Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[Milis-CT] MENTALITAS KORUP SUDAH MENGAKAR

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se Stockholm, 9 Juni 2000 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. MENTALITAS KORUP SUDAH MENGAKAR
    Message 1 of 2 , Jun 9, 2000
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      Stockholm, 9 Juni 2000

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.

      MENTALITAS KORUP SUDAH MENGAKAR
      Ahmad Sudirman
      XaarJet Stockholm - SWEDIA.


      CONTOH MENTALITAS KORUP KELAS TERI

      "Assalamu'alaikum wr. wbr. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak Ahmad
      karena bersedia menjawab surat saya. Yang kedua saya minta maaf karena baru sekarang dapat
      membalasnya. Yang ketiga saya ingin menanyakan satu hal sehubungan dengan pekerjaan saya.

      Saya adalah sekretaris di sebuah perusahaan export garden furniture dimana bekerjasama dengan
      Perum Peruhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) dalam pengadaan bahan baku (kayu jati).
      Selama berhubungan dengan perhutani, perusahaan kami selalu memberikan "uang lancar" kepada
      beberapa orang yang terlibat dalam pengurusan administrasi. Dan yang kebagian tugas itu adalah
      saya Pak.

      Saya masih ingat pertama kali datang di kantor perhutani (sekitar setahun yang lalu) rasanya
      malu sekali waktu membagi-bagikan "amplop". Sekarangpun saya merasa enggan kalau harus menemui
      orang-orang itu.

      Jadi Pak, kalau di pusat orang-orang "berteriak-teriak" memberantas KKN, pada kenyataannya di
      tingkat daerah pemberian "uang pelicin" masih tetap berjalan.

      Saya tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai suap, karena pihak perusahaan selalu mengikut
      prosedur yang telah ditetapkan oleh Perhutani. Sebagai contoh, untuk mendapatkan kayu kami harus
      menunggu surat dari perhutani tingkat propinsi (Unit), setelah surat keluar, kami pergi ke
      perhutani tingkat kotamadya (KPH, Kantor Pemangku Hutan) dan selanjutnya tingkat kecamatan (TPK,
      Tempat Pengumpulan Kayu). Untuk itu kami menyediakan uang untuk

      1. Pada saat surat keluar (di tingkat Unit, Kepala dan beberapa staff)
      2. di KPH (Kepala dan beberapa staff)
      3. di TPK

      dan masih banyak lagi, yang rata dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat tinggi
      (pejabat di pusat). Khusus untuk tingkat pusat, tidak terlalu sering paling setahun sekali tapi
      dalam jumlah yang lebih banyak.

      Sekarang yang saya tanyak Pak, saya digaji untuk pekerjaan saya dan pekerjaan saya tidak lepas
      dari hal-hal seperti itu. Apakah menurut bapak gaji saya termasuk uang haram? Dan perlu Bapak
      ketahui, kalau perusahaan kami tidak melakukan hal itu, mereka akan mempersulit dalam pemasokan
      bahan baku dengan memberikan berbagai macam alasan. Akibatnya kayu yang datang tidak sesuai
      dengan jadwal.

      Demikian Pak surat saya, apabila Bapak ada waktu mohon di balas. Terima kasih. Wassalamu'alaikum
      wr. wbr. (Amalia, Wed, 31 May 2000)

      MENTALITAS KORUP HASIL DIDIKAN REZIM MILITER DIKTATOR SOEHARTO

      Dibawah hukum negara sekular pancasila dengan UUD 1945-nya ditunjang dengan super semar-nya,
      ternyata Letjen Soeharto selama 32 tahun telah mampu membuat contoh mentalias korup bagi rakyat
      negara pancasila. Sehingga korupsi yang didengungkan dan dikobarkan oleh kelompok reformasi
      (Amien Rais cs) untuk diberantas ternyata tidak mampu mendobrak benteng mentalitas korup yang
      telah ditanamkan Soeharto.

