Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Corrupt Bali Police & Prosecutors Threatening Internet and Personal Freedoms

Expand Messages
  • John MacDougall
    The letter reproduced here presents an ongoing example of Bali police and prosecutorial corruption. While indonesian-studies list is not in the advocacy
    Message 1 of 1 , May 6, 2005
      The letter reproduced here presents an ongoing example of Bali police and prosecutorial
      corruption. While indonesian-studies list is not in the advocacy business, I post it to illustrate
      vividly the type of blatant, unchecked official corruption spoiling people's lives and violating
      their rights in today's Bali. (See especially yesterday's posting
      http://groups.yahoo.com/group/indonesian-studies/message/4326 )

      The case also cogently illustrates a threat to expansion of internet access in Indonesia
      and thus has far greater implications beyond the welfare of the persons involved.
      Until the offending officials are forced to cease and desist and are themselves held to account,
      freedom of expression and freedom to earn a legitimate livelihood remain sacrificed to abusive
      state power. There is a need for immediate intervention by other responsible governmental
      and non-governmental persons and bodies.

      Full documentation on this case is available at http://baliwireless.com/reskrim/ .

      Please send any further correspondence directly to Harry Bleckert <Harry@...>.

      --

      Kuta, 4 April 2005

      Kepada Yth.

      Kepala Kepolisian Republik Indonesia

      Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

      Jl. Trunojoyo no. 3 Jakarta

      Perihal : Laporan Pengaduan



      Dengan hormat,

      Saya yang bertandatangan di bawah ini:

      Nama : Harald Bleckert alias Made Sambu

      Jenis Kelamin : Laki-laki

      Umur : 49 tahun

      Agama : Hindu

      Pekerjaan : Karyawan Swasta

      Kewarganegaraan : Jerman

      Alamat : Banjar Tandeng Tibubeneng, Kuta Utara, Gang Mawar nomor 5, Badung, Bali.


      Dengan ini hendak mengajukan laporan pengaduan kehadapan Bapak Kapolri sehubungan dengan Perbuatan
      Melanggar Hukum yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan kejaksaan di Bali baik terhadap
      perusahaan CV. Candi Internet (CI) maupun pribadi Direktur Utama yaitu Sang Ayu Made Karnasih.


      Tiada lain maksud saya menyampaikan laporan ini karena kewajiban sebagai masyarakat yang melihat
      perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Atas laporan ini saya meminta
      perlindungan hukum untuk diri saya serta jaminan tindaklanjut atas laporan pengaduan saya ini. Untuk
      itu saya mohon kepada Bapak Kapolri agar memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali untuk
      menindaklanjuti laporan saya ini dengan sungguh-sungguh.


      Keterkaitan saya terhadap para korban tersebut diatas adalah sebagai berikut:


      a.. Suami dari Sang Ayu Made Karnasih


      b.. Orang tua dari anak di bawah umur yang menghadapi tekanan dari penyidik POLDA Bali


      c.. Penanam modal di perusahaan CV. Candi Internet


      d.. Karyawan CV. Candi Internet


      Dengan ini saya sampaikan kronologi kejadian selengkapnya:


      CV. Candi Internet (CI) yang didirikan sesuai Akta Notaris I Putu Chandra, SH nomor 13 tanggal 2
      Oktober 2001. (B-1)


      Pada awalnya CI hanya perusahaan yang menyediakan jasa warnet dan web design kemudian baru pada
      April 2004 berencana untuk menjadi Internet Service Provider (ISP). Berbagai informasi kami
      kumpulkan mengenai cara menjadi ISP termasuk masalah perijinan. Informasi yang kami dapat bahwa ijin
      harus di dapat dari pusat (Jakarta) dan untuk itu ada uang yang harus dikeluarkan guna menyuap
      pejabat yang berwenang agar permohonan dapat disetujui.


      Guna menghindari perbuatan kriminal tersebut kami menambah informasi dengan melihat kegiatan usaha
      sejenis yang dilakukan para ISP yang ada di Indonesia. Maka kami mengetahui praktek subnet (B-2)
      yang dilakukan Indo.net Jakarta dengan suatu CV di Makasar. Selanjutnya kami mencari mitra ISP di
      Jakarta yang memiliki ijin ISP nasional (B-3) namun belum membangun di Bali.


