Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sri Mulyani: Korupsi Adalah Kutukan

Expand Messages
  • Al Faqir Ilmi
    Sri Mulyani: Korupsi Adalah Kutukan Kamis, 04/08/2011 13:01 WIB Jakarta - Mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal masa transisi setelah
    Message 1 of 1 , Aug 4, 2011
    • 0 Attachment
      Sri Mulyani: Korupsi Adalah Kutukan
      Kamis, 04/08/2011 13:01 WIB


      Jakarta - Mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal masa transisi setelah banyaknya pergolakan yang terjadi di sejumlah negara akhir-akhir ini. Sri Mulyani juga berbagi resep tentang masa transisi setelah bergantinya rezim di Indonesia.

      "Transisi juga menjadi saat yang tepat untuk sebuah kesempatan besar. Pada tahun 1999, saya termasuk salah satu orang Indonesia yang menginginkan dan merayakan turunnya salah satu diktator, Soeharto dan saya bergabung dengan pemerintah baru ketika dia turun," ungkap Sri Mulyani.

      "Banyak pengamat memprediksi bahwa Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tidak akan bisa mempertahankan demokrasi dan akan beralih ke kerusuhan. Tugas-tugas yang menanti kami sangat menakutkan. Namun kami membuktikan keragu-raguan itu salah dan mempelajari beberapa pelajaran dasar," tambah Managing Director Bank Dunia itu.

      Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah artikel yang ditulis di situs Bank Dunia dan dikutip detikFinance, Kamis (4/8/2011). Mengawali artikelnya, Sri Mulyani menyebut soal pergolakan yang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya, ia menyampaikan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah transisi, dengan mengambil contoh di Indonesia juga.

      "Tapi mungkin hal paling penting yang kita pelajari adalah tidak ada satu ukuran yang cocok untuk seluruh solusi demokratisasi. Setiap negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara akan menghadapi tantangan yang berbeda, yang perlu untuk digarisbawahi dengan istilah-istilah mereka sendiri," urai Sri Mulyani.

      Meski demikian, lanjut Sri Mulyani, mereka harus membuat pemutusan hubungan yang nyata dengan masa lalu. Pemerintah baru juga harus memberikan sinyal kuat yang pada masa lalu sudah berakhir.

      "Perubahan harus secara formal dimanifestasikan, dengan UU baru yang secara luar dipublikasikan. Legislasi yang melibatkan masyarakat dengan kebebasan bereskspresi, pemilihan yang bebas dan independen dan kebebasan yang berhubungan menjadi hal yang penting," tegasnya.

      "Dan harus dijelaskan kepada publik bahwa tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum. Sesuatu yang kurang akan merusak transisi," imbuh Sri Mulyani.

      Salah satu wanita paling berpengaruh di dunia ini pun menggarisbawahi masalah korupsi yang dinilainya bisa menghalangi pembangunan sehingga harus diberantas.

      "Korupsi adalah kutukan dari pembangunan dimanapun, jadi pemerintahan baru harus bergerak cepat memperkuat institusi dan prosedur untuk melawannya. Transparansi dan akuntabilitas adalah ide yang sangat kuat dengan dukungan hampir dari seluruh dunia, yang berarti pemimpin baru seharusnya tidak menyerah ketika perlawanannya menjadi sulit," paparnya.

      Menurut Sri Mulyani, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan perwakilan masyarakat miskin serta wanita memainkan peran penting dalam masalah ini sehingga mereka harus dilibatkan dalam setiap level pembuatan keputusan.

      Ia pun mengungkapkan pengalamannya di Indonesia yang sudah menandatangani ratusan UU dalam 18 bulan terakhir, dengan cakupan mulai dari UU kebebasan pers hingga pemilihan umum, korupsi, desentralisasi dan anti-monopoli.

      Sri Mulyani juga berbicara tentang masalah keamanan yang menjadi titik balik paling serius dalam proses transisi. Ia menilai sentimen nasionalisme masih kuat dan politisi serta kelompok yang berkepentingan dana mengeksploitasinya. Terkadang pasukan keamanan beralih dari rezim yang lama dan tidak ada kebebasan sistem yudisial.

      "Reformasi akan memerlukan waktu dan pemerintahan lama mungkin tidak bisa mengimplementasikannya," imbuh Sri Mulyani

      "Di Indonesia, kami menggunakan berbagai variasi inovasi untuk mengatasi masalah dilema tersebut. Contohnya, kami menunjuk hakim independen untuk mengambil alih pengadilan kebangkrutan dan korupsi karena karir hakum juga ternoda," ungkapnya.

      Secara luas, lanjut Sri Mulyani, para pemimpin baru harus menjamin perekonomian berjalan baik. Ia mencatat pentingnya pemulihan aktivitas ekonomi dan menciptakan lingkungan bagi para wirausahawan

      http://www.detiknews..com/read/2011/0...adalah-kutukan

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.