Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [komunitaslei] RE: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...

Expand Messages
  • Rivani
    Kompas, Jumat, 21 April 2006 ... Berita di Kompas berikut, bisa memperlihatkan indikasi bahwa RAPP tetap mengkonsumsi hutan alam, walau mereka menyatakan dari
    Message 1 of 5 , Apr 23, 2006
    • 0 Attachment
      Kompas, Jumat, 21 April 2006
      >
      > Kayu Alam Industri Kertas sampai Tahun 2009
      Berita di Kompas berikut, bisa memperlihatkan indikasi bahwa RAPP tetap
      mengkonsumsi hutan alam, walau mereka menyatakan dari hutan alam yang sudah
      kritis, tetapi siapa benarkah demikian? Yang harus dikritisi ternyata tanpa
      hutan alam mereka tidak bisa sustain ..... Sebagai catatan juga, selalausaja
      pabrik bubur kertas, termasuk RAPP, mematk target untuk memnuhi bahan baku
      dari HTI, tetapi selalu target ini direvisi, pada tahun 2003 mereka
      menyatakan 2007 akan mengambil bahan baku dari HTI, sekarang 2009, cek...
      cek ...


      Salam,
      Rv


      > Jakarta, Kompas - Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, pemerintah
      > tetap hanya akan memberikan toleransi kepada industri kertas dalam
      > menggunakan kayu hutan alam untuk bahan baku sampai tahun 2009.
      > Pembatasan itu dimaksudkan agar kondisi hutan alam tidak semakin habis.
      >
      > "Mereka harus menanam hutan tanaman industri sebagai pengganti hutan
      > tanaman alam. Mereka tidak bisa terus menggantungkan kebutuhan dari
      > hutan alam yang semakin menipis," kata Kaban, Kamis (20/4) di Jakarta.
      >
      > Menurut Kaban, dengan menanam hutan tanaman industri (HTI), industri
      > kertas justru akan lebih mudah menyesuaikan kebutuhan bahan baku
      > dengan kondisi mesin karena lima tahun sudah bisa produksi.
      >
      > "Kondisi industri kertas nasional saat ini juga sudah tidak mampu
      > memenuhi kebutuhan konsumsi karena keterbatasan bahan baku. Padahal,
      > kalau mereka punya HTI sendiri, persoalan itu bisa teratasi," ujarnya.
      >
      > Sebagai gambaran, konsumsi kertas tahun 2003 sebanyak 5,31 juta ton,
      > sedangkan tahun 2004, konsumsi kertas mencapai 5,40 juta ton. Pada
      > tahun 2005, konsumsi kertas meningkat menjadi 5,61 juta ton. Tahun
      > 2009, konsumsi kertas diprediksi bisa mencapai 6,45 juta ton.
      >
      > Posisi industri pulp Indonesia sendiri pada saat ini menduduki
      > peringkat kesembilan di dunia, dengan menguasai 2,4 persen pangsa
      > pasar. Pada industri kertas, Indonesia menduduki peringkat ke-12
      > dengan pangsa pasar 2,2 persen dari total produksi kertas dunia.
      >
      > Kaban optimistis industri kertas akan bisa memenuhi kebutuhan kayu
      > dari HTI.
      > Dikatakan, pemerintah sendiri sudah menargetkan penanaman HTI seluas 5
      > juta hektar sampai tahun 2009.
      >
      > Menghindari pemboikotan
      >
      > Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Departemen Kehutanan
      > Masyhud mengatakan, pembatasan penggunaan kayu hutan alam juga untuk
      > menghindarkan industri kertas nasional dari ancaman pemboikotan produk
      > kertas nasional.
      >
      > Dikatakan, sampai saat ini masih berkembang isu ancaman pemboikotan
      > yang berawal dari isu lingkungan yang diajukan oleh World Wide Fund
      > for Nature
      > (WWF) Indonesia dan Jepang. Mereka menilai produk kertas yang diekspor
      > ke Jepang dari Indonesia bahan bakunya diambil dari hutan alam yang
      > masih perawan.
      >
      > Disebutkan, jika ancaman pemboikotan tersebut benar-benar terjadi,
      > ratusan juta dollar AS yang menjadi devisa negara akan hilang. Karena
      > itu, pemerintah akan membantu mengklarifikasi masalah ini kepada
      > negara tujuan ekspor.
      >
      > Manajer Humas PT Riau Andalan Pulp and Papers (RAPP) Fachrunas
      > mengatakan, sebagian besar industri kertas nasional, termasuk RAPP,
      > sudah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kebijakan pemerintah.
      >
      > Menurut Fachrunas, pada tahun 2009 industri kertas sudah bisa memakai
      > bahan baku dari HTI. "Kami sendiri sudah menanam pohon akasia di areal
      > seluas 260.000 hektar di Riau sejak tahun 1992. Selain HTI itu, kami
      > juga memiliki sumber bahan baku lain dari perusahaan mitra yang
      > memiliki HTI dan hutan tanaman rakyat," katanya.
      >
      > RAPP akan terus berupaya meningkatkan nilai produksi HTI dengan
      > pendekatan teknologi. RAPP juga menargetkan perluasan tanaman HTI
      > seluas 5.000 sampai 6.000 hektar.
      >
      > Fachrunas mengungkapkan, saat ini PT RAPP masih menggunakan kayu hutan
      > alam yang berasal dari sisa-sisa pembersihan lahan konsesi. Kayu yang
      > digunakan diameternya 6 cm sampai 20 cm. "Perlu kami klarifikasi bahwa
      > kami tidak pernah menggunakan log dari hutan alam yang masih perawan,"
      > katanya.
      >
      > Senior Vice President PT Kiani Kertas Widjono Hardjanto mengatakan,
      > perusahaannya tidak mengkhawatirkan kebijakan pemerintah karena PT
      > Kiani Kertas memang tidak pernah menggunakan bahan baku kayu dari hutan
      alam.
      >
      > "Selama ini kebutuhan bahan baku kayu selalu dipenuhi dari HTI pohon
      > akasia yang kami miliki. Dari awal pendirian perusahaan, seluruh
      > kebutuhan bahan baku kayu tidak menggunakan kayu hutan alam," kata
      > Widjono.
      >
      > MS Kaban juga mengatakan, pemerintah akan mencabut izin usaha
      > perusahaan HTI yang masih menelantarkan lahan konsesi. Disebutkan, di
      > beberapa provinsi banyak lahan yang telantar karena perusahaan tidak
      > segera menanam lahan itu.
      >
      >
      > Berbisnis dengan kayu sisa
      >
      > Peluang untuk memanfaatkan kayu sisa bukan hanya monopoli industri
      > kertas besar. Para perajin di Kalimantan justru mampu memanfaatkan
      > kayu sisa kebakaran hutan Kalimantan. Kayu bekas itu diolah menjadi
      > kerajinan seni sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.
      >
      > Pada Pameran Produk Kerajinan Indonesia (Inacraft) di Jakarta, produk
      > yang dijual dengan konsep pemberdayaan masyarakat di Kalimantan
      > mendapat respons yang baik di pasar.
      >
      > Menurut Abri, staf Humas The Borneo Orangutan Survival (BOS), seluruh
      > hasil penjualan karya seni ini bukan hanya ditujukan untuk konservasi
      > hutan yang gundul, tetapi juga memberdayakan masyarakat supaya tidak
      > lagi menebangi pohon.
      >
      > Untuk memahamkan tentang hutan dan hasil produk tersebut, Arbi bersama
      > beberapa rekannya menjelaskan kepada setiap pengunjung bahwa aneka
      > kerajinan ini dibuat dari kayu bekas pembukaan lahan gambut sejuta
      > hektar Kalimantan Tengah.
      >
      > Kayu itu kemudian diolah menjadi benda seni seperti cangkir, kapal
      > kayu mini, sendok, garpu, dan sebagainya. (otw/OSA)

