Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

EMPAT PILAR BERBANGSA, RADIKALISASI MASYARAKAT DAN AGAMA

Expand Messages
  • sangumang kusni
    EMPAT PILAR BERBANGSA, RADIKALISASI MASYARAKAT DAN AGAMA Empat pilar berbangsa di negeri ini yang sudah bisa dikatakan menjadi sebuah konsesus nasional yaitu
    Message 1 of 1 , May 30, 2011
    • 0 Attachment

      EMPAT PILAR BERBANGSA,

      RADIKALISASI MASYARAKAT DAN AGAMA

       

      Empat pilar berbangsa di negeri ini yang sudah bisa dikatakan menjadi sebuah konsesus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Agar empat pilar berbangsa ini menjadi kokoh , maka mantan wakil presiden Hamzah Haz menyarankan agar empat pilar tersebut ditambah dengan pilar kelima, yaitu pilar  moral (Harian Media Indonesia, Jakarta, 26 Mei 2011).

       

      Saran ini , barangkali diketengahkan oleh Hamzah Haz setelah melihat betapa rusaknya bangsa ini dari segi moral, terutama di kalangan elit kekuasaan. Sedangkan seperti ujar pepatah ‘’ikan busuk dari kepalanya’’. ‘’Kebusukan di ’kepala ikan’’ ini akan menjadi-jadi lagi dalam masyarakat primordial atau panutan seperti halnya dengan Indoesi sekarang. Sehingga seperti sudah lama dicanangkan oleh tetua kita, bahwa apabila ‘’guru kencing berdiri’’maka ‘’murid akan kencing  berlari’’. Jadi penanggungjawab utama kerusakan dan terpuruknya bangsa ini terletak pada ‘’kepala ikan’’ alias elite masyarakat dan kekuasaan. Maju mundurnya suatu bangsa , pzran pimpinan dan elite masyarakat serta kekuasaan sangat menentukan. Berdasarkan pelajaran yang ditunjukkan oleh Tiongkok,India dan Malaysia, untuk menyebut beberapa negeri yang tidak jauh dari Indonesia, nampak bahwa untuk bisa maju, sebuah negara dan suatu bangsa memerlukan  “setidaknya tiga pilar kunci keberhasilan’’, yakni penegakan hukum yang tegas, moral yang teruji dan kepemimpinan yag kuat. Di negara manapun ketiga faktor itu sangat dominan untuk kemajuan sebuah bangsa. Negara yang tidak memiliki ketiganya, bisa dibayangkan mau sampai di mana eksistensi mereka sebagai bangsa’’, demikian tulis penulis Ruang Etalase Harian Banjarmasin Post ketika memperingati Hari Kebangkitan Nasional beberapa hari lalu(Banjarmasin Post, 29 Mei 2011). Apakah Indonesia memiliki ketiga faktor itu? Kenyataan menjawabnya secara negatif sekalipun bngsa ini memiliki empat pilar berbangsa tersebut di atas. Empat pilar itu justru tidak digubris. Tig belas tahun reformasi yang dihasilkannya menempatkan Indonesia kian tertinggal dengan negeri-negeri jiran. Penyalahgunaan kekuasaan bukan semakin berkurang tapi makin menggila. UU dibuat untuk diabaikan dan dilanggar oleh elite kekuasaan itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Permadi, anggota DPR-RI, “setiap undang-undang yang  disahkan DPR ada tarifnya, titipan pasal ada harganya dan tidak sedikit anggota DPR yang jadi calo proyek’’ (Harian Banjarmasin Post, 29 Mei 2011). Keadaan begini bukan hanya, terjadi di Pusat tetapi juga di daerah. Empat pilar berbangsa di atas tidak dijadikan pegangan berpikir dan bertindak tapi dikesampingkan, hanya dijadikan jargon klise dalam pidato-pidato standar formal yang kering .tak berjiwa.

