Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [pancoran_riverside] PPJB

Expand Messages
  • Guntar Somawidjaja
    Bapak/ibu sebelum ttd ppjb pasti akan bacakan dulu isinya, dan kalo ada yg belum jelas isinya, dapat ditanyakan langsung..tx
    Message 1 of 10 , Jun 1, 2011
    • 0 Attachment
      Bapak/ibu sebelum ttd ppjb pasti akan bacakan dulu isinya, dan kalo ada yg belum jelas isinya, dapat ditanyakan langsung..tx

      On Tue May 31st, 2011 5:05 AM EDT wahyudin Forestry wrote:

      >Makasih banyak pak Rades dan bu Dewi...
      >Kiranya ini dapat menjadi pemahaman yg penting bagi customer RUSUNAMI PR dan menjadi perhatian srius pihak developer...

      >Best regards,
      >Wahyudin
      >
      >--- On Tue, 31/5/11, Rades Wandri <rades@...> wrote:
      >
      >
      >From: Rades Wandri <rades@...>
      >Subject: Re: [pancoran_riverside] PPJB [3 Attachments]
      >To: pancoran_riverside@yahoogroups.com
      >Received: Tuesday, 31 May, 2011, 6:20 AM
      >
      >

      >
      >
      >[Attachment(s) from Rades Wandri included below]
      >Dalam peraturan/perundangan pemerintah, Rusunami tetap dipakai dan tidak pernah dicabut. Artinya semua peraturan terkait rusunami masih berlaku dan mengikat. Pada rusunami, Pemerintah memberikan insentif pada developer dan memberikan subsidi pada pembeli. Sedangkan Apartemen lebih merujuk pada apartemen komersial dimana developer maupun pembeli tidak mendapat insentif/subsidi dari pemerintah.
      >
      >Nah, dari awal Pancoran Riverside ini (2008) diluncurkan sebagai Rusunami dan sudah mendapat insentif/kemudahan dari pemerintah sebagai program Rusunami. Nah, jangan sampai namanya aja yg Rusunami tetapi pelaksanaannya (PPJB) malah seperti Apartemen komersial.
      >
      >Ada banyak poin di draft PPJB yg diajukan Pancoran Riverside belum sesuai dengan semangat Rusunami dan berpotensi menimbulkan konflik di masa datang. Pasal yg paling KRUSIAL adalah:
      >
      >Pasal 6, poin 6.7.1 :
      >
      >6.7.1.         Menyerahkan sepenuhnya Hak Pengelolaan APARTEMEN Pancoran Riverside kepada Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai Badan Pengelola ;
      >HARUSNYA menurut Peraturan Pemerintah 15 /PERMEN/M/2007:
      >Hak pengelolaan itu berada pada PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) yaitu pemilik/penghuni/pembeli rusunami tersebut, bukan pada pengembang/developer. PPRS dibentuk paling lama 1 tahun sejak serah terima unit. Pengembang menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya PPRS dan membantu menunjuk pengelola setelah PPRS terbentuk; Setelah PPRS terbentuk, pengelolaan berada di tangan penghuni/PPRS. Ibaratnya PPRS adalah Ketua RT + Manajemen gedung. Proses pembentukan PPRS diatur dalam Peraturan Pemerintah 15 /PERMEN/M/2007.
      >INGAT! PPRS sebagai pengelola gedung memiliki HAK VITAL seperti menentukan tarif listrik, air, uang kebersihan, uang keamanan, parkir, dll.
      >Nah, di PPJB pancoran riverside pasal 6 poin 6.7.1 di atas HARUS DI HAPUS karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
      >
      >Berikut saya kirim link Konflik yg terjadi antara Penghuni/pemilik jika Pengembang ngotot mengambil alih PPRS:
      >http://www.detiknews.com/read/2009/10/26/125237/1228584/10/aguswandi-disel-diduga-terkait-konflik-dengan-pengelola-apartemen
      >
      >Banyak lagi pasal lain yg krusial misalnya tentang Sertifikat Hak Milik, Waktu penyerahan unit/denda, pajak dll.
      >
      >Berikut  sy kirim peraturan ttg rusunami, atau bisa diakses di link berikut:
      >PP 15 /PERMEN/M/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PPRS
      >Kepmenpera No.11/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
      >
      >Mohon para konsumen pelajari dan pahami dulu peraturan yg ada sebelum melakukan kesepakatan hukum seperti PPJB.
      >
      >*Benih yg baik menghasilkan panen yg baik. Benih yg buruk hanya akan membawa kehancuran*
      >
      >
      >Regards,
      >Rades Wandri
      >--------------------------------------
      >www.radestech.com
      >
      >
      >
      >2011/5/31 Guntar Somawidjaja <gsomawidjaja@...>
      >
      >