      Rivani Noor
      Facilitator CAPPA
      Jl Kolonel Abunjani, Lrg Cemara III (d.h. Lrg Sikam) No 56
      RT 27/08, Telanaipura (36129) Jambi-Indonesia
      Tel./Fax. 62-741-64986
      e-mail : rivani@...
      http://www.cappa.or.id

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      "STOP INDUSTRI MONOKULTUR - EKOPOPULIS PENGELOLAAN KEHUTANAN"/"STOP
      MONOCULTURE INDUSTRY - ECOPOPULIS BASED ON FOREST MANAGEMENT"
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      CAPPA is a network organization incorporating NGOs, CSOs and individuals
      actively dealing with pulp-paper issues. It incorporates members from
      various part of Indonesia: Sumatera, Kalimantan, Java and Sulawesi.

      CAPPA aims to build a just, democratic and sustainable structure in natural
      resource and forest management by fostering public critical awareness and
      policy reform.

      -----Original Message-----
      From: komunitaslei@yahoogroups.com [mailto:komunitaslei@yahoogroups.com] On
      Behalf Of Purnomo, Herry (CIFOR)
      Sent: Friday, April 21, 2006 10:52 AM
      To: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com; komunitaslei@yahoogroups.com
      Cc: communitygallery@yahoogroups.com; fkkm@yahoogroups.com
      Subject: [komunitaslei] RE: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan
      keberatan...

      Dear kawan-kawan semua,

      Pertama terima kasih atas tanggapannya. Saya baca "Ringkasan Publik" PHTL
      RAPP. Ada beberapa concerns saya

      Indikator yang dibuat (hal 29-36), tidak mencerminkan hakekat dari SFM itu
      sendiri. Jadi komentar umum saya, sertifikasi ini syariatnya bener tapi
      hakekatnya misleading.

      Pertanyaan sederhana, apakah RAPP mengkonversi hutan alam menjadi hutan
      tanaman? Informasi yang saya punya, sekitar 70% perusahaan yang sama
      mengkonversi hutan alam untuk feeding pabriknya dan bangun HTI. [TOLONG
      PERTANYAAN INI DIJAWAB]. Jika benar bagaimana perusahaan yang sama dapat
      sertifikat.

      FSC membatasi konversi hanya boleh dilakukan sebelum th 1994. RAPP sampai
      detik ini melakukan, walaupun UM-nya awalnya diberikan pada th 1992.
      Principle ini tidak tertangkap oleh Indikator yang dikembangkan oleh
      LEI/MAL. Jadi ada kesalahan sistematis disini. Bukannya saya pro FSC, tapi
      kita harus punya sense of sustainability.

      Saya sempat berdebat dengan manajemen RAPP, ketika ada temu JCP LEI/FSC di
      Hotel Salak tahun lalu. Dia memang menginginkan persyaratan pengkonversian
      hutan alam ini dihilangkan. Saya bilang "tidak". Perusahaan yang
      mengkonversi hutan alam, tidak bisa mendapat sertifikat. Saya tahu ada
      masalah kebijakan pemerintah yang rancu disini. Pemerintah seharusnya hanya
      mengalokasikan hutan yang rusak/tidak produktif untuk HTI, tapi karena KKN
      banyak hutan baik2 dikonversi. Tapi LEI tidak dibangun untuk melegitimasi
      hasil kesesatan ini.

