Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [forum-pajak] PPN hadiah

Expand Messages
  • awaluddin_lim
    Dear Beni Menurut saya: Saya lebih suka menggunakan Pasal 16 D untuk hadiah mobil menghindarkan terjadi pembayaran PPN 2x dimana sewaktu kita membeli mobil
    Message 1 of 14 , May 27 5:34 PM
    • 0 Attachment
      Dear Beni
      Menurut saya: Saya lebih suka menggunakan Pasal 16 D untuk "hadiah" mobil menghindarkan terjadi pembayaran PPN 2x dimana sewaktu kita
      membeli mobil kita membayar PPN tetapi tidak dapat dikreditkan akibat Pasal 9 ayat 8 poin c UU PPN dan harus memungut PPN lagi akibat pasal 1A UU PPN sewaktu mobil itu langsung diserahkan ke Pelanggan (Mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan Tidak jalan).

      Dengan mencatatkan mobil itu ke aktiva perusahaan (kan benar perusahaan membeli mobil dan mobil itu memang tidak untuk diperjual belikan) dan perusahaan kemudian menghadiahkan mobil itu kepada pelanggan dalam rangka mencapai target penjualan (tidak diperjual belikan), maka berlaku Pasal 16 D UU PPN

      Dari segi PPh penyerahan itu bisa mengurangi penghasilan perusahaan yang dicatat sebagai kerugian melalui pasal 6 ayat 1 poin D, dan jangan lupa memotong pph pasal 21/23 bagi yang menerima hadiah tersebut (taxability-deductibility).

      Jika mobil itu tidak anda catatkan sebagai aktiva perusahaan anda dahulu, tentunya agak susah berargumentasi jika menggunakan pasal 16 D.



      thanks

      Awal


      ----- Original Message -----
      From: Beni Handayanto
      To: forum-pajak@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:45 AM
      Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah


      Pak Awal,

      Terimakasih atas pencerahannya.
      Kalau saya baca Pasal 16D, ada kata "AKTIVA".
      Apakah aktiva yang dimaksud, adalah aktiva dalam
      neraca?
      Karena Toyota Avanza yang kami beli untuk hadiah,
      tidak kami catat sebagai aktiva Perusahaan, apakah
      dapat kita gunakan pasal 16D?
      Pembelian hadiah tersebut langsung kami biayakan Pak.

      Best regards,,
      Beni

      --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:

      > Dear Beny
      > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya tidak
      > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
      > Thanks
      > Awal
      > ----- Original Message -----
      > From: bhandayanto
      > To: forum-pajak@yahoogroups.com
      > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
      > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
      >
      >
      > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
      > membeli sebuah Toyota
      > Avanza.
      > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh Faktur
      > Pajak Standar dari
      > Astra.
      > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN, FPS
      > tersebut tidak dapat
      > dikreditkan.
      > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut
      > sebagai hadiah, dikenakan
      > PPN?
      >
      > Terimakasih,
      > Beni
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been
      > removed]
      >
      >





      [Non-text portions of this message have been removed]
    • Beni Handayanto
      Dear Palti, Boleh beda pendapat dikit ya Pak, karena proses pemberian hadiah tersebut melalui sistem undian, tentunya PPh pasal 4(2), bukan PPh21 ataupun 23.
      Message 2 of 14 , May 27 8:59 PM
      • 0 Attachment
        Dear Palti,

        Boleh beda pendapat dikit ya Pak, karena proses
        pemberian hadiah tersebut melalui sistem undian,
        tentunya PPh pasal 4(2), bukan PPh21 ataupun 23.
        Yang menjadi pertanyaan kami selanjutnya;

        1. PPh-nya dihitung atas dasar DPP atau DPP+PPN

        2. Di dalam Kep-87/PJ./2002, disebutkan DPP yang
        digunakan untuk menghitung VAT-Out adalah Harga Jual
        atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. Laba
        Kotor yang dimaksud disini tentunya Laba kotor Astra
        dalam memproduksi 1 unit Avanza? Mungkinkah tujuan
        Kep-87 tersebut adalah pemakaian sendiri atau
        pemberian Cuma-Cuma untuk produk sendiri?

        3. Pada saat penyerahan mobil ke Pelanggan, jurnal-nya
        kok jadi eliminasi VAT in dan out ya Pak? Pada saat
        pembelian mobil ada pengakuan hutang ke Astra tentunya
        termasuk VAT-IN, dan pada saat penyerahan juga ada
        VAT-IN nggak dobel ya Pak?