      >
      >
      >
      >Rumah susun dlm bahasa populernya adalah Apartemen, sedangkan RUSUNAMI dipopulerkan saat pak Jusuf Kalla menjabat sbg WAPRES, dan sdh kami jelaskan aturan mainnya di dlm ppjb tersebut. Tx
      >
      >_
      >
      >
      >
      >
      >
    • Dewi
      Ass wr wb pak Guntar, OK pak, lalu yang akan menjelaskan isi dari PPJB siapa, apakah dari pihak Graha Rayhan atau dari pihak notaris? sebaiknya yg menjelaskan
      Message 2 of 10 , Jun 14, 2011
      • 0 Attachment
        Ass wr wb pak Guntar,
         
        OK pak, lalu yang akan menjelaskan isi dari PPJB siapa, apakah dari pihak Graha Rayhan atau dari pihak notaris?
        sebaiknya yg menjelaskan adalah orang yg memiliki keahlian di bidang ilmu hukum.
        (sebenarnya pertanyaan saya di email terdahulu belum terjawab oleh pak Guntar, yaitu apakah nanti penanda tanganan PPJB dilakukan di hadapan Notaris?)
         
        dan sebelum kami menanda tangani PPJB, kami juga perlu kepastian apakah pihak Graha Rayhan juga akan memperlihatkan kpd kami :
        1.  surat pengesahan dari Menteri Kehakiman atas PT. Graha Rayhan Tri Putra
        2., IMB,
        3.  SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah)
        4. sertifikat tanah
        hal-hal tsb bisa dilakukan oleh pihak Graha Rayhan Tri Putra kan ?
        hal-hal tsb adl hal yang wajar dilakukan dalam transaksi jual beli properti, krn konsumen harus mengetahui bahwa aspek legalitas dari properti yg akan dibelinya tsb telah terpenuhi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
         
        demikian kami sampaikan pak Guntar, kami tetap menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami dalam email kami terdahulu (tgl 31 Mei 2011) yg sampai saat ini belum terjawab.
         
        karena berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU no 8 tahun 1999), maka Hak Konsumen adalah antara lain :
        pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
        dan Kewajiban Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah  PT. Graha Rayhan Tri Putra) adalah antara lain  :
        pasal 7 (b) . memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
         
        wass,
         
        Dewi
         

         
        2011/6/1 Guntar Somawidjaja <gsomawidjaja@...>
         

        Bapak/ibu sebelum ttd ppjb pasti akan bacakan dulu isinya, dan kalo ada yg belum jelas isinya, dapat ditanyakan langsung..tx



        On Tue May 31st, 2011 5:05 AM EDT wahyudin Forestry wrote:

        >Makasih banyak pak Rades dan bu Dewi...
        >Kiranya ini dapat menjadi pemahaman yg penting bagi customer RUSUNAMI PR dan menjadi perhatian srius pihak developer...

