Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [koalisi_ham] ini siaran pers koalisi?

Expand Messages
  • KontraS Aceh
    Wah, makin menarik ni statement bung Halim, Terima kasih juga sarannya, KontraS Aceh juga pernah mengirimkan statement ttg Polisi pada kasus Peudawa tahun
    Message 1 of 7 , Feb 20, 2007
    View Source
    • 0 Attachment
      Wah, makin menarik ni statement bung Halim,
      Terima kasih juga sarannya, KontraS Aceh juga pernah mengirimkan statement ttg Polisi pada kasus Peudawa tahun lalu.
      Baris terakhir "Pertanyaan yang lain itu, tak penting-penting amatlah".
      Mungkin bung Halim atau teman-teman lainnya di Koalisi sangat sibuk sehingga tidak sempat menjawab pertanyaan2 saya. Sehingga dari balasan emailnya terkesan emosional dan ingin membungkam kritikan2 dari NGO anggota/stakeholder.
       
      Tidak ada maksud mencemooh pendapat teman-teman yang bekerja di Koalisi. Lihat lagi profile Koalisi. KontraS Aceh merupakan salah satu anggota/pendiri, seharusnya kalau Koalisi buat statement kami diajak jugalah, biar statementnya lebih kuat dan akurat, kalau tidak ya.. hapus saja kata "Koalisi" menjadi "NGO HAM" aja.
       
      Asiah


      say yes for peace <halimbangun@...> wrote:
      Terima kasih aisah atas pertanyaannya. Paling tidak pertanyaan itu merupakan pertanyaan teman kepada teman agar ada perbaikan di Koalisi NGO HAM. Dari semua pertanyaan itu, hanya satu yang menarik untuk saya jawab karena yang lain tidak penting untuk saya jawab. Pertanyaan nomor 4 yang kelihatannya memang harus menjadi diskusi yaitu soal menjawab semua persoalan kelemahan polisi di Aceh. Dan ini merupakan pemikiran dan usul teman teman di Koalisi NGO HAM dan semua orang punya hak untuk setuju atau tidak setuju. Jika tidak setuju maka silahkan untuk memberi pendapat lain, tetapi dengan syarat tidak mencemoohkan pikiran teman teman yang telah memberikan pikirannya. kedua, Ini bagi kita adalah untuk memberikan wacana di publik, sehingga ada proses perbaikan terhadap kinerja polisi sehingga hak atas rasa aman rakyat menjadi terjamin. Nah, wacana ini tidak seharusnya hanya berada di mailing list ini. saran saya, coba teman teman kontras juga ikut memberi respon atas persoalan kelemahan polisi dalam memberi rasa aman pada rakyat ke publik (bukan hanya merespon kelemahan statement koalisi aja, he he he)
      Aisyah, sementara ini dulu. Pertanyaan yang lain itu, tak penting penting amatlah.

      KontraS Aceh <kontrasaceh_ federasi@ yahoo.com> wrote:
      Ada yang ingin saya tanyakan setelah membaca siaran pers yang dikeluarkan Koalisi NGO HAM dibawah ini:
      1. Apakah KNGO HAM punya data tentang kelemahan Polisi dalam mengungkap kasus kriminal?
      2. Apa yang salah, tidak mampu menemukan pelaku kejahatan kriminal atau tidak mampu menjalankan proses secara profesional?
      3. Paragraf 6, "belum ada kasus kriminal yang terungkap secara tuntas", benar nih belum ada? coba deh buka-buka klipingnya lagi atau tanya ke lapangan...
      4. Paragraf ke 2 dari bawah, "Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh".
      Ini solusi yang ditawarkan? Kayak PDMD aja...??
      5. Paragraf akhir, "Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.
      Apa hubungannya dengan Komnas HAM?
       
      Saran saya, ada baiknya untuk ke depan kita bisa membuat pernyataan pers yang lebih fokus dengan berbasikan data yang akurat, terutama temuan lapangan.
       
      Saya ingin mengajak peserta milist lainnya untuk ikut mendiskusikan ini, saya pikir milist ini dibuat tidak hanya untuk berbagi informasi, tapi juga untuk saling mengkritik dan mengingatkan agar kerja-kerja kita lebih baik ke depan.
       
      Ada tanggapan bung Halim?
       
      Asiah
       
       
      [2007-02-13
      “TERKAIT KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN HAK RASA AMAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT ACEH” POLISI-NAD HARUS “MINUM OBAT KUAT….?”
      Secara ruang lingkup tugas POLRI adalah intitusi merupakan perpanjangan negara untuk pemberian rasa aman kepada setiap warga negara terutama menjamin Hak Asasi Manusia/ Masyarakat Aceh.

      Secara yuridis negara telah mengamanahkan secara khusus semua tugas ini dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat(4),UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Konvena Hak-hak sipil dan politik serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 205 tentang POLDA NAD).

