Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Oligarki, Kekuasaan dan Pasar di Era Pasca-Soeharto

Expand Messages
  • John MacDougall
    Kompas - 19 Juni 2004 Oligarki, Kekuasaan dan Pasar di Era Pasca-Soeharto Judul: Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of
    Message 1 of 1 , Jun 27, 2004
    • 0 Attachment
      Kompas - 19 Juni 2004
      Oligarki, Kekuasaan dan Pasar di Era Pasca-Soeharto

      Judul: Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Markets
      Penulis: Richard Robison dan Vedi R Hadiz
      Penerbit: Routledge Curzon, London and New York
      Cetakan: I, 2004
      Tebal: xx + 304 halaman


      BUKU ini diterbitkan tepat pada waktunya ketika rakyat Indonesia sedang merayakan apa yang sering
      disebut banyak orang sebagai "festival demokrasi" atau pemilihan umum. Pemilu kali ini tentu agak
      berbeda dengan yang lalu, di mana sekarang rakyat tidak saja memilih wakilnya di DPR dan DPD, tetapi
      juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

      SEPERTI kita sudah melihat sendiri, pada akhirnya partai-partai besar semisal Partai Golkar dan
      Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah meraup sebagian suara dan kursi di DPR dan
      sisanya dibagi-bagi untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
      Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan partai
      gurem lainnya. Tanggal 5 Juli 2004 rakyat akan memilih presiden dan wakilnya secara langsung dan
      kita pun sudah melihat lima paket calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung nanti.
      Dari deretan nama-nama tersebut, ada juga yang pernah "bersinggungan" ataupun pernah menjadi bagian
      dari rezim Orde Baru Soeharto.

      Apakah era reformasi dalam enam tahun belakangan ini gagal memunculkan tokoh-tokoh "alternatif" di
      panggung politik Indonesia? Gagalkah kelompok reformis di Indonesia? Benarkah kekuatan-kekuatan Orde
      Baru alias Orba yang masih bercokol kuat di birokrasi pusat hingga pelosok telah melakukan "gerilya
      politik" untuk sengaja menggagalkan agenda-agenda reformasi? Betulkah akhirnya kelompok reformis
      harus bersedia beraliansi, berkoalisi, atau bahkan "tidur seranjang" dengan pendukung-pendukung Orba
      juga? Mengapa pasar yang efisien dengan rule of law seperti yang menjadi fundamen gagasan
      neo-liberalisme tidak juga hadir beriringan dengan munculnya sistem politik multipartai yang ada?
      Benarkah saat ini Indonesia mengalami apa yang dialami negara-negara bekas komunis di Eropa Timur
      dan Uni Soviet di mana kader-kader komunis kembali mengambil kekuasaan politik dan menduduki
      lembaga-lembaga pemerintahan melalui jalan demokrasi dan parlementer? Bagaimana kita merefleksikan
      kembali tumbangnya Orba dan gejala kebangkitan Orba ini secara empiris dan teoretis?

      Pendekatan ekonomi politik kritis

      Buku ini secara garis besar mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Ini hasil dari
      penelitian yang mendalam selama beberapa tahun belakangan dan disajikan dengan bahasa Inggris yang
      mudah dicerna serta memakai pendekatan historis-struktural dan ekonomi-politik. Ia ditulis bersama
      oleh seorang guru (Richard Robison) dan muridnya (Vedi Hadiz). Keduanya adalah pengajar dan peneliti
      yang terkenal dan produktif. Keduanya banyak dipengaruhi tradisi intelektual kiri (marxis) yang
      kritis.

      Robison adalah peneliti asal Australia, pernah mengepalai Asia Research Centre di Murdoch
      University, Perth. Sekarang ia mengajar dengan pangkat profesor di Institute of Social Sciences di
      Den Haag, Belanda. Ia dikenal sebagai penulis buku legendaris yang berjudul Indonesia: The Rise of
      Capital (Sydney: Allen and Unwin, 1986). Buku ini menganalisis asal-usul, konsolidasi, dan
      persenggamaan antara kapitalis birokrat, militer, pemilik modal dalam dan luar negeri serta
      negara-negara donor dari Barat, di zaman Orba. Hingga saat ini buku ini menjadi bahan acuan bagi
      siapa saja yang ingin meneliti dinamika ekonomi-politik Indonesia. Di samping itu, Robison juga
      menulis tentang ekonomi-politik Indonesia di puluhan buku dan jurnal ilmiah lainnya.

