Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar negeri ?

Expand Messages
  • Lies Apriana
    Dear all, Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya harus buat invoicenya. Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar
    Message 1 of 27 , May 21, 2006
    • 0 Attachment
      Dear all,

      Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya harus buat invoicenya.
      Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus saya harus pungut PPN-nya ?

      Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?

      Help me ASAP....

      terima kasih

      Lies A




      ---------------------------------
      Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1¢/min.

      [Non-text portions of this message have been removed]
    • Vadri Usman, S.E
      Pemanfaatan Jasa di LN bukan objek PPN, karena pada prinsipnya PPN adalah Pajak Konsumsi Barang dan Jasa di Dalam Negeri. salam Vadri
      Message 2 of 27 , May 22, 2006
      • 0 Attachment
        Pemanfaatan Jasa di LN bukan objek PPN, karena pada prinsipnya PPN adalah Pajak Konsumsi Barang dan Jasa di Dalam Negeri.

        salam
        Vadri

        ________________________________

        From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Lies Apriana
        Sent: Mon 5/22/2006 11:44 AM
        To: forum-pajak@yahoogroups.com
        Cc: MOHAMAD MARULLI, Ak
        Subject: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar negeri ?


        Dear all,

        Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya harus buat invoicenya.
        Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus saya harus pungut PPN-nya ?

        Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?

        Help me ASAP....

        terima kasih

        Lies A




        ---------------------------------
        Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1¢/min.

        [Non-text portions of this message have been removed]





        ============================================
        STOP PRESS!!!
        FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
        ============================================

        PERHATIAN
        Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

        DISCLAIMER:
        Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
        ============================================





        SPONSORED LINKS
        Government tax lien <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=ApqqXZ3UKHpxAqFdYUyvow> Government tax auction <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+auction&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=JHEWM_Jpp14NIXdjEaDg1A> Government tax lien certificate <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+certificate&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Puh3Q-mjKFDIRj1sxTtdXg>
        Government lien sale tax <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+lien+sale+tax&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=8CKWolMCPUQbcuq7l4wKcg> Government tax lien sales <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+sales&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=DYXZd0eACYm96voK25Ri3A> Government tax deed sale <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+deed+sale&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Z7ELlN0MGfT9H57XgJ5aTQ>

        ________________________________

        YAHOO! GROUPS LINKS



        * Visit your group "forum-pajak <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak> " on the web.

        * To unsubscribe from this group, send an email to:
        forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>

        * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


        ________________________________




        [Non-text portions of this message have been removed]
      • Holiq Hudairi, BKP
        Dear, Mbak Lies kalau Jasa tersebut di DN obyek PPN maka atas pembayaran ke LN atas PPN tersebut di setor sendiri oleh WP dengan menggunakan SSP tanpa harus
        Message 3 of 27 , May 22, 2006
        • 0 Attachment
          Dear,

          Mbak Lies kalau Jasa tersebut di DN obyek PPN maka atas pembayaran ke LN
          atas PPN tersebut di setor sendiri oleh WP dengan menggunakan SSP tanpa
          harus membuat faktur pajak.
          Di KMK-568/KMK.04/2000 di tegaskan atas pembayaran PPN atas jasa LN. Atas
          SSP tersebut merupakan pajak masukan yang bisa di kreditkan.
          Yang perlu di waspadai adalah masalah pengkreditannya, bulan di mana kita
          setor di bulan itulah kita laporkan di SPM Masa kita.

          Berikut cuplikan KMK tersebut di atas, semoga membantu.

          regards


          Holiq Hudairi
          Perihal: TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
          PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU
          JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN



          TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
          PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU
          JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN

          MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

          Menimbang:

          bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-undang
          Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
          Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
          Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri
          Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan
          Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
          Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

          Mengingat :

          1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
          Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
          Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
          terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
          Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
          Nomor 3984);

          2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
          Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
          Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
          Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
          Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
          128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

          3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
          Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
          Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
          dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
          Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
          4061);

          4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

          MEMUTUSKAN:

          Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
          PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
          PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JASA KENA PAJAK DARI
          LUAR DAERAH PABEAN.

          Pasal 1

          (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena
          Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
          dihitung dengan cara sebagai berikut:

          a. 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak
          yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
          apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau

          b. 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada
          pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
          Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

          (2) Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis
          untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun
          diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan
          tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk
          Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung
          sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau
          seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak
          berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

          Pasal 2

          Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
          dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
          tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat
          dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
          Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.

          Pasal 3

          (1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau
          Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
          adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di
          bawah ini:

          a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
          tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;

          b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa
          Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang
          memanfaatkannya; c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
          atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang
          menyerahkannya; atau d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak
          berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau
          seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

          (2) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud
          dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam
          ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak
          tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah
          tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang
          ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

          Pasal 4

          (1) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
          3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank
          persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya
          pemungutan.

          (2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor
          sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
          Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan
          penyetoran.

          Pasal 5

          (1) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
          Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai
          laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena
          Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

          (2) Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib
          melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
          dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dengan mempergunakan lembar
          ketiga bukti setoran Pajak ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 20 bulan
          penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
          orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.