      Kalau RAPP membangun HTI diatas lahan tak berhutan yang total luasanya
      sekarang 32 juta hektar, tentu lain lagi ceritanya. 28 juta lain adalah
      kawasan degraded forest. Berulangkali MS Kaban menerima permintan cukong
      untuk membangun HTI dikawasan yang berhutan. Kita ngerti kan maksudnya.

      Saya rasa LEI masih ingat ketika LEI menyelenggarakan diskusi masalah
      'illegal logging'. Kesimpulan sederhana, bahwa ada aspek "substansi" dan
      "hukum diatas kertas". Banyak masalah illegal logging itu sebenarnya legal
      karena ada dokumennya, dari bupati dll. Tapi substansinya salah dan illegal.


      Metafor yang lain, jika ada perumahan suku baduy yang digusur karena mereka
      tidak punya SHM dan tidak memenuhi indikator rumah "sehat". Kemudian
      pemerintah membuat hotel disitu yang punya HGB dan tentu sesuai standar
      internasional. Indikator semacam LEI/MAL akan dengan mudah memberi
      sertifikat pada hotel tersebut.

      Jadi saran saya
      1. Perlu revisi kriteria dan indikator PHTL
      2. Perbaiki teknik penilaiannya, sebagai contoh indikator P.1.1. kepastian
      lahan sebagai areal hutan tanaman, nilai aktualnya harusnya "BURUK SEKALI".
      Dia yang land clearing hutan alam yang baik2, kemudian ditanami akasia,
      buruk dong. Kalau mengacu pada SK pemerintah lihat juga semangat dan
      substansinya, bahwa HTI hanya boleh diareal hutan tidak produktif.

      Kawan2 saya menulis begini karena saya yakin kita punya concern yang sama
      dan ingin memperbaiki Kehutanan kita. Saya kenal secara pribadi hampir semua
      yang terlibat dalam sertifikasi ini. Saya tidak meragukan kredibilitas
      mereka, tapi ada hal-hal yang harus kita diskusikan sebagai pembelajaran
      kita bersama.

      Salam,
      herry purnomo



      -----Original Message-----
      From: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
      [mailto:rimbawan-interaktif@yahoogroups.com] On Behalf Of Nurcahyo Adi
      Sent: Thursday, April 20, 2006 11:02 PM
      To: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
      Subject: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...

      Nimbrung sedikit.
      Alangkah indahnya jika proses keberatan dan penyelesaian keberatan
      ini bisa kita lakukan dengan disertai argumen yang memberi
      pendidikan dan pengetahuan kepada khalayak. DPS tentunya juga butuh
      data yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya untuk mengambil
      keputusan apakah sertifikasi yang diberikan sudah benar, termasuk
      juga proses pengambilan keputusannya. Inisiatif memberikan
      sertifikasi dan inisiatif menolak pemberian sertifikat tentunya
      dilandasi itikad yang baik untuk melestarikan hutan dan
      kesejahteraan rakyat.
      Silakan dilanjut.
      Salam,
      NA
      --------

