibatkan bosnya, bagian
        keuangan, kepala projek, dan rekanan. Itu saja. Jadi, kata siapa
        sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam memberantas
        korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat."

        Atau simak pandangannya tentang seorang pemimpin: "Bagi saya, siapa
        yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan kepuasan
        semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat dengan
        pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng,
        tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan
        tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita lewat seenaknya
        pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat macet. Itu juga
        korupsi."

        Jadi, Bang Foke, siap nggak ente ngurus kote Jakarta dengan komitmen
        seperti Susno Duadji? Kalo jalanan masih rusak, kalo jalan masih
        macet dan semrawut, kalo Jakarta masih banjir, ente ngapain aje?
        Ngurus kumis?


        --- In ppiindia@yahoogroups.com, Harry Adinegara
        <sans_culotte_30@...> wrote:
        >
        > Dengan postingan babah Honggie ini, kesan ku kalau di Indonesia
        itu tidak ada orang yang jujur dan adil ,....dengan kabaran ini
        lenyap bak embun ditelan sinar matahari.
        >
        > Aku merasa terharu dengan sikap Pak Susno ini. Ungkapannya yang
        menilai statusnya sebagai Kapolda dan dengan gamblang dan mudah
        dimengerti chalayak umum, memberikan acuannya demi membangun mulai,
        dari dirinya kemudian satuan dan sektornya ,benar2 sangat
        mengharukan berbarengan sangat menggembirakan. Tidak cuman aku yang
        harus gembira tapi juga rakyat Jakarta dan Indonesia pada
        umumnya ,semuanya. Yang menggembirakan yalah bahwa beliau memberikan
        death line-nya agar praktek korupsi di-achiri dalam tempo beberapa
        bulan mendatang.
        >
        > Ngak ada pejabat yang berani bilang akan menuntasin korupsi
        mulai dari dirinya dan institusinya, dari atas terus kebawah. Jangan
        bawahan diminta stop korupsi tapi penggede acuh tak acuh dan tetap
        mau dapat setoran. Dari itu aku sudah katakan , korupsi harus
        diberantas, diberantas mulai dari atas, dengan cara melepaskan diri
        dari moral ber-korupsi ria.
        >
        > Tapi aku disamping gembira juga chawatir akan sikap dan
        kedudukan Pak Susno ini. Sampai berapa lama beliau bisa bertahan
        dalam lingkungan para penyamun para korupstor yang berjibun di
        Indonesia. Apakah nantinya beliau tidak malah dimusuhi dan berachir
        di desak keluar atau di mutasi ke daerah lain? Kalau tidak salah
        kayaknya Pak Hugeng tempo hari dan Ali Sadikin juga, kena geser
        karena sikapnya yang se-olah2 menentang arus air (perkorupsian ria).
        >
        > Aku harapkan Pak Susno akan berhasil dalam usahanya membrantas
        korupsi dan jangan rakyat banyak di bikin kecewa.
        > Achirnya ada juga seorang penggede yang punya sikap terhormat
        ini. Semoga banyak yang akan miniru Pak Susno ini. Dan mudah2an
        jawabannya pak Susno ini bukan cuman nato dan ber kwalitas retorika
        dan bernada populist melulu. Tapi terus terang baru satu kali ini
        aku dengar ungkapan seorang penggede yang sederhana, gamblang dan
        mudah dimengerti oleh orang banyak, tidak neko2, bravo Pak Susno.
        >
        > Harry Adinegara
        >
        >
        > Yap Hong Gie <ouwehoer@...> wrote:
        > ---------- Forwarded message ----------
        > From: Budi Rianto Halim <budirh@...>
        > Date: Feb 15, 2008 12:39 PM
        > Subject: KABAR GEMBIRA DARI Kapolda Jabar " Jangan Pernah Setori
        Saya "
        > To: Rachmad Andika <rachmad.andika@...>, Hong-Gie Yap
        > <ouwehoer@...>, Djoko Susetio <ge1655@...>, Destrian
        > <destrian@...>, barata@..., Adrianus Tato
        > <tato@...>
        > Cc: mdc-news@...,
        fordcommunityindonesia@yahoogroups.com
        >
        > Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji,
        > "Jangan Pernah setori Saya"
        >
        > Pikiran Rakyat, Edisi 10 Februari 2008
        >
        > RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji,
        S.H., M.Sc.,
        > mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat
        polres
        > hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar
        sejak pagi
        > karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul
        16.00 WIB.
        >
        > Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10
        menit. Meski
        > dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak"
        dan "menyentak".
        > Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali
        tentang kesiapan
        > mereka menjalani perintah tersebut.
        >
        > Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di
        lapangan
        > (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan
        lainnya). "Tidak
        > perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji
        sudah
        > cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha.
        Ingat, kita
        > ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani,"
        tutur pria
        > kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.
        >
        > Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari
        pangkat
        > AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan
        bersama. Isi
        > kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada
        masyarakat
        > yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
        > Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah,
        menyiapkan,
        > dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih ada
        yang nakal,
        > saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. Herawati
        itu.
        >
        > Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di
        > lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi,
        mengalir ke
        > pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh
        Susno tidak
        > lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil
        Kepala
        > PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK
        adalah sebuah
        > lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan
        Korupsi)
        > menggiring para koruptor ke jeruji besi.
        >
        > Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy
        Suhaeri dengan
        > pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar
        menguak
        > korupsi.
        >
        > Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau
        korupsi?
        >
        > Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja
        sebagai
        > seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan.
        Terbayang ¢kan
        > betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-
        pasan. Oleh
        > karena itu, saat
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > ---------------------------------
        > Get the name you always wanted with the new y7mail email address.
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.