      Vedi Hadiz pernah menjadi peneliti di LP3ES dan SPES di awal 1990-an. Sejak tahun 2000 mengajar di
      Departemen Sosiologi National University of Singapore. Ia mendapatkan gelar doktor di bawah
      bimbingan Richard Robison di Murdoch University, Australia, pada tahun 1996. Disertasinya
      diterbitkan sebagai buku dengan judul Workers and the State in New Order Indonesia (London:
      Routledge, 1997). Buku ini menjadi karya unggulan untuk kajian kritis mengenai hubungan antara kelas
      pekerja dan kekuatan modal di zaman akhir Orba. Tulisannya tentang politik Indonesia juga terbit di
      buku-buku dan jurnal ilmiah lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Vedi kini termasuk akademisi
      asal Indonesia yang "bermain" di forum ilmiah tingkat regional dan internasional. Ia juga bagian
      dari gelombang eksodus para akademisi Indonesia (seperti Arief Budiman, Ariel Heryanto, Aris Ananta)
      ke luar negeri pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Adalah benar kata sementara kalangan bahwa
      "akademisi asal Indonesia biasanya lebih kritis dan juga produktif di luar negeri".

      Sumbangan teoretis utama buku ini adalah mengemukakan kembali pendekatan-pendekatan ekonomi-politik
      yang selama ini digunakan untuk menganalisis hubungan krisis ekonomi dan tumbangnya Orba (dan
      Soeharto) pada tahun 1998. Sudah banyak studi dan kajian dengan tema ini dalam bahasa Inggris yang
      ada di perpustakaan dan toko buku, misalnya, buku suntingan Arief Budiman bersama Barbara Hatley dan
      Damien Kingsbury, The 1998 Crisis: Change and Change in Indonesia (Melbourne: Monash Asia Institute,
      1999); Arief Budiman dan Damien Kingsbury, Indonesia: Uncertain Transition (Adelaide: Crowhouse,
      1999); Chris Manning dan Peter van Dierman, Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and
      Crisis (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000); Kevin O'Rourke, Reformasi, The
      Struggle for Power in Post-Suharto Indonesia (Sydney: Allen and Unwin, 2002). Puluhan studi dengan
      tema ini pun telah ditulis dalam bahasa Indonesia oleh ilmuwan dan cendekiawan Indonesia.

      Lantas, apa yang berbeda dari isi buku Robison dan Vedi? Buku ini adalah kritik terhadap gagasan
      neo-liberalisme yang selama ini sering dipakai untuk menjelaskan sebab dan konsekuensi tumbangnya
      rezim Orba. Kedua penulis mempertanyakan pandangan yang mengatakan bahwa krisis ekonomi yang melibas
      Asia Tenggara dan merobohkan pemerintahan Thailand dan Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 merupakan
      "testamen" dari kemenangan pasar, modal global dan gagasan neo-liberalisme. Pandangan ini muncul di
      kalangan akademisi beraliran neo-liberalisme, terutama ekonomi, teknokrat, dan dari laporan-laporan
      yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga donor asing seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank
      Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Dalam
      pandangan mereka, krisis ekonomi meletakkan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya menjadi
      bagian dari sistem kapitalisme global. Oleh karena itu, program-program reformasi di bidang ekonomi
      dan politik, reformasi lembaga-lembaga pemerintahan, dan reformasi hukum harus diterapkan agar di
      kemudian hari sistem politik yang demokratis dapat muncul dan berguna untuk memfasilitasi
      beroperasinya sistem kapitalisme global.