      \--- In rimbawan-interaktif@yahoogroups.com, hardi yanto
      <jayenkrana@...> wrote:
      >
      > teman-teman yang baik,
      > sebelum berkomentar lebih jauh tentang sertifikasi pt rapp
      silahkan baca dan cermati dulu public summary hasil sertifikasi yang
      dibuat PT. MAL di
      http://www.mutucertification.com/upload/SummaryRiaupulp2006.pdf
      > mohon juga dipahami kedudukan LEI sebagai pengembang sistem dan
      lembaga akreditasi, PT. MAL sebagai lembaga sertifikasi yang
      mengeluarkan sertifikat, dan PT. RAPP sebgai UM yang
      dinilai...terkait keberatan ( dibawah email ini copy beberapa
      email2 teman2 yang menanggapi email mas Herry di milis
      komunitaslei@yahoogroups.com ) dalam sistem sertifikasi LEI sudah
      jelas diatur dalam pedoman 55 - LEI tentang Pedoman Penyelesaian
      Keberatan atas keputusan sertifikasi. Teman2 " Gabungan Organisasi
      Non Pemerintah Penyelamat Hutan Riau' pada awal April lalu memang
      telah mengirim surat kepada Ketua Majelis Perwalian Anggota LEI
      tentang protes atas sertifikasi PHTL PT. RAPP, yang ditembuskan pada
      banyak pihak, mulai dari presiden sampai media cetak. Karena
      berbentuk surat maka jawabannya pun mestinya sebuah surat yang
      ditujukan kepada si pengirim...tentang proses keberatan, diatas
      telah saya sebutkan pada sistem sertifikasi LEI sangat dibuka
      kemungkinan keberatan paska keputusan
      > sertifikasi, yang mulai proses pengajuan sampai mekanisme
      penyelesaiannya sangat jelas diatur di pedoman tersebut. LEI juga
      mempunyai perangkat orgnisasi Dewan Pertimbangan Sertifikasi yang
      memang bertugas menyelesaikan masalah2 keberatan paska keputusan
      sertifikasi...Pengalaman keberatan keputusan sertifikasi PT. DRT di
      Riau juga memberikan pelajaran yang sangat banyak, baik pada proses
      maupun pengembangan sistem sertifikasinya sendiri. So, berbagai
      pihak tentu berhak mengajukan keberatan paska keputusan sertifikasi
      atas sebuah UM, proses keberatan akan diselesaikan sesuai pedoman
      dalam sistem sertifikasi yang telah dibangun LEI. Terkait
      kredibilitas, saya pikir bukan masalah ada atau tidaknya keberatan
      pada proses sertifikasi, tetapi bagaimana berbagai keberatan
      tersebut dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik dan adil,
      terlepas hasilnya nanti apakah sertifikat yang sudah didapat dapat
      terus diberikan atau dicabut, tergantung dari proses penyelesainya
      yang tentu
      > saja berdasarkan argumentasi, data, dan fakta yang dibawa masing-
      masing pihak. Setahu saya sampai sekarang belum ada pengajuan
      keberatan formal sesuai yang diatur dalam sistem sertifikasi LEI,
      jadi mohon dimaklumi kalau LEI terkesan menunggu, meskipun sudah ada
      beberapa teman yang mendorong agar LEI ' jemput bola' ...ok, begitu
      mohon maaf jika ada yang kurang, teman2 LEI yang lain, MAL, atau
      yang pernah jadi penilai lapangan dan panel pakar,yang pasti lebih
      tahu silahkan melanjutkan diskusi ini.
      > salam,
      > yayan
      >
      > Teman-teman yb.,
      > seharusnya memang begitu.Toh dalam sistem LEI itu sudah ada
      mekanismenya. Seingat saya upaya ini juga pernah ditempuh (oleh
      teman-teman FWI, dll.). Tapi saya nggak tau gimana akhirnya. Kalau
      nggak salah cukup panjang prosesnya.
      >
      > Namun, sebagai sistem yang relatif baru, di mana semua pihak
      yang terlibat masih dalam taraf 'belajar' memahami mekanisme yang
      ada, nggak ada salahnya jika DPS LEI yang 'cepat tanggap'
      dan 'jemput bola', agar komplain ini tidak diselimuti sentimen-
      sentimen lain di luar proses penilaian untuk sertifikasi itu
      sendiri. Cara kerja seperti ini pernah saya tempuh ketika masih
      menjabat (sementara) Sekjen DPS LEI itu. Hasilnya relatif posisitif,
      dalam arti, isunya tidak berkembang ke mana-mana, sehingga kontra
      produktid bagi pengembangan sertifikasi di negeri ini. Ini hanya
      sekedar saran dan berbagi pengalaman saja.
      >
      > salam,
      > ryz
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: forestry@...
      > To: komunitaslei@yahoogroups.com
      > Cc: communitygallery@yahoogroups.com ;
      komunitaslei@yahoogroups.com
      > Sent: Wednesday, April 19, 2006 4:33 PM
      > Subject: Re: [komunitaslei] RE: [communitygallery] Fw: [fkkm]
      pernyataan penolakan kepada RAPP
      >
      >
      >
      > Rekans di Riau
      >
      > Hendaknya untuk setiap keberatan-keberatan tersebut disertai bukti
      (dokumen dan fakta) yang memadai dan valid, sehingga Dewan
      Pertimbangan Sertifikasi LEI bisa memproses keberatan tersebut.
      kalau bukti dan faktanya ada dan valid itu mestinya keberatan
      tersebut bisa diproses.
      > kalau kita analogikan dengan proses hukum. kalau tuduhan tanpa
      bukti yang kuat itu tidak bisa diproses dipengadilan yang ada
      dituduh balik. demikian sebagi masukan.
      > Cecep S
      >
      >
      > "Purnomo, Herry \(CIFOR\)" <h.purnomo@...>
      > Sent by: komunitaslei@yahoogroups.com 04/18/2006 03:13
      PM Please respond to
      > komunitaslei@yahoogroups.com
      >
      >
      > To
      > <komunitaslei@yahoogroups.com>,
      <communitygallery@yahoogroups.com> cc
      > Subject
      > [komunitaslei] RE: [communitygallery] Fw: [fkkm] pernyataan
      penolakan kepada RAPP
      >
      >
      >
      >
      > Kawan2 LEI dan MAL,
      >
      > Hendaknya Anda menjelaskan dengan lugas masalah sertifikasi
      tersebut. Saya membaca banyak sekali komplain tentang proses
      sertifikasi tersebut. Kita juga sama-sama tahu bahwa RAPP masih
      menggunakan hutan alam untuk pabrik pulp nya.
      >
      > LEI sekarang menjadi CBO dan menjadi aset bersama kita. Konstituen
      harus mendapat informasi sejelas-jelasnya tentang proses sertifikasi
      ini.
      >
      > Salam,
      > herry purnomo
      >
      >
      > ---------------------------------
      > Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone Calls using
      Yahoo! Messenger with Voice.
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >






      Silahkan lihat file r-i di:
      http://yahoogroups.com/group/rimbawan-interaktif
      klik messages
      terimakasih

      Yahoo! Groups Links









      Yahoo! Groups Links
    • forestry@idn.tuv.com
      Pak Herry, Sedikit berpendapat, Memang LEI tidak mempunyai kebijakan apakah konversi hutan alam itu bisa disertifikasi atau tidak seperti FSC (cut off 1994).
      Message 2 of 5 , Apr 30, 2006
      • 0 Attachment
        Pak Herry,