        Salam,
        Beni
        --- Palti Siahaan <palti_siahaan@...>
        wrote:

        > Dear Benny,
        > Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
        > Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan
        > Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
        > beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
        > Nomor 18 Tahun 2000, diatur antara lain :
        > Pasal 1A ayat (1) huruf d, yang termasuk dalam
        > pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah
        > pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas
        > Barang Kena pajak.
        >
        > Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d
        > disebutkan bahwa pemberian cuma-cuma diartikan
        > sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran
        > baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi
        > sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk
        > promosi kepada relasi atau pembeli.
        > Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
        > * Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
        > Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
        > * Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
        > Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
        > Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
        > KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan
        > Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
        > Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian cuma-cuma
        > Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, antara
        > lain mengatur :
        > 1. Pasal 1 angka 3, dalam Keputusan Direktur
        > Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan pemberian
        > cuma-cuma adalah Barang Kena Pajak adalah pemberian
        > yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang
        > produksi sendiri maupun bukan produksisendiri,
        > termasuk pemberian contoh barang untuk promosi
        > kepada relasi atau pembeli.
        > 2. Pasal 4 :
        > * Ayat (1), atas pemberian cuma-cuma Barang Kena
        > Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau
        > menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak
        > Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur
        > Pajak;
        > * Ayat (5), Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan
        > untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai
        > yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian
        > setelah dikurangi laba kotor.
        > 3. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan
        > perdagangan, insentif adalah penghargaan yang
        > diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang
        > melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.
        > 4. Atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan
        > dari main dealer kepada dealer/distributor/pelanggan
        > sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
        > lainnya atau imbalan prestasi terutang PPN.
        > 5. Dalam hal bonus/insentif/hadiah/penghargaan
        > tersebut diberikan dalam bentuk Barang Kena Pajak,
        > maka atas pemberian
        > bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut termasuk
        > dalam kategori pemberian cuma-cuma dan atas
        > penyerahannya terutang PPN sebagaimana dimaksud pada
        > butir 4 di atas, serta harus diterbitkan Faktur
        > Pajak.
        > 6. Akuntansi PPN atas Hadiah
        >         Pada saat pembelian mobil:        
        >         Dr. Biaya Promosi/Bonus
        >             Cr. Hutang kepada Astra
        >         Pada saat penyerahan mobil ke Pelanggan:
        >         Dr. Piutang ke Pelanggan (PPh 21 or PPh 23
        > menjadi beban pelanggan)
        >         Dr. VAT In Uncreditable
        >             Cr. Hutang ke Kas Negara
        >             Cr. VAT Out
        > Pada saat anda menyerahkan hadiah tersebut kepada
        > Pelanngan, anda memungut PPh Pasal 21 untuk Wajib
        > Pajak Pribadi atau PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak
        > Badan, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
        > Pajak Nomor : SE-12/PJ.43/2002 tentang Intensifikasi
        > Kewajiban Pemotong PPh dan PPN Dalam Rangka
        > Peningkatan Potensi Perpajakan. Anda menyerahkan
        > bukti potong or SSP.
        > For internal discussion : benar gak Indah......
        > Salam.
        >
        >
        > ----- Original Message ----
        > From: Dedy Pakpahan <dedy2707@...>
        > To: forum-pajak@yahoogroups.com
        > Sent: Tuesday, May 27, 2008 1:58:36 PM
        > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
        >
        >
        > Menurut saya, atas transaksi penyerahan avanza ini
        > dikenakan PPN atas hadiah. Karena Pasal 16 D UU PPN
        > mengatur pengenaan PPN atas penyerahan aktiva yang
        > menurut tujuan semula bukan untuk tidak
        > diperjualbelikan. (ini mengartikan aktiva tersebut
        > kita beli untuk kita gunakan dalam kegiatan operasi
        > kita bukan untuk lain). Kembali ke persoalan, Memang
        > Mobil avanza yang kita beli ini merupakan kategori
        > aktiva, tapi khan tidak masuk daftar aktiva kita
        > sehingga menurut saya atas penyerahan mobil avanza
        > tersebut terutang PPN.
        >
        > Warm Regards
        >
        > Dedy Pakpahan
        > awaluddin_lim <awal_lim@cbn. net.id> wrote:
        > Dear Beny
        > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya tidak
        > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
        > Thanks
        > Awal
        > ----- Original Message -----
        > From: bhandayanto
        > To: forum-pajak@ yahoogroups. com
        > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
        > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
        >
        > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
        > membeli sebuah Toyota
        > Avanza.
        > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh Faktur
        > Pajak Standar dari
        > Astra.
        > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN, FPS
        > tersebut tidak dapat
        > dikreditkan.
        > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut sebagai
        > hadiah, dikenakan
        > PPN?
        >
        > Terimakasih,
        > Beni
      • Beni Handayanto
        Pak Awal. Hadiah tersebut kami serahkan ke pemenang undian, berarti PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari DPP atau DPP+PPN ya Pak? Selain mobil, kita juga
        Message 3 of 14 , May 27 11:36 PM
        • 0 Attachment
          Pak Awal.

          Hadiah tersebut kami serahkan ke pemenang undian,
          berarti PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari DPP
          atau DPP+PPN ya Pak?

          Selain mobil, kita juga memberikan hadiah bukan mobil
          dengan diundi misalnya TV, Lemari Es, untuk kelompok
          ini PPN Masukannya dapat dikreditkan dan juga kita
          pungut PPN pada saat penyerahan hadiah (sesuai
          pendapat Pak Palti Siahaan dan Pak Dedy Pakpahan yang
          merefer ke Kep-87/PJ./2002), dan dikenakan PPh-nya 25%
          dari DPP.
          Begitu ya Pak?