      Kalau dilacak ke belakang, perdebatan ini bukan hal baru. Ada baiknya kita mengingat kembali
      pendekatan-pendekatan yang sering dipakai oleh kalangan peneliti asing dan Indonesia untuk mengkaji
      fenomena Orba dengan keberhasilan dan kegagalannya. Misalnya, ada pendekatan modernisasi,
      pembangunan politik, kebudayaan politik, studi hubungan negara-masyarakat, baik dari tradisi Weber
      maupun Marx, neo-klasik ekonomi, hingga yang berembel-embel "pasca" seperti pascamodernis,
      pascastrukturalis, dan pascakolonial.

      Dari semua itu, pendekatan ekonomi-politik neo-klasik hingga kini mampu bertahan meski sering
      "babak-belur" dihantam oleh pendekatan lainnya, terutama dari kalangan sarjana marxis. Hantaman dan
      kritik tersebut membuat pendekatan neo-klasik ekonomi makin beradaptasi, merevisi diri sendiri, dan
      akibatnya makin canggih. Namun, fondasi utama pendekatan itu tetap sama, yaitu bahwa "pasar",
      "efisiensi", "politik pluralis", dan bahkan "demokrasi liberal" adalah saling melengkapi satu sama
      lain. Dalam konteks inilah para pendukung gagasan neo-liberalisme menggunakan pendekatan tersebut
      untuk menjelaskan hubungan antara krisis ekonomi dan tumbangnya Orba serta konsekuensinya.

      Ada tiga sasaran yang difokuskan. Pertama, negara adalah sumber penyakit "KKN" dan karena itu harus
      direformasi dan dibersihkan dari penyakit tersebut.

      Kedua, institusi-institusi yang ada harus diperkuat kapasitasnya dan dibuat transparan mekanisme
      kerjanya.

      Ketiga, masyarakat sipil harus diperkuat agar bisa memperkuat proses demokratisasi. Pendukung
      neo-liberalisme melihat bahwa krisis ekonomi dan tumbangnya Orba terjadi karena negara Orba gagal
      membangun "negara yang efisien dan bebas korupsi", rendahnya kapasitas institusi-institusi yang ada,
      dan ditambah dengan lemahnya (atau ketiadaan) masyarakat sipil. Oleh karena itu, bantuan dana dari
      lembaga multilateral harus ditujukan ke tiga sasaran tersebut.

      Berpijak dari pandangan di atas, kedua penulis mengkritik dan menawarkan pendekatan alternatif,
      yaitu bahwa naik dan tumbangnya Orba harus dilihat dalam konteks kesejarahan negara Orba di mana
      konflik sosial dan pergumulan, persaingan, dan bahkan perkelahian di antara aktor-aktor politik
      dalam memperebutkan dan menguasai lahan kekuasaan dan dominasi ekonomi senantiasa menjadi bagian
      dari perjalanan Orba. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk, antara lain, mendobrak mitos-mitos
      neo-liberal seperti disebut di atas serta menjelaskan mengapa jatuhnya Orba tidak dengan sendirinya
      melahirkan sebuah rezim pasar yang efisien, demokratis, dan tertib hukum seperti yang diidealkan
      oleh kelompok reformasi.

      Sebaliknya, kejatuhan Orba dan Soeharto diiringi dengan makin kencangnya persaingan dan pergulatan
      antara aktor-aktor politik "lama" dan "baru". Demokrasi yang muncul adalah "iliberal" dengan
      masyarakat "tidak/kurang sipil". Parlemen, baik di pusat maupun di daerah, dimasuki oleh anggota
      parlemen yang beraneka ragam, mulai dari koruptor, (bekas) preman, pengusaha, tokoh agama, aktivis
      LSM, purnawirawan jenderal, hingga "ante-antek" Soeharto (dalam bahasa Hartono). Aktor-aktor politik
      tersebut tidak segan-segan membentuk aliansi dan koalisi, baik yang bersifat sesaat atau sejati,
      sepanjang itu saling menguntungkan. Bedanya, dulu ada Soeharto, sekarang tanpa Soeharto. Para
      pendukung Soeharto yang bercokol di lembaga-lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah dan yang
      menguasai aset-aset ekonomi tidak akan berdiam diri. Mereka berganti baju, mengubah wajah, dan
      bernyanyi dengan lagu baru, yaitu "demokrasi".

