Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pemerintah Rencanakan Sistem Tabungan Terbuka

Expand Messages
  • infohaji
    Sabtu, 03 April 2004 Pemerintah Rencanakan Sistem Tabungan Terbuka Laporan : yus/fer Pada musim haji 2005, pemerintah akan menerapkan sistem tabungan terbuka.
    Message 1 of 1 , Apr 17, 2004
    • 0 Attachment
      Sabtu, 03 April 2004

      Pemerintah Rencanakan Sistem Tabungan Terbuka

      Laporan : yus/fer


      Pada musim haji 2005, pemerintah akan menerapkan sistem tabungan
      terbuka. Bagaimana penerapannya? Berdasarkan keputusan Rakernas
      Departemen Agama (Depag) yang diselenggarakan pada 25-26 Maret 2004
      lalu, pemerintah melontarkan sistem pendaftaran yang disebut dengan
      sistem tabungan terbuka. Hal ini dianggap sebagai penyempurnaan cara
      pendaftaran yang sebelumnya digunakan.

      Menurut Direktur Penyelenggara Umrah dan Haji Depag, Nurdin Nasution,
      tabungan terbuka diakuinya sebagai rancangan global yang selanjutnya
      akan disosialisasikan oleh pemerintah kepada khalayak. Dengan sistem
      tabungan terbuka, pemerintah menetapkan satu cara pendaftaran bagi
      calon jamaah haji, yaitu dengan tabungan.

      Artinya, masyarakat yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji
      dipersilakan untuk mendaftarkan diri setiap tahunnya dengan cara
      menabung. Jika memang diperkirakan mereka tak mendapatkan nomor kursi
      untuk musim haji 2005, mereka dapat menabung untuk musim haji
      selanjutnya.

      Dengan demikian, melalui tabungan ini masyarakat paling tidak dapat
      meyakinkan diri bahwa mereka mendapatkan nomor kursi yang telah
      pasti. Di samping itu, pemerintah juga dapat memperkirakan apa yang
      harus dilakukan berkaitan dengan layanan terhadap calon jamaah haji
      (calhaj).

      Rencana pemerintah tersebut ditanggapi positif oleh Ketua Komite
      Independen Pemantau Haji Indonesia (KIPHI) Hengky Hermansyah meski
      belum mengetahui perinciannya. Menurut dia, sistem pendaftaran haji
      memang sudah seharusnya dilakukan secara terbuka. Mengapa demikian?

      "Saya kasih contoh. Ketika sistem lama masih berlaku, beberapa hari
      lalu, ada orang yang mau membuka tabungan haji di bank. Tapi oleh
      pihak bank, pendaftaran dikatakan sudah penuh. Ini 'kan aneh sebab
      jadwal penyetoran BPIH belum dibuka," katanya. Kejadian seperti ini,
      lanjut Hengky, jelas menimbulkan tanda tanya, apakah ada permainan.

      Akan tetapi, dia meminta agar semua pihak jangan terburu-buru
      menuding kesalahan hanya ada di pihak Depag kendati memang sesuai
      undang-undang keorganisasian, tanggung jawab penyelenggaraan haji ada
      di instansi tersebut. Karena itu, dia menegaskan bila telah ada
      rencana dari Depag untuk memperbaiki sistem pendaftaran yang selama
      ini berlaku, maka mesti didukung.

      "Sebagai instansi pemerintah yang notabene milik rakyat, tentu kita
      minta adanya transparansi dari pihak Depag dalam hal penyelenggaraan
      haji ini. Dan saya kira, rencana perubahan sistem tadi bisa dikatakan
      sebagai niat baik untuk menuju perbaikan," kata dia menambahkan.

      Meski demikian, menurut Nurdin, keberangkatan calhaj tergantung pada
      jumlah kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.
      Sementara penentuan siapa yang berhak berangkat ke Tanah Suci
      ditentukan berdasar nomor urut porsi. Mereka akan berangkat haji jika
      masuk ke dalam hitungan kuota. Sebaliknya, mereka tentu akan masuk ke
      dalam calhaj daftar tunggu ketika kuota tersebut telah terisi semua.
      Pada tahun berikutnya, calhaj daftar tunggu itu akan diberangkatkan.

      Terkait dengan terpenuhinya kuota dari 13 provinsi, di antaranya DKI
      Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Kalimantan
      Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi
      Selatan, Gorontalo serta Papua, maka mereka yang masuk ke dalam
      kuotalah yang berhak berangkat berdasarkan nomor urut porsi.
      Misalnya, sebuah provinsi memiliki kuota sebesar 35 ribu maka calhaj
      yang berada pada nomor urut 1-35 ribu yang berhak berangkat ke Tanah
      Suci.

      Nurdin menyatakan bahwa dengan cara seperti ini, memungkinkan tak
      terjadi masalah seperti musim haji 2004. Banyak calhaj yang telah
      mendaftar, namun kuota yang ada tak memenuhi jumlah mereka. Ia juga
      menyatakan sistem ini akan membuat jelas siapa saja yang akan
      berangkat ke Tanah Suci sesuai dengan nomor urutnya. Nantinya tak ada
      lagi calhaj tertentu yang bisa didahulukan berangkat ke Tanah Suci.

      Lebih jauh, Hengky menyoroti persoalan 32 ribu calon jamaah haji yang
      gagal berangkat kemarin. Dia berpendapat, masalah ini sebenarnya
      tidak perlu sampai harus ditangani Keppres, tapi cukup dengan
      memprioritaskan mereka yang baru pertama kali berhaji. Nah sekarang
      masalahnya, imbuh dia, Depag akan menggunakan sistem seperti apa
      untuk menjamin berlakunya prioritas itu.

