Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Melihat Kembali Hadis oleh Brian Whitaker

Expand Messages
  • CGNews Jakarta
    Kantor Berita Common Ground Mitra Kemanusiaan Bagi Hubungan Muslim-Barat yang Saling Asah, Asih, Asuh 07 - 13 Maret 2008 Jika halaman ini tidak tampil
    Message 1 of 1 , Mar 9, 2008
    View Source
    • 0 Attachment
      Kantor Berita Common Ground
      Mitra Kemanusiaan 
      Bagi Hubungan Muslim-Barat yang Saling Asah, Asih, Asuh
       
      07 - 13 Maret 2008
       

      Kantor Berita Common Ground - Mitra Kemanusiaan (CGNews - MK) bertujuan mendorong perspektif dan dialog konstruktif yang berkaitan dengan hubungan Muslim-Barat. Layanan ini juga tersedia dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Prancis. Untuk berlangganan, klik di sini.

      Untuk arsip artikel CGNews dan informasi lainnya, silahkan kunjungi website kami: www.commongroundnews.org.

      Kecuali jika ditentukan khusus, ijin hak cipta telah diperoleh dan semua artikel bisa dipublikasikan kembali oleh media massa atau surat kabar. Silahkan memberitahukan kepada sumber artikel asli dan Kantor Berita Common Ground (CGNews).
       
      Dalam edisi ini
       
      1) Menjauhkan Militer Pakistan dari Politik oleh Ershad Mahmud
      Ershad Mahmud, seorang peneliti Islamabad yang memusatkan perhatian pada urusan Asia Selatan, memeriksa persekutuan baru antara partai-partai oposisi Pakistan, yang di lain pihak bekerja untuk mengurangi pengaruh militer terhadap politik.
      (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 4 Maret 2008)
          
      2) Perempuan adalah Agen Perubahan oleh Haifa Fahoum Al Kaylani
      Terlepas dari kemajuan-kemajuan mengagumkan yang telah dibuat kaum perempuan dunia Arab, Haifa Fahoum Al Kaylani, ketua pendiri Forum Perempuan Internasional Arab (AIWF), menjelaskan apa yang perlu dilakukan dalam mendorong partisipasi perempuan di wilayah tersebut sesuai dengan standar-standar global.
      (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 4 Maret 2008)
          
      3) ~Pandangan Kaum Muda~ Menuju Pembangunan Perdamaian oleh Stephen Coulthart
      Stephen Coulthart, seorang mahasiswa pasca sarjana yang belajar diplomasi dan hubungan internasional di Whitehead School of Diplomacy, mempertimbangkan berbagai faktor yang memainkan peran dalam membuat orang-orang muda lebih rentan terlibat kekerasan selama kunjungannya keMaroko belum lama ini.
      (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 4 Maret 2008)
          
      4) Melihat Kembali Hadis oleh Brian Whitaker
      Editor Guardian, Brian Whitaker, mempertanyakan peran kontroversial Departemen Agama Turki, dalam menerbitkan sebuah kumpulan revisi hadis.
      (Sumber: Guardian, 26 Februari 2008)
          
      5) Pertukaran Lintas Iman Indonesia oleh Arian Fariborz
      Diilhami kekerasan sporadis bermotif agama di Indonesia, penulis Jerman Arian Fariborz, menunjukan contoh-contoh unik inisiatif-inisiatif antar iman yang diadakan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih luas, baik secara lokal maupun nasional.
      (Sumber: Qantara.de, 8 Februari 2008)
          
       
      1)Menjauhkan Militer Pakistan dari Politik
      Ershad Mahmud
       
      Islamabad - Sapu bersih partai-partai oposisi dalam pemilihan umum nasional telah menumbangkan partai Presiden Musharraf dan membuat masa depannya jadi tak menentu. Asif Zardari, pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan Nawaz Sharif, pemimpin Liga Muslim Pakistan (PML-N), mengejutkan semua orang dengan bersama-sama membentuk sebuah pemerintah baru di Islamabad.

      Aliansi baru antara partai-partai oposisi mungkin mengembalikan masa depan politik Pakistan, memberdayakan para pejabat yang terpilih untuk mengikuti langkah Turki menuju jalan ke arah demokrasi.