      Kedua penulis menawarkan pandangan bahwa carut-marutnya keadaan ekonomi-politik di era
      pasca-Soeharto adalah bagian dari kenyataan empiris tentang bangun dan jatuhnya sebuah "oligarki" di
      Indonesia. Menurut kamus, oligarki adalah sekelompok elite yang menguasai dan mendominasi sistem
      politik dan ekonomi sebuah negara pada kurun waktu yang lama. Dalam konteks Indonesia, oligarki ini
      berkembang biak bersamaan dengan lahir dan berkembangnya Orba.

      Asal-usul oligarki

      Bagaimana asal-usul oligarki di Indonesia? Negara Orba muncul dan dibangun dengan struktur politik
      yang sentralistis. Negara berpijak pada koalisi dan aliansi aktor-aktor politik seperti militer,
      teknokrat, elemen Islam dan nasionalis, pengusaha Tionghoa dan pribumi, pengusaha asing dan dukungan
      negara industri Barat lewat IGGI, kemudian menjadi CGI serta lembaga multilateral. Masing-masing
      memiliki kepentingan sendiri, kadang beriringan dan kadang berbenturan. Kebijakan politik dan
      ekonomi Orba diwarnai oleh pergumulan dan persaingan kepentingan aktor-aktor di dalamnya. Tergantung
      zaman, mana yang kuat, dialah yang menang. Di zaman ekonomi makmur seperti ketika rezeki minyak
      mengucur di era 1970-an, kelompok nasionalis dan sekutunya mendominasi kekuasaan. Di zaman krisis
      ekonomi pada akhir 1960-an dan awal 1980-an, kelompok teknokrat dan sekutunya berada di atas angin.

      Dalam pergumulan tersebut, Soeharto dan kroninya membangun, menguasai, dan mengontrol basis politik
      dan ekonomi lewat berbagai cara, misalnya mendapatkan lisensi dan perizinan impor-ekspor, HPH, dan
      lainnya. Ia juga menguasai Sekretariat Negara dan lembaga distribusi pangan seperti Bulog serta
      perusahaan negara seperti Pertamina. Berbagai yayasan pun dipakai sebagai "kedok" untuk berbisnis
      dengan pengusaha dalam dan luar negeri. Dalam konteks inilah oligarki akhirnya muncul di Indonesia
      dan, menurut kedua penulis, adalah Soeharto sendiri yang menjadi "bos"-nya (hal 57).

      Keadaan seperti inilah yang dilestarikan selama lebih dari tiga puluh tahun. Akibatnya, negara hanya
      dijadikan sebagai ajang "penjarahan" dan "pemerasan" dari aktor-aktor politik di dalamnya. Negara
      Orba bukan berfungsi untuk memakmurkan rakyat, sebaliknya, berisi para penjarah dan akibatnya negara
      pun bersifat penjarah (predatory state).

      Kedigdayaan oligarki mencapai puncak pada tahun 1980-an dan 1990-an. Ketika Indonesia mengalami
      krisis ekonomi pada tahun 1980-an, kelompok teknokrat naik daun dan mengambil inisiatif, dengan
      restu Soeharto, untuk menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi untuk mendorong ekspor, meningkatkan
      investor asing, membangun sektor nonmigas, dan meliberalisasi sektor keuangan. Di satu pihak,
      kebijakan deregulasi ini mengubah orientasi perekonomian Indonesia menjadi lebih berorientasi ekspor
      dengan meningkatnya sumbangan sektor manufaktur secara nasional. Di lain pihak, kebijakan deregulasi
      ternyata banyak menguntungkan kroni-kroni Soeharto yang juga pengusaha-pengusaha kelas kakap. Ini
      disebabkan merekalah yang memonopoli pasar domestik dengan membentuk kartel-kartel di hampir semua
      sektor perekonomian, mulai dari beras, terigu, minyak goreng, perbankan, hingga transportasi. Hal
      ini didukung oleh kontrol lembaga-lembaga negara yang mengeluarkan semua perizinan dan lisensi untuk
      berbisnis di tangan mereka-mereka yang loyal terhadap Soeharto. Akibatnya, kebijakan deregulasi
      hanya memindahkan monopoli negara (melalui BUMN) menjadi monopoli swasta.