        Sedikit berpendapat,
        Memang LEI tidak mempunyai kebijakan apakah konversi hutan alam itu bisa disertifikasi atau tidak seperti FSC (cut off 1994).  saya pikir ini perlu dipikirkan juga oleh LEI untuk menghindari pandangan negatif dari pihak penggiat dan pemerhati lingkungan (nasional maupun international) terhadap sistem yang dikembangkan LEI.   memang seperti pak Herry bilang ketika unit manajemen mengkonversi hutan alam seharusnya prinsip kelestarian ekologi sudah terlanggar.    disisi lain saya melihat justru kebijakan FSC tersebut lah yang mungkin ditangkap dan dimanfaatkan oleh LEI sehingga unit manajemen HTI yang tidak bisa disertifikasi oleh FSC itu bisa disertifikasi oleh LEI (ada kepentingan bisnisnya...mungkin lho....).  tapi saya mengkhawatirkan malah menjadi kontra produktif terhadap LEI...
        Memang keinginan para pemegang hak ijin HTI yang besar-besar di kita sangat besar sekali untuk memperoleh sertifikat PHTL tersebut krn memang banyak keuntungan bisnisnya bagi mereka.   karena sudah mandek terkena dampak kebijakan FSC, maka kesempatan yang ada dan mungkin ini adalah hanya ada pada LEI yang tidak menganut kebijakan konversi hutan tersebut.  

        Salam lestari,

        Cecep


        "Purnomo, Herry   \(CIFOR\)" <h.purnomo@...>
        Sent by: komunitaslei@yahoogroups.com

        04/21/2006 10:52 AM

        Please respond to
        komunitaslei@yahoogroups.com

        To
        <rimbawan-interaktif@yahoogroups.com>, <komunitaslei@yahoogroups.com>
        cc
        <communitygallery@yahoogroups.com>, <fkkm@yahoogroups.com>
        Subject
        [komunitaslei] RE: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...





        Dear kawan-kawan semua,

        Pertama terima kasih atas tanggapannya.   Saya baca "Ringkasan Publik" PHTL RAPP.  Ada beberapa concerns saya

        Indikator yang dibuat (hal 29-36), tidak mencerminkan hakekat dari SFM itu sendiri. Jadi komentar umum saya, sertifikasi ini syariatnya bener tapi hakekatnya misleading.

        Pertanyaan sederhana, apakah RAPP mengkonversi hutan alam menjadi hutan tanaman? Informasi yang saya punya, sekitar 70% perusahaan yang sama mengkonversi hutan alam untuk feeding pabriknya dan bangun HTI.  [TOLONG PERTANYAAN INI DIJAWAB].  Jika benar bagaimana perusahaan yang sama dapat sertifikat.

        FSC membatasi konversi hanya boleh dilakukan sebelum th 1994. RAPP sampai detik ini melakukan, walaupun UM-nya awalnya diberikan pada th 1992.  Principle ini tidak tertangkap oleh Indikator yang dikembangkan oleh LEI/MAL.  Jadi ada kesalahan sistematis disini. Bukannya saya pro FSC, tapi kita harus punya sense of sustainability.

        Saya sempat berdebat dengan manajemen RAPP, ketika ada temu JCP LEI/FSC di Hotel Salak tahun lalu.  Dia memang menginginkan persyaratan pengkonversian hutan alam ini dihilangkan. Saya bilang "tidak".  Perusahaan yang mengkonversi hutan alam, tidak bisa mendapat sertifikat. Saya tahu ada masalah kebijakan pemerintah yang rancu disini.  Pemerintah seharusnya hanya mengalokasikan hutan yang rusak/tidak produktif untuk HTI, tapi karena KKN banyak hutan baik2 dikonversi. Tapi LEI tidak dibangun untuk melegitimasi hasil kesesatan ini.  

        Kalau RAPP membangun HTI diatas lahan tak berhutan yang total luasanya sekarang 32 juta hektar, tentu lain lagi ceritanya. 28 juta lain adalah kawasan degraded forest.  Berulangkali MS Kaban menerima permintan cukong untuk membangun HTI dikawasan yang berhutan. Kita ngerti kan maksudnya.

        Saya rasa LEI masih ingat ketika LEI menyelenggarakan diskusi masalah 'illegal logging'. Kesimpulan sederhana, bahwa ada aspek "substansi" dan "hukum diatas kertas".  Banyak masalah illegal logging itu sebenarnya legal karena ada dokumennya, dari bupati dll. Tapi substansinya salah dan illegal.

        Metafor yang lain, jika ada perumahan suku baduy yang digusur karena mereka tidak punya SHM dan tidak memenuhi indikator rumah "sehat". Kemudian pemerintah membuat hotel disitu yang punya HGB dan tentu sesuai standar internasional.  Indikator semacam LEI/MAL akan dengan mudah memberi sertifikat pada hotel tersebut.  

        Jadi saran saya
        1. Perlu revisi kriteria dan indikator PHTL
        2. Perbaiki teknik penilaiannya, sebagai contoh indikator P.1.1. kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman,  nilai aktualnya harusnya "BURUK SEKALI".  Dia yang land clearing hutan alam yang baik2, kemudian ditanami akasia, buruk dong.  Kalau mengacu pada SK pemerintah lihat juga semangat dan substansinya, bahwa HTI hanya boleh diareal hutan tidak produktif.

        Kawan2 saya menulis begini karena saya yakin kita punya concern yang sama dan ingin memperbaiki Kehutanan kita. Saya kenal secara pribadi hampir semua yang terlibat dalam sertifikasi ini. Saya tidak meragukan kredibilitas mereka, tapi ada hal-hal yang harus kita diskusikan sebagai pembelajaran kita bersama.  

        Salam,
        herry purnomo



        -----Original Message-----
        From: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com [mailto:rimbawan-interaktif@yahoogroups.com] On Behalf Of Nurcahyo Adi
        Sent: Thursday, April 20, 2006 11:02 PM
        To: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com
        Subject: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...