      Di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Tugas ini harus serius dilaksanakan karena Kondisi Daerah yang baru mengalami musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami telah melewati waktu 2 tahun lalu, tentu sangat meguras tenaga. Kemudian NAD memasuki “Era Perdamaian” yang baru memasuki tahun ke-2 disamping butuh keseriusan semua pihak, terutama peran polisi dalam mereduksi berbagai kasus kriminal yang akhir-akhir ini marak terjadi di dalam masyarakat. Analisa kita Koalisi NGO HAM Aceh, secara gamblang kita akan dapat melihat pada indeks capaian hasil lembaga ini :

      POLRI Di NAD

      Maraknya kasus kriminal senjata api semakin meningkat baik dengan motif perampokan atau pembunuhan yang semua menyebut pelakunya adalah OTK. Dengan menyebut pelaku adalah orang tidak dikenal memberikan gambaran jelas bahwa lembaga negara ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat karena. “Sepertinya POLISI harus minum obat kuat untuk dapat mengimbagi kerja penjahat di Aceh”, tidak dapat dibayangkan betapa banyak polisi yang tersebar diberbagai polsek dan berapa bayak intelijen yang dimiliki oleh masing-masing polsek. Tentu ini sebuah diskripsi yang menunjukkan betapa kuatnya lembaga ini. Tapi ternyata tidak demikian dengan kemampuannya personalnya dalam menjalankan tugasnya.

      Perdamaian Aceh setelah MoU Helisingki baru menginjak usia 16 bulan sejak ditandatanginya kesepakatan damai 15 agustus 2005. Koalisi NGO HAM Aceh telah mencatat 75 (Tujuh Puluh Empat) kasus kekerasan dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan kontak senjata. Termasuk kasus penembakan Markas Direktorat Lalulintas POLDA NAD.

      Walau angka kekerasan ini jauh lebih rendah dibanding masa sebelum terjadinya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM. Dari pengamatan dan analisis Koalisi NGO HAM Aceh : belum ada kasus yang kriminal yang dapat terungkap secara tuntas, contohnya saja penembakan kantor Derektorat Lalu lintas yang menelan korban jiwa pada tanggal 9 Januari lalu, kemudian disusul pembunuhan terhadap mahasiswa yang bermotif perampokan, kemudian disusul lagi perampokan SPBU Leubu Kab. Bireuen dengan menggunakan senjata api serta penembakan mobil di cot ijue (berita serambi), sampai hari ini POLISI belum dapat menduga siapa pelakunya.

      Hal ini menjadi kecemasan masyarakat dan cenderung menganggap lembaga ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat. Lemahnya aparat polisi dalam menginput data dan informasi itu lebih disebabkan pada akhir-akhir ini dari pengamatan kita polisi kurang bersungguh-sungguh mengejar sipelaku teror yang selama ini kerap terjadi di Aceh.

      Bila kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin kejahatan kriminal seperti ini akan terus meningkat karena para penjahat ini sudah mengetahui polisi NAD yang bertugas sudah pada lemah, walau satuan intelijen yang menjadi kebanggaan tetap ada tapi sudah tidak berdaya lagi.

      Betapa tidak yang mejadi pertanyaan besar adalah bagai mana senjata api itu bisa berada di Aceh kembali setelah Perjanjian terjadi …………?

      Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh.

      Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.

      Banda Aceh, 13 – 02 - 2007 An. Derektur Eksekutif MANAJER PROGRAM

      J.HALIM BANGUN

      Koordinator Website dan Publikasi

      Aryos Nivada

       
       Yang Mengeluarkan : Koalisi NGO HAM Aceh


      Have a burning question? Go to Yahoo! Answers and get answers from real people who know.


      Expecting? Get great news right away with email Auto-Check.
      Try the Yahoo! Mail Beta.

    • muharizal hasan hasan
      Salam buat rekan-rekan anggota Koalisi NGO HAM semua, Sekarang baru menarik. Belakangan ini milist Koalisi kelihatan tawar, tidak hangat. Dengan adanya
      Message 2 of 7 , Feb 21, 2007
      View Source
      • 0 Attachment
        Salam buat rekan-rekan anggota Koalisi NGO HAM semua,
        Sekarang baru menarik. Belakangan ini milist Koalisi kelihatan tawar, tidak hangat. Dengan adanya perseteruan begini, kawan-kawan juga tertarik memberikan argumen untuk menanggapinya.
        Kami mendukung KontraS Aceh dalam memberikan pemikiran kepada Koalisi NGO HAM, dan itu pembelajaran bagi Koalisi NGO HAM agar lebih hati-hati dalam menyampaikan argumen. Sebab, seberapa bagus pun argumen yang disampaikan akan mudah terpatahkan dengan adanya "nila setitik" pada argumen yang disampaikan.
        Itu, bukan berarti membungkam Koalisi NGO HAM memberikan statement, tetapi yang diperlukan bagaimana membangun sebuah argumen-argumen yang disampaikan hingga tidak tersedia "setitik nila" pun.
         
        Demikianlah
        Wassalam,
        Muharizal Hasan


        KontraS Aceh <kontrasaceh_federasi@...> wrote:
        Wah, makin menarik ni statement bung Halim,
        Terima kasih juga sarannya, KontraS Aceh juga pernah mengirimkan statement ttg Polisi pada kasus Peudawa tahun lalu.
        Baris terakhir "Pertanyaan yang lain itu, tak penting-penting amatlah".
        Mungkin bung Halim atau teman-teman lainnya di Koalisi sangat sibuk sehingga tidak sempat menjawab pertanyaan2 saya. Sehingga dari balasan emailnya terkesan emosional dan ingin membungkam kritikan2 dari NGO anggota/stakeholder .
         
        Tidak ada maksud mencemooh pendapat teman-teman yang bekerja di Koalisi. Lihat lagi profile Koalisi. KontraS Aceh merupakan salah satu anggota/pendiri, seharusnya kalau Koalisi buat statement kami diajak jugalah, biar statementnya lebih kuat dan akurat, kalau tidak ya.. hapus saja kata "Koalisi" menjadi "NGO HAM" aja.
         