      Kekuasaan oligarki diperkuat dengan makin mengguritanya bisnis "keluarga", mulai dari Soeharto
      hingga elite-elite politik lainnya seperti halnya bisnis yang dimiliki pengusaha kelas kakap
      generasi sebelumnya. Kemampuan mereka beraliansi dengan modal asing dan mengembangkan jaringan
      bisnis ke luar negeri, seperti kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, China, bahkan Asia Tengah, juga
      membuat kekuatan ekonomi oligarki makin menjadi-jadi. Pendanaan finansial untuk membangun perusahaan
      tersebut datang dari lembaga perbankan dalam dan luar negeri dan ini mengakibatkan utang sektor
      swasta makin menggila dan ikut menjadi salah satu penyebab rontoknya ekonomi Indonesia.

      Kedigdayaan oligarki di bidang politik juga diuraikan dengan runtut oleh kedua penulis buku ini.
      Semua lembaga penting seperti ABRI (kini TNI), Setneg, Departemen Dalam Negeri, dan Golkar dijadikan
      "kuda tunggangan" untuk memperkuat posisi politik Soeharto dan kroni-kroninya. Dekade 1980-an dan
      1990-an adalah periode yang ditandai dengan keberhasilan Soeharto mengukuhkan kekuasaannya dalam
      pergumulan dan konflik elite. Konfliknya dengan Jenderal Benny Moerdani, bekas Panglima ABRI ketika
      itu, adalah bagian dari episode ini. Soeharto pun tidak berhenti di sana saja. Ia juga mengooptasi
      kekuatan kelas menengah Islam yang mulai bangkit dengan didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim
      se-Indonesia) pada awal 1990-an. Seperti kata kedua penulis, "ICMI tidak akan pernah bertindak
      sebagai kekuatan demokrasi yang sebenarnya, tetapi hanya sekadar pajangan dalam negara organis" (hal
      118).

      Lebih dari itu, pada tahun 1990-an Soeharto menjadikan ideologi negara Pancasila sebagai "alat"
      untuk mengobrak-abrik dan melumpuhkan potensi politik masyarakat sipil (atau "masyarakat madani"
      menurut Anwar Ibrahim) terutama dari kalangan kelas menengah yang aktif beroposisi di berbagai
      organisasi swadaya masyarakat. Kekuatan oposisi "setengah hati" juga bermunculan dari kalangan
      purnawirawan militer dan pengusaha. Kalangan mahasiswa dan pekerja pun mengorganisasi diri dalam
      rangka menentang Orba dan Soeharto. Meski demikian, mereka semua digasak habis oleh Soeharto.

      Terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR pada bulan Maret tahun 1998
      makin mengokohkan kedigdayaan oligarki. Akan tetapi, ironisnya, pemilihan itu pun menjadi awal dari
      kejatuhannya. Meski Soeharto berhasil "mengamankan" keadaan di dalam negeri, ia tidak punya
      kedigdayaan untuk mengendalikan dan merespons dinamika ekonomi di tingkat internasional.

      Masa depan oligarki

      Apa pengaruh krisis ekonomi terhadap kedigdayaan oligarki di Indonesia? Sudah banyak studi tentang
      sebab-musabab krisis ekonomi yang bermula dari runtuhnya mata uang baht di Thailand pada bulan Juli
      1997. Jelasnya, krisis ekonomi ini, atau yang di Indonesia dikenal sebagai krismon, akhirnya
      merontokkan mata uang lain termasuk rupiah di Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia yang
      monopolistis dan timpang makin memperparah ekonomi Indonesia dan akibatnya Indonesia harus
      "mengemis" ke negara-negara industri Barat dan Asia lainnya. Konsekuensinya, negara harus menerapkan
      program-program IMF.