          Terimakasih,
          Beni

          --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:

          > Dear Beni
          > Menurut saya: Saya lebih suka menggunakan Pasal 16 D
          > untuk "hadiah" mobil menghindarkan terjadi
          > pembayaran PPN 2x dimana sewaktu kita
          > membeli mobil kita membayar PPN tetapi tidak dapat
          > dikreditkan akibat Pasal 9 ayat 8 poin c UU PPN dan
          > harus memungut PPN lagi akibat pasal 1A UU PPN
          > sewaktu mobil itu langsung diserahkan ke Pelanggan
          > (Mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan Tidak
          > jalan).
          >
          > Dengan mencatatkan mobil itu ke aktiva perusahaan
          > (kan benar perusahaan membeli mobil dan mobil itu
          > memang tidak untuk diperjual belikan) dan perusahaan
          > kemudian menghadiahkan mobil itu kepada pelanggan
          > dalam rangka mencapai target penjualan (tidak
          > diperjual belikan), maka berlaku Pasal 16 D UU PPN
          >
          > Dari segi PPh penyerahan itu bisa mengurangi
          > penghasilan perusahaan yang dicatat sebagai kerugian
          > melalui pasal 6 ayat 1 poin D, dan jangan lupa
          > memotong pph pasal 21/23 bagi yang menerima hadiah
          > tersebut (taxability-deductibility).
          >
          > Jika mobil itu tidak anda catatkan sebagai aktiva
          > perusahaan anda dahulu, tentunya agak susah
          > berargumentasi jika menggunakan pasal 16 D.
          >
          >
          >
          > thanks
          >
          > Awal
          >
          >
          > ----- Original Message -----
          > From: Beni Handayanto
          > To: forum-pajak@yahoogroups.com
          > Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:45 AM
          > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
          >
          >
          > Pak Awal,
          >
          > Terimakasih atas pencerahannya.
          > Kalau saya baca Pasal 16D, ada kata "AKTIVA".
          > Apakah aktiva yang dimaksud, adalah aktiva dalam
          > neraca?
          > Karena Toyota Avanza yang kami beli untuk hadiah,
          > tidak kami catat sebagai aktiva Perusahaan, apakah
          > dapat kita gunakan pasal 16D?
          > Pembelian hadiah tersebut langsung kami biayakan
          > Pak.
          >
          > Best regards,,
          > Beni
          >
          > --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:
          >
          > > Dear Beny
          > > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya tidak
          > > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
          > > Thanks
          > > Awal
          > > ----- Original Message -----
          > > From: bhandayanto
          > > To: forum-pajak@yahoogroups.com
          > > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
          > > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
          > >
          > >
          > > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
          > > membeli sebuah Toyota
          > > Avanza.
          > > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh Faktur
          > > Pajak Standar dari
          > > Astra.
          > > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN,
          > FPS
          > > tersebut tidak dapat
          > > dikreditkan.
          > > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut
          > > sebagai hadiah, dikenakan
          > > PPN?
          > >
          > > Terimakasih,
          > > Beni
        • Palti Siahaan
          Jurnal tersebut merupakan konsekuensi sifat transaksi tersebut: A. PT membeli mobil (transfer of entitlemnt ke PTT dulu (transaksi ekonomi 1) kemudian PT
          Message 4 of 14 , May 28 12:33 AM
          • 0 Attachment
            Jurnal tersebut merupakan konsekuensi sifat transaksi tersebut:
            A. PT membeli mobil (transfer of entitlemnt ke PTT dulu (transaksi ekonomi 1) kemudian PT menyerahkan ke konsumen (transaksi ekonomi 2).
            Akan menjadi beda pembukuannya jika transaksinya sbb:
            B. PT menyerahkan dana ke Pelanggan dengan syarat dana tersebut digunakan untuk membeli mobil.
            Jika yang digunakana skenario A, maka pada saat pembelian untuk pemberian cuma-cuma (bukan barang produksi), biayanya adalah 110 karena VAT In uncreditable. Harga pokoknya adalah 110, bukan harga pokok astra yang dipakai.
            Kemudia PT melakukan penyerahan kepada Pelanggan. Atas penyerahan ini harus terutang VAT Out...
            Sesuai SE-01/PJ./1991, Pasal 4.1.1 = PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran dan juga merupakan Pajak Masukan bagi PKP yang bersangkutan.


            Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP yang bersangkutan tidak dapat dikreditkan. (saya berasumsi treatment akunatnsi untuk pemakain sendiri untuk tujuan konsumtif adalah sama dengan pemberian hadiah. Ini bertujuan untuk mengallign aturan ke akuntansi).
            Karena terdiri atas dua transaksi ekonomi makanya pertanyaan bapak terjadi. Tetapi jika bapak menggunakan skenario B, akan menjadi beda masukan/input dari saya.
            Semoga bermanfaat...
            Palti Siahaan
            ----- Original Message ----
            From: Beni Handayanto <bhandayanto@...>
            To: forum-pajak@yahoogroups.com
            Sent: Wednesday, May 28, 2008 10:59:45 AM
            Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah


            Dear Palti,

            Boleh beda pendapat dikit ya Pak, karena proses
            pemberian hadiah tersebut melalui sistem undian,
            tentunya PPh pasal 4(2), bukan PPh21 ataupun 23.
            Yang menjadi pertanyaan kami selanjutnya;

            1. PPh-nya dihitung atas dasar DPP atau DPP+PPN

            2. Di dalam Kep-87/PJ./2002, disebutkan DPP yang
            digunakan untuk menghitung VAT-Out adalah Harga Jual
            atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. Laba
            Kotor yang dimaksud disini tentunya Laba kotor Astra
            dalam memproduksi 1 unit Avanza? Mungkinkah tujuan
            Kep-87 tersebut adalah pemakaian sendiri atau
            pemberian Cuma-Cuma untuk produk sendiri?

            3. Pada saat penyerahan mobil ke Pelanggan, jurnal-nya
            kok jadi eliminasi VAT in dan out ya Pak? Pada saat
            pembelian mobil ada pengakuan hutang ke Astra tentunya
            termasuk VAT-IN, dan pada saat penyerahan juga ada
            VAT-IN nggak dobel ya Pak?

            Salam,
            Beni
            --- Palti Siahaan <palti_siahaan@ coreinconsulting .com>
            wrote:

            > Dear Benny,
            > Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
            > Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan
            > Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
            > beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
            > Nomor 18 Tahun 2000, diatur antara lain :
            > Pasal 1A ayat (1) huruf d, yang termasuk dalam
            > pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah
            > pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas
            > Barang Kena pajak.
            >
            > Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d
            > disebutkan bahwa pemberian cuma-cuma diartikan
            > sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran
            > baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi
            > sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk
            > promosi kepada relasi atau pembeli.
            > Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
            > * Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
            > Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
            > * Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
            > Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
            > Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
            > KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan
            > Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
            > Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian cuma-cuma
            > Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, antara
            > lain mengatur :
            > 1. Pasal 1 angka 3, dalam Keputusan Direktur
            > Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan pemberian
            > cuma-cuma adalah Barang Kena Pajak adalah pemberian
            > yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang
            > produksi sendiri maupun bukan produksisendiri,
            > termasuk pemberian contoh barang untuk promosi
            > kepada relasi atau pembeli.
            > 2. Pasal 4 :
            > * Ayat (1), atas pemberian cuma-cuma Barang Kena
            > Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau
            > menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak
            > Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur
            > Pajak;
            > * Ayat (5), Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan
            > untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai
            > yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian
            > setelah dikurangi laba kotor.
            > 3. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan
            > perdagangan, insentif adalah penghargaan yang
            > diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang
            > melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.
            > 4. Atas pemberian bonus/insentif/ hadiah/pengharga an
            > dari main dealer kepada dealer/distributor/ pelanggan
            > sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
            > lainnya atau imbalan prestasi terutang PPN.
            > 5. Dalam hal bonus/insentif/ hadiah/pengharga an
            > tersebut diberikan dalam bentuk Barang Kena Pajak,
            > maka atas pemberian
            > bonus/insentif/ hadiah/pengharga an tersebut termasuk
            > dalam kategori pemberian cuma-cuma dan atas
            > penyerahannya terutang PPN sebagaimana dimaksud pada
            > butir 4 di atas, serta harus diterbitkan Faktur
            > Pajak.
            > 6. Akuntansi PPN atas Hadiah
            >         Pada saat pembelian mobil:        
            >         Dr. Biaya Promosi/Bonus
            >             Cr. Hutang kepada Astra
            >         Pada saat penyerahan mobil ke Pelanggan:
            >         Dr. Piutang ke Pelanggan (PPh 21 or PPh 23
            > menjadi beban pelanggan)
            >         Dr. VAT In Uncreditable
            >             Cr. Hutang ke Kas Negara
            >             Cr. VAT Out
            > Pada saat anda menyerahkan hadiah tersebut kepada
            > Pelanngan, anda memungut PPh Pasal 21 untuk Wajib
            > Pajak Pribadi atau PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak
            > Badan, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
            > Pajak Nomor : SE-12/PJ.43/ 2002 tentang Intensifikasi
            > Kewajiban Pemotong PPh dan PPN Dalam Rangka
            > Peningkatan Potensi Perpajakan. Anda menyerahkan
            > bukti potong or SSP.
            > For internal discussion : benar gak Indah......
            > Salam.
            >
            >
            > ----- Original Message ----
            > From: Dedy Pakpahan <dedy2707@yahoo. com>
            > To: forum-pajak@ yahoogroups. com
            > Sent: Tuesday, May 27, 2008 1:58:36 PM
            > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
            >
            >
            > Menurut saya, atas transaksi penyerahan avanza ini
            > dikenakan PPN atas hadiah. Karena Pasal 16 D UU PPN
            > mengatur pengenaan PPN atas penyerahan aktiva yang
            > menurut tujuan semula bukan untuk tidak
            > diperjualbelikan. (ini mengartikan aktiva tersebut
            > kita beli untuk kita gunakan dalam kegiatan operasi
            > kita bukan untuk lain). Kembali ke persoalan, Memang
            > Mobil avanza yang kita beli ini merupakan kategori
            > aktiva, tapi khan tidak masuk daftar aktiva kita
            > sehingga menurut saya atas penyerahan mobil avanza
            > tersebut terutang PPN.
            >
            > Warm Regards
            >
            > Dedy Pakpahan
            > awaluddin_lim <awal_lim@cbn. net.id> wrote:
            > Dear Beny
            > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya tidak
            > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
            > Thanks
            > Awal
            > ----- Original Message -----
            > From: bhandayanto
            > To: forum-pajak@ yahoogroups. com
            > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
            > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
            >
            > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
            > membeli sebuah Toyota
            > Avanza.
            > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh Faktur
            > Pajak Standar dari
            > Astra.
            > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN, FPS
            > tersebut tidak dapat
            > dikreditkan.
            > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut sebagai
            > hadiah, dikenakan
            > PPN?
            >
            > Terimakasih,
            > Beni