        Asiah


        say yes for peace <halimbangun@ yahoo.com> wrote:
        Terima kasih aisah atas pertanyaannya. Paling tidak pertanyaan itu merupakan pertanyaan teman kepada teman agar ada perbaikan di Koalisi NGO HAM. Dari semua pertanyaan itu, hanya satu yang menarik untuk saya jawab karena yang lain tidak penting untuk saya jawab. Pertanyaan nomor 4 yang kelihatannya memang harus menjadi diskusi yaitu soal menjawab semua persoalan kelemahan polisi di Aceh. Dan ini merupakan pemikiran dan usul teman teman di Koalisi NGO HAM dan semua orang punya hak untuk setuju atau tidak setuju. Jika tidak setuju maka silahkan untuk memberi pendapat lain, tetapi dengan syarat tidak mencemoohkan pikiran teman teman yang telah memberikan pikirannya. kedua, Ini bagi kita adalah untuk memberikan wacana di publik, sehingga ada proses perbaikan terhadap kinerja polisi sehingga hak atas rasa aman rakyat menjadi terjamin. Nah, wacana ini tidak seharusnya hanya berada di mailing list ini. saran saya, coba teman teman kontras juga ikut memberi respon atas persoalan kelemahan polisi dalam memberi rasa aman pada rakyat ke publik (bukan hanya merespon kelemahan statement koalisi aja, he he he)
        Aisyah, sementara ini dulu. Pertanyaan yang lain itu, tak penting penting amatlah.

        KontraS Aceh <kontrasaceh_ federasi@ yahoo.com> wrote:
        Ada yang ingin saya tanyakan setelah membaca siaran pers yang dikeluarkan Koalisi NGO HAM dibawah ini:
        1. Apakah KNGO HAM punya data tentang kelemahan Polisi dalam mengungkap kasus kriminal?
        2. Apa yang salah, tidak mampu menemukan pelaku kejahatan kriminal atau tidak mampu menjalankan proses secara profesional?
        3. Paragraf 6, "belum ada kasus kriminal yang terungkap secara tuntas", benar nih belum ada? coba deh buka-buka klipingnya lagi atau tanya ke lapangan...
        4. Paragraf ke 2 dari bawah, "Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh".
        Ini solusi yang ditawarkan? Kayak PDMD aja...??
        5. Paragraf akhir, "Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.
        Apa hubungannya dengan Komnas HAM?
         
        Saran saya, ada baiknya untuk ke depan kita bisa membuat pernyataan pers yang lebih fokus dengan berbasikan data yang akurat, terutama temuan lapangan.
         
        Saya ingin mengajak peserta milist lainnya untuk ikut mendiskusikan ini, saya pikir milist ini dibuat tidak hanya untuk berbagi informasi, tapi juga untuk saling mengkritik dan mengingatkan agar kerja-kerja kita lebih baik ke depan.
         
        Ada tanggapan bung Halim?
         
        Asiah
         
         
        [2007-02-13
        “TERKAIT KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN HAK RASA AMAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT ACEH” POLISI-NAD HARUS “MINUM OBAT KUAT….?”
        Secara ruang lingkup tugas POLRI adalah intitusi merupakan perpanjangan negara untuk pemberian rasa aman kepada setiap warga negara terutama menjamin Hak Asasi Manusia/ Masyarakat Aceh.

        Secara yuridis negara telah mengamanahkan secara khusus semua tugas ini dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat(4),UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Konvena Hak-hak sipil dan politik serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 205 tentang POLDA NAD).

        Di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Tugas ini harus serius dilaksanakan karena Kondisi Daerah yang baru mengalami musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami telah melewati waktu 2 tahun lalu, tentu sangat meguras tenaga. Kemudian NAD memasuki “Era Perdamaian” yang baru memasuki tahun ke-2 disamping butuh keseriusan semua pihak, terutama peran polisi dalam mereduksi berbagai kasus kriminal yang akhir-akhir ini marak terjadi di dalam masyarakat. Analisa kita Koalisi NGO HAM Aceh, secara gamblang kita akan dapat melihat pada indeks capaian hasil lembaga ini :

        POLRI Di NAD

        Maraknya kasus kriminal senjata api semakin meningkat baik dengan motif perampokan atau pembunuhan yang semua menyebut pelakunya adalah OTK. Dengan menyebut pelaku adalah orang tidak dikenal memberikan gambaran jelas bahwa lembaga negara ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat karena. “Sepertinya POLISI harus minum obat kuat untuk dapat mengimbagi kerja penjahat di Aceh”, tidak dapat dibayangkan betapa banyak polisi yang tersebar diberbagai polsek dan berapa bayak intelijen yang dimiliki oleh masing-masing polsek. Tentu ini sebuah diskripsi yang menunjukkan betapa kuatnya lembaga ini. Tapi ternyata tidak demikian dengan kemampuannya personalnya dalam menjalankan tugasnya.

        Perdamaian Aceh setelah MoU Helisingki baru menginjak usia 16 bulan sejak ditandatanginya kesepakatan damai 15 agustus 2005. Koalisi NGO HAM Aceh telah mencatat 75 (Tujuh Puluh Empat) kasus kekerasan dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan kontak senjata. Termasuk kasus penembakan Markas Direktorat Lalulintas POLDA NAD.