      Pesan persatuan ini diterima baik oleh rakyat. Kedua pemimpin partai tersebut membuat sebuah komitmen publik untuk mematuhi piagam demokrasi (yang ditandatangani oleh mantan perdana menteri Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif pada 14 Mei 2006 di London), yang menyerukan pemulihan kembali Konstitusi 1973 – hingga kudeta militer 1999, memastikan supremasi parlemen, membatasi peran militer dalam politik dan menerapkan pembatasan terhadap badan-badan intelijen.

      Isu-isu kunci ini tetap menjadi bagian dari manifesto pemilihan kedua partai. Di luar para pendukung Musharraf, tidak ada kelompok politik lain yang keberatan terhadap pelaksanaan parameter-parameter politik ini. Sebuah konsensus lebih luas di antara partai-partai politik bangkit menghentikan campur tangan angkatan bersenjata Pakistan dalam urusan politik negara, menjamin parlemen tetap sebagai pemegang kontrol politik.

      Sebelumnya, presiden menikmati kekuasaan sangat besar – ia dapat membubarkan Dewan Perwakilan Nasional dan memilih panglima militer.

      Masyarakat madani Pakistan, dipimpin oleh para pengacara, merapatkan barisan melawan Musharraf dan menuntut pemulihan jabatan para hakim yang dipecat. Kelihatannya Musharraf tidak bersedia mengembalikan jabatan sah para hakim maupun mundur dari jabatan kepresidenan. Kedudukan ini sepertinya akan terus berlangsung hingga Washington dan militer Pakistan menarik dukungan terhadapnya.

      Tentara Pakistan telah menjadi sebuah perantara kekuasaan kunci dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan perusahaan dan memiliki standanya sendiri untuk mengukur hubungan Pakistan-India, konflik Kashmir, dan hubungan Pakistan-AS. Hal tersebut tidak memungkinkan para pejabat terpilih untuk memiliki pendapat dalam hubungan internalnya.

      Sayangnya, pengaruh tentara telah berakar dalam dan meluas tidak hanya di kalangan kelas rendahan, tetapi juga di kalangan para pejabat politik tertentu, yang sulit untuk diubah. Dalam rangka menandingi pengaruh dan kekuatan militer, oposisi harus bekerja secara bertahap tetapi dengan gigih.

      Adalah hal yang bijak jika para pemimpin oposisi mengikuti contoh Turki dalam melakukan hal tersebut. Para pemimpin Turki yang berkuasa memastikan bahwa mereka tidak pernah memberikan tentara Turki alasan untuk mencampuri urusan pemerintahan dengan mempertahankan prioritas-prioritas tradisional Turki, baik domestik maupun internasional, yang tampak dalam kasus militansi suku Kurdi dan kesepakatan UE. Kedua, mereka membuat kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pemerintah dan memperkenalkan reformasi ekonomi untuk menggairahkan kembali perekonomian yang lesu.

      Seperti halnya Turki, partai berkuasa Pakistan tetap dekat dengan aspirasi-aspirasi masyarakat dan memelihara hubungannya dengan rakyat. Jika kepemimpinan terpilih Pakistan dapat mencegah semakin meningkatnya inflasi, ia akan merebut kepercayaan rakyat. Demikian juga, dengan menggabungkan taktik-taktik negosiasi dengan kekuatan militer, dan bukan hanya yang terakhir, kepemimpinan baru mungkin bisa mengisolasi para pemberontak di wilayah-wilayah perbatasan negara.

      Washington seharusnya telah mengurangi harapan-harapannya terhadap para pemimpinan militer Pakistan dan memberikan kepercayaan lebih kepada para wakil rakyat terpilih negara tersebut. Aliansi strategis AS dengan Musharraf telah menciptakan kesan pada bangsa Pakistan bahwa hal itu tidak benar-benar memihak kepada sebuah Pakistan yang demokratis. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah memperkuat kekuasaan tentara di Pakistan dengan menanamkan modal besar-besaran dalam bidang militer dan mendukung rangkaian kudeta militer negara itu. Kebijakan-kebijakan seperti ini, dipadu dengan tindakan-tindakan negara itu sendiri, telah mendorong marjinalisasi kekuatan-kekuatan moderat dalam kehidupan masyarakat.

