Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Menghina Mega, Memenjarakan Tapol

Expand Messages
  • LBH Rakyat
    Menghina Mega, Memenjarakan Tapol function WinOpen() {msg=open( meng08f.htm ,
    Message 1 of 1 , Aug 31, 2002
      Menghina Mega, Memenjarakan Tapol
      function WinOpen() {msg=open("meng08f.htm", "DisplayWindow","location=no,status=no,scrollbars=no,resizable=yes,width=400,height=200,toolbar=no,directories=no,menubar=no");}kompas/danu kusworo [input] Rasanya baru kemarin kebebasan itu ada. untutan pembebasan tahanan politik-narapidana politik (tapol-napol) pada masa Soeharto masih samar terdengar. Belum genap lima tahun rezim otoriter tumbang, ruang tahanan kini mulai diisi lagi oleh tahanan-tahanan politik. Orang-orang direnggut kebebasannya, meringkuk di balik terali besi penjara. Mereka dituduh menghasut, membuat onar, menghina simbol-simbol, dan merongrong negara. Warisan kolonial, pasal-pasal karet tentang apa yang dimaksudkan penyebaran rasa kebencian, Haatzaai Artikelen, dihidupkan kembali. Koruptor dibebaskan dari semua tuduhan. Pelanggar hak asasi manusia bebas berkeliaran. Zaman lama telah kembali.
      SIANG 14 Juni 2002, sekelompok kecil pemuda bergerak menuju Istana Negara. Walau tidak sampai 20 orang, unjuk rasa kelompok yang menamakan diri Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) dan Serikat Tani Nasional (STN) itu sedikit berbeda dibanding pakem yang biasa dilakukan mahasiswa. Setting demo dibuat bergaya teaterikal dengan lakon serius berjudul "Ganti Mega-Hamzah dengan Pemerintahan Rakyat Miskin".
      Muzakkir dan Nanang Mamija yang menjadi aktor utama pagelaran itu bertelanjang dada. Seluruh tubuhnya dilabur kostum cat warna warni, merah, putih, kuning, biru. Di dada Muzakkir tertera "Mega-Hamzah Haz Turun" sedangkan di punggung Nanang tertulis "Tanah Modal Teknologi Modern untuk Petani".
      Muzakkir dan Nanang menjunjung bangku terbalik yang diatasnya terdapat foto wajah Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz yang disilang merah. Kursi pun diempaskan. Muzakkir dan Nanang menginjak-injak foto. Alam, aktor pembantu, mengakhiri aksi itu dengan menabur nasi dan lauk basi di atas foto.
      Stop. Acara bubar, tanpa insiden, seluruh pemain pulang ke rumahnya masing-masing dengan aman.
      Aksi itu membuat berang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea berang. Jacob Nuwa Wea dengan gayanya berujar akan membuka baju menteri untuk mengejar demonstran yang dianggap menghina Presiden Megawati yang juga ketua umum partainya. Megawati diberitakan marah dan sempat mengancam mencoret ke-WNI-an para demonstran.
      Empat hari kemudian atau tanggal 29 Juni, ketika Muzakkir yang sehari-hari sebagai pengamen ditangkap polisi di perempatan Jalan Letjen Suprapto, Jakarta. Disusul Nanang ditangkap tanggal 30 Juni dini hari saat tengah tidur di rumahnya. Adapun Alam hingga kini masih buron. Muzakkir dan Nanang didakwa menghina Kepala Negara dengan ancaman pidana Pasal 134 dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
      "Saya tidak menyesal ditangkap oleh polisi, ditahan atau dihukum. Berkali-kali kami demo enggak ada hasilnya. Namun, dengan aksi kali ini kami berhasil memaksa perhatian presiden. Kami tidak puas karena kebijakan Mega-Hamzah terhadap rakyat miskin tidak berubah. Dulu saya ikut kampanye bersama PDI-P yang katanya membela rakyat miskin, namun sekarang saya benci Megawati," ujar Muzakkir datar.
      Tidak gampang menjelaskan fenomena Muzakkir yang berani mengambil risiko ditangkap atau dihukum penjara. Ia lahir dan besar di Desa Bayu, Lhok Seumawe, Aceh Timur, 5 Agustus, 21 tahun lalu. Keluarganya tergolong besar dengan jumlah anggota 10 orang. Ayahnya seorang pedagang sedangkan ibunya mengurus rumah tangga.