            [Non-text portions of this message have been removed]
          • awaluddin_lim
            Beni Mengenai dasar nilai untuk pemotongan pph pasal 4 ayat (2) biar tidak pusing yang PT Kamu biayakan adalah merupakan penghasilan bagi penerima. Kurang
            Message 5 of 14 , May 29 5:25 AM
            • 0 Attachment
              Beni
              Mengenai dasar nilai untuk pemotongan pph pasal 4 ayat (2) biar tidak pusing yang PT Kamu biayakan adalah merupakan penghasilan bagi penerima.
              Kurang lebih begitu

              Thanks

              awal

              ----- Original Message -----
              From: Beni Handayanto
              To: forum-pajak@yahoogroups.com
              Sent: Wednesday, May 28, 2008 1:36 PM
              Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah


              Pak Awal.

              Hadiah tersebut kami serahkan ke pemenang undian,
              berarti PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari DPP
              atau DPP+PPN ya Pak?

              Selain mobil, kita juga memberikan hadiah bukan mobil
              dengan diundi misalnya TV, Lemari Es, untuk kelompok
              ini PPN Masukannya dapat dikreditkan dan juga kita
              pungut PPN pada saat penyerahan hadiah (sesuai
              pendapat Pak Palti Siahaan dan Pak Dedy Pakpahan yang
              merefer ke Kep-87/PJ./2002), dan dikenakan PPh-nya 25%
              dari DPP.
              Begitu ya Pak?

              Terimakasih,
              Beni

              --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:

              > Dear Beni
              > Menurut saya: Saya lebih suka menggunakan Pasal 16 D
              > untuk "hadiah" mobil menghindarkan terjadi
              > pembayaran PPN 2x dimana sewaktu kita
              > membeli mobil kita membayar PPN tetapi tidak dapat
              > dikreditkan akibat Pasal 9 ayat 8 poin c UU PPN dan
              > harus memungut PPN lagi akibat pasal 1A UU PPN
              > sewaktu mobil itu langsung diserahkan ke Pelanggan
              > (Mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan Tidak
              > jalan).
              >
              > Dengan mencatatkan mobil itu ke aktiva perusahaan
              > (kan benar perusahaan membeli mobil dan mobil itu
              > memang tidak untuk diperjual belikan) dan perusahaan
              > kemudian menghadiahkan mobil itu kepada pelanggan
              > dalam rangka mencapai target penjualan (tidak
              > diperjual belikan), maka berlaku Pasal 16 D UU PPN
              >
              > Dari segi PPh penyerahan itu bisa mengurangi
              > penghasilan perusahaan yang dicatat sebagai kerugian
              > melalui pasal 6 ayat 1 poin D, dan jangan lupa
              > memotong pph pasal 21/23 bagi yang menerima hadiah
              > tersebut (taxability-deductibility).
              >
              > Jika mobil itu tidak anda catatkan sebagai aktiva
              > perusahaan anda dahulu, tentunya agak susah
              > berargumentasi jika menggunakan pasal 16 D.
              >
              >
              >
              > thanks
              >
              > Awal
              >
              >
              > ----- Original Message -----
              > From: Beni Handayanto
              > To: forum-pajak@yahoogroups.com
              > Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:45 AM
              > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
              >
              >
              > Pak Awal,
              >
              > Terimakasih atas pencerahannya.
              > Kalau saya baca Pasal 16D, ada kata "AKTIVA".
              > Apakah aktiva yang dimaksud, adalah aktiva dalam
              > neraca?
              > Karena Toyota Avanza yang kami beli untuk hadiah,
              > tidak kami catat sebagai aktiva Perusahaan, apakah
              > dapat kita gunakan pasal 16D?
              > Pembelian hadiah tersebut langsung kami biayakan
              > Pak.
              >
              > Best regards,,
              > Beni
              >
              > --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:
              >
              > > Dear Beny
              > > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya tidak
              > > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
              > > Thanks
              > > Awal
              > > ----- Original Message -----
              > > From: bhandayanto
              > > To: forum-pajak@yahoogroups.com
              > > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
              > > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
              > >
              > >
              > > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
              > > membeli sebuah Toyota
              > > Avanza.
              > > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh Faktur
              > > Pajak Standar dari
              > > Astra.
              > > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN,
              > FPS
              > > tersebut tidak dapat
              > > dikreditkan.
              > > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut
              > > sebagai hadiah, dikenakan
              > > PPN?
              > >
              > > Terimakasih,
              > > Beni