        >Best regards,
        >Wahyudin
        >
        >--- On Tue, 31/5/11, Rades Wandri <rades@...> wrote:
        >
        >
        >From: Rades Wandri <rades@...>
        >Subject: Re: [pancoran_riverside] PPJB [3 Attachments]
        >To: pancoran_riverside@yahoogroups.com
        >Received: Tuesday, 31 May, 2011, 6:20 AM
        >
        >

        >
        >
        >[Attachment(s) from Rades Wandri included below]
        >Dalam peraturan/perundangan pemerintah, Rusunami tetap dipakai dan tidak pernah dicabut. Artinya semua peraturan terkait rusunami masih berlaku dan mengikat. Pada rusunami, Pemerintah memberikan insentif pada developer dan memberikan subsidi pada pembeli. Sedangkan Apartemen lebih merujuk pada apartemen komersial dimana developer maupun pembeli tidak mendapat insentif/subsidi dari pemerintah.
        >
        >Nah, dari awal Pancoran Riverside ini (2008) diluncurkan sebagai Rusunami dan sudah mendapat insentif/kemudahan dari pemerintah sebagai program Rusunami. Nah, jangan sampai namanya aja yg Rusunami tetapi pelaksanaannya (PPJB) malah seperti Apartemen komersial.
        >
        >Ada banyak poin di draft PPJB yg diajukan Pancoran Riverside belum sesuai dengan semangat Rusunami dan berpotensi menimbulkan konflik di masa datang. Pasal yg paling KRUSIAL adalah:
        >
        >Pasal 6, poin 6.7.1 :
        >
        >6.7.1.         Menyerahkan sepenuhnya Hak Pengelolaan APARTEMEN Pancoran Riverside kepada Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai Badan Pengelola ;
        >HARUSNYA menurut Peraturan Pemerintah 15 /PERMEN/M/2007:
        >Hak pengelolaan itu berada pada PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) yaitu pemilik/penghuni/pembeli rusunami tersebut, bukan pada pengembang/developer. PPRS dibentuk paling lama 1 tahun sejak serah terima unit. Pengembang menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya PPRS dan membantu menunjuk pengelola setelah PPRS terbentuk; Setelah PPRS terbentuk, pengelolaan berada di tangan penghuni/PPRS. Ibaratnya PPRS adalah Ketua RT + Manajemen gedung. Proses pembentukan PPRS diatur dalam Peraturan Pemerintah 15 /PERMEN/M/2007.
        >INGAT! PPRS sebagai pengelola gedung memiliki HAK VITAL seperti menentukan tarif listrik, air, uang kebersihan, uang keamanan, parkir, dll.
        >Nah, di PPJB pancoran riverside pasal 6 poin 6.7.1 di atas HARUS DI HAPUS karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
        >
        >Berikut saya kirim link Konflik yg terjadi antara Penghuni/pemilik jika Pengembang ngotot mengambil alih PPRS:
        >http://www.detiknews.com/read/2009/10/26/125237/1228584/10/aguswandi-disel-diduga-terkait-konflik-dengan-pengelola-apartemen
        >
        >Banyak lagi pasal lain yg krusial misalnya tentang Sertifikat Hak Milik, Waktu penyerahan unit/denda, pajak dll.
        >
        >Berikut  sy kirim peraturan ttg rusunami, atau bisa diakses di link berikut:
        >PP 15 /PERMEN/M/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PPRS
        >Kepmenpera No.11/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
        >
        >Mohon para konsumen pelajari dan pahami dulu peraturan yg ada sebelum melakukan kesepakatan hukum seperti PPJB.
        >
        >*Benih yg baik menghasilkan panen yg baik. Benih yg buruk hanya akan membawa kehancuran*
        >
        >
        >Regards,
        >Rades Wandri
        >--------------------------------------
        >www.radestech.com
        >
        >
        >
        >2011/5/31 Guntar Somawidjaja <gsomawidjaja@...>
        >
        >