      Kemudian PLB menawarkan diri setelah mendapatkan konfirmasi dari seseorang di DirJen Postel bahwa
      subnet diperbolehkan. Maka pada tanggal 19 April 2004 antara PLB dan CI disepakati Perjanjian Kerja
      Sama subnet (B-4).


      Pada tanggal 23 September 2004 DirJen PosTel mengundang para ISP di Bali (ada belasan ISP namun
      sebagian besar tidak memiliki ijin sama sekali) guna mensosialisasikan UU Telekomunikasi terutama
      mengenai perijinan. Turut hadir sebagai undangan adalah: 2 jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali, 2
      pejabat pada Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan 2 perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS (B-5).
      Pada pertemuan tersebut para ISP dihimbau agar mengurus ijin dan diberikan waktu 3 (tiga) bulan
      untuk melengkapi perijinan. Ditegaskan lagi oleh penyelenggara bahwa sosialisasi ini akan
      dilanjutkan sehingga tidak akan ada penertiban dalam beberapa bulan kedepan.


      Namun belum genap satu bulan sejak pertemuan tersebut, ada aparat kepolisian dari Polda Bali (bukan
      dari bagian KORWAS yang turut hadir sebagai undangan) melakukan penggeledahan pada malam hari di CI.
      Berikut ini kejadiannya:



      1.. Penggeledahan pada tanggal 22 Oktober 2004 dilakukan dengan paksa pada malam hari (setelah jam
      kantor) pada pukul 19:30 tanpa disetujui (bahkan ditentang) pemilik rumah namun penggeledahan tetap
      dilakukan tanpa didampingi aparat desa, tanpa ijin khusus untuk itu dan tanpa BAP. Satu-satunya
      surat yang ditunjukkan polisi adalah Surat Tugas dari internal Polda Bali untuk penyidikan terhadap
      PT. Candi Internet (Bukan CV. Candi Internet). 3 Orang polisi tersebut adalah T3, T5 dan seorang
      polisi yang tidak diketahui identitasnya, mereka semua tanpa menggunakan pakaian dan atribut polisi.
      Pihak CI mengatakan akan memanggil advokat untuk menyaksikan proses penggeledahan itu namun para
      polisi tersebut tidak mau peduli dan melanjutkan kegiatan penggeledahan. Para polisi melakukan
      intimidasi, memaksa karyawan CI untuk tidak menghalangi kegiatan mereka kalau tidak menuruti maka
      polisi mengancam akan menangkap para karyawan. Berbagai perijinan ditanyakan polisi, kemudian masuk
      ke dalam ruangan kerja dimana peralatan kerja disimpan lalu mengambil foto beberapa kali tanpa
      persetujuan pemilik barang dan kantor.



      2.. Penyitaan dilakukan keesokan harinya, tepatnya pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 pukul
      12:00 tanpa surat ijin dari Pengadilan Negeri dengan alasan karena mendesak. Saat ditunjukkan
      kelengkapan perijinan CI sebagai subnet atas ISP berijin nasional dari Jakarta, tanpa berpikir
      panjang dan tanpa pertimbangan intelektual bahkan tanpa membaca surat perijinan yang dimiliki CI
      penyidik langsung menyatakan bahwa Subnet itu ilegal dan langsung menyita alat-alat milik CI.
      Penyidik tidak menyelidiki dahulu bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan ISP besar seperti
      Indo.net yang ternyata juga melakukan bentuk subnet serta penyidik tidak mengetahui ketentuan APJII
      tentang subnet/franchise/reseller (B-6) namun langsung bertindak secara gegabah dan arogan;
      berteriak-teriak dan memukulkan ke atas meja surat-surat perijinan yang diberikan CI.

