Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Penutupan Gereja Dilaporkan Ke DPR

Expand Messages
  • moderatorgbkp
    Penutupan Gereja Dilaporkan Ke Ketua DPR . Ketua Badan Kerjasama Gereja Jawa Barat Simon Timorason bersama perwakilan organisasi umat Kristen melaporkan tindak
    Message 1 of 1 , Sep 1 3:13 AM
      Penutupan Gereja Dilaporkan Ke Ketua DPR .

      Ketua Badan Kerjasama Gereja Jawa Barat Simon Timorason bersama
      perwakilan organisasi umat Kristen melaporkan tindak kekerasan yang
      dialami sejumlah gereja di Jabar kepada Ketua DPR Agung Laksono di
      Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (31/8).

      Dalam pertemuannya mereka menyerahkan sejumlah barang bukti atas
      tindakan yang dilakukan Aliansi Gerakan Antipermurtadan (AGAP). Di
      antaranya surat pernyataan untuk tidak melakukan kebaktian di rumah
      salah seorang pendeta yang terpaksa ditandatangani di bawah tekanan.

      Dalam kesempatan itu, Agung berjanji akan menindaklanjuti laporan
      tersebut ke pada pemerintah. Sebagai Ketua DPR, Agung mengungkapkan
      dirinya sangat tidak setuju dengan tindakan kekerasan itu walaupun
      dilakukan dengan berbagai dalih. Sebaiknya, menurut Agung, semua
      pihak dapat menahan diri dan tidak main hakim sendiri.

      Di akhir pertemuan, rombongan yang terdiri dari bermacam-macam unsur
      gereja di Indonesia ini melakukan doa bersama. Doa itu ditujukan
      hanya kepada semua pihak agar diharapkan tidak melakukan kekerasan
      terhadap kelompok manapun.

      Hampir bersamaan, sejumlah pimpinan jemaat Ahmadiyah bersama tim
      kuasa hukumnya berdialog dengan anggota Komisi VIII DPR soal tindakan
      anarkis terhadap jemaaat Ahmadiyah di Parung, Bogor. Dialog juga
      digelar berkaitan dengan terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang
      melarang ajaran Ahmadiyah, beberapa waktu lalu.

      Saat dialog itu, Komisi VIII meminta polisi mengusut dan menangkap
      pelaku tindakan anarkis terhadap jemaat Ahmadiyah di Parung. Kepada
      anggota jemaat Ahmadiyah, Komisi VIII juga meminta untuk introspeksi
      diri dan menjaga agar aktivitasnya tidak memancing emosi massa.
      Sementara pihak Ahmadiyah meminta anggota Komisi VIII untuk
      memfasilitasi dialog dengan ulama untuk guna meluruskan pemahaman
      tentang Ahmadiyah.

      Menurut tim kuasa hukum jemaat Ahmadiyah, Adnan Buyung Nasution,
      dalam UUD 1945 setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk
      beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Adnan
      menambahkan negara juga berkewajiban melindungi seluruh warganya.
      (ZIZ)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.