              [Non-text portions of this message have been removed]
            • Beni Handayanto
              Jika PPN tidak bisa dikreditkan tentunya masuk biaya, sehingga biaya kita adalah DPP+PPN. Jika dilihat dari sisi penghasilan bagi penerima adalah DPP merupakan
              Message 6 of 14 , May 29 8:01 PM
              • 0 Attachment
                Jika PPN tidak bisa dikreditkan tentunya masuk biaya,
                sehingga biaya kita adalah DPP+PPN.

                Jika dilihat dari sisi penghasilan bagi penerima
                adalah
                DPP merupakan penghasilan yang diterima oleh pemenang
                undian, sedangkan PPN yang tidak bisa dikreditkan
                merupakan penghasilan yang diterima Pemerintah.
                Sehingga dasar nilai untuk pemotongan PPh dari DPP
                saja ya…?

                Terimakasih,
                Beni

                --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:

                > Beni
                > Mengenai dasar nilai untuk pemotongan pph pasal 4
                > ayat (2) biar tidak pusing yang PT Kamu biayakan
                > adalah merupakan penghasilan bagi penerima.
                > Kurang lebih begitu
                >
                > Thanks
                >
                > awal
                >
                > ----- Original Message -----
                > From: Beni Handayanto
                > To: forum-pajak@yahoogroups.com
                > Sent: Wednesday, May 28, 2008 1:36 PM
                > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
                >
                >
                > Pak Awal.
                >
                > Hadiah tersebut kami serahkan ke pemenang undian,
                > berarti PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari
                > DPP
                > atau DPP+PPN ya Pak?
                >
                > Selain mobil, kita juga memberikan hadiah bukan
                > mobil
                > dengan diundi misalnya TV, Lemari Es, untuk
                > kelompok
                > ini PPN Masukannya dapat dikreditkan dan juga kita
                > pungut PPN pada saat penyerahan hadiah (sesuai
                > pendapat Pak Palti Siahaan dan Pak Dedy Pakpahan
                > yang
                > merefer ke Kep-87/PJ./2002), dan dikenakan PPh-nya
                > 25%
                > dari DPP.
                > Begitu ya Pak?
                >
                > Terimakasih,
                > Beni
                >
                > --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:
                >
                > > Dear Beni
                > > Menurut saya: Saya lebih suka menggunakan Pasal
                > 16 D
                > > untuk "hadiah" mobil menghindarkan terjadi
                > > pembayaran PPN 2x dimana sewaktu kita
                > > membeli mobil kita membayar PPN tetapi tidak
                > dapat
                > > dikreditkan akibat Pasal 9 ayat 8 poin c UU PPN
                > dan
                > > harus memungut PPN lagi akibat pasal 1A UU PPN
                > > sewaktu mobil itu langsung diserahkan ke
                > Pelanggan
                > > (Mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan Tidak
                > > jalan).
                > >
                > > Dengan mencatatkan mobil itu ke aktiva
                > perusahaan
                > > (kan benar perusahaan membeli mobil dan mobil
                > itu
                > > memang tidak untuk diperjual belikan) dan
                > perusahaan
                > > kemudian menghadiahkan mobil itu kepada
                > pelanggan
                > > dalam rangka mencapai target penjualan (tidak
                > > diperjual belikan), maka berlaku Pasal 16 D UU
                > PPN
                > >
                > > Dari segi PPh penyerahan itu bisa mengurangi
                > > penghasilan perusahaan yang dicatat sebagai
                > kerugian
                > > melalui pasal 6 ayat 1 poin D, dan jangan lupa
                > > memotong pph pasal 21/23 bagi yang menerima
                > hadiah
                > > tersebut (taxability-deductibility).
                > >
                > > Jika mobil itu tidak anda catatkan sebagai
                > aktiva
                > > perusahaan anda dahulu, tentunya agak susah
                > > berargumentasi jika menggunakan pasal 16 D.
                > >
                > > thanks
                > >
                > > Awal
                > >
                > > ----- Original Message -----
                > > From: Beni Handayanto
                > > To: forum-pajak@yahoogroups.com
                > > Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:45 AM
                > > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
                > >
                > > Pak Awal,
                > > Terimakasih atas pencerahannya.
                > > Kalau saya baca Pasal 16D, ada kata "AKTIVA".
                > > Apakah aktiva yang dimaksud, adalah aktiva dalam
                > > neraca?
                > > Karena Toyota Avanza yang kami beli untuk
                > hadiah,
                > > tidak kami catat sebagai aktiva Perusahaan,
                > apakah
                > > dapat kita gunakan pasal 16D?
                > > Pembelian hadiah tersebut langsung kami biayakan
                > > Pak.
                > >
                > > Best regards,,
                > > Beni
                > >
                > > --- awaluddin_lim <awal_lim@...> wrote:
                > >
                > > > Dear Beny
                > > > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya
                > tidak
                > > > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
                > > > Thanks
                > > > Awal
                > > > ----- Original Message -----
                > > > From: bhandayanto
                > > > To: forum-pajak@yahoogroups.com
                > > > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
                > > > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
                > > >
                > > > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
                > > > membeli sebuah Toyota
                > > > Avanza.
                > > > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh
                > Faktur
                > > > Pajak Standar dari
                > > > Astra.
                > > > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN,
                > > FPS
                > > > tersebut tidak dapat
                > > > dikreditkan.
                > > > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut
                > > > sebagai hadiah, dikenakan
                > > > PPN?
                > > >
                > > > Terimakasih,
                > > > Beni
              • Palti Siahaan
                Ben.. yang menang undian adalah perorangan... jadi penghasilan dia adalah DPP + PPN. Jika masih dispute & PPh beban pemenang undian, lebih baik anda potput
                Message 7 of 14 , May 29 9:29 PM
                • 0 Attachment
                  Ben.. yang menang undian adalah perorangan... jadi penghasilan dia adalah DPP + PPN.
                  Jika masih dispute & PPh beban pemenang undian, lebih baik anda potput lebih daripada kurang...
                  Salam,
                  Palti Siahaan