        Walau angka kekerasan ini jauh lebih rendah dibanding masa sebelum terjadinya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM. Dari pengamatan dan analisis Koalisi NGO HAM Aceh : belum ada kasus yang kriminal yang dapat terungkap secara tuntas, contohnya saja penembakan kantor Derektorat Lalu lintas yang menelan korban jiwa pada tanggal 9 Januari lalu, kemudian disusul pembunuhan terhadap mahasiswa yang bermotif perampokan, kemudian disusul lagi perampokan SPBU Leubu Kab. Bireuen dengan menggunakan senjata api serta penembakan mobil di cot ijue (berita serambi), sampai hari ini POLISI belum dapat menduga siapa pelakunya.

        Hal ini menjadi kecemasan masyarakat dan cenderung menganggap lembaga ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat. Lemahnya aparat polisi dalam menginput data dan informasi itu lebih disebabkan pada akhir-akhir ini dari pengamatan kita polisi kurang bersungguh-sungguh mengejar sipelaku teror yang selama ini kerap terjadi di Aceh.

        Bila kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin kejahatan kriminal seperti ini akan terus meningkat karena para penjahat ini sudah mengetahui polisi NAD yang bertugas sudah pada lemah, walau satuan intelijen yang menjadi kebanggaan tetap ada tapi sudah tidak berdaya lagi.

        Betapa tidak yang mejadi pertanyaan besar adalah bagai mana senjata api itu bisa berada di Aceh kembali setelah Perjanjian terjadi …………?

        Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh.

        Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.

        Banda Aceh, 13 – 02 - 2007 An. Derektur Eksekutif MANAJER PROGRAM

        J.HALIM BANGUN

        Koordinator Website dan Publikasi

        Aryos Nivada

         
         Yang Mengeluarkan : Koalisi NGO HAM Aceh


        Have a burning question? Go to Yahoo! Answers and get answers from real people who know.


        Expecting? Get great news right away with email Auto-Check.
        Try the Yahoo! Mail Beta.


        Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business.

      • say yes for peace
        asiah yang baik. Tidak ada yang emosional. Abang malah berusaha mencari kata kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan asiah. Hal itu juga mendorong abang
        Message 3 of 7 , Feb 21, 2007
        View Source
        • 0 Attachment
          asiah yang baik.
          Tidak ada yang emosional. Abang malah berusaha mencari kata kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan asiah. Hal itu juga mendorong abang untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan lain karena abang akan sulit untuk mencari kosa kata yang tidak menimbulkan tafsir bahwa kami terganggu dengan kritik itu dan juga memberi tafsir asiah tak memahami persoalan. Jika saya harus menjawab semua pertanyaan itu, tafsir itu akan semakin tampak meski tafsir itu salah besar. Ambil contoh, pertanyaan kelima tentang Komnas HAM. Perlu abang jelaskan bahwa ada beberapa fungsi komnas HAM. salah satunya adalah monitoring pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu ada dua kategori, pertama by commision dan kedua by omnision. artinya melakukan atau membiarkan. Jika Polisi tidak berbuat apapun sehingga hak rasa aman rakyat terganggu maka polisi dapat dikatakan melakukan pelanggaran by ommnision. Oleh karena itu Komnas HAM dapat melakukan monitoring terhadap pelanggaran HAM jenis ini.
          Nah, soal ajakan itu. Perlu abang sampaikan bahwa pers statement ini merupakan kreatifitas dan inisiatif teman teman di divisi kampanye. Meski abang tak sempat untuk mengoreksi redaksinya tetapi abang sangat menghargai inisiatif mereka. Niat awal kita adalah memberikan wacana tentang semakin merajalelanya kriminalitas bersenjata di Aceh.
          Selama ini kita memang sering membuat statement bersama. Tetapi belakangan ini, semua orang terlalu sibuk dengan agenda masing masing sehingga kita mulai jarang untuk berkumpul mendiskusikan persoalan HAM di Aceh. Mohon maaf jika teman teman tidak diajak sehingga pers statement ini menjadi kurang berkualitas.
          Oh ya, asiah ajak kami juga dong jika mau buat pers statement.(he he he, cuma bercanda)

          KontraS Aceh <kontrasaceh_federasi@...> wrote:
          Wah, makin menarik ni statement bung Halim,
          Terima kasih juga sarannya, KontraS Aceh juga pernah mengirimkan statement ttg Polisi pada kasus Peudawa tahun lalu.
          Baris terakhir "Pertanyaan yang lain itu, tak penting-penting amatlah".
          Mungkin bung Halim atau teman-teman lainnya di Koalisi sangat sibuk sehingga tidak sempat menjawab pertanyaan2 saya. Sehingga dari balasan emailnya terkesan emosional dan ingin membungkam kritikan2 dari NGO anggota/stakeholder .
           
          Tidak ada maksud mencemooh pendapat teman-teman yang bekerja di Koalisi. Lihat lagi profile Koalisi. KontraS Aceh merupakan salah satu anggota/pendiri, seharusnya kalau Koalisi buat statement kami diajak jugalah, biar statementnya lebih kuat dan akurat, kalau tidak ya.. hapus saja kata "Koalisi" menjadi "NGO HAM" aja.
           