      Muzakkir yang sehari-hari dipanggil dengan nama "Aceh" bukan aktivis lama. Aktivismenya baru muncul ketika ia bergabung dengan beberapa mahasiswa yang membangun posko banjir, di dekat rumah kosnya yang terendam pada bulan Februari lalu.
      Merantau ke Jakarta setelah tamat SMA tahun 1998, Muzakkir menjalani kehidupan luntang-lantung tanpa pekerjaan. Untuk menyambung hidup dia memilih menjadi pengamen di atas bus kota. Sejak awal mengamen dia hanya membawakan puisi-puisi dan tidak pernah membawa gitar atau bernyanyi.
      Ketika bergabung dengan GPK, kegiatan mengamen masih berlanjut. Namun, ngamennya tidak lagi puisi melainkan orasi politik.
      "Saya sering tidak diberi uang ketika ngamen orasi politik, namun enggak apa-apa. Yang penting buat saya, saya ikut memberi pendidikan politik kepada rakyat agar jangan mau dibodohi terus," katanya enteng.
      Nanang ditangkap oleh dua polisi berpakaian preman sekitar pukul 02.30. Ia sendirian di rumah orangtuanya yang didirikan di atas tanah kosong. Saat penangkapan terjadi, orangtua dan saudara-saudaranya sudah pergi berjualan di pasar. Ia langsung dibawa pergi oleh kedua orang itu ke kantor polisi.
      "Saya enggak kaget karena saya sudah dengar akan ditangkap," kata Nanang.
      Kenapa tidak buru-buru kabur? Untuk apa sembunyi? Saya punya pikiran, saya tidak bersalah. Saya hanya berdemonstrasi, menyatakan pendapat. Kalau saya menginjak-injak potret Mega dan Hamzah bukan karena suka atau tidak suka. Wajar dong pemerintah dikritik rakyatnya, kata Nanang yang lahap menyantap nasi bungkus di balik terali ruang tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
      Suara Nanang terdengar lantang, tanpa keragu-raguan, tidak beda suara aktivis para penentang Soeharto ketika menghadapi tuduhan melakukan tindak pidana subversi. Namun, Nanang hanyalah seorang pedagang bumbu dapur. Jebolan SMU, tidak pernah bergabung dengan partai politik. Lahir di Brebes, sejak umur dua tahun merantau bersama orangtuanya menjadi pedagang pasar. Namun, beberapa bulan lalu pasar tempat mereka hidup digusur. Nanang, kemudian bergabung berkenalan dengan aktivis GPK dan kemudian terlibat dalam diskusi-diskusi dengan organisasi itu.
      Ia mengaku melakukan perbuatan menginjak-injak gambar wajah Megawati dan Hamzah secara sadar. Ia hanya kecewa karena harus meringkuk dalam sel gara-gara kegiatannya itu. "Dulu saya berpikir kita ini demokrasi. Saya tidak pernah berpikir akan ditangkap. Nyatanya tidak. Ini bukti bahwa Indonesia tidak demokratis," kata Nanang.
      ***
      AKSI menyobek, menginjak, dan membakar potret atau boneka kepala negara merupakan ritual yang selama ini biasa dilakukan demonstran dan disaksikan masyarakat di layar televisi. Aksi membakar patung Soeharto di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dihadiri ribuan orang Mei 1998, diikuti oleh aksi-aksi serupa di berbagai kota. Di Jakarta, para mahasiswa membakar dan merobek foto Soeharto yang saat itu disakralkan. Pada zaman Abdurrahman Wahid, foto presiden menjadi bahan olok-olok mahasiswa. Di Makassar, ratusan foto Abdurrahman Wahid dikubur. Ia tidak tergoda untuk memberangus aksi-aksi itu. Polisi pun diam saja.