        Nimbrung sedikit.
        Alangkah indahnya jika proses keberatan dan penyelesaian keberatan
        ini bisa kita lakukan dengan disertai argumen yang memberi
        pendidikan dan pengetahuan kepada khalayak. DPS tentunya juga butuh
        data yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya untuk mengambil
        keputusan apakah sertifikasi yang diberikan sudah benar, termasuk
        juga proses pengambilan keputusannya.  Inisiatif memberikan
        sertifikasi dan inisiatif menolak pemberian sertifikat tentunya
        dilandasi itikad yang baik untuk melestarikan hutan dan
        kesejahteraan rakyat.
        Silakan dilanjut.
        Salam,
        NA
        --------

        \--- In rimbawan-interaktif@yahoogroups.com, hardi yanto
        <jayenkrana@...> wrote:
        >
        > teman-teman yang baik,
        >   sebelum berkomentar lebih jauh tentang sertifikasi pt rapp
        silahkan baca dan cermati dulu public summary hasil sertifikasi yang
        dibuat PT. MAL di
        http://www.mutucertification.com/upload/SummaryRiaupulp2006.pdf
        >   mohon juga dipahami kedudukan LEI sebagai pengembang sistem
        dan
        lembaga akreditasi, PT. MAL sebagai lembaga sertifikasi yang
        mengeluarkan sertifikat, dan PT. RAPP sebgai UM yang
        dinilai...terkait keberatan ( dibawah email ini  copy beberapa
        email2 teman2 yang menanggapi email mas Herry di milis
        komunitaslei@yahoogroups.com ) dalam sistem sertifikasi LEI sudah
        jelas diatur dalam pedoman 55 - LEI tentang Pedoman Penyelesaian
        Keberatan atas keputusan sertifikasi. Teman2 " Gabungan Organisasi
        Non Pemerintah Penyelamat Hutan Riau' pada awal April lalu memang
        telah mengirim surat kepada Ketua Majelis Perwalian Anggota LEI
        tentang protes atas sertifikasi PHTL PT. RAPP, yang ditembuskan pada
        banyak pihak, mulai dari presiden sampai media cetak. Karena
        berbentuk surat maka jawabannya pun mestinya sebuah surat yang
        ditujukan kepada si pengirim...tentang proses keberatan, diatas
        telah saya sebutkan pada sistem sertifikasi LEI sangat dibuka
        kemungkinan keberatan paska keputusan
        >  sertifikasi, yang mulai proses pengajuan sampai mekanisme
        penyelesaiannya sangat jelas diatur di pedoman tersebut. LEI juga
        mempunyai perangkat orgnisasi Dewan Pertimbangan Sertifikasi yang
        memang bertugas menyelesaikan masalah2 keberatan paska keputusan
        sertifikasi...Pengalaman keberatan keputusan sertifikasi  PT. DRT di
        Riau juga memberikan pelajaran yang sangat banyak, baik pada proses
        maupun pengembangan sistem sertifikasinya sendiri. So, berbagai
        pihak tentu berhak mengajukan keberatan paska keputusan sertifikasi
        atas sebuah UM, proses keberatan akan diselesaikan sesuai pedoman
        dalam sistem sertifikasi yang telah dibangun LEI. Terkait
        kredibilitas, saya pikir bukan masalah ada atau tidaknya keberatan
        pada proses sertifikasi, tetapi bagaimana berbagai keberatan
        tersebut dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik dan adil,
        terlepas hasilnya nanti apakah sertifikat yang sudah didapat dapat
        terus diberikan atau dicabut, tergantung dari proses penyelesainya
        yang tentu
        >  saja berdasarkan argumentasi, data, dan fakta yang dibawa masing-
        masing pihak. Setahu saya sampai sekarang belum ada pengajuan
        keberatan formal sesuai yang diatur dalam sistem sertifikasi LEI,
        jadi mohon dimaklumi kalau LEI terkesan menunggu, meskipun sudah ada
        beberapa teman yang mendorong agar LEI ' jemput bola' ...ok, begitu
        mohon maaf jika ada yang kurang, teman2 LEI yang lain, MAL, atau
        yang pernah jadi penilai lapangan dan panel pakar,yang pasti lebih
        tahu silahkan melanjutkan diskusi ini.
        >   salam,
        >   yayan
        >    
        >   Teman-teman yb.,
        >   seharusnya memang begitu.Toh dalam sistem LEI itu sudah ada
        mekanismenya. Seingat saya upaya ini juga pernah ditempuh (oleh
        teman-teman FWI, dll.). Tapi saya nggak tau gimana akhirnya. Kalau
        nggak salah cukup panjang prosesnya.
        >    
        >   Namun, sebagai sistem yang relatif baru, di mana semua pihak
        yang terlibat masih dalam taraf 'belajar' memahami mekanisme yang
        ada, nggak ada salahnya jika DPS LEI yang 'cepat tanggap'
        dan 'jemput bola', agar komplain ini tidak diselimuti sentimen-
        sentimen lain di luar proses penilaian untuk sertifikasi itu
        sendiri. Cara kerja seperti ini pernah saya tempuh ketika masih
        menjabat (sementara) Sekjen DPS LEI itu. Hasilnya relatif posisitif,
        dalam arti, isunya tidak berkembang ke mana-mana, sehingga kontra
        produktid bagi pengembangan sertifikasi di negeri ini. Ini hanya
        sekedar saran dan berbagi pengalaman saja.
        >    
        >   salam,
        >   ryz
        >    
        >     ----- Original Message -----
        >   From: forestry@...
        >   To: komunitaslei@yahoogroups.com
        >   Cc: communitygallery@yahoogroups.com ;
        komunitaslei@yahoogroups.com
        >   Sent: Wednesday, April 19, 2006 4:33 PM
        >   Subject: Re: [komunitaslei] RE: [communitygallery] Fw: [fkkm]
        pernyataan penolakan kepada RAPP
        >  
        >
        >
        > Rekans di Riau
        >
        > Hendaknya untuk setiap keberatan-keberatan tersebut disertai bukti
        (dokumen dan fakta) yang memadai dan valid, sehingga Dewan
        Pertimbangan Sertifikasi LEI bisa memproses keberatan tersebut.  
        kalau bukti dan faktanya ada dan valid itu mestinya keberatan
        tersebut bisa diproses.
        > kalau kita analogikan dengan proses hukum. kalau tuduhan tanpa
        bukti yang kuat itu tidak bisa diproses dipengadilan yang ada
        dituduh balik. demikian sebagi masukan.
        > Cecep S
        >
        >
        >         "Purnomo, Herry   \(CIFOR\)"
        <h.purnomo@...>
        > Sent by: komunitaslei@yahoogroups.com   04/18/2006 03:13
        PM           Please respond to
        > komunitaslei@yahoogroups.com
        >
        >
        >             To
        >   <komunitaslei@yahoogroups.com>,
        <communitygallery@yahoogroups.com>       cc
        >         Subject
        >   [komunitaslei] RE: [communitygallery] Fw: [fkkm] pernyataan
        penolakan kepada RAPP
        >          
        >
        >
        >
        > Kawan2 LEI dan MAL,
        >  
        > Hendaknya Anda menjelaskan dengan lugas masalah sertifikasi
        tersebut.  Saya membaca banyak sekali komplain tentang proses
        sertifikasi tersebut.  Kita juga sama-sama tahu bahwa RAPP masih
        menggunakan hutan alam untuk pabrik pulp nya.
        >  
        > LEI sekarang menjadi CBO dan menjadi aset bersama kita. Konstituen
        harus mendapat informasi sejelas-jelasnya tentang proses sertifikasi
        ini.
        >  
        > Salam,
        > herry purnomo
        >
        >                  
                       