      Barat, dan Amerika Serikat khususnya, harus mendukung wakil-wakil rakyat Pakistan yang baru terpilih dan mendorong tentara untuk menghormati mandat rakyat, melayani negara dalam kerangka konstitusional Pakistan. Hanya dengan demikian Pakistan dapat menjadi benar-benar demokratis, hanya dengan demikian Amerika Serikat dapat menjalin hubungan penuh arti dengan rakyat Pakistan.

      ###

      * Ershad Mahmud adalah seorang peneliti Islamabad yang memusatkan perhatian pada Asia Selatan. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.

      Sumber: Kantor Berita Common Ground, 4 Maret 2008, www.commongroundnews.org
      Telah memperoleh hak cipta.
       
       
      2)Perempuan adalah Agen Perubahan
      Haifa Fahoum Al Kaylani
       
      London – Berlawanan dengan anggapan umum, perempuan di dunia Arab telah mencapai kemajuan sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Telah ada CEO-CEO perempuan, pejabat pemerintah perempuan, profesor perempuan, insinyur perempuan; perempuan menjalankan berbagai e-bisnis dan lembaga-lembaga keuangan.

      Saat ini, kebanyakan negara-negara Arab memiliki sekurang-kurangnya satu orang menteri perempuan dalam pemerintahan, jika tidak lebih. Di Tunisia, 40 persen dokter dan 70 persen apoteker adalah perempuan. Berbagai undang-undang dan keputusan yang memberikan perempuan kesetaraan hak-hak untuk berperan serta dalam dewan-dewan lokal, dewan-dewan penasihat, dan dewan-dewan kota telah diloloskan menjadi undang-undang di berbagai negara Arab.

      kaum Perempuan Teluk diperkirakan memiliki sekitar 40 miliar US dolar kekayaan pribadi. Di Mesir, perempuan merupakan 31 persen angkatan kerja di sektor pemerintahan. Yang paling nyata, di keseluruhan dunia Arab, 70 persen lulusan universitas pada tahun 2007 adalah perempuan.

      Namun, pemanfaatan berbagai kemampuan perempuan Arab melalui peran serta ekonomi dan politik tetap rendah secara kuantitas, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya jumlah perempuan dalam pemerintahan – 6,5 persen dibandingkan dengan rata-rata dunia sebesar 15.7 persen. Angkatan kerja Arab terdiri atas 25-30 persen perempuan, dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 45 persen.

      Tak ada pembangunan ekonomi, sosial atau politik dalam masyarakat mana pun tanpa perempuan memainkan peran yang menjadi hak mereka dalam perekonomian dan masyarakat pada umumnya. Kemitraan internasional dan multilateral memiliki kekuatan untuk memungkinkan, mengilhami, dan mendidik perempuan agar berhasil dalam peran sertanya dalam masyarakat Arab, perekonomian Arab, dan politik Arab. Kita bekerja dan hidup dalam dunia yang semakin tanpa batas – karena itu pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui dialog antar budaya sangat vital dalam mencapai kemajuan dan pembangunan di seluruh masyarakat kita.

      Peningkatan kerjasama dan penguatan hubungan antara berbagai organisasi dan bangsa dapat bermanfaat dalam hal ini. Sebuah jaringan organisasi internasional, seperti Forum Perempuan Internasional Arab (AIWF) yang bermarkas di London, didirikan pada tahun 2001, memiliki anggota dan kontak di 45 negara lebih, dari Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. AIWF penting artinya dalam menghubungkan kaum perempuan profesional Arab satu sama lain dan mitra mereka dalam masyarakat internasional. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman seperti itu, serta sebuah fokus pada pembangunan kapasitas, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan sumber daya manusia, yang dapat mengembangkan potensi profesional dan politik dari semua anggota, memastikan kelanjutan pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut.

      Kelanjutan dari rangkaian tindakan ini, penting artinya dalam mengajak organisasi-organisasi masyarakat madani, sektor korporat, dan pemerintah untuk menciptakan sebuah forum dialog dan pertumbuhan yang tak tertandingi. Kita harus terus mendukung konferensi dan prakarsa, seperti konferensi “Mitra Perubahan: Menyadari Potensi Perempuan Arab dalam Sektor Swasta dan Publik” pada bulan Juni 2008 mendatang, yang secara bersama-sama diadakan oleh AIWF dan Bank Dunia, yang menggali tema-tema terkini untuk mendorong peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan publik.