        >
        >
        >
        >Rumah susun dlm bahasa populernya adalah Apartemen, sedangkan RUSUNAMI dipopulerkan saat pak Jusuf Kalla menjabat sbg WAPRES, dan sdh kami jelaskan aturan mainnya di dlm ppjb tersebut. Tx
        >
        >_
        >
        >
        >
        >
        >


      • Riffa Sancati
        Iya nih... Saya baru saja terima e-mail dari Anggi Graha Rayhan soal skedul PPJB. Saya sih oke saja lunasin sisa view sama sign PPJB, tapi saya juga mau tanya
        Message 3 of 10 , Jun 14, 2011
        • 0 Attachment
          Iya nih... Saya baru saja terima e-mail dari Anggi Graha Rayhan soal skedul PPJB. Saya sih oke saja lunasin sisa view sama sign PPJB, tapi saya juga mau tanya dulu ke pihak developer sama persis seperti yang ditanyakan oleh Ibu Dewi. Sudah ada kelengkapan surat perijinan belum? Jangan aja setelah PPJB pembangunannya stuck dengan alasan terhambat - lagi - dalam hal perijinan.

          Ditunggu jawabannya ya, Pak Guntar.

          Thanks.


          From: Dewi <dewi.dsk@...>
          To: pancoran_riverside@yahoogroups.com
          Sent: Wednesday, June 15, 2011 1:12 PM
          Subject: Re: [pancoran_riverside] PPJB

           
          Ass wr wb pak Guntar,
           
          OK pak, lalu yang akan menjelaskan isi dari PPJB siapa, apakah dari pihak Graha Rayhan atau dari pihak notaris?
          sebaiknya yg menjelaskan adalah orang yg memiliki keahlian di bidang ilmu hukum.
          (sebenarnya pertanyaan saya di email terdahulu belum terjawab oleh pak Guntar, yaitu apakah nanti penanda tanganan PPJB dilakukan di hadapan Notaris?)
           
          dan sebelum kami menanda tangani PPJB, kami juga perlu kepastian apakah pihak Graha Rayhan juga akan memperlihatkan kpd kami :
          1.  surat pengesahan dari Menteri Kehakiman atas PT. Graha Rayhan Tri Putra
          2., IMB,
          3.  SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah)
          4. sertifikat tanah
          hal-hal tsb bisa dilakukan oleh pihak Graha Rayhan Tri Putra kan ?
          hal-hal tsb adl hal yang wajar dilakukan dalam transaksi jual beli properti, krn konsumen harus mengetahui bahwa aspek legalitas dari properti yg akan dibelinya tsb telah terpenuhi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
           
          demikian kami sampaikan pak Guntar, kami tetap menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami dalam email kami terdahulu (tgl 31 Mei 2011) yg sampai saat ini belum terjawab.
           
          karena berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU no 8 tahun 1999), maka Hak Konsumen adalah antara lain :
          pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
          dan Kewajiban Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah  PT. Graha Rayhan Tri Putra) adalah antara lain  :
          pasal 7 (b) . memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
           
          wass,
           
          Dewi
           

           
          2011/6/1 Guntar Somawidjaja <gsomawidjaja@...>
           
          Bapak/ibu sebelum ttd ppjb pasti akan bacakan dulu isinya, dan kalo ada yg belum jelas isinya, dapat ditanyakan langsung..tx


          On Tue May 31st, 2011 5:05 AM EDT wahyudin Forestry wrote:

          >Makasih banyak pak Rades dan bu Dewi...
          >Kiranya ini dapat menjadi pemahaman yg penting bagi customer RUSUNAMI PR dan menjadi perhatian srius pihak developer...