          Asiah


          say yes for peace <halimbangun@ yahoo.com> wrote:
          Terima kasih aisah atas pertanyaannya. Paling tidak pertanyaan itu merupakan pertanyaan teman kepada teman agar ada perbaikan di Koalisi NGO HAM. Dari semua pertanyaan itu, hanya satu yang menarik untuk saya jawab karena yang lain tidak penting untuk saya jawab. Pertanyaan nomor 4 yang kelihatannya memang harus menjadi diskusi yaitu soal menjawab semua persoalan kelemahan polisi di Aceh. Dan ini merupakan pemikiran dan usul teman teman di Koalisi NGO HAM dan semua orang punya hak untuk setuju atau tidak setuju. Jika tidak setuju maka silahkan untuk memberi pendapat lain, tetapi dengan syarat tidak mencemoohkan pikiran teman teman yang telah memberikan pikirannya. kedua, Ini bagi kita adalah untuk memberikan wacana di publik, sehingga ada proses perbaikan terhadap kinerja polisi sehingga hak atas rasa aman rakyat menjadi terjamin. Nah, wacana ini tidak seharusnya hanya berada di mailing list ini. saran saya, coba teman teman kontras juga ikut memberi respon atas persoalan kelemahan polisi dalam memberi rasa aman pada rakyat ke publik (bukan hanya merespon kelemahan statement koalisi aja, he he he)
          Aisyah, sementara ini dulu. Pertanyaan yang lain itu, tak penting penting amatlah.

          KontraS Aceh <kontrasaceh_ federasi@ yahoo.com> wrote:
          Ada yang ingin saya tanyakan setelah membaca siaran pers yang dikeluarkan Koalisi NGO HAM dibawah ini:
          1. Apakah KNGO HAM punya data tentang kelemahan Polisi dalam mengungkap kasus kriminal?
          2. Apa yang salah, tidak mampu menemukan pelaku kejahatan kriminal atau tidak mampu menjalankan proses secara profesional?
          3. Paragraf 6, "belum ada kasus kriminal yang terungkap secara tuntas", benar nih belum ada? coba deh buka-buka klipingnya lagi atau tanya ke lapangan...
          4. Paragraf ke 2 dari bawah, "Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh".
          Ini solusi yang ditawarkan? Kayak PDMD aja...??
          5. Paragraf akhir, "Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.
          Apa hubungannya dengan Komnas HAM?
           
          Saran saya, ada baiknya untuk ke depan kita bisa membuat pernyataan pers yang lebih fokus dengan berbasikan data yang akurat, terutama temuan lapangan.
           
          Saya ingin mengajak peserta milist lainnya untuk ikut mendiskusikan ini, saya pikir milist ini dibuat tidak hanya untuk berbagi informasi, tapi juga untuk saling mengkritik dan mengingatkan agar kerja-kerja kita lebih baik ke depan.
           
          Ada tanggapan bung Halim?
           
          Asiah
           
           
          [2007-02-13
          “TERKAIT KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN HAK RASA AMAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT ACEH” POLISI-NAD HARUS “MINUM OBAT KUAT….?”
          Secara ruang lingkup tugas POLRI adalah intitusi merupakan perpanjangan negara untuk pemberian rasa aman kepada setiap warga negara terutama menjamin Hak Asasi Manusia/ Masyarakat Aceh.

          Secara yuridis negara telah mengamanahkan secara khusus semua tugas ini dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat(4),UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Konvena Hak-hak sipil dan politik serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 205 tentang POLDA NAD).

          Di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Tugas ini harus serius dilaksanakan karena Kondisi Daerah yang baru mengalami musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami telah melewati waktu 2 tahun lalu, tentu sangat meguras tenaga. Kemudian NAD memasuki “Era Perdamaian” yang baru memasuki tahun ke-2 disamping butuh keseriusan semua pihak, terutama peran polisi dalam mereduksi berbagai kasus kriminal yang akhir-akhir ini marak terjadi di dalam masyarakat. Analisa kita Koalisi NGO HAM Aceh, secara gamblang kita akan dapat melihat pada indeks capaian hasil lembaga ini :

          POLRI Di NAD

          Maraknya kasus kriminal senjata api semakin meningkat baik dengan motif perampokan atau pembunuhan yang semua menyebut pelakunya adalah OTK. Dengan menyebut pelaku adalah orang tidak dikenal memberikan gambaran jelas bahwa lembaga negara ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat karena. “Sepertinya POLISI harus minum obat kuat untuk dapat mengimbagi kerja penjahat di Aceh”, tidak dapat dibayangkan betapa banyak polisi yang tersebar diberbagai polsek dan berapa bayak intelijen yang dimiliki oleh masing-masing polsek. Tentu ini sebuah diskripsi yang menunjukkan betapa kuatnya lembaga ini. Tapi ternyata tidak demikian dengan kemampuannya personalnya dalam menjalankan tugasnya.

          Perdamaian Aceh setelah MoU Helisingki baru menginjak usia 16 bulan sejak ditandatanginya kesepakatan damai 15 agustus 2005. Koalisi NGO HAM Aceh telah mencatat 75 (Tujuh Puluh Empat) kasus kekerasan dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan kontak senjata. Termasuk kasus penembakan Markas Direktorat Lalulintas POLDA NAD.

          Walau angka kekerasan ini jauh lebih rendah dibanding masa sebelum terjadinya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM. Dari pengamatan dan analisis Koalisi NGO HAM Aceh : belum ada kasus yang kriminal yang dapat terungkap secara tuntas, contohnya saja penembakan kantor Derektorat Lalu lintas yang menelan korban jiwa pada tanggal 9 Januari lalu, kemudian disusul pembunuhan terhadap mahasiswa yang bermotif perampokan, kemudian disusul lagi perampokan SPBU Leubu Kab. Bireuen dengan menggunakan senjata api serta penembakan mobil di cot ijue (berita serambi), sampai hari ini POLISI belum dapat menduga siapa pelakunya.

          Hal ini menjadi kecemasan masyarakat dan cenderung menganggap lembaga ini sangat lemah dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat. Lemahnya aparat polisi dalam menginput data dan informasi itu lebih disebabkan pada akhir-akhir ini dari pengamatan kita polisi kurang bersungguh-sungguh mengejar sipelaku teror yang selama ini kerap terjadi di Aceh.