      Ketika perempuan sejahtera, keluarga dan masyarakat juga sejahtera. Dengan mendorong pemberdayaan strategis perempuan dari segala sektor penting bagi kontribusi efektif dalam ekonomi pengetahuan global. Melalui peningkatan akses terhadap informasi, promosi keragaman kebudayaan, kemitraan bisnis secara proaktif, dan keterbukaan terhadap berbagai prospek bisnis internasional yang berharga, persekutuan yang strategis, dan praktik terbaik, perempuan dapat menjadi agen perubahan positif untuk mendorong sebuah agenda kesejahteraan dan perdamaian.

      ###

      * Ny. Haifa Fahoum Al Kaylani adalah ketua pendiri Forum Perempuan Internasional Arab (www.aiwfonline.com). Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.

      Sumber: Kantor Berita Common Ground, 4 Maret 2008, www.commongroundnews.org
      Telah memperoleh hak cipta.
       
       
      3)~Pandangan Kaum Muda~ Menuju Pembangunan Perdamaian
      Stephen Coulthart
       
      South Orange, New Jersey – Saya sedang sarapan ketika ayah saya melempar majalah New York Times di hadapan saya, suatu pagi. «Kamu mungkin ingin memeriksa artikel ini. Kalau tidak salah ini adalah kota tempat kamu akan belajar bahasa Arab,» katanya, sambil menunjuk sebuah artikel yang melaporkan kunjungan seorang reporter Times ke Tetouan, Maroko, untuk menyelidiki enam orang anak muda: lima dari mereka pergi ke Irak dengan dalih perang suci dan satu lagi terlibat dalam pemboman kereta Madrid pada tahun 2006.

      Tetouan, yang berarti «mata» dalam bahasa Berber, bahasa setempat, adalah sebuah kota sederhana berpenduduk lebih dari 300.000 orang di bagian utara Maroko. Kota tersebut terletak di antara dua pegunungan, yang, jika didaki pada suatu hari yang cerah, menampilkan pemandangan indah dari perairan Mediteranea.

      Satu bulan setelah artikel tersebut terbit, saya berjalan di jalanan yang ramai dari kota tua tempat DVD bajakan film-film terbaru Barat dan kulit domba tradisional Maroko dijual berdampingan. Secara tradisional, Tetouan merupakan sebuah persimpangan antara budaya Eropa dan Arab, sebuah kenyataan yang membuat wilayah tersebut kaya budaya tetapi terkadang juga menimbulkan ketegangan. Banyak orang Maroko menonton tetangga-tetangga Eropa mereka, seperti mereka yang tinggal di Spanyol, menikmati standar hidup yang lebih tinggi, sementara mereka terus ketinggalan di belakang.

      Para pemimpin agama militan telah membuka jalan bagi sentimen-sentimen kekecewaan orang muda yang terperangkap antara sebuah masyarakat konservatif dan gaya hidup sekuler yang terserap masuk ke dalam negara mereka.

      Selama kunjungan saya, saya diundang makan malam di rumah seorang kawan. Selama makan malam, ibunya menanyakan keadaan saya selama di Maroko. Saya menjawab bahwa sebagai seorang mahasiswa hubungan internasional, saya ingin belajar bahasa Arab.

      «Orang Amerika datang ke sini dan mempelajari kami,» balasnya, «tetapi kemudian mereka membom Timur Tengah.»

      Dengan cepat saya menyangkal pernyataan tersebut dan kami melanjutkan makan malam seolah tak ada sesuatu yang kontroversial telah disampaikan.

      Walaupun orang Maroko terkenal karena keramahtamahan mereka terhadap para pengunjung Barat, jelas bahwa banyak kalangan yang merasa frustrasi oleh imperialisme Barat di masa lalu dan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika.