          >Best regards,
          >Wahyudin
          >
          >--- On Tue, 31/5/11, Rades Wandri <rades@...> wrote:
          >
          >
          >From: Rades Wandri <rades@...>
          >Subject: Re: [pancoran_riverside] PPJB [3 Attachments]
          >To: pancoran_riverside@yahoogroups.com
          >Received: Tuesday, 31 May, 2011, 6:20 AM
          >
          >

          >
          >
          >[Attachment(s) from Rades Wandri included below]
          >Dalam peraturan/perundangan pemerintah, Rusunami tetap dipakai dan tidak pernah dicabut. Artinya semua peraturan terkait rusunami masih berlaku dan mengikat. Pada rusunami, Pemerintah memberikan insentif pada developer dan memberikan subsidi pada pembeli. Sedangkan Apartemen lebih merujuk pada apartemen komersial dimana developer maupun pembeli tidak mendapat insentif/subsidi dari pemerintah.
          >
          >Nah, dari awal Pancoran Riverside ini (2008) diluncurkan sebagai Rusunami dan sudah mendapat insentif/kemudahan dari pemerintah sebagai program Rusunami. Nah, jangan sampai namanya aja yg Rusunami tetapi pelaksanaannya (PPJB) malah seperti Apartemen komersial.
          >
          >Ada banyak poin di draft PPJB yg diajukan Pancoran Riverside belum sesuai dengan semangat Rusunami dan berpotensi menimbulkan konflik di masa datang. Pasal yg paling KRUSIAL adalah:
          >
          >Pasal 6, poin 6.7.1 :
          >
          >6.7.1.         Menyerahkan sepenuhnya Hak Pengelolaan APARTEMEN Pancoran Riverside kepada Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai Badan Pengelola ;
          >HARUSNYA menurut Peraturan Pemerintah 15 /PERMEN/M/2007:
          >Hak pengelolaan itu berada pada PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) yaitu pemilik/penghuni/pembeli rusunami tersebut, bukan pada pengembang/developer. PPRS dibentuk paling lama 1 tahun sejak serah terima unit. Pengembang menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya PPRS dan membantu menunjuk pengelola setelah PPRS terbentuk; Setelah PPRS terbentuk, pengelolaan berada di tangan penghuni/PPRS. Ibaratnya PPRS adalah Ketua RT + Manajemen gedung. Proses pembentukan PPRS diatur dalam Peraturan Pemerintah 15 /PERMEN/M/2007.
          >INGAT! PPRS sebagai pengelola gedung memiliki HAK VITAL seperti menentukan tarif listrik, air, uang kebersihan, uang keamanan, parkir, dll.
          >Nah, di PPJB pancoran riverside pasal 6 poin 6.7.1 di atas HARUS DI HAPUS karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
          >
          >Berikut saya kirim link Konflik yg terjadi antara Penghuni/pemilik jika Pengembang ngotot mengambil alih PPRS:
          >http://www.detiknews.com/read/2009/10/26/125237/1228584/10/aguswandi-disel-diduga-terkait-konflik-dengan-pengelola-apartemen
          >
          >Banyak lagi pasal lain yg krusial misalnya tentang Sertifikat Hak Milik, Waktu penyerahan unit/denda, pajak dll.
          >
          >Berikut  sy kirim peraturan ttg rusunami, atau bisa diakses di link berikut:
          >PP 15 /PERMEN/M/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PPRS
          >Kepmenpera No.11/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
          >
          >Mohon para konsumen pelajari dan pahami dulu peraturan yg ada sebelum melakukan kesepakatan hukum seperti PPJB.
          >
          >*Benih yg baik menghasilkan panen yg baik. Benih yg buruk hanya akan membawa kehancuran*
          >
          >
          >Regards,
          >Rades Wandri
          >--------------------------------------
          >www.radestech.com
          >
          >
          >
          >2011/5/31 Guntar Somawidjaja <gsomawidjaja@...>
          >
          >

          >
          >
          >
          >Rumah susun dlm bahasa populernya adalah Apartemen, sedangkan RUSUNAMI dipopulerkan saat pak Jusuf Kalla menjabat sbg WAPRES, dan sdh kami jelaskan aturan mainnya di dlm ppjb tersebut. Tx
          >
          >_
          >
          >
          >
          >
          >




        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.