      Para penyidik tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka namun nampak
      ada tujuan tertentu dibalik penggeledahan dan rencana penyitaan tersebut; T3 dengan suara yang
      memekakan telinga memerintahkan karyawan CI untuk membuka website CI, kemudian mengarahkan kepada
      satu halaman tertentu yaitu mencari "price comparison" dengan BL padahal bagian ini amatlah khusus
      dan merupakan persaingan bisnis antara CI dan BL, tetapi anehnya T3 langsung menuju pada hal
      tersebut padahal untuk pengetahuan yang secara umumpun T3 tidak memahaminya yaitu saat website CI
      dibuka, T3 menanyakan mana ijin website CI ??? Pertanyaan yang sangat konyol untuk ditanyakan oleh
      Penyidik dari Unit Cyber Crime POLDA Bali karena masyarakat awampun mengetahui bahwa pembuatan
      website tidak memerlukan ijin. Saat CI menyampaikan pengetahuan tersebut, untuk menutupi
      kebodohannya, T3 tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa "WEBSITE DI INDONESIA HARUS ADA IJIN!!!!"
      Kejadian ini dapat dijadikan prestasi tersendiri bagi jajaran Unit Cyber Crime POLDA Bali karena
      saat T3 menunjukan kebodohan itu disaksikan oleh rekan-rekan lainnya bahkan atasan yaitu T2 namun
      semua penyidik tidak berkomentar KARENA MEREKA MEMANG TIDAK MEMAHAMINYA. Ada alasan khusus yang
      mengundang mereka melakukan penyidikan terhadap CI.

      Kemudian para penyidik yang terdiri atas 3 (tiga) polisi yang melakukan penggeledahan ditambah T2
      serta 2 (dua) polisi lainnya yang berjaga diluar kantor CI melakukan penyitaan dengan hanya
      memberikan Tanda Terima (B-7).



      3.. Penyitaan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan pasal 38 jo. 129 KUHAP.


      1.. Penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri. Alasan mendesak adalah alasan yang tidak masuk
      akal dan terkesan terlalu dibuat-buat. Tidak ada kemungkinan bahwa benda-benda tersebut dapat segera
      musnah, menimbulkan bahaya maupun menimbulkan kerusakan lingkungan secara luas jika tidak segera
      disita.


      2.. Seandainyapun dipaksakan alasan tersebut, mengapa penyitaan yang mendesak itu tidak
      dilakukan pada hari pertama saat penyidik datang tetapi menunggu keesokan harinya padahal saat hari
      pertama telah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan penyitaan yaitu dengan mengambil foto
      benda-benda tersebut tanpa persetujuan pemilik.


      3.. Alasan mendesak sehingga tidak sempat meminta ijin penyitaan juga merupakan kejanggalan
      karena pada hari pertama penyidik sempat membawa surat tugas untuk melakukan penyidikan terhadap PT.
      Candi Internet dan kemudian keesokan harinya penyidik sempat mendapat surat tugas baru yaitu untuk
      melakukan penyidikan terhadap CV. Candi Internet.


      4.. Kedua benda yang disita, karena peruntukannya temasuk dalam paham kebendaan-takbergerak, si
      pemilik telah menghubungkan benda-benda tersebut kepada kebendaan-kebendaan tak bergeraknya. Benda
      tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dalam suatu perusahaan yang berada dalam rangkaian
      peralatan kerja. Benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus, dimana benda-benda itu
      dilekatkannya. Tanpa persetujuan pemilik, T2 melepas sendiri rangkaian peralatan tersebut.



      1.. Tanggal 24 Oktober 2004 karyawan CI, P3 meminta penjelasan kepada rekan di Jakarta guna
      menanyakan perijinan ISP. Namun tanpa diduga berita tersebut disampaikan kepada IndoWLI sehingga
      akhirnya meluas melalui pemberitaan detik.com (B-8,9,10).



      2.. Tanggal 25 Oktober 2005 P3 menemui T2 dengan maksud agar peralatan yang disita dapat
      dikembalikan atau setidak-tidaknya dipinjamkan kepada CI karena dengan diambilnya alat-alat tersebut
      oleh polisi maka CI tidak dapat bekerja sedangkan banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya pada
      kegiatan CI. Namun permohonan tersebut ditolak dan T2 meminta P3 untuk menyampaikan Surat Panggilan
      kepada P1 agar hadir di Polda Bali guna pemeriksaan sebagai Tersangka (B-11).



      3.. Atas dasar simpati terhadap musibah yang menimpa CI maka pada tanggal 27 Oktober 2004, S1
      menawarkan diri untuk menjadi mediator guna memusyawarahkan masalah penyitaan ini kepada Polda Bali.



      4.. Tanggal 28 Oktober 2004 S1 datang ke Bali dan langsung menemui Wakapolda didampingi oleh S2.
      Suatu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi, Polda justru mengancam S2 dengan mengatakan akan
      melakukan penangkapan atas dugaan keterlibatan S2 pada kegiatan CI.