      Sambil menghirup teh Maroko pada satu malam dengan Zyad, direktur sekolah bahasa saya, saya bertanya kepadanya tentang anak-anak lelaki yang saya baca. Ia berkata bahwa ia juga telah membaca artikel New York Times tersebut dan merasa khawatir dengan akibat-akibatnya. Zyad kemudian menunjuk sebuah bagian kota – lingkungan tempat para militan berasal. Sangat sedikit cahaya memancar dari wilayah tersebut. Dalam lingkungan tersebut, kemiskinan merajalela, dan banyak anak muda yang dengan mudah dibujuk oleh para pemimpin agama ekstremis yang menjanjikan kejayaan abadi dengan menjalankan bentuk Islam militan melawan kekuatan-kekuatan Barat.

      Pertanyaannya, jika banyak orang Maroko yang mengalami rasa frustrasi yang sama, mengapa mereka tidak terdorong ke arah ekstremisme kekerasan seperti para anak muda dalam artikel tersebut?

      Satu teori adalah bahwa berbagai faktor memainkan peran. Ketika unsur tertentu ada – penyakit-penyakit sosio-ekonomi (perasaan bahwa kehidupan mereka jalan di tempat), sentimen agama agresif (sebuah cara untuk memberi arti bagi kehidupan mereka), dan frustasi politik (sebuah simbol perlawanan) – laki-laki dan perempuan mungkin menjadi lebih rentan terlibat dalam kekerasan.

      Menjelangg akhir kunjungan saya di Maroko, saya mulai bertanya-tanya mengapa kami di Barat memusatkan perhatian pada orang seperti beberapa anak muda dari Tetouan, yang telah memilih jalur kekerasan, sementara kebanyakan orang Maroko memiliki harapan yang sama bagi perdamaian seperti anak-anak muda di Barat.

      Orang Amerika, juga Maroko, harus mengumpulkan pengetahuan dan sumber-sumber daya untuk menemukan jalan bersama-sama membasmi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ekstremisme kekerasan. Jika kita dapat berupaya memahami tetangga-tetangga global kita dan membantu satu sama lain mencari penyelesaian, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan problem ekstremisme kekerasan.

      Seminggu sebelumnya – pada hari Natal – saya bicara di hadapan kelas yang terdiri atas mahasiswa-mahasiswa Maroko. Banyak dari mereka bertanya mengapa saya datang ke Maroko. Bukannya memberikan jawaban yang biasa, mengatakan kepada mereka keinginan saya untuk belajar bahasa Arab dan terjun dalam bidang hubungan internasional, saya menjadi sadar bahwa misi saya sesungguhnya adalah bertindak sebagai seorang diplomat sipil karena ada banyak kesalahpahaman antara bangsa dan budaya kita.

      Para mahasiswa ini ingin belajar lebih banyak tentang negara saya, seperti halnya saya terhadap mereka. Keinginan untuk memahami satu sama lain ini merupakan langkah pertama ke arah bahu-membahu menemukan penyelesaian terhadao isu-isu yang lebih besar. Di mata mereka, saya dapat melihat harapan yang sama dirasakan oleh teman-teman saya di Amerika: untuk membangun perdamaian melintasi seluruh kebudayaan di zaman kita.

      ###

      * Stephen Coulthart adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang belajar diplomasi dan hubungan internasional di Whitehead School of Diplomacy, Seton Hall, New Jersey. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.

      Sumber: Kantor Berita Common Ground, 4 Maret 2008, www.commongroundnews.org
      Telah memperoleh hak cipta.
       
       
      4)Melihat Kembali Hadis
      Brian Whitaker
       
      Alaporan yang cukup menarik dari program Today BBC minggu lalu yang menyampaikan sebuah sinyal akan «bermulanya reformasi» dalam Islam.

      Kemungkinan «reformasi Islam», semacam gerakan yang telah melahirkan Protestan dalam Kristen, terdengar manis—paling tidak dari kulitnya—dan ini dipromosikan secara antusias oleh orang seperti Salman Rushdie. Sedangkan umat Muslim yang selama ini berusaha membebaskan dan mereformasi agama mereka, memandangnya sebagai omong kosong.

      Hal yang menarik dari program BBC itu adalah berita bahwa Departemen Agama Turki akan meluncurkan edisi revisi hadis. Hadis memainkan peranan penting dalam hukum Islam, khususnya hal-hal yang tak diatur dalam Qur’an. Kebanyakan fatwa-fatwa atau opini-opini religius «ganjil» para ulama didasarkan pada Hadis daripada Qur’an.

