Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Data logger for underwater

Expand Messages
  • Ofri Johan
    Dear All, Mohon info teman-teman yang pernah menggunakan atau tau informasi tentang data logger untuk penelitian terumbu karang (underwater). Adakah alatnya
    Message 1 of 4 , Jan 4, 2011

      Dear All,

      Mohon info teman-teman yang pernah menggunakan atau tau informasi tentang data logger untuk penelitian terumbu karang (underwater).

      Adakah alatnya yang bisa me-record multi; suhu, salinitas, DO, TSS, pH, Intensitas Cahaya, dll?

       

      Terima kasih

       

      Ofri Johan, M.Si

      Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya

      Jl. Ragunan 20, PS. Minggu, Jakarta Selatan, 15420, INDONESIA

      Telp/Fax: (+62)21 7815101, 7805052

       

    • Rita Rachmawati
      Coba cek HOBO. Perlu dipasang kapan? Rita ... From: Ofri Johan Subject: [incres] Data logger for underwater To: incres@yahoogroups.com
      Message 2 of 4 , Jan 4, 2011
        Coba cek HOBO. Perlu dipasang kapan?

        Rita

        --- On Tue, 1/4/11, Ofri Johan <ofrijohan@...> wrote:

        From: Ofri Johan <ofrijohan@...>
        Subject: [incres] Data logger for underwater
        To: incres@yahoogroups.com
        Date: Tuesday, January 4, 2011, 4:47 PM

         

        Dear All,

        Mohon info teman-teman yang pernah menggunakan atau tau informasi tentang data logger untuk penelitian terumbu karang (underwater).

        Adakah alatnya yang bisa me-record multi; suhu, salinitas, DO, TSS, pH, Intensitas Cahaya, dll?

         

        Terima kasih

         

        Ofri Johan, M.Si

        Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya

        Jl. Ragunan 20, PS. Minggu, Jakarta Selatan, 15420, INDONESIA

        Telp/Fax: (+62)21 7815101, 7805052

         


      • Nara Wisesa
        Teman-teman, mau ikut tanya nih.... Apakah ada yang tahu lebih detail mengenai implementasi Undang-undang no 27 tahun 2007, khususnya pasal 35 yang menyatakan
        Message 3 of 4 , Jan 18, 2011
          Teman-teman, mau ikut tanya nih....

          Apakah ada yang tahu lebih detail mengenai implementasi Undang-undang no
          27 tahun 2007, khususnya pasal 35 yang menyatakan pelarangan, antara lain:
          d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem
          terumbu karang;
          e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang
          tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
          f. melakukan konversi ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya
          yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan
          Pulau-Pulau Kecil;
          h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

          Jadi misalnya ada proyek pembangunan pelabuhan atau kawasan industri di
          suatu daerah yang memiliki mangrove/padang lamun/terumbu karang (bukan
          kawasan konservasi),
          apakah kegiatan tersebut melanggar pasal di atas?
          Dan misalnya proyek tersebut melakukan mitigasi kerusakan, misalnya
          dengan relokasi/transplantasi koral atau penanaman ulang bakau/lamun,
          apakah kegiatan mitigasi seperti ini membebaskan proyek itu dari
          implikasi hukum pasal di atas?

          Mohon pencerahannya ya, mudah2an ada yang bisa bantu kasih informasi :)
        • suraji
          ehm... kalau kriteria berikut ini bisa dipakai gak ya...??? 1.
          Message 4 of 4 , Jan 18, 2011
            ehm...
            kalau kriteria berikut ini bisa dipakai gak ya...???



            terimakasih
             

            SURAJI
            http://surajis.multiply.com

            http://kkpindonesia.multiply.com

            http://suraji78.blogspot.com

            Seksi Konservasi Kawasan Laut

            Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Ditjen KP3K - Kementerian Kelautan dan Perikanan.

            Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gd. Mina Bahari III lt. 10 Jakarta Pusat. T./F. +62 21-3522045
            Project Operation Manager - Assist. for Policy and Sustainable Fisheries

            Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II), DG. MCSI - Ministry of Marine Affairs and Fisheries
            Jl. Tebet Timur Dalam II No. 45 Jakarta Selatan. P. +62 21-83783931, F. +62 21-8305120




            From: Nara Wisesa <pseudorca@...>
            To: incres@yahoogroups.com; marinebuddies@...
            Sent: Wed, January 19, 2011 10:11:02 AM
            Subject: [incres] UU 27 Tahun 2007

             

            Teman-teman, mau ikut tanya nih....

            Apakah ada yang tahu lebih detail mengenai implementasi Undang-undang no
            27 tahun 2007, khususnya pasal 35 yang menyatakan pelarangan, antara lain:
            d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem
            terumbu karang;
            e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang
            tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
            f. melakukan konversi ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya
            yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan
            Pulau-Pulau Kecil;
            h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

            Jadi misalnya ada proyek pembangunan pelabuhan atau kawasan industri di
            suatu daerah yang memiliki mangrove/padang lamun/terumbu karang (bukan
            kawasan konservasi),
            apakah kegiatan tersebut melanggar pasal di atas?
            Dan misalnya proyek tersebut melakukan mitigasi kerusakan, misalnya
            dengan relokasi/transplantasi koral atau penanaman ulang bakau/lamun,
            apakah kegiatan mitigasi seperti ini membebaskan proyek itu dari
            implikasi hukum pasal di atas?

            Mohon pencerahannya ya, mudah2an ada yang bisa bantu kasih informasi :)


          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.