      Masalahnya, program-program yang disodorkan IMF tentu berkolaborasi dengan teknokrat, begitu
      ambisius, dan karena itu mendapat perlawanan gigih dari Soeharto dan kroni-kroninya. Konflik dan
      pergumulan yang dahsyat terjadi terutama di sektor perbankan, di mana banyak bank milik kroni-kroni
      dan keluarga Soeharto harus ditutup karena kehabisan dana. Sebagian besar dana bank tersebut
      digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar tapi mubazir kepunyaan para pemilik bank. Bahkan
      krismon pun ikut merontokkan perusahaan konglomerat milik Sudono Salim dan lainnya.

      Konsekuensi politik dari krismon pun bermunculan. Kekuatan oposisi melawan Soeharto mulai
      mengorganisasi diri dan membentuk berbagai macam wadah aliansi dan koalisi proreformasi dan
      sebagainya. Oposisi di parlemen dan di jalanan muncul dari bulan Maret hingga Mei 1998. Memang benar
      jika dibandingkan dengan Thailand dan Korea Selatan, Indonesia adalah yang paling parah secara
      ekonomi dan politik. Pergantian kepemimpinan politik di Thailand dari Chaovalit ke Chuan Leekpai
      (kebetulan penulis artikel ini berada di Bangkok waktu itu) berlangsung dengan relatif aman dan
      stabil, dan ini juga terjadi di Korea Selatan. Bagi Indonesia, yang makin memperparah adalah bahwa
      krisis ekonomi ini juga menghantam fondasi oligarki yang ada dan akibatnya ia juga memperdalam
      pertarungan, pergumulan dan konflik di antara mereka sendiri dan dengan elite-elite politik yang
      beroposisi lainnya.

      Munculnya BJ Habibie sebagai pengganti Soeharto pada bulan Mei 1998 turut memperluas ruang
      pertarungan di antara berbagai kelompok, baik yang proreformasi dan pro-Soeharto maupun pro-Habibie.
      Semua pertarungan ini bermuara pada makin rontoknya basis-basis kekuatan oligarki yang dibangun oleh
      Soeharto selama ini. Pertarungan ini bahkan makin menguat sejak Soeharto tumbang, karena sejak itu
      pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset ekonomi strategis menjadi sasaran perebutan dari berbagai aktor
      politik yang berkuasa. Kekuatan oligarki pun belum sepenuhnya rontok. Mereka berusaha keras
      mempertahankan dominasinya di bidang ekonomi. Ini terlihat dari kegagalan pemerintah untuk
      menyelesaikan masalah pengembalian utang-utang konglomerat, rekapitalisasi perbankan, dan kegagalan
      menyelesaikan kasus-kasus korupsi kelas kakap, termasuk kasus Soeharto sendiri.

      Berdasarkan kenyataan empiris ini, kedua penulis yakin bahwa kekuasaan oligarki sesungguhnya
      berhasil "mengebiri" pemerintah dengan membuat pemerintah gagal menyelesaikan utang piutang mereka
      secara adil dan tuntas. Menurut perspektif ini, kalangan oligarki sebenarnya juga ingin "bermain"
      dengan sistem politik yang baru. Hasil pemilu tahun 1999, di mana lima partai (PDI-P, Golkar, PPP,
      PKB, dan PAN) memboyong sebagian besar suara, telah melahirkan peta politik baru. Oleh karena itu,
      mereka pun harus beradaptasi dengan perubahan ini.