      Pada masa-masa awal Islam, kata-kata Nabi itu disampaikan dari mulut ke mulut, hingga akhirnya dicatat. Seberapa keaslian sebuah hadis tergantung pada pendapat masing-masing, tetapi beberapa telah terbukti palsu. Dalam bukunya, Progressive Muslims, Scott Kugle menulis:

      «... Sangat sulit memastikan otentisitas laporan-laporan atas nama Nabi Muhammad yang tersebar. Yang jelas, banyak laporan yang secara retrospektif diproyeksikan kembali pada Nabi tak terbukti melekat pada beliau. Umat Muslim berhadapan dengan hadis yang melaporkan Nabi berbicara mengenai persoalan-persoalan yang tidak ada di masanya: sebagaimana perpecahan Syiah-Sunni, berbagai bid’ah, bahkan kumpulan sistematik hadis.»

      Materi-materi yang meragukan, termasuk larangan homoseksualitas yang sering dikutip oleh ulama hari ini, menurut Kugle, baru muncul jauh setelah Nabi meninggal:

      «Hadis palsu tentang pelarangan relasi seks sejenis mulai beredar luas selama periode Abbasiyah (750-1258 M), ketika memiliki budak-budak lelaki muda, pekerja pembawa anggur yang tampan, dan memamerkan roman seks sejenis menjadi trend kaum bangsawan dan terhormat. Banyak hadis atas nama Nabi yang diedarkan untuk menegur praktek-praktek yang merupakan bagian dari perang budaya kaum tradisionalis di era kota-kota elit kosmopolitan Abbasiyah.»

      Berdasarkan pada contoh-contoh tersebut, Kugle menyatakan bahwa peninjauan kembali otentisitas pelaporan hadis adalah kunci bagi reformasik sosial dan hukum di kalangan Muslim.

      Itulah yang pada dasarnya Departemen Agama Turki lakukan. Mereka telah memeriksa koleksi hadis lama, mengeliminasi materi yang (mengutip korespondent BBC), «Ketinggalan jaman, misoginistis atau anti Kristen Christian». Mereka juga menghapus «adab» yang ternyata tak memiliki dasar dalam agama – contohnya, praktek mutilasi genital perempuan dan norma bahwa perempuan tak boleh bepergian tanpa ijin sang pria, yang sesungguhnya merupakan soal keamanan atau keselamatan di masa itu, tetapi tak relevan lagi saat ini.

      Secara prinsip, usaha ini sangat bernilai, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati.

      Dalam Islam Sunni (yang dianut kebanyakan Muslim), ada empat mazhab besar fiqih– Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Mereka relatif mempengaruhi berbagai negara, namun yang dominan di Turki adalah Hanafi.

      Salah satu perbedaan kunci antara keempat mazhab ini adalah tingkat kepercayaan mereka pada hadis yang dilaporkan. Hanafi cenderung lebih hati-hati dalam melihat hadis dibanding lainnya, sehingga keputusan-keputusannya seringkali lebih kenyal.

      Tak mengejutkan sebuah tinjauan kritis terhadap hadis terjadi di Turki, karena ia didominasi Hanafi. Berbeda jika itu terjadi di Arab Saudi yang dikuasai Hanbali dan ulama-ulamanya membuat keputusan-keputusan hukum yang konservatif, yang seringkali didasarkan pada pembacaan atas Qur’an dan penerimaan begitu saja akan hadis.

      Sebuah kritisisme akan mazhab Hanafi adalah fleksibilitas integralnya yang secara historis membuat aturan-aturan religiusnya rentan terhadap campur tangan negara. Sebaliknya, Mazhab Hanbali, yang sangat berhati-hati dengan hadis, relatif kedap pengaruh negara; di Arab Saudi hadis cenderung dipakai untuk mengontrol politik.

      Di Turki, Departemen Agama bukanlah lembaga independen, ia didirikan di bawah konstitusi untuk mengatur relasi antara pemerintah dan komunitas-komunitas keagamaan berdasarkan prinsip-prinsip sekularisme yang diletakkan oleh Kemal Ataturk. Latar belakang ini pasti membuat umat Muslim yang ada di luar Turki, sebagaimana Muslim tradisional Turki sendiri, akan mempertanyakan pengeditan dan revisi itu, betapapun akademisnya. Ia juga tak akan memecah kebekuan dengan Alawi Muslim — dari Syiah — yang disebut-sebut memiliki anggota sekitar 12 juta.