      Bila bicara paspor haji, jelasnya, tentu sangat sulit untuk memantau
      lantaran paspor tersebut hanya dipakai untuk satu kali saja. Begitu
      pula ketiadaan recording data bagi siapa-siapa yang sudah pernah
      berhaji sebelumnya. "Sehingga menurut saya, sistem pendaftaran
      terbuka adalah yang paling ideal untuk saat ini."

      Mengenai jumlah kuota untuk musim haji 2005, jelas Nurdin Nasution,
      pemerintah berencana segera meminta klarifikasi pemerintah Arab
      Saudi. Sebelumnya, terdengar kabar pemerintah Arab Saudi akan
      memberikan tambahan sebanyak 168 orang ke dalam kuota terkait
      peristiwa Mina musim haji lalu. Di sisi lain, jika Keputusan Presiden
      mengenai pembatasan bagi mereka yang telah berhaji tentunya juga akan
      berpengaruh.

      Namun, ada pula lontaran bahwa Arab Saudi akan mengurangi jumlah
      kuota Indonesia dengan jamaah Indonesia yang overstay sebanyak 13.800
      orang. Meski kebijakan pengurangan kuota itu telah ditolak oleh
      pemerintah Indonesia. Sebelumnya Nurdin menyatakan bahwa penolakan
      pemerintah itu karena selama ini tak ada aturannya.

      Jika peraturan tersebut akan diterapkan, sebaiknya dilakukan pada
      tahun berikutnya. Dengan demikian, tambah Nurdin, pemerintah
      Indonesia telah siap dengan berbagai kemungkinan akibat adanya jamaah
      overstay yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.

      Nurdin menandaskan bahwa klarifikasi mengenai jumlah kuota akan
      segera dilakukan oleh pemerintah sebelum pendaftaran haji 2005
      dimulai. Ia menuturkan pendaftaran musim haji 2005 direncanakan pada
      Juni 2004 mendatang. ''Dengan demikian, akan ada kejelasan berapa
      jumlah kuota yang akan diterima Indonesia. Namun, saya yakin
      Indonesia akan tetap mendapatkan kuotanya sebesar musim haji tahun
      lalu,'' jelas Nurdin Nasution.




      Sebuah Awal yang Baik

      Pemerintah memutuskan dana Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)
      harus disetor ke rekening pemerintah. Beberapa waktu lalu Kepala Biro
      Hukum dan Humas, Arifin Nurdin, menyatakan bahwa penyetoran ke
      rekening pemerintah (Depag) dimaksudkan untuk meniadakan dana
      talangan atau menutup peluang terjadinya calhaj fiktif.

      Jika nantinya dari dana BPIH yang disetorkan terdapat bunga maka
      pemerintah akan mengembalikannya kepada calhaj yang bersangkutan.
      Mengenai teknisnya, ia menyatakan bahwa hal tersebut nantinya akan
      dibicarakan antara Depag dengan pihak perbankan. ''Intinya bunga yang
      ada tak akan diambil oleh pihak Depag,'' jelasnya.

      Kebijakan tersebut muncul menyusul terpenuhinya porsi kuota haji 13
      provinsi sebelum Keputusan Presiden (Kepres) tentang biaya BPIH dan
      masa pendaftaran secara resmi diumumkan. Dirjen Bimas Islam dan
      Penyelenggara Haji Taufiq Kamil mensinyalir ada permainan bank dalam
      terpenuhinya porsi tersebut.

      ''Sebetulnya dana jamaah belum cukup untuk memperoleh porsi, tapi
      diiming-imingi oleh bank sehingga mereka tertarik,'' kata Taufiq
      Kamil beberapa waktu lalu, Untuk memperoleh porsi, jamaah harus
      memiliki tabungan minimal Rp 20 juta. Namun, dana tersebut masih
      berada di Bank Penerima Setoran (BPS) hingga angka BPIH diumumkan dan
      jamaah diberi kesempatan untuk melunasi tabungan hajinya. Praktik ini
      membuka peluang terjadinya dana talangan dari bank untuk calhaj
      memperoleh porsi. ''Mulai tahun ini dana Rp 20 juta harus disetor ke
      rekening pemerintah.'' jelasnya.

      Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Haji Indonesia
      (KIPHI) Hengky Hermansyah, mempertanyakan apakah BPS ini sudah ideal?
      Menurutnya, waktu pendaftaran haji ditentukan sebesar 2.500 dolar,
      justru pihak bank tidak bersedia menerima pembayaran dalam bentuk
      uang dolar. ''Mereka minta mata uang rupiah," ujarnya.

      Akibatnya, lanjut Hengky, secara tidak langsung, masyarakat calon
      jamaah haji 'dipaksa' melakukan transaksi jual beli dolar. Dengan
      spread minimum Rp 300 selisih harga jual dan beli, maka tiap jamaah
      diperkirakan telah mengalami kerugian Rp 750 ribu.

      Untuk menghindari kerugian semacam ini di masa mendatang, dia
      sependapat perlunya segera dilakukan pembenahan sistem pembayaran dan
      mekanismenya. Namun diakuinya, hal tersebut tidak bisa dikerjakan
      dalam waktu singkat melainkan bertahap. Dan dengan menerapkan sistem
      terbuka tersebut, itu sudah merupakan sebuah awal yang baik.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.