      Kedua penulis percaya bahwa "kebiasaan lama tidak pernah pupus", yaitu bahwa aktor-aktor politik
      pasca-Pemilu 1999 pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Soeharto dan oligarkinya di
      zaman Orba. Kini, aktor-aktor politik baru menjadikan negara sebagai sasaran penjarahan atau sapi
      perah. Pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset ekonomi menjadi rebutan di antara mereka. Bagi-bagi
      kekuasaan adalah menu politik mereka. Menurut penulis buku ini, politik penjarahan ini berlangsung
      tidak saja di Jakarta, tetapi juga di daerah, seperti Yogyakarta dan Sumatera Utara (hal 245-247).
      Dalam suasana seperti ini, kekuatan oligarki pun ikut bermain, termasuk membangun koalisi dan
      aliansi dengan kelompok proreformis. Akhirnya, seperti digarisbawahi oleh kedua penulis ini,
      kekuatan oligarki sebenarnya tidak hilang atau rontok, mereka masih bertahan hidup dengan cara
      beradaptasi dengan kenyataan politik dan ekonomi yang berbeda dengan sebelumnya.

      Berhasilkah program-program yang diluncurkan lembaga multilateral dengan gagasan neo-liberalisme
      mengubah struktur politik dan ekonomi di Indonesia? Bagaimana masa depan oligarki di Indonesia di
      era globalisasi? Kedua penulis buku ini menganggap bahwa program-program tersebut gagal membangun
      sistem kapitalisme pasar yang efisien dan negara yang tertib hukum seperti yang diidealkan oleh
      kalangan neo-liberal dan proreformis di dalam negeri. Sebaliknya, sistem kapitalisme pasar yang
      "liar" muncul dengan mata uang utama "oportunisme politik" (hal 265). Dalam kerangka berpikir
      seperti ini, tentu saja oligarki akan bertahan dan bahkan mungkin makin canggih.

      Namun, perlu juga digarisbawahi di sini bahwa sebenarnya ekonomi-politik globalisasi punya dimensi
      positif dan negatif: memberi peluang bagi mereka yang siap dan juga membuka kehancuran bagi mereka
      yang tidak siap. Dimensi-dimensi tersebut tampaknya tidak akan berlaku jika struktur ekonomi dan
      politik di tingkat global timpang, yaitu lebih menguntungkan negara-negara industrialis besar.
      Karena itu, struktur global yang timpang ini juga mengganjal dan memengaruhi perubahan total dalam
      struktur politik dan ekonomi di Indonesia.

      Penutup

      Begitu kelamkah potret ekonomi-politik di era pasca-Soeharto? Kalau kita membaca buku ini secara
      mendalam, jawabannya tentu saja: ya. Buku ini memang enak dibaca kalau kita tertarik dengan
      pendekatan-pendekatan teoretis untuk memahami dinamika politik dan ekonomi di era pasca-Soeharto.
      Buku ini juga lebih menggambarkan implikasi dari bangun-jatuhnya Orba dan Soeharto dalam gambaran
      yang makro meski fakta-fakta empirisnya disajikan secara mendetail. Yang masih terasa kurang adalah
      gambaran mikro dan perbandingannya. Bagian tentang politik lokal juga hanya tersaji dalam tiga
      halaman belaka.

      Sebenarnya, ada banyak yang dapat diceritakan tentang dinamika politik lokal di berbagai tempat di
      Indonesia. Tema inilah yang harus terus digali mengingat ada kemungkinan menawarkan kemajemukan data
      empiris dan karena itu akan memperkaya penafsiran teoretis. Demikian pula halnya dengan perspektif
      perbandingan di mana politik lokal di Indonesia bisa dibandingkan dengan Thailand, Filipina, dan
      Malaysia. Misalnya, studi politik lokal tingkat provinsi dan tambon (setingkat kabupaten/kota) di
      Thailand telah maju pesat. Begitu juga studi di Filipina untuk tingkat provinsi dan barrio (desa).
      Barangkali dan semoga kekurangan ini akan diisi oleh para peneliti dan akademisi lain, baik yang
      berasal dari luar maupun dalam negeri. Tanpa mengurangi kejelian kedua penulis, buku semacam ini
      sangat perlu dibaca bagi para pembaca di Indonesia dan ini bisa terwujud jika ia juga diterjemahkan
      ke dalam bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan oleh ratusan juta orang.

      Dr Priyambudi Sulistiyanto Assistant Professor Southeast Asian Studies Programme National University
      of Singapore
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.