      Sayangnya, proses penilaian kembali yang sangat penting ini dinodai oleh campur tangan pemerintah. Memisahkan negara dari agama tak hanya berarti menjaga para mufti dari politik, tetapi juga menjaga tangan pemerintah dari agama.

      ###

      * Brian Whitaker saat ini adalah editor Comment is Free. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.

      Sumber: Guardian, 26 Februari 2008, www.guardian.co.uk
      Telah memperoleh hak cipta.
       
       
      5)Pertukaran Lintas Iman Indonesia
      Arian Fariborz
       
      Bonn, Jerman- Katedral Katolik di Jakarta hanya berada di seberang jalan tempat ibadah umat Muslim terbesar di kota itu, yaitu masjid Istiqlal. Gereja itu seringkali penuh oleh ratusan umat Nasrani yang berkumpul di halaman dalam gedung untuk beribadah. Namun beberapa minggu lalu, kedamaian hilang dari sana.

      Selama masa natal, katedral tersebut, seperti gereja-gereja lainnya di negeri itu, harus dijaga oleh polisi karena takut diserbu kelompok-kelompok Islam politik radikal. Ketakutan yang tak terbukti. Tiga tahun terakhir, merujuk pada kepemimpinan gereja-gereja Protestan dan Katolik di negeri itu, paling tidak 108 bangunan gereja dan komunitas telah dibobol, dibakar atau diancam, terutama di Jawa Barat.

      Gomar Gultom adalah pastor dan pemimpin Gereja Protestan di Indonesia. Ia yakin ada seribu alasan bagi peningkatan kekerasan ini.

      «Sebagian Muslim melihat kehadiran umat Nasrani atau gereja-gereja di Indonesia dalam konteks Kristenisasi,» katanya. «Jika kami membangun sebuah gereja, mereka melihatnya sebagai agenda pusat Kristenisasi. Mereka khawatir umat Muslim yang tak terdidik akan menjadi Nasrani.»

      Penyerbuan-penyerbuan, bukan hanya pada umat Nasrani, tetapi juga pada sekte Muslim seperti Ahmadiyah, adalah hasil dari kekurangpahaman akan prinsip-prinsip keagamaan, hasutan untuk bertindak intoleran dan melakukan kekerasan, bersama meningkatnya kemiskinan di negeri itu. Banyak umat Nasrani mengkritik pemerintah Indonesia karena diam saja melihat kekerasan religius itu dan kurang keras menjaga hukum yang menjamin kebebasan beragama.

      Pasukan keamanan sering dituding hanya berdiri dan menonton penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok ekstrim. Tetapi, organisasi-organisasi Muslim liberal dan pemuka-pemuka Nasrani tepercaya terus mempromosikan dialog lintas agama.

      «Setiap tahun kami membuat program Seminar Agama,» kata Dr. Erick Barus dari Batak, Sumatra Utara. «Kami mengundang seluruh partisipan—dari berbagai agama—termasuk ulama-ulama Muslim.»

      Mereka mendiskusikan bagaimana meningkatkan hubungan antar umat dan mereka memiliki ulama Muslim yang mengajar pastor-pastor Kristen tentang Islam, membahas masalah-masalah seperti makna «jihad» atau sikap Muslim terhadap terorisme. «Kami harus belajar lebih banyak lagi tentang agama lain,» tutur Barus. «Ini penting bagi demokrasi.»

      Selain inisiatif-inisiatif nasional, juga ada aktivitas-aktivitas di tingkat lokal. Di Jawa Tengah, misalnya, umat Nasrani mengunjungi komunitas Muslim untuk bersama-sama mempelajari prinsip-prinsip Islam. Selama sebulan, mereka hidup di pesantren dan mengadakan kegiatan sosial dan amal di pedesaan. Kerjasama dengan kelompok-kelompok Muslim liberal dan Nadhathul Ulama (NU) – organisasi Muslim terbesar di negeri itu—meningkat pesat sejak tahun 1990-an.