        > ---------------------------------
        > Blab-away for as little as 1¢/min. Make  PC-to-Phone Calls using
        Yahoo! Messenger with Voice.
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >






        Silahkan lihat file r-i di:
        http://yahoogroups.com/group/rimbawan-interaktif
        klik messages
        terimakasih

        Yahoo! Groups Links









        Yahoo! Groups Links

        <*> To visit your group on the web, go to:
           http://groups.yahoo.com/group/komunitaslei/

        <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
           komunitaslei-unsubscribe@yahoogroups.com

        <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
           http://docs.yahoo.com/info/terms/




      • Chilman Suaidi
        Dear Mr. Yayan Saya mohon bantuan untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut / detail mengenai “NUSA HIJAU” ( artikel dibawah ) sbb : -
        Message 3 of 5 , May 14, 2006
        • 0 Attachment

          Dear Mr. Yayan

           

          Saya mohon bantuan untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut / detail mengenai “NUSA HIJAU” ( artikel dibawah ) sbb :

          -          Bagaimana menjadi Anggotanya?

          -          Persyaratannya?

          -          Apakah ada Kantor perwakilan di Jawa Timur / Surabaya dan sekitarnya & Kontak personnya ?

          -          Anggota Asosiasi ( ASMINDO Komda Jatim ) yang ingin menjadi anggota Nusa Hijau bagaimana ketentuannya ?

          -          Dlsb

           

          Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

           

          Chilman Suaidi

           

           

           

          NUSA HIJAU - HARAPAN BARU BAGI INDUSTRI MEBEL DI JAWA

           

          WWF Indonesia - PT. Diraja Surya, produser garden furniture di Pasuruan Jawa Timur, hari ini menandatangani Nota Kesepakatan dengan WWF-Indonesia untuk bergabung dalam Jaringan Nusa Hijau. PT. Diraja merupakan anggota ke-tiga bagi Nusa Hijau, jaringan perusahaan yang berkomitmen untuk membasmi ilegal logging dan mendukung pengelolaan hutan lestari.

           

          Tidak dapat dipungkiri, pasar utama bagi produk kayu Indonesia menuntut semua produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang telah tersertifikasi atau yang menjamin kayunya diambil dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab.  Sehubungan dengan hal tersebut, WWF telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia dengan melibatkan para stakeholder lokal. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pendukung dan praktisi kehutanan yang bertanggung jawab, WWF di tingkat global telah membentuk Global Forest and Trade Network (GFTN) untuk memfasilitasi hubungan antara perusahaan yang mempunyai komitmen untuk menjalankan dan mendukung kehutanan yang bertanggung jawab, GFTN menciptakan kondisi pasar yang mendukung konservasi hutan di dunia serta pada saat yang sama menyediakan keuntungan ekonomi dan sosial bagi industri dan masyarakat  yang bergantung pada hutan.

           

          P.T. Diraja Surya, perusahaan produser garden funrniture di Pasuruan, Jawa Timur, yang berorientasi ekspor, telah melakukan pendekatan baru untuk memenuhi permintaan pasar yang menginginkan produk kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Perusahaan ini menjadi anggota ketiga Nusa Hijau, setelah PT Bangun Sarana Wreksa dan PT Falak Jaya. Bergabungnya PT Diraja Surya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan WWF-Indonesia hari ini. 