          Bila kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin kejahatan kriminal seperti ini akan terus meningkat karena para penjahat ini sudah mengetahui polisi NAD yang bertugas sudah pada lemah, walau satuan intelijen yang menjadi kebanggaan tetap ada tapi sudah tidak berdaya lagi.

          Betapa tidak yang mejadi pertanyaan besar adalah bagai mana senjata api itu bisa berada di Aceh kembali setelah Perjanjian terjadi …………?

          Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh.

          Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.

          Banda Aceh, 13 – 02 - 2007 An. Derektur Eksekutif MANAJER PROGRAM

          J.HALIM BANGUN

          Koordinator Website dan Publikasi

          Aryos Nivada

           
           Yang Mengeluarkan : Koalisi NGO HAM Aceh


          Have a burning question? Go to Yahoo! Answers and get answers from real people who know.


          Expecting? Get great news right away with email Auto-Check.
          Try the Yahoo! Mail Beta.


          Don't get soaked. Take a quick peak at the forecast
          with theYahoo! Search weather shortcut.

        • pb-ham-au@telkom.net
          Salam untuk kwan-kawan semua . Dalam membaca beberapa statemen kawan-kawan ada sesuatu yang menarik yaitu meningkatnya partisipasi sesama dalam menyikapi
          Message 4 of 7 , Feb 23, 2007
          View Source
          • 0 Attachment
            Salam untuk kwan-kawan semua .

            Dalam membaca beberapa statemen kawan-kawan ada sesuatu
            yang menarik yaitu meningkatnya partisipasi sesama dalam
            menyikapi sesuatu di NAD tercinta ini ..yang semuanya
            adalah unutk kepentingan bersama membangun harpan
            masyarakat terhadap NGO...

            adalah suatu yang menarik untuk kami terpancing dalam
            diskusi tentang Milis Koalisi khususnya POLRI di NAD .
            sebagai sebuah NGO yang punya Fisi dan data yang kuat
            terhadap berbagai Persoalan Pelanggaran Ham di Aceh dengan
            berbagai Anggota yang ada ,tentu saja milis itu sah -sah
            saja sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, kenapa kita
            harus berang kalau ada anggapan objektif dari masyarakat
            terhadap permasalahan yang ada didepan mata kita ...
            Perdamaian Aceh adalah suatu yang tidak dapat
            ditawar-tawar alias Mutlak dipertahankan ..tetapi hukum
            sebagai Panglima juga harus ditegakkan,disini Polisi
            sebagai pemegang amanah Negara tentu tidak benar
            membiarkan Persoalan-persoalan Krimanal yang terjadi dalam
            masayarakat .bagaimna kalau persoaln kriminal tersebut
            menimpa kita ,lalu Polisi tidak bernafas sama sekali untuk
            mengungkapkannya ...maka bercukurlah kalau masih ada
            lembaga yang mau menyuarakan persoalan-persoalan secara
            hukum tugasnya ,tapi tdk dilaksanakan ...
            tiarap bersama bukan jalan terbaik bagi kita untuk mengisi
            perdamaian dengan Pemerintah baru.