      Franz Magnis-Suseno, seorang Jesuit Jerman yang telah tinggal lama di Jakarta, mengatakan bahwa meskipun hubungan dengan NU meningkat dan terjadi banyak dialog, masalah-masalah itu masih ada. Ia mengatakan bahwa beberapa Muslim liberal memang angkat bicara, tetapi umat Muslim lainnya, sejauh ini, hanya melihat mereka sebagai kelompok marginal, sehingga tak banyak berpengaruh. Secara umum, kelompok ekstrimlah yang meningkat pengaruhnya.

      «Semenjak kejatuhan Presiden Suharto, kelompok ekstrim telah mengeksploitasi kebebasan demokratis negeri ini, « kata Magnis menjelaskan, «Merekalah yang menciptakan segala keributan di masyarakat, sedang kelompok moderat cenderung diam saja.»

      ###

      * Arian Fariborz adalah penulis Jerman dan kontributor langganan Qantara.de. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.

      Sumber: Qantara.de, 8 Februari 2008, www.qantara.de
      Telah memperoleh hak cipta.
       
       
      Pandangan Kaum Muda

      CGNews-MK juga secara berkala mempublikasikan tulisan-tulisan para mahasiswa jurnalis yang memperkuat pemahaman antar budaya dan mendorong perspektif dan dialog konstruktif di lingkungan mereka sendiri. Mahasiswa jurnalis dan para penulis di bawah usia 27 tahun dianjurkan untuk menulis kepada Nancy Batakji (nancybatakji@...) untuk informasi lebih lanjut tentang pengiriman tulisan.
       
      Tentang CGNews-MK

      Kantor Berita Common Ground - Mitra Kemanusiaan (CGNews-MK) mempublikasikan berita, opini, feature dan analisis oleh para ahli baik lokal maupun internasional mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan Muslim-Barat. CGNews-MK mengumpulkan artikel-artikel yang berimbang dan berorientasi-solusi dari media massa di seluruh dunia. Dengan dukungan dari pemerintah Inggris, Norwegia dan Amerika Serikat, United States Institute of Peace, serta para donatur pribadi, layanan ini merupakan inisiatif nir-laba dari Search for Common Ground, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang bergerak di bidang transformasi konflik.

      Layanan ini merupakan salah satu hasil dari serangkaian pertemuan kerja yang diadakan dengan kemitraan bersama Pangeran HRH El Hassan bin Talal di Jordania, pada bulan Juni 2003.

      Kantor Berita Common Ground juga membuat dan menyebarluaskan artikel-artikel berorientasi-penyelesaian masalah yang ditulis oleh para ahli baik lokal maupun internasional demi memajukan perspektif yang membangun dan mendorong dialog mengenai masalah-masalah Timur Tengah dewasa ini. Layanan ini, Kantor Berita Common Ground - Timur Tengah (CGNews-TT), juga tersedia dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Hebrew. Untuk berlangganan, klik di sini.

      Pandangan yang disampaikan dalam artikel-artikel ini merupakan pandangan para pengarangnya, dan bukan pandangan CGNews-MK atau afiliasinya.

      Kantor Berita Common Ground
      1601 Connecticut Avenue, NW Suite #200
      Washington, DC 20009 USA
      Ph: +1(202) 265-4300
      Fax: +1(202) 232-6718

      Rue Belliard 205 Bte 13 B-1040
      Brussels, Belgia
      Ph: +32(02) 736-7262
      Fax: +32(02) 732-3033

      Email : cgnewspih@...
      Website : www.commongroundnews.org

      Editor
      Leena El-Ali (Washington)
      Juliette Schmidt (Canada)
      Diya Agha (Washington)
      Emmanuelle Hazan (Geneva)
      Nuruddin Asyhadie (Jakarta)
      Andrew Kessinger (Washington)
      Mahmoud Zawawi (Amman)
      Rashad Bukhari (Islamabad)

      Penerjemah
      Françoise Globa (Geneva)
      Rio Rinaldo (Jakarta)
      Azmi Tubbeh (Washington)
      Amer Khan (Islamabad)


      CGNews adalah kantor berita nir-laba.
      Anda saat ini terdaftar sebagai %%emailaddr%%
      Untuk keluar dari layanan ini, klik disini.
       


      Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.