           

          Lukito Salim, Presiden Direktur P.T. Diraja Surya menerangkan, ‘Perusahaan kami mempunyai komitmen yang kuat untuk menggunakan kayu dari hutan yang dikelola secara lestari.  Hal tersebut tidak saja untuk memenuhi permintaan pasar untuk produk yang bersertifikat, tetapi juga untuk kelangsungan usaha kami.  Ini berarti kami juga harus mempunyai komitmen untuk kelestarian sumber bahan baku yang menjadi pemasok bahan baku industri kami. Dengan bergabung sebagai anggota Nusa Hijau, kami memperoleh dukungan dalam memilih sumber yang kredibel dan juga mendapatkan akses ke pasar global.”

           

          Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif, WWF-Indonesia menjelaskan lebih lanjut, ‘Kami menyambut gembira bergabungnya PT Diraja Surya dengan Nusa Hijau, WWF Indonesia. Kami berharap kerjasama ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nusa Hijau membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menginginkan jaringan pasar yang tersebar di seluruh dunia. Nusa Hijau akan mendampingi produsen untuk memperbaiki kinerjanya dan memperoleh sertifikasi, sehingga mereka dapat diterima di jaringan pasar GFTN dan pasar yang menginginkan produk bersertifikat .”

           

          GFTN adalah organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai komitmen untuk memproduksi, memproses, memperdagangkan dan menggunakan produk hasil hutan yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik serta mendukung proses sertifikasi. Sampai saat ini GFTN mempunyai lebih kurang 400 perusahaan yang tersebar di 30 negara. Keuntungan yang diperoleh oleh anggota apabila bergabung dengan GFTN antara lain: akses ke informasi dan produk bersertifikasi di seluruh dunia, pengembangan kebijakan perusahaan untuk memperbaiki praktek pengelolaan hutannya, bantuan teknis dan pelatihan untuk menuju praktek pengelolaan hutan lestari, akses ke global trade fairs, serta pembentukan regu kerja dan advokasi dalam upaya menuju sertifikasi.

           

          Nusa Hijau adalah Indonesia Forest and Trade Network, WWF Indonesia, yang merupakan bagian dari GFTN (Indonesian Forest and Trade Network). Keanggotaan terbuka bagi para forest managers, prosesor, trader serta pemilik/pengelola hutan rakyat yang ingin memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan areal hutannya.

           

           

           

           

           


          From: komunitaslei@yahoogroups.com [mailto:komunitaslei@yahoogroups.com] On Behalf Of Yayan
          Sent: Monday, May 15, 2006 10:29 PM
          To: komunitaslei@yahoogroups.com
          Subject: Re: [komunitaslei] RE: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...

           

           

           

           

          Bang Yando yang baik,

          AD/ART LEI sudah saya kirim via japri...untuk teman2 yang menginginkan file yang sama sila kontak saya via japri.

           

          salam,

          yyn

          ----- Original Message -----

          Sent: Saturday, May 13, 2006 1:38 AM

          Subject: Re: [fkkm] Re: [komunitaslei] RE: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...

           

          Bung Herry yb.,

          ngomong-ngomong, bisa nggak ya teman-teman di CIFOR, UGM cq tim 'HTI Musi Hutan Persada', dan lainnya, 'berderma waktu' untuk menyusun policy paper soal ini? Saya kira cukup dengan data-data dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada saja dulu. Jika diperlukan baru diperdalam. Melalui mekanisme organisasi yang ada, kemudian 'policy paper' ini kita minta diendors oleh LEI. Saya kira soal tahun cut off ini adalah isu kritis dalam sistem sertifikasi HTI. Ada tanggapan bung?

           

          salam,

          ryz

           

          NB: Buat teman-teman di sekretariat LEI, bisakah saya difasilitasi dengan AD/ART atau sejenisnya? Saya coba periksa arsip saya, tapi nggak ketemu yang finalnya. Terima kasih atas bantuannya.

           


          --
          No virus found in this incoming message.
          Checked by AVG Free Edition.
          Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.5.6/339 - Release Date: 5/14/2006


          --
          No virus found in this outgoing message.
          Checked by AVG Free Edition.
          Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.5.6/339 - Release Date: 5/14/2006

        • Yayan
          Bang Yando yang baik, AD/ART LEI sudah saya kirim via japri...untuk teman2 yang menginginkan file yang sama sila kontak saya via japri. salam, yyn ... From: R.
          Message 4 of 5 , May 15, 2006
          • 0 Attachment
             

            Bang Yando yang baik,
            AD/ART LEI sudah saya kirim via japri...untuk teman2 yang menginginkan file yang sama sila kontak saya via japri.
             
            salam,
            yyn
            ----- Original Message -----
            Sent: Saturday, May 13, 2006 1:38 AM
            Subject: Re: [fkkm] Re: [komunitaslei] RE: [rimbawan-interaktif] Re: sertifikasi rapp dan keberatan...

            Bung Herry yb.,
            ngomong-ngomong, bisa nggak ya teman-teman di CIFOR, UGM cq tim 'HTI Musi Hutan Persada', dan lainnya, 'berderma waktu' untuk menyusun policy paper soal ini? Saya kira cukup dengan data-data dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada saja dulu. Jika diperlukan baru diperdalam. Melalui mekanisme organisasi yang ada, kemudian 'policy paper' ini kita minta diendors oleh LEI. Saya kira soal tahun cut off ini adalah isu kritis dalam sistem sertifikasi HTI. Ada tanggapan bung?
             
            salam,
            ryz
             
            NB: Buat teman-teman di sekretariat LEI, bisakah saya difasilitasi dengan AD/ART atau sejenisnya? Saya coba periksa arsip saya, tapi nggak ketemu yang finalnya. Terima kasih atas bantuannya.
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.