      5.. Pada saat yang bersamaan P1 diperiksa T2 sebagai Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum.
      Setelah proses yang panjang, P1 diminta untuk datang kembali keesokan harinya agar membawa
      bukti-bukti surat berupa Invoice.



      6.. Tanggal 29 Oktober 2004 P1 datang memenuhi permintaan Penyidik dengan membawa Invoice hingga
      pemeriksaan selesai. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari namun dalam BAP tidak
      dicantumkan dengan jelas, seolah-olah selesai dalam satu hari pada tanggal 28 Oktober 2004 (B-12).
      Sebagai Tersangka, P1 tidak mendapat Turunan BAP seperti yang diatur dalam KUHAP meskipun hal itu
      telah berulang kali diminta P1 kepada penyidik baik secara langsung maupun melakui kuasa hukumnya
      yang diberi wewenang khusus untuk itu. Bahkan hingga saat ini, P1 belum mendapatkan Turunan BAP
      tersebut.



      7.. Sekitar awal November 2004 S1 datang lagi ke Bali bersama seseorang dikenalkan sebagai
      advokat. CI menanggung biaya perjalanan. Mereka berdua menawarkan jasa rekonsiliasi dengan menghadap
      ke POLDA lagi. Hasilnya di hotel tempat menginap S1 menyampaikan kepada P3, S4 dan S5 bahwa untuk
      menutup kasus yang dialami CI diperlukan dana sebesar US$ 14,000.00 (empat belas ribu dolar amerika)
      yaitu US$ 70,000.00 untuk jasa S1 dan US$ 70,000.00 lagi untuk diberikan kepada oknum di POLDA.



      8.. Muncul pemberitaan bohong yang simpang siur di berbagai media lokal mengutip keterangan dari
      T6. Hal tersebut sangat mencemarkan nama baik CI karena mencantumkan identitas dan alamat lengkap
      serta inisial P1 sebagai pemilik. Tanpa memperhatikan asas Praduga tak Bersalah T6 melakukan Trial
      by The Press sehingga muncul anggapan masyarakat termasuk calon pelanggan terhadap CI (B-13,14,15).
      Fitnah disampaikan melalui media massa dengan mengatakan bahwa CI adalah ISP gelap yang ditertibkan
      bahkan dikatakan CI melakukan percurian data satelit padahal semua pernyataan T6 tersebut tanpa
      didukung bukti yang akurat. Sejak pemberitaan itu CI merasa terancam.



      9.. Pemerasan dilakukan oleh oknum Kanit pada Hari Kamis tanggal 4 Nopember 2004. Siang hari T2
      menelpon P1 agar bersama P2 datang ke BB pada pukul 20:00 WITA menemui T2 untuk membicarakan
      kemungkinan menutup kasus. Seperti biasa tanpa bekal kemampuan dan pengetahuan yang cukup memadai
      selaku penyidik T2 membuat pernyataan bahwa seharusnya CI menggunakan nama yang sama dengan PLB
      apabila ingin menjalankan usaha di Bali. Tentu saja dengan penuh keheranan P2 tidak dapat
      membayangkan ada 2 perusahaan berbentuk PT dengan nama sama tapi kepemilikan berbeda; satu di
      Jakarta dan satu lagi di Bali. Namun dengan bersikeras T2 tetap berpendirian bahwa hal itu harus
      dilakukan CI sebagai syarat utama jika tetap ingin berusaha di Bali.

      Setelah menunjukkan isi otaknya yang kosong, T2 meminta dana untuk menutup kasus kepada P1 sebesar
      Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dikatakan T2 bahwa uang tersebut adalah untuk diberikan
      kepada atasannya di POLDA Bali.




      10.. Atas saran Konsulat Jerman, kami menunjuk seorang advokat guna membantu kami menyelesaikan
      masalah tersebut. Advokat tersebut berjanji untuk menyelesaikan kasus dalam seminggu dengan cara
      bernegosiasi dengan penyidik namun setelah 3 (tiga) minggu bernegosiasi tidak mencapai kesepakatan
      harga. Ada hal lain yang menunjukkan adanya pemerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap CI
      karena sebelum kami menggunakan jasa advokat tersebut, penyidik dengan penuh semangat melakukan
      intimidasi terhadap CI namun selama proses negosiasi harga damai, penyidik sama sekali tidak
      melakukan upaya penyidikan apapun tetapi 3 (tiga) minggu kemudian setelah negosiasi gagal dan CI
      menunjuk advokat baru yang tidak ingin bernegosiasi maka para penyidik kembali melakukan intimidasi
      terhadap CI.