            PB-ham Aceh Utara

            Razali

            On Wed, 21 Feb 2007 18:56:34 -0800 (PST)
            muharizal hasan hasan <rizal_cdi@...> wrote:
            > Salam buat rekan-rekan anggota Koalisi NGO HAM semua,
            > Sekarang baru menarik. Belakangan ini milist Koalisi
            >kelihatan tawar, tidak hangat. Dengan adanya perseteruan
            >begini, kawan-kawan juga tertarik memberikan argumen
            >untuk menanggapinya.
            > Kami mendukung KontraS Aceh dalam memberikan pemikiran
            >kepada Koalisi NGO HAM, dan itu pembelajaran bagi Koalisi
            >NGO HAM agar lebih hati-hati dalam menyampaikan argumen.
            >Sebab, seberapa bagus pun argumen yang disampaikan akan
            >mudah terpatahkan dengan adanya "nila setitik" pada
            >argumen yang disampaikan.
            > Itu, bukan berarti membungkam Koalisi NGO HAM
            >memberikan statement, tetapi yang diperlukan bagaimana
            >membangun sebuah argumen-argumen yang disampaikan hingga
            >tidak tersedia "setitik nila" pun.
            >
            > Demikianlah
            > Wassalam,
            > Muharizal Hasan
            >
            >
            > KontraS Aceh <kontrasaceh_federasi@...> wrote:
            > Wah, makin menarik ni statement bung Halim,
            > Terima kasih juga sarannya, KontraS Aceh juga pernah
            >mengirimkan statement ttg Polisi pada kasus Peudawa tahun
            >lalu.
            > Baris terakhir "Pertanyaan yang lain itu, tak
            >penting-penting amatlah".
            > Mungkin bung Halim atau teman-teman lainnya di Koalisi
            >sangat sibuk sehingga tidak sempat menjawab pertanyaan2
            >saya. Sehingga dari balasan emailnya terkesan emosional
            >dan ingin membungkam kritikan2 dari NGO
            >anggota/stakeholder.
            >
            > Tidak ada maksud mencemooh pendapat teman-teman yang
            >bekerja di Koalisi. Lihat lagi profile Koalisi. KontraS
            >Aceh merupakan salah satu anggota/pendiri, seharusnya
            >kalau Koalisi buat statement kami diajak jugalah, biar
            >statementnya lebih kuat dan akurat, kalau tidak ya..
            >hapus saja kata "Koalisi" menjadi "NGO HAM" aja.
            >
            > Asiah
            >
            >
            > say yes for peace <halimbangun@...> wrote:
            > Terima kasih aisah atas pertanyaannya. Paling
            >tidak pertanyaan itu merupakan pertanyaan teman kepada
            >teman agar ada perbaikan di Koalisi NGO HAM. Dari semua
            >pertanyaan itu, hanya satu yang menarik untuk saya jawab
            >karena yang lain tidak penting untuk saya jawab.
            >Pertanyaan nomor 4 yang kelihatannya memang harus menjadi
            >diskusi yaitu soal menjawab semua persoalan kelemahan
            >polisi di Aceh. Dan ini merupakan pemikiran dan usul
            >teman teman di Koalisi NGO HAM dan semua orang punya hak
            >untuk setuju atau tidak setuju. Jika tidak setuju maka
            >silahkan untuk memberi pendapat lain, tetapi dengan
            >syarat tidak mencemoohkan pikiran teman teman yang telah
            >memberikan pikirannya. kedua, Ini bagi kita adalah untuk
            >memberikan wacana di publik, sehingga ada proses
            >perbaikan terhadap kinerja polisi sehingga hak atas rasa
            >aman rakyat menjadi terjamin. Nah, wacana ini tidak
            >seharusnya hanya berada di mailing list ini. saran saya,
            >coba teman teman kontras juga ikut memberi respon atas
            > persoalan kelemahan polisi dalam memberi rasa aman pada
            >rakyat ke publik (bukan hanya merespon kelemahan
            >statement koalisi aja, he he he)
            > Aisyah, sementara ini dulu. Pertanyaan yang lain itu,
            >tak penting penting amatlah.
            >
            > KontraS Aceh <kontrasaceh_federasi@...> wrote:
            > Ada yang ingin saya tanyakan setelah membaca
            >siaran pers yang dikeluarkan Koalisi NGO HAM dibawah ini:
            > 1. Apakah KNGO HAM punya data tentang kelemahan Polisi
            >dalam mengungkap kasus kriminal?
            > 2. Apa yang salah, tidak mampu menemukan pelaku
            >kejahatan kriminal atau tidak mampu menjalankan proses
            >secara profesional?
            > 3. Paragraf 6, "belum ada kasus kriminal yang terungkap
            >secara tuntas", benar nih belum ada? coba deh buka-buka
            >klipingnya lagi atau tanya ke lapangan...
            > 4. Paragraf ke 2 dari bawah, "Kelemahan ini akan
            >terjawab dengan adanya : pengawasan secara sistematis
            >terhadap pendatang ke aceh yang saat ini begitu banyak ke
            >Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban tegas kendaraan yang
            >berasal dari luar aceh terutama kenderaan yang
            >menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh. Bukan tidak
            >mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke Aceh dan
            >sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror dan
            >bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh".
            > Ini solusi yang ditawarkan? Kayak PDMD aja...??
            > 5. Paragraf akhir, "Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : •
            >Semua pihak agar dapat membantu kerja pihak kepolisian. •
            >KOMNAS HAM segera membentuk tim dalam mengusut dan
            >mengevaluasi berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar
            >dapat memberikan informasi kepada publik atas kemajuan
            >dan upaya penyidikan yang telah dilakukan.
            > Apa hubungannya dengan Komnas HAM?
            >
            > Saran saya, ada baiknya untuk ke depan kita bisa
            >membuat pernyataan pers yang lebih fokus dengan
            >berbasikan data yang akurat, terutama temuan lapangan.
            >
            > Saya ingin mengajak peserta milist lainnya untuk ikut
            >mendiskusikan ini, saya pikir milist ini dibuat tidak
            >hanya untuk berbagi informasi, tapi juga untuk saling
            >mengkritik dan mengingatkan agar kerja-kerja kita lebih
            >baik ke depan.
            >
            > Ada tanggapan bung Halim?
            >
            > Asiah
            >
            >
            > [2007-02-13
            > “TERKAIT KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN HAK RASA AMAN
            >DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT ACEH”
            >POLISI-NAD HARUS “MINUM OBAT KUAT….?” Secara ruang
            >lingkup tugas POLRI adalah intitusi merupakan
            >perpanjangan negara untuk pemberian rasa aman kepada
            >setiap warga negara terutama menjamin Hak Asasi Manusia/
            >Masyarakat Aceh.
            >
            > Secara yuridis negara telah mengamanahkan secara khusus
            >semua tugas ini dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat(4),UU Nomor