       

      Sebagai akibat dari pengabaian empat pilar berbangsa di atas maka Wakil Ketua MPR-RI Ahmad Farhan Hamid telah menyusun sebuah Tabel Permasalahan sebagai berikut:

      Tabel Permasalahan Bangsa yang bertentangan dengan Nilai Pancasila

       

      1.Sifat gotong-royong bangsa Indonesia yang mulai hilang

      2.Saling menghargai antar golongan berbeda yang cenderung mengalami penurunan.

      3. Adanya sekelompok orang yang ingin membentuk negara yang berbeda dari Indonesia

      4.Pengambilan keputusan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat

      5.Sistem perekonomian menuju pasar bebas mengakibatkan keadilan social tidak diakomodasi

      6.Politik menjadi politik liberlisme, sehingga pemilik modal akan lebih berkuasa

      7.Prinsip kebangsaan sudah jauh berkurang dan lebih berpikir etnis

      8.Menguatnya prinsip etnosentris

       

      Sumber: Harian Media Indonesia, Jakarta, 26  Mei 2011).

       

      Delapan akibat pengabaian Pancasila oleh elite kekuasaan dan masyarakat juga terdapat dan bisa dilihat secara nyata di Kalimantan Tengah. Gotong-royong, toleransi diganti dengan budaya ghetto. Hal ini sangat mencuat ke permukaan, pada saat-saat menjelang dan selama pilkada. Kalau sekarang ia kurang memperlihatkan tampang telanjangnya, tetapi ia tetap ada seperti bara dalam sekam, mencari waktu tepat untuk mencuat. Dari 2,6 juta penduduk Kalteng tidak semua merasakan diri sebagai Uluh Kalteng dan Kalteng adalah kampung-halaman mereka. Kalteng dikatakan oleh tindakan mereka, tidak lain dari daerah usaha yang harus direbut, dicaplok, dan dikuras bukan daerah yang niscaya dibangun. Secara tertulis hal begini diperlihatkan juga antara lain oleh antologi puisi ‘’Rambang. Dua Sosok Empat Lukisan”, yang diterbitkan oleh Penerbit Kalakai dan Komunitas Terapung, Palangka Raya  (lihat: Kusni Sulang, ‘’Kita Perlu Lebih Lagi Berbaur’’, in: Ruangan Budaya, Harian Palangka Post , 28 Mei 2011).

       