                  ----- Original Message ----
                  From: Beni Handayanto <bhandayanto@...>
                  To: forum-pajak@yahoogroups.com
                  Sent: Friday, May 30, 2008 10:01:21 AM
                  Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah


                  Jika PPN tidak bisa dikreditkan tentunya masuk biaya,
                  sehingga biaya kita adalah DPP+PPN.

                  Jika dilihat dari sisi penghasilan bagi penerima
                  adalah
                  DPP merupakan penghasilan yang diterima oleh pemenang
                  undian, sedangkan PPN yang tidak bisa dikreditkan
                  merupakan penghasilan yang diterima Pemerintah.
                  Sehingga dasar nilai untuk pemotongan PPh dari DPP
                  saja ya�?

                  Terimakasih,
                  Beni

                  --- awaluddin_lim <awal_lim@cbn. net.id> wrote:

                  > Beni
                  > Mengenai dasar nilai untuk pemotongan pph pasal 4
                  > ayat (2) biar tidak pusing yang PT Kamu biayakan
                  > adalah merupakan penghasilan bagi penerima.
                  > Kurang lebih begitu
                  >
                  > Thanks
                  >
                  > awal
                  >
                  > ----- Original Message -----
                  > From: Beni Handayanto
                  > To: forum-pajak@ yahoogroups. com
                  > Sent: Wednesday, May 28, 2008 1:36 PM
                  > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
                  >
                  >
                  > Pak Awal.
                  >
                  > Hadiah tersebut kami serahkan ke pemenang undian,
                  > berarti PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari
                  > DPP
                  > atau DPP+PPN ya Pak?
                  >
                  > Selain mobil, kita juga memberikan hadiah bukan
                  > mobil
                  > dengan diundi misalnya TV, Lemari Es, untuk
                  > kelompok
                  > ini PPN Masukannya dapat dikreditkan dan juga kita
                  > pungut PPN pada saat penyerahan hadiah (sesuai
                  > pendapat Pak Palti Siahaan dan Pak Dedy Pakpahan
                  > yang
                  > merefer ke Kep-87/PJ./2002) , dan dikenakan PPh-nya
                  > 25%
                  > dari DPP.
                  > Begitu ya Pak?
                  >
                  > Terimakasih,
                  > Beni
                  >
                  > --- awaluddin_lim <awal_lim@cbn. net.id> wrote:
                  >
                  > > Dear Beni
                  > > Menurut saya: Saya lebih suka menggunakan Pasal
                  > 16 D
                  > > untuk "hadiah" mobil menghindarkan terjadi
                  > > pembayaran PPN 2x dimana sewaktu kita
                  > > membeli mobil kita membayar PPN tetapi tidak
                  > dapat
                  > > dikreditkan akibat Pasal 9 ayat 8 poin c UU PPN
                  > dan
                  > > harus memungut PPN lagi akibat pasal 1A UU PPN
                  > > sewaktu mobil itu langsung diserahkan ke
                  > Pelanggan
                  > > (Mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan Tidak
                  > > jalan).
                  > >
                  > > Dengan mencatatkan mobil itu ke aktiva
                  > perusahaan
                  > > (kan benar perusahaan membeli mobil dan mobil
                  > itu
                  > > memang tidak untuk diperjual belikan) dan
                  > perusahaan
                  > > kemudian menghadiahkan mobil itu kepada
                  > pelanggan
                  > > dalam rangka mencapai target penjualan (tidak
                  > > diperjual belikan), maka berlaku Pasal 16 D UU
                  > PPN
                  > >
                  > > Dari segi PPh penyerahan itu bisa mengurangi
                  > > penghasilan perusahaan yang dicatat sebagai
                  > kerugian
                  > > melalui pasal 6 ayat 1 poin D, dan jangan lupa
                  > > memotong pph pasal 21/23 bagi yang menerima
                  > hadiah
                  > > tersebut (taxability- deductibility) .
                  > >
                  > > Jika mobil itu tidak anda catatkan sebagai
                  > aktiva
                  > > perusahaan anda dahulu, tentunya agak susah
                  > > berargumentasi jika menggunakan pasal 16 D.
                  > >
                  > > thanks
                  > >
                  > > Awal