      Dimana salah satu contoh kecil yang disampaikan oleh saudari Amalia dalam suratnya diatas yang
      ditujukan kepada saya menggambarkan bagaimana pikiran dan sikap korup oknum-oknum ditingkat
      bawah dari mulai tingkat propinsi, kotamadya dan kecamatan tetap terus berjalan diatas tali
      kedudukan dan kekuasaannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

      Memang dalam negara pancasila istilah "uang pelicin" ini sudah bukan rahasia lagi dan perilaku
      untuk meluncurkan uang pelicin ini seolah-olah sudah dianggap tatacara bisnis. Sehingga kalau
      ada orang yang meneriakkan berantas korupsi, maka orang itu akan dianggap menghambat jalannya
      bisnis. Karena tanpa uang pelicin bisnis tidak akan jalan.

      Nah, karena tindakan korupsi kelas teri ini sudah begitu menghunjam ke tingkat bawah dan sudah
      dianggap sebagai tata cara atau adat kebiasaan dalam bisnis di negara pancasila, maka perbuatan
      itu sudah dianggap hal yang wajar, yang seolah-olah sudah dibenarkan menurut hukum yang berlaku.
      Sehingga tanpa disadari baik itu sipemberi atau sipenerima uang pelicin tidak menganggap
      perbuatannya itu sebagai suatu perilaku korupsi atau dengan kata lain suatu perilaku
      penyelewengan uang negara/perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain sudah dianggap
      tata cara bermain dalam bisnis.

      Jelas, dinegara manapun perilaku penyelewengan uang negara/perusahaan untuk keuntungan pribadi
      atau orang lain adalah tidak dibenarkan menurut hukum. Jadi kalau ada yang melakukan korupsi
      baik itu kecil atau besar itu sudah melanggar hukum.

      Karena di negara pancasila hukum Islam tidak berlaku, maka tentu saja untuk memberikan penilaian
      secara hukum harus didasarkan kepada hukum yang berlaku di negara pancasila. Dan tentu saja,
      kalau sudah berbicara hukum di negara pancasila, maka penerapan, pelaksanaan hukum yang adil
      tidak berjalan dengan baik. Sehingga sulit untuk membuktikan apakah tindakan oknum-oknum itu
      termasuk tindakan korupsi atau bukan. Selama penegakan hukum yang adil tidak berjalan dengan
      baik, maka selama itu tindakan korupsi akan terus berjalan dan dianggap sebagai perilaku yang
      wajar dalam dunia bisnis di negara pancasila.

      GUS DUR HARUS TAMPIL MEMBERIKAN CONTOH BAGAIMANA MELUNTURKAN MENTALITAS KORUP

      Memang mentalitas korup ini tidak bisa dibuang dalam waktu yang singkat, melainkan memerlukan
      jangka waktu yang cukup panjang. Tetapi, tentu saja, langkah pertama yang bisa ditempuh adalah
      bagaimana Gus Dur dan kabinetnya harus sanggup memberikan contoh dengan membuang mentalitas
      korup ini.

      Misalnya salah satunya mendeklarasikan secara terbuka kekayaannya yang dimiliki dan membuka
      semua tindakan-tindakannya yang menyangkut keuangan perusahaan-perusahaan negara selama menjabat
      sebagai presiden bahwa Gus Dur tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyelewengan uang
      negara/perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya menindak secara hukum
      mereka yang melakukan tindakan korupsi tanpa memandang bulu.

      Namun, tentu saja, Gus Dur tidak akan mampu memberantas korupsi apabila Gus Dur sendiri tidak
      mau berbuat jujur kepada dirinya dan kepada rakyat negara pancasila.

      Jadi, selama Gus Dur masih beraninya hanya dimulut saja, maka selama itu, korupsi di negara
      pancasila akan tetap berjalan seperti biasa. Sebagaimana yang digambarkan oleh saudari Amalia
      dalam suratnya diatas itu.

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@... agar
      supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah
      lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di
      kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin
      *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...


      ------------------
      please send to the following address for:
      subscribe ===> milis-ct-subscribe@...
      unsubscribe ===> milis-ct-unsubscribe@...
      help ===> milis-ct-help@...
      for archived ===> http://www.egroups.com/group/milis-ct/
      ------------------
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.