      Kini, setahun setelah Megawati berkuasa, foto Presiden menjadi demikian penting dan bisa membenarkan tindakan pencabutan kebebasan seseorang. Selain Muzakkir dan Nanang, di Jakarta aktivis Komunike Bersama (Kober) Kiastomo dan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Fernandes ditahan polisi dan akan segera diajukan ke pengadilan atas kasus serupa. Kiasmo ditangkap karena tindakan membakar patung Megawati di Kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta 19 Juli lalu. Fernandez ditangkap setelah menginjak-injak foto Megawati.
      Sakralisasi gambar wajah Megawati itu juga terjadi di Surabaya dan Aceh. Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Ignas ditangkap di Surabaya saat melakukan aksi memperingati kejatuhan Soeharto 21 Mei. Ia dituduh menghina simbol-simbol negara hanya karena membawa wayang Megawati yang diberi tulisan "antek IMF". Di Surabaya, aktivis perempuan Reyhan sampai hari ini masih meringkuk di tahanan karena membawa potret Mega-Hamzah yang dibubuhi tanda silang.
      Bukan itu saja. Pemerintahan Megawati juga dalam waktu singkat telah menjebloskan dan menyekap puluhan orang sebagai tahanan politik. Mereka dituduh menghasut atau melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal-pasal karet Haatzaai Artikelen.
      Di Maluku, enam anggota Forum Kedaulatan Maluku (FKM) tengah diadili dengan tuduhan subversi karena mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Saparua, Maluku Tengah. Masih dalam kaitan dengan Maluku, Panglima Komando Laskar Jihad Djaffar Umar Thalib diadili karena dituduh menghina Presiden, dan Ketua Umum FKM Alex Manuputty dituduh melakukan tindakan makar.
      Sejumlah 12 aktivis Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) baru-baru ini ditahan karena dituduh membawa selebaran antipemerintah. Mereka dibebaskan setelah ada tekanan dari kalangan organisasi nonpemerintah. Deretan para tahanan politik itu tampaknya akan terus bertambah panjang.
      Di Bandung, tidak kurang 20 buruh Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) ditahan dengan tuduhan menghasut, lantaran menghimpun buruh dan menyebarkan pamflet mengajak buruh bergerak menentang tiga Rancangan Undang Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang akan mempermudah pemecatan pekerja.
      "Pemerintahan Megawati kini tidak takut lagi menunjukkan karakteristik aslinya. Kemarin-kemarin mereka masih bersembunyi di balik topeng demokrasi. Kini, ketika perlawanan makin banyak, resistensi makin luas, dan banyak orang kecewa, pemerintahan Megawati memilih kembali jalan represif," kata Dita Indah Sari, Ketua Umum FNPBI.
      Dita pernah dipenjarakan oleh rezim Soeharto pada akhir masa kekuasaannya dengan tuduhan menghasut buruh untuk melakukan mogok.
      ***
      AKTIVIS Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Taufik Basari menilai atraksi seni unjuk rasa di depan Istana Negara adalah wujud ekspresi kegelisahan rakyat kecil terhadap orangtuanya, yaitu pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz. Penangkapan dan pengadilan menjadi ironi karena pemerintah tidak mampu berbuat banyak terhadap kesengsaraan rakyat. Kasus Muzakkir dan Nanang, menurut pendapatnya adalah perkara politik yang dikriminalisasikan. Persis seperti cara-cara Orde Baru, lebih melihat cara orang berdemo bukan esensi yang disampaikan.
      Penerapan Pasal 134 dan 137 KUHP, kata Taufik, adalah bencana buat demokrasi. Pasal-pasal karet itu diciptakan Belanda untuk menumpas setiap usaha melawan atau merongrong kekuasaan kolonial. Pasal-pasal itu telah banyak memakan korban terutama pada masa otoriter Soeharto. Institusi pengadilan dijadikan "mesin pembunuh" yang efektif. Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid membebaskan tahanan politik dan narapidana politik.
      "Namun di era reformasi, Megawati justru menghidupkannya kembali," kata Taufik.