      11.. Setelah 3 (tiga) bulan sejak dimulainya penyidikan, belum ada pelimpahan kasus kepada
      Penuntut Umum. Berbagai alasan disampaikan para penyidik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian
      kasus ini, antara lain; para penyidik sedang menjalani pendidikan dan pelatihan selama seminggu,
      akan memanggil saksi-saksi dari Jakarta, kesibukan polisi sehubungan Munas Golkar di Bali, kesibukan
      pengamanan Tahun Baru, orang tua Kanit meninggal dunia, wadir dan direskrim tidak ada di Bali dan
      masih banyak alasan tidak masuk akal lainnya. Segala alasan tersebut adalah karena urusan intern
      Polda Bali, bukan dikarenakan CI namun karena proses penyidikan dan terutama karena penyitaan yang
      dilakukan penyidik maka CI telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat proses yang
      berlarut-larut.



      12.. Pada setiap Surat Panggilan dicantumkan alasan pemanggilan dengan mencantumkan Pasal 47 UU
      no.36 tahun 1999 yaitu CI diduga tidak memiliki ijin menjalankan usaha ISP namun setelah waktu
      penyidikan yang panjang akhirnya penyidik menyadari bahwa praktek subnet yang dilakukan CI
      dibenarkan menurut aturan APJII bahkan Penuntut Umum pun mengembalikan berkas kepada penyidik karena
      tidak cukup bukti. Namun sikap penyidik yang tidak memahami aturan hukum namun arogan yang sejak
      awal ditunjukkan kembali dipertahankan. Penyidik mencari-cari alasan lain agar dapat menimbulkan
      masalah bagi CI dengan membawa kasus ke meja hijau. Salah satu sikap tidak profesional yang
      ditunjukan penyidik yaitu saat penyidik menyatakan bahwa bentuk badan hukum CV.CI tidak
      diperkenankan menjalankan usaha ISP karena harus berbentuk badan hukum PT dengan alasan ada aturan
      yang mensyaratkan bentuk perseroan. Menurut penyidik, CV adalah bukan perseroan. Ini adalah hal
      terbodoh yang ditunjukkan penyidik karena Vennootshap artinya adalah perseroan.

      Kemudian penyidik melanjutkan lagi penyidikan dengan fokus kepada masalah sertifikasi alat yang
      digunakan CI. Padahal penyidik mengetahui bahwa CI belum menggunakan alat tersebut serta membeli
      dari TDS yang telah belasan tahun menjual alat-alat telekomunikasi. Penyidik bersikeras melimpahkan
      kasus ini kepada Penuntut Umum padahal penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap TDS. Proses
      penyidikan menjadi simpang siur dan tidak terarah. Hingga saat ini Penyidik tidak pernah
      menyampaikan Dasar Penyidikan baik kepada CI maupun P1.



      13.. Selama proses penyidikan tersebut para polisi melakukan tekanan terhadap diri pribadi sebagai
      berikut:



      a.. Terhadap P1


      a.. Tanpa bukti permulaan yang cukup mengenai keabsahan kerjasama subnet, penyidik telah
      menetapkan status Direktur Utama sebagai Tersangka. Sebagai seorang wanita yang tidak pernah
      bermasalah dengan kepolisian tentu saja hal tersebut merupakan tekanan mental yang sangat berat.


      b.. Pemeriksaan pertama dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut dalam 1 (satu) BAP dan
      Penyidik mengetahui Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa pada 2 (dua) hari itu P1 dalam
      keadaan sakit dan perlu istirahat. Hingga saat ini P1 tidak menerima turunan BAP walaupun telah
      berulang kali diupayakan untuk mendapatkannya. Penyidik sengaja mempersulit P1 untuk mendapatkan
      haknya memperoleh turunan BAP karena banyak kejanggalan lainnya dalam BAP tersebut. P1 seolah-olah
      hapal seluruh data dan kata pada invoice TDS. Nampak bahwa seluruh pernyataan dan jawaban P1
      diarahkan oleh orang lain.