            >39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11
            >tahun 2005 tentang Konvena Hak-hak sipil dan politik
            >serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Hak-hak
            >Ekonomi, sosial dan Budaya, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
            >Kepolisian RI, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang
            >Pemerintahan Aceh (pasal 205 tentang POLDA NAD).
            >
            > Di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Tugas ini harus serius
            >dilaksanakan karena Kondisi Daerah yang baru mengalami
            >musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami telah melewati
            >waktu 2 tahun lalu, tentu sangat meguras tenaga. Kemudian
            >NAD memasuki “Era Perdamaian” yang baru memasuki tahun
            >ke-2 disamping butuh keseriusan semua pihak, terutama
            >peran polisi dalam mereduksi berbagai kasus kriminal yang
            >akhir-akhir ini marak terjadi di dalam masyarakat.
            >Analisa kita Koalisi NGO HAM Aceh, secara gamblang kita
            >akan dapat melihat pada indeks capaian hasil lembaga ini
            >:
            >
            > POLRI Di NAD
            >
            > Maraknya kasus kriminal senjata api semakin meningkat
            >baik dengan motif perampokan atau pembunuhan yang semua
            >menyebut pelakunya adalah OTK. Dengan menyebut pelaku
            >adalah orang tidak dikenal memberikan gambaran jelas
            >bahwa lembaga negara ini sangat lemah dalam menjalankan
            >tugasnya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat
            >karena. “Sepertinya POLISI harus minum obat kuat untuk
            >dapat mengimbagi kerja penjahat di Aceh”, tidak dapat
            >dibayangkan betapa banyak polisi yang tersebar diberbagai
            >polsek dan berapa bayak intelijen yang dimiliki oleh
            >masing-masing polsek. Tentu ini sebuah diskripsi yang
            >menunjukkan betapa kuatnya lembaga ini. Tapi ternyata
            >tidak demikian dengan kemampuannya personalnya dalam
            >menjalankan tugasnya.
            >
            > Perdamaian Aceh setelah MoU Helisingki baru menginjak
            >usia 16 bulan sejak ditandatanginya kesepakatan damai 15
            >agustus 2005. Koalisi NGO HAM Aceh telah mencatat 75
            >(Tujuh Puluh Empat) kasus kekerasan dalam bentuk
            >pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan kontak senjata.
            >Termasuk kasus penembakan Markas Direktorat Lalulintas
            >POLDA NAD.
            >
            > Walau angka kekerasan ini jauh lebih rendah dibanding
            >masa sebelum terjadinya kesepakatan damai antara
            >Pemerintah RI dan GAM. Dari pengamatan dan analisis
            >Koalisi NGO HAM Aceh : belum ada kasus yang kriminal yang
            >dapat terungkap secara tuntas, contohnya saja penembakan
            >kantor Derektorat Lalu lintas yang menelan korban jiwa
            >pada tanggal 9 Januari lalu, kemudian disusul pembunuhan
            >terhadap mahasiswa yang bermotif perampokan, kemudian
            >disusul lagi perampokan SPBU Leubu Kab. Bireuen dengan
            >menggunakan senjata api serta penembakan mobil di cot
            >ijue (berita serambi), sampai hari ini POLISI belum dapat
            >menduga siapa pelakunya.
            >
            > Hal ini menjadi kecemasan masyarakat dan cenderung
            >menganggap lembaga ini sangat lemah dalam menjalankan
            >tugasnya mengayomi masyarakat. Lemahnya aparat polisi
            >dalam menginput data dan informasi itu lebih disebabkan
            >pada akhir-akhir ini dari pengamatan kita polisi kurang
            >bersungguh-sungguh mengejar sipelaku teror yang selama
            >ini kerap terjadi di Aceh.
            >
            > Bila kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin
            >kejahatan kriminal seperti ini akan terus meningkat
            >karena para penjahat ini sudah mengetahui polisi NAD yang
            >bertugas sudah pada lemah, walau satuan intelijen yang
            >menjadi kebanggaan tetap ada tapi sudah tidak berdaya
            >lagi.
            >
            > Betapa tidak yang mejadi pertanyaan besar adalah bagai
            >mana senjata api itu bisa berada di Aceh kembali setelah
            >Perjanjian terjadi …………?
            >
            > Kelemahan ini akan terjawab dengan adanya : pengawasan
            >secara sistematis terhadap pendatang ke aceh yang saat
            >ini begitu banyak ke Nanggroe Aceh Darussalam. Penertiban
            >tegas kendaraan yang berasal dari luar aceh terutama
            >kenderaan yang menggunakan Nomor polisi yang bukan Aceh.
            >Bukan tidak mungkin sekelompok mafia mulai berdatangan ke
            >Aceh dan sengaja sampai hari ini melakukan berbagai teror
            >dan bahkan mungkin menjual senjata api ke aceh.
            >
            > Dengan ini Koalisi NGO HAM Aceh : • Semua pihak agar
            >dapat membantu kerja pihak kepolisian. • KOMNAS HAM
            >segera membentuk tim dalam mengusut dan mengevaluasi
            >berbagai kasus yang terjadi. • POLISI agar dapat
            >memberikan informasi kepada publik atas kemajuan dan
            >upaya penyidikan yang telah dilakukan.
            >
            > Banda Aceh, 13 – 02 - 2007 An. Derektur Eksekutif
            >MANAJER PROGRAM
            >
            > J.HALIM BANGUN
            >
            > Koordinator Website dan Publikasi
            >
            > Aryos Nivada
            >
            >
            > Yang Mengeluarkan : Koalisi NGO HAM
            >Aceh
            >
            > ---------------------------------
            > Now that's room service! Choose from over 150,000
            >hotels
            > in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your
            >fit.
            >
            >
            >
            >
            >
            > ---------------------------------
            > Have a burning question? Go to Yahoo! Answers and get
            >answers from real people who know.
            >
            >
            >
            >
            >
            > ---------------------------------
            > Expecting? Get great news right away with email
            >Auto-Check.
            > Try the Yahoo! Mail Beta.
            >
            >
            >
            >
            > ---------------------------------
            > Want to start your own business? Learn how on Yahoo!
            >Small Business.

            ========================================================================================
            Selamat bagi para pemenang Grand Prize Netkuis NATAL 2006, dan ikuti lomba kartu elektronik di http://telkom.net/lombakartu/ Berhadiah total puluhan juta rupiah.
            ========================================================================================
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.