                  > >
                  > > ----- Original Message -----
                  > > From: Beni Handayanto
                  > > To: forum-pajak@ yahoogroups. com
                  > > Sent: Tuesday, May 27, 2008 11:45 AM
                  > > Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah
                  > >
                  > > Pak Awal,
                  > > Terimakasih atas pencerahannya.
                  > > Kalau saya baca Pasal 16D, ada kata "AKTIVA".
                  > > Apakah aktiva yang dimaksud, adalah aktiva dalam
                  > > neraca?
                  > > Karena Toyota Avanza yang kami beli untuk
                  > hadiah,
                  > > tidak kami catat sebagai aktiva Perusahaan,
                  > apakah
                  > > dapat kita gunakan pasal 16D?
                  > > Pembelian hadiah tersebut langsung kami biayakan
                  > > Pak.
                  > >
                  > > Best regards,,
                  > > Beni
                  > >
                  > > --- awaluddin_lim <awal_lim@cbn. net.id> wrote:
                  > >
                  > > > Dear Beny
                  > > > Menurut saya Tidak, karena PPN masukannya
                  > tidak
                  > > > dapat dikreditkan, lihat UU PPN 16 D
                  > > > Thanks
                  > > > Awal
                  > > > ----- Original Message -----
                  > > > From: bhandayanto
                  > > > To: forum-pajak@ yahoogroups. com
                  > > > Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:39 AM
                  > > > Subject: [forum-pajak] PPN hadiah
                  > > >
                  > > > Untuk hadiah kepada pelanggan, perusahaan kami
                  > > > membeli sebuah Toyota
                  > > > Avanza.
                  > > > Atas pembelian tersebut, kami memperoleh
                  > Faktur
                  > > > Pajak Standar dari
                  > > > Astra.
                  > > > Sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN,
                  > > FPS
                  > > > tersebut tidak dapat
                  > > > dikreditkan.
                  > > > Apakah pada saat penyerahan Avanza tersebut
                  > > > sebagai hadiah, dikenakan
                  > > > PPN?
                  > > >
                  > > > Terimakasih,
                  > > > Beni



                  [Non-text portions of this message have been removed]
                • awaluddin_lim
                  To Beni Menurut saya PPN secara umum adalah Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Penerima BKP(pembeli etc), yang dipungut oleh Pihak yang Menyerahkan
                  Message 8 of 14 , May 30 8:21 PM
                  • 0 Attachment
                    To Beni
                    Menurut saya PPN secara umum adalah Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Penerima BKP(pembeli etc), yang dipungut oleh Pihak yang Menyerahkan BKP(penjual etc).

                    Bagi Penerima Hadiah, Ia menerima Hadiah Kulkas maka sewaktu ia disodori Faktur Pajak, tentu ia harus membayar PPNnya Jadi apakah PPN adalah penghasilan? tentu bukan melainkan Pajak yang harus dibayar.

                    Penentuan DPP itu sederhana jangan dibuat ruwet:
                    Contoh LG Menerbitkan faktur pajak dengan Nilai jual kulkas=100 + PPN = 10, berarti Perusahaan anda membayar nilai perolehan 100 dan PPN 10
                    Jika anda:
                    1. mau mengkreditkan faktur pajak masukan berarti cost anda 100,
                    2. tidak mengkreditkan faktur pajak masukan berarti cost anda meningkat menjadi 110.

                    Berangkat dari rumus Nilai Jual = cost + Margin/laba kotor, maka Menurut peraturan, Penyerahan Cuma-cuma DPPnya adalah Nilai Jual- laba kotor/margin = COST
                    1. DPP dalam faktur pajak keluaran jika anda mengkreditkan pajak masukan = 100 dan PPN 10
                    2. DPP dalam faktur pajak keluaran jika anda tidak mengkreditkan pajak masukan=110 dan PPN 11(menggunakan pasal 1A)

                    Bagi sudut pandang penerima hadiah berarti Penghasilan saya adalah 100 (110) dan PPN yang harus saya bayar adalah 10 (11)

                    Thanks

                    Awal

                    ----- Original Message -----
                    From: Beni Handayanto
                    To: forum-pajak@yahoogroups.com
                    Sent: Friday, May 30, 2008 10:01 AM
                    Subject: Re: [forum-pajak] PPN hadiah





                    [Non-text portions of this message have been removed]
                  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.