      c.. Surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai TERSANGKA untuk kedua kalinya
      disampaikan penyidik Polda Bali kepada tetangga P1 pada hari libur/diluar jam kerja. Hal tersebut
      telah mencemarkan nama baik P1 (B-16). Interogasi dilakukan penyidik T4 dengan tekanan melalui suara
      keras dan membentak-bentak di hadapan anak perempuan P1 dan P2 yang masih berusia dibawah umur.


      a.. T5 melakukan aksi teror dengan menelpon P1 pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 pukul
      08:40 yang maksudnya menyuruh P1 datang ke Polda Bali untuk wajib lapor setiap Hari Senin dan Kamis
      kalau tidak "ya Ibu taulah akibatnya". Padahal penyidik yang lebih senior yaitu T3 telah menyanggupi
      kepada Kuasa Hukum tersangka bahwa untuk perintah wajib lapor akan disampaikan secara tertulis.


      b.. Tekanan juga disampaikan T3 dan T4 dihadapan banyak saksi (suami dan karyawan P1)
      mengatakan bahwa akan membuat Surat Perintah Penahanan untuk P1.



      a.. Terhadap P3


      a.. Pemeriksaan terhadap P3 pertama kali dilakukan tanpa surat panggiglan namun hanya secara
      lisan tetapi interogasi dilakukan hingga pukul 24:00 WITA.


      b.. Untuk pemeriksaan kedua, T1 melakukan panggilan untuk hadir pada tanggal 23 Desember 2004
      (B-17). P3 diinterogasi oleh 3 (tiga) penyidik (T2, T3 dan T4) secara maraton (hal tersebut tertuang
      dalam BAP), T3 berteriak-teriak dengan beralasan bahwa itu memang sudah logat bicaranya. Kemudian
      pada hari yang sama pula (23 Desember 2004) orang yang sama yaitu T1 memanggil P3 kembali untuk
      hadir pada hari berikutnya (B18). Nampak secara kasat mata bahwa hal ini adalah bentuk
      penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik guna melakukan penekanan terhadap P3.



      a.. Bahwa kasus ini telah dijadikan media uji coba dan CI sebagai kelinci percobaan.



      a.. Penyidikan terhadap Internet Service Provider (ISP) yang diduga tidak memiliki ijin
      merupakan hal baru di Indonesia. Pertama kali terjadi di Jogjakarta dan yang saat ini dilakukan
      terhadap CI merupakan yang kedua di Indonesia. Sebagai kasus yang pertama kali terjadi di Bali dapat
      dimaklumi para penyidik tidak memiliki pengalaman bahkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup
      terhadap peristiwa yang terjadi, peraturan yang berlaku dan penerapan peraturan pada peristiwa
      tersebut.



      a.. Terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum tersebut, S3 menaruh simpati
      kepada CI dan menyarankan CI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM. Sebagai salah seorang
      pendiri ISP besar, S3 sangat menyesalkan sikap penyidik apalagi diketahui bahwa CI bahkan belum
      melakukan kegiatan ISP (B-19).



      a.. Menunjuk pada kasus serupa yang terjadi di Jogjakarta, penyidikan tidak dilanjutkan
      (B-20). Kepolisian dan Pemerintah (DirJen PosTel) memberikan permakluman atas kekurangpahaman
      pengusaha mengenai aturan tentang perijinan. Di lain pihak, para pengusaha berjanji untuk segera
      melengkapi syarat perijinan yang seharusnya.



      a.. Berdasarkan Undang-undang, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara
      telekomunikasi. Dalam hal ini DirJen PosTel melakukan pembinaan pada tanggal 23 September 2004. Pada
      pertemuan tersebut Balai Monitor Denpasar mengatakan bahwa akan melanjutkan pembinaan tersebut
      hingga beberapa bulan kedepan.

      Ditegaskan lagi oleh S2 bahwa tim tidak akan melakukan sweeping (penertiban) terhadap penyelenggara
      telekomunikasi dalam masa beberapa bulan setelah pembinaan yang pertama kali dilakukan dengan
      undangan seminar tersebut. Tim tersebut, termasuk didalamnya adalah: 2 jaksa pada Kejaksaan Tinggi
      Bali, 2 pejabat pada Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan 2 perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS.

