Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Diperintahkan KPK Kembalikan Uang Rp1,6 M

Expand Messages
  • Rajib Sebayang
    SUMUT POS Jumat, 1 Februari 2008 Diperintahkan KPK Kembalikan Uang Rp1,6 M MEDAN- Sekitar 45 anggota DPRD Kota Medan periode 1999-2004 kalang kabut. Di antara
    Message 1 of 1 , Feb 1, 2008

       

      SUMUT POS Jumat, 1 Februari 2008

      Diperintahkan KPK Kembalikan Uang Rp1,6 M


      MEDAN- Sekitar 45 anggota DPRD Kota Medan periode 1999-2004 kalang kabut. Di antara mereka beredar kabar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintai mereka karena menerima uang rakyat yang diambil Abdillah dari APBD Kota Medan. Mereka pun diperintahkan mengembalikan dana dengan jumlahnya sedikitnya Rp36 juta per orang untuk tiap anggota.

      Bila dikali 45 orang, total dananya yang harus dikembalikan mencapai Rp1,62 miliar. Jumlah itu diperkirakan akan membengkak, dengan pertimbangan jatah untuk ketua, wakil ketua dan ketua fraksi jauh lebih banyak dibanding jatah anggota dewan biasa.

      Kabar perintah pengembalian uang ini terungkap setelah salah seorang mantan anggota DPRD Medan periode 1999-2004 membeberkannya kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Kamis (31/1). Anggota dewan dari Fraksi PPP itu bilang, baru tahu diperintahkan KPK mengembalikan uang dimaksud setelah dihubungi salah seorang rekannya sesama anggota dewan dulu. Permintaan KPK ini terkait pengusutan kasus dugaan korupsi ABPD Medan tahun 1999-2006 yang melibatkan Wali Kota Medan Abdillah dan Wakil Wali Kota Ramli Lubis.

      ”Teman itu menghubungi saya lewat handphone baru-baru ini. Dia mengatakan kepada saya agar segera mempersiapkan uang. Kata dia, seluruh anggota dewan periode 1999-2004 disuruh mengembalikan uang yang diterima dari Abdillah kepada KPK,” kata mantan anggota dewan yang tak ingin namanya disebutkan itu.

      Ketika disinggung berapa jumlah total uang yang harus dikembalikan, pria yang semasa menjadi anggota dewan terkenal cukup kritis itu mengaku tidak tahu. ”Saya tidak tahu berapa jumlah yang harus dikembalikan. Kalau untuk saya pribadi, disuruh mengembalikan Rp36 juta,” ungkapnya.

      Sejauh ini pria bertubuh sedang dan berkumis itu mengaku belum melaksanakan apa yang dikatakan temannya tersebut. Apalagi dia pun tidak mengetahui uang apa yang telah diberikan Abdillah sehingga harus dikembalikan. ”Saya masih mempelajarinya,” jelasnya.

      Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra sebagai mantan anggota DPRD Medan periode 1999-2004 membenarkan adanya perintah KPK itu. ”Memang benar KPK ada menyuruh saya untuk mengembalikan uang itu dan telah saya kembalikan. Itulah Rp200 juta yang saya kembalikan beberapa waktu lalu,” aku Syahdan ketika dihubungi wartawan kemarin.

      Dijelaskan Syahdansyah, ia mengembalikannya uang itu setelah mengetahui itu bukan haknya. Dan ia pun mengaku tidak tahu kalau uang yang diberikan itu berasal dari APBD Kota Medan. Sebab, dalam APBD tak ada nomenklaturnya.

      Meski dirinya diperintahkan KPK mengembalikan dana tersebut, Syahdansyah tidak tahu apakah petintah itu berlaku bagi anggota dewan periode 1999-2004 lainnya. ”Kalau secara pastinya, saya belum tahu apakah nereka disuruh mengembalikan uang. Sebab, itu masing-masing pribadi,” paparnya.

      Tapi Syahdan mengimbau rekannya sesama mantan anggota DPRD Medan periode 1999-2004 untuk mengembalikan uang itu bila sudah diperintahkan KPK. ”Untuk apa lagi ditahan-tahan,” tukasnya.

      Sementara itu CP Nainggolan saat ditanyakan mengenai informasi itu mengaku belum mengetahui jika ada kabar tersebut. karena katanya sampai saat ini ia sendiri belum ada permintaan dari KPK untuk mengembalikan uang itu. ”Saya nggak tahu, dan saya baru dengar cerita itu,” ujar CP dengan nada sedikit terkejut.

      Humas KPK Johan Budi saat dikonfirmasi melalui ponselnya juga membantah adanya informasi itu. Pria itu mengaku sampai saat ini KPK belum ada meminta kepada masing-masing anggota dewan untuk mengembalikan dana apapun. ”Saya belum tahu, itu kabar dari mana,” ujar Johan singkat.

      Dia juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemko Medan termasuk anggota DPRD untuk mengorek informasi mengenai tindak korupsi yang dilakukan walikota dan wakilnya.

      Tahan Pejabat Penerima APBD

      Aksi unjuk rasa menuntut seluruh pejabat maupun anggota dewan penerima aliran dana APBD Kota Medan dari Wali Kota Medan Abdillah kembali bergulir. Kamis (31/1), sekitar 20-an mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP) menyampaikan tuntutan serupa ketika melakukan aksi di DPRD Medan.

      Ketika berorasi, mereka menyatakan dukungan sepenuhnya atas kinerja KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan Pemko Medan menyusul dengan ditahannya Abdillah dan Ramli.

      Hanya saja mereka berharap agar tidak kedua pejabat itu saja yang ditahan, sebab massa FMBKAP melihat ada pejabat di luar Pemko Medan dan anggota dewan yang diduga terlibat. Indikasinya dengan dilakukannya pemulangan uang kepada KPK. ”Jadi kita minta KPK jangan sampai pilih kasis dalam penegakan proses hukum,” tegas Barial, koordinator aksi FMBAKP.

      Selain itu, ungkapnya, sejumlah pejabat di Kota Medan banyak bersembunyi dibalik penahanan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Padahal saat kejahatan itu terjadi, lanjutnya, tidak sedikit pejabat termasuk anggota DPRD Medan terlibat di dalamnya.

      Barial selanjutnya menyoroti mantan Wakil Wali Kota Medan Maulana Pohan. Ia menilai tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menahan Maulana. Selain menerima aliran dana, Maulana juga merupakan mantan orang dalam di jajaran Pemko Medan. Untuk itu ia berharap agar KPK segera memeriksa dan meneliti kembali Maulana serta beberapa pejabat maupun anggota dewan yang telah mengembalikan uang. (den)


      Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.