      Megawati, menurut aktivis senior organisasi nonpemerintah M Billah, sangat sensitif terhadap aksi-aksi pembakaran potret wajahnya terkait kultur politik yang dianutnya. Kultur politik Mega, kata Billah, sangat Jawa. Dalam kultur Jawa, raja tidak bisa berbuat salah, merupakan pihak yang tidak bisa disentuh, dan harus senantiasa menjaga jarak dengan rakyatnya.
      "Lihat saja bagaimana Istana sekarang dibandingkan pada zaman Gus Dur. Tidak boleh ada banyolan dan cekakakan di Istana. Wibawa harus dijaga, protokoler diperketat, dan sekarang semua orang memanggilnya dengan Ibu Mega," kata Billah.
      Menurut dia, simbol-simbol negara memang perlu dihormati. Bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara, sangat tergantung pada kultur masing-masing negara. Di Amerika Serikat, presiden boleh digambar hanya bercelana dalam untuk iklan. Namun, kata Billah, penghormatan simbol-simbol negara tidak harus sama dengan penyakralan.
      Aksi-aksi membakar atau merusak simbol-simbol negara, menurut Billah, hanya sekadar taktik untuk menarik perhatian. Mereka melakukan itu setelah aksi yang sopan tidak didengarkan. Maka orang menyobek dan membakar gambar presiden, orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora, sejumlah orang Aceh angkat senjata.
      "Kalau program ekonomi pemerintah baik, hak asasi manusia ditegakkan, orang akan bangga pada negaranya. Otomatis akan ada penghormatan pada simbol-simbol negara. Sekarang kebanggaan itu tidak ada lagi," kata Billah.
      Menurut Dita, sebuah kekuasaan yang merasa terancam otoritasnya kredibilitasnya menurun akan tergoda untuk menghadapi para aktivis demokrasi dengan kekerasan atau dengan bungkus hukum. Kebijakan-kebijakan kekuasaan yang merugikan rakyat akan menghasilkan perlawanan sehingga untuk membenarkan kebijakannya kekuasaan mau tak mau harus menggunakan kekuatan represif.
      Ia memperkirakan, kecenderungan represif itu akan makin kuat dan akan makin banyak aktivis dipenjarakan karena semua struktur kepolisian dan pengadilan masa Orde Baru masih efektif berjalan. Konsolidasi Orde Baru di parlemen dan di lembaga-lembaga negara lainnya makin kuat. Di lain pihak, kekecewaan dan perlawanan juga akan terus menguat.
      Untuk mencegah itu semua, Megawati akan memakai pola-pola Orde Baru yang terbukti efektif selama puluhan tahun. "Pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang ampuh untuk memojokkan para pemimpin aksi dihidupkan lagi. Akan makin banyak korban dalam pemerintahan Megawati," kata Dita.
      Muzakkir yang kini dipasung kebebasannya untuk mengamen di jalanan hanya bisa menunjuk perbedaan Soekarno dan anaknya. "Dulu kabarnya Soekarno, bapaknya Megawati, dikenakan pasal karet itu oleh Belanda, sekarang Megawati menggunakan pasal yang sama kepada kami. Lucu juga ya," kata Muzakkir. (Syahnan A Rangkuti/ P Bambang Wisudo)
      Search : [input] [input]








      Berita Lainnya :


      Empat RUU Politik Dibahas oleh Dua Pansus

      Enny Soeprapto: Perlu Hukum Acara Tersendiri untuk Pengadilan HAM

      Foto: Tertawa

      Gaji Anggota Komnas HAM di Bawah Staf

      Kewenangan Komisi Yudisial Dikhawatirkan Tumpang Tindih

      Menghina Mega, Memenjarakan Tapol

      Negara Dituntut Ungkap Kasus Penghilangan Paksa

      Pada Pemilu 2004 TNI/Polri Belum Memilih

      Syarat Domisili Persempit Calon DPD Berkualitas

      TNI Berbisnis untuk Kesejahteraan Prajurit












      ---------------------------------
      Do You Yahoo!?
      Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes

      [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.