      Namun yang dilakukan penyidik dalam kasus ini adalah penertiban pada waktu belum sampai satu bulan
      sejak pembinaan tersebut. Terhadap tindakan itu, S2 pun menyampaikan rasa terkejutnya. Tidak ada
      koordinasi antara penyidik dengan tim tersebut (B-21).



      a.. Peraturan yang mensyaratkan ISP harus memiliki ijin menjadi alasan penyidik melakukan;
      penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan saksi/tersangka. Namun setelah mengetahui ternyata CI
      memilik ijin ISP sebagai subnet PLB, kemudian selama dua bulan lebih hingga saat ini sibuk
      mencari-cari kesalahan lain pada CI. Padahal, kembali pada peraturan yang berlaku, pengembangan
      penyidikan mengarah kepada hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab CI sebgai ISP.

      Penyelenggaraan telekomunikasi oleh CI hanyalah sebatas Internet Service Provider (ISP) yaitu
      penyelenggaraan jasa akses internet sebagai bagian dari jenis penyelenggaraan jasa multimedia. Dan
      untuk itu CI telah memiliki ijin sebagai subnet yang berhak atas ijin ISP di wilayah Bali, Nusa
      tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, hal ini
      bukanlah suatu pelanggaran karena tidak ada kalusula hukum yang secara tegas/jelas melarang
      kerjasama subnet. Sebaliknya, justru ada ketentuan yang membolehkannya.



      a.. Berdasarkan Bab VIII (Pasal 90-94) PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
      Telekomunikasi, APJII merupakan Lembaga semi pemerintah yang kepengurusannya dikukuhkan oleh
      Menteri. APJII mempunyai fungsi: menghimpun pendapat, pemikiran dan pandangan masyarakat tentang
      pengembangan pertelekomunikasian; mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat
      sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan dan
      penyelenggaraan telekomunikasi. Berkaitan dengan praktek subnet, APJII dalam Standard Layanan
      Internet Resources menyatakan bahwa IP Address di-assign berdasarkan kebutuhan teknis bukan bandwith
      sehingga membolehkan adanya subnet/franchise/reseller. Hal ini dinyatakan oleh APJII yang merupakan
      kumpulan orang-orang ahli intelektual di bidang telekomunikasi [Pasal 91(1e)]. Dapat disimpulkan
      terhadap kerjasama subnet ini adalah bahwa TIDAK ADA aturan hukum yang melarang subnet TETAPI ADA
      aturan hukum yang membolehkan



      a.. Penyidik telah melakukan pemeriksaan tehadap 6 (enam) ISP lainnya yang berada di Bali.
      Hasilnya diketahui bahwa ke-6 ISP tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin bahkan ada yang memiliki
      lebih dari satu alat seperti milik CI yang disita penyidik. Namun terhadap 6 (enam) ISP tersebut
      tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut seperti yang dialami CI. Setelah penyitaan terhadap CI,
      barulah 2 (dua) dari 6 (enam) ISP tersebut mendaftarkan permohonan perijinan. Hanya sebatas
      pendaftaran permohonan.


      Setelah melalui proses yang sangat panjang dan lama maka pada tanggal 17 Maret 2005 berkas
      penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum T7 dan T8 di Kejaksaan Tinggi Bali. Namun sama halnya
      seperti perbuatan kriminal yang dilakukan para aknum polisi di Polda Bali maka pada tahap ini para
      oknum jaksa juga melakukan perbuatan kriminal terhadap P1.


      a.. Saat pelimpahan T8 melakukan pelecehan/penghinaan yang merendahkan derajat dan martabat
      P1. T8 menanyakan hal-hal yang tidak menjadi materi Berita Acara Pelimpahan yaitu mengenai status
      perkawinan P1 dan P2 juga hubungan anak dengan P1. T8 memberikan komentar yang sangat menyinggung
      perasaan P1 karena merendahkan status wanita Bali yang hidup berkeluarga dengan pria asing.


      b.. Selanjutnya T8 memberikan berkas kepada T7 di Kejaksaan Negeri Denpasar untuk
      dilanjutkan proses pelimpahannya. T7 melakukan pengancaman kepada P1 melalui S8 untuk melakukan
      penahananan.


      c.. S8 menyampaikan bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan karena; Barang bukti
      telah disita, sehingga P1 tidak mungkin mengulangi lagi perbuatannya, selama proses penyidikan di
      Polda Bali P1 tidak pernah melalaikan wajib lapor 2 (dua) kali seminggu, P1 memiliki aset, keluarga
      dan leluhur di Bali sehingga tidak ada niat sedikitpun untuk melarikan diri meninggalkan Bali. Namun
      T7 mengatakan bahwa secara objektif memang demikian tetapi penilaian subjektif T7 dapat membuat P1
      ditahan.


      d.. T7 menawarkan kerjasama apabila P1 memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta
      rupiah) kepada T7 maka penilaian T7 akan berubah dan tidak akan menahan P1. Karena ketakutan akibat
      tekanan tersebut akhirnya P1 memberikan uang yang diminta.