      Kutub lain dari ghettoisme adalah kutub republikan dan berkeindonesiaan melalui upaya secara tegar dan sadar membangun Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng menggunakan pendekatan wacana Budaya Kampung Halaman. Di bidang politik menerapkan pendekatan kewarganegaraan. Bukan keagamaan, yang sejatinya jika menurut Adat Dayak, adalah urusan masing-masing dengan kekuasaan yang di sana. Pembauran sadar dengan berpegang teguh pada Pancasila, akan mempermudah lahirnya Kalteng Betang Bersama di atas dasar Budaya Beridentitas Kalteng. Adanya migran,, pendatang  yang sekalipun sudah 40 tahun di Kalteng tapi belum juga mampu berkomunikasi dengan bahasa lokal menunjukkan pembauran sadar ini hanya jargon pelamis bibir belaka. Pembauran melahirkan saling harga-menghargai, ajang saling belajar,memberi syarat lahirnya budaya hibrida bernama Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng seperti ditunjukkan oleh komunitas Bali di Bahaur, Kabupaten Kapuas (Percakapan dengan Yusran Pare, Pemred Banjarmasin Post, 5 Mei 2011) atau yang diperlihatkan oleh Sanggar Balanga Tingang., Palangka Raya. Pemburan inipun juga merupakan keniscayaan bagi Uluh Itah. Melalui pembauran sadar dan intens, masing-masing memungut keuntungan dalam banyak bidang. Pandangan ‘’salah sendiri’’ dilihat dari nilai Pancasila (sekalipun perumusan Pancasila yang sekarang mengandung kelemahan), dan rangkaian nilai republikan serta berkeindonesiaan, adalah pandangan tidak kompatibel, tidak rasuk. Menggunakan dasar lain dari Pancasila, dalam hal ini, orang tersebut seperti bermain api dekat gudang bensin atau di kawasan SBPU. Bermain api dekat gudang bensin atau di kawasan SBPU ini ada masih di Kalteng. Berkembangnya etnisitas yang menjurus ke etnosentrisme seperti dicanangkan oleh Ahmad Fahran Hamid hanyalah reaksi terhadap suatu aksi dari hukum sebab-akibat yang dialektis. Dalam istilah tetua kita, ‘’tidak ada asap jika tidak ada api’’. Pada saat negara tidak hadir di tengah warganegara yang terdiri dari berbagai etnik, mereka mencari perindungan, bertahan dan menjaga eksisensi mereka pada kesatuan etnik mereka atau menggunakan agama sebagai ide pemersatu. Bentuk tertinggi menampakkan diri pada ide pemisahan diri dari NKRI. Sebab NKRI dirasakan bukan daerah aman lagi bagi eksistensi mereka. Etnisitas dan etnosentrisme pada masa pemerintahan Soekarno jauh lebih rendah tingkatnya daripada sekarang, ketika pemerintah melaksanakan pembangunan dan politik ekonomi kerakyatan tapi yang diterapkan tidak lain dari neo-liberalisme yang membuat NKRI, bertentangan dengan wacan empat pilar berbangsa di atas. Meneruskan pengingkaran terhadap empat pilar, sama dengan melanjutkan perobekan dan penghancuran hingga kepelikwidasian NKRI. Pengingkara empat pilar berbngsa ini menyebabkan Masyarakat Adat dikriminalisasi, seperti yang terjadi juga di Kalteng. Elite kekuasaan dan masyarakat yang menjadi penanggungjawab keadaan begini , bukan rakyat. Sumbernya berada di kepentingan-kepentingan  pada elite kekuasaan Jakarta dan daerah-daerah. Bisa munculnya NII dan terorisme juga berkaitan dengan ulah dan sikap politik para elite kekuasaan dan masyarakat.

       

      Demi kepentingan-kepentingan politik-ekonominya, para elite kekuasaan dan  elite masyarakat yang terkontaminasi,  sengaja memperlemahkan organisasi masyarakat. Karena itu masyarakat harus melawan pelemahan sistematik ini. Sehingga daya tawar mereka seimbang dalam perundingan, kata-kata-mereka mempunyai daya paksa. Cara ini pulalah yang niscaya dilakukan untuk membela empat pilar berbangsa ketika pemerintah selaku penyelenggara tidak melakukan fungsi semestinya, malah menjadi penindas. Ini sudah tajoro-joro ji, sudah kelewat batas. Palalau, orang Dayak bilang.Pengelola kekuasaan negaralah yang menjadi sumber utama radikalisasi dalam masyrakat ini, termasuk radikalisasi etnisitas.

       

      Menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng pada hakekatnya tidak lain dari melaksanakan empat pilar berbangsa sesuai dengan kondisi budaya lokal. Bukan wacana etnosentrisme. Menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng tidak bertentangan dengan menjadi Indonesia dan anak manusia. Uluh Kalteng dengan identitas demikian akan berdiri di kampung halaman memandang tanahair merangkul bumi. Uluh Kalteng beginilah yang sanggup mencegah elit kekuasaan dan elit masyarakat untuk mencampakkan panji-panji empat pilar berbangsa. Maka membangkitkan kampung-kampung mengibarkan catur panji ini akan memberi harapan baru. Tak perlu menunggu Jakarta, Palangka Raya, dan ibukota-ibukota kabupaten untuk membangun kampung-halaman. Uluh Kalteng, lebih-lebih Uluh Itah perlu menjadi kapten nasib dan jiwanya sendiri. Menunggu tidak membawa mujur tapi sebaliknya menjadi kujur (Bhs.Jawa:celaka). Tindakan ‘’tolo-tolo’’,ujar orang Bugis. Kata-kata akan hilang begitu saja diserap udara, tanpa mempunyai daya, sebelum sampai ke menara gading di mana ‘’para raja’’ dan ‘’pangeran’’ bermukim..***

       

      KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah Palangka Raya.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.