      Demikian laporan pengaduan ini saya sampaikan dengan sejujurnya dan saya buat tanpa ada pengaruh /
      tekanan dari pihak manapun.


      Hormat Saya,










      (Harald Bleckert)





      Indeks Daftar Nama dan Bukti Surat



      P: Pelapor T: Terlapor S: Saksi B: Bukti




      Daftar Nama:


      CI : CV. Candi Internet

      PLB : PT. Pasifik Lintas Buana (VIP.net)

      BL : Blue Line. ISP yang merupakan pesaing bisnis CI di Bali

      TDM : PT. Telemedia Dinamika Sarana

      BB : Bali Bakery di jalan Hayam Wuruk - Denpasar

      P1 : Sang Ayu Made Karnasih (direktur utama CV. Candi internet)

      P2 : Harald Bleckert (Business Development Manager CV. Candi Internet)

      P3 : I Made Karta Susila (teknisi CV. Candi Internet)

      T1 : AKBP Edy Suswanto, Sik (Kasat Opsnal 1 Reskrim)

      T2 : AKP Tri Kuncoro (Ka Unit Cyber Crime)

      T3 : Idodo Simangunsong (Wa Unit Cyber Crime)

      T4 : Iptu Ahmad Jaelani (Pa Unit Cyber Crime)

      T5 : Zulfikar (Unit Cyber Crime)

      T6 : Kombes AS Reniban (Kabid Humas Polda Bali)

      T7 : Ida Bagus Wiswantanu, SH

      T8 : Suhadi, SH

      S1 : Ibu Judith (ketua Asosiasi Warnet Indonesia) Awari di Jakarta

      S2 : Ir. Slamet Wibowo, MM (Kepala Balai Monitoring Bali)

      S3 : Philip Soelistio (pendiri ISP Indo.net)

      S4 : Richy Santosh (karyawan CV. Candi Internet)

      S5 : Awan (karyawan CV. Candi Internet)

      S6 : R. Azhari, SH (advokat Sang Ayu Made Karnasih dan karyawan CI lainnya)




      Daftar Bukti Surat:


      B-1 : Akta Notaris Pendirian CV. Candi Internet

      B-2 : CV. Primanusa Infodata (Subnet PT. Indonet yang berada di Makasar)

      B-3 : Ijin ISP milik PT. Pasifik Lintas Buana (VIP.net)

      B-4 : Perjanjian Kerja Sama Subnet antara PLB dan CI

      B-5 : Undangan Sosialisasi Peraturan oleh Balai Monitor

      B-6 : Ketentuan APJII tentang subnet/franchise/reseller

      B-7 : Tanda Terima penyerahan barang

      B-8 : APJII: Kasus Jogja dan Bali Bukti Lemahnya Pembinaan Postel (detik.com)

      B-9 : Dianggap Ilegal, Perangkat ISP Bali Disita Polisi (detik.com)

      B-10 : ISP Bali Bersedia Patuhi Perijinan (detik.com)

      B-11 : Surat Panggilan kepada P1 sebagai Tersangka

      B-12 : Fotokopi Konsep BAP Tersangka

      B-13 : Harian Nusa Tenggara, "Polda Sita Penyadap Data Satelit"

      B-14 : Harian Radar Bali, "Penyedia ISP Gelap Ditertibkan"

      B-15 : Harian DenPost, "Polda Bali Gerebek Warnet Ilegal"

      B-16 : Surat Panggilan kepada P1 untuk Memberikan Keterangan Tambahan

      B-17 : Surat Panggilan kepada P3 untuk Interogasi Kedua

      B-18 : Surat Panggilan kepada P3 untuk Interogasi Ketiga

      B-19 : E-mail S3 kepada P2

      B-20 : Berita hukumonline.com

      B-21 : Surat IndoWLI perihal Pengaduan
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.