          Pasal 6

          Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri
          Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

          Pasal 7

          Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
          Keuangan Nomor 597/KMK.04/1994 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang
          Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean,
          Penghitungan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
          dinyatakan tidak berlaku.

          Pasal 8

          Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
          Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

          Ditetapkan di Jakarta

          Pada tanggal 26 Desember 2000



          MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

          ttd

          PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
          ----- Original Message -----
          From: "Lies Apriana" <lies_apriana@...>
          To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
          Cc: <mohamad.marulli@...>
          Sent: Monday, May 22, 2006 11:44 AM
          Subject: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
          negeri ?


          Dear all,

          Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya
          harus buat invoicenya.
          Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus
          saya harus pungut PPN-nya ?

          Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?

          Help me ASAP....

          terima kasih

          Lies A




          ---------------------------------
          Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
          starting at 1¢/min.

          [Non-text portions of this message have been removed]






          ============================================
          STOP PRESS!!!
          FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
          peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
          menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
          daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
          ============================================

          PERHATIAN
          Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
          DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
          perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
          Forum Pajak (www.forumpajak.com).

          DISCLAIMER:
          Please consult a professional if you require legal advice or other expert
          assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
          accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
          published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
          in rendering legal, business, or other professional advice. For more
          information, please visit www.forumpajak.com or send email to
          subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
          redaksi@....
          ============================================

          Yahoo! Groups Links








          [Non-text portions of this message have been removed]
        • Dudi Wahyudi, Ak.
          Kalau dari kalimatnya mbak Lies, nampaknya transaksinya penjualan jasa ke LN. Jadi tidak terutang PPN. Yang objek PPN itu adalah pembelian jasa dari LN
          Message 4 of 27 , May 22, 2006
          • 0 Attachment
            Kalau dari kalimatnya mbak Lies, nampaknya transaksinya penjualan jasa ke LN. Jadi tidak terutang PPN. Yang objek PPN itu adalah pembelian jasa dari LN (pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean).

            Salam,
            Dudi Wahyudi

            ________________________________

            From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Holiq Hudairi, BKP
            Sent: Sel 23/05/2006 11:10
            To: workshop-pajak@...; forum-pajak@yahoogroups.com
            Cc: lies_apriana@...
            Subject: Re: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar negeri ?



            Dear,

            Mbak Lies kalau Jasa tersebut di DN obyek PPN maka atas pembayaran ke LN
            atas PPN tersebut di setor sendiri oleh WP dengan menggunakan SSP tanpa
            harus membuat faktur pajak.
            Di KMK-568/KMK.04/2000 di tegaskan atas pembayaran PPN atas jasa LN. Atas
            SSP tersebut merupakan pajak masukan yang bisa di kreditkan.
            Yang perlu di waspadai adalah masalah pengkreditannya, bulan di mana kita
            setor di bulan itulah kita laporkan di SPM Masa kita.

            Berikut cuplikan KMK tersebut di atas, semoga membantu.

            regards


            Holiq Hudairi
            Perihal: TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
            PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU
            JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN



            TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
            PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU
            JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN

            MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

            Menimbang:

            bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-undang
            Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
            Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
            Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri
            Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan
            Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
            Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

            Mengingat :

            1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
            Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
            Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
            terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
            Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
            Nomor 3984);

            2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
            Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
            Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
            Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
            Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
            128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

            3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
            Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
            Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
            dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
            Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
            4061);

            4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

            MEMUTUSKAN:

            Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
            PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
            PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JASA KENA PAJAK DARI
            LUAR DAERAH PABEAN.

            Pasal 1

            (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena
            Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
            dihitung dengan cara sebagai berikut:

            a. 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak
            yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
            apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau

            b. 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada
            pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
            Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

            (2) Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis
            untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun
            diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan
            tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk
            Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung
            sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau
            seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak
            berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

            Pasal 2

            Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
            dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
            tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat
            dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
            Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.

            Pasal 3

            (1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau
            Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
            adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di
            bawah ini:

            a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
            tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;

            b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa
            Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang
            memanfaatkannya; c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
            atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang
            menyerahkannya; atau d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak
            berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau
            seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

            (2) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud
            dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam
            ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak
            tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah
            tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang
            ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

            Pasal 4

            (1) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
            3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank
            persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya
            pemungutan.

            (2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor
            sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
            Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan
            penyetoran.

            Pasal 5

            (1) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
            Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai
            laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena
            Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

            (2) Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib
            melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
            dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dengan mempergunakan lembar
            ketiga bukti setoran Pajak ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 20 bulan
            penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
            orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.

            Pasal 6

            Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri
            Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

            Pasal 7

            Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
            Keuangan Nomor 597/KMK.04/1994 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang
            Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean,
            Penghitungan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
            dinyatakan tidak berlaku.

            Pasal 8

            Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

            Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
            Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

            Ditetapkan di Jakarta

            Pada tanggal 26 Desember 2000



            MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

            ttd

            PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
            ----- Original Message -----
            From: "Lies Apriana" <lies_apriana@...>
            To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
            Cc: <mohamad.marulli@...>
            Sent: Monday, May 22, 2006 11:44 AM
            Subject: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
            negeri ?


            Dear all,

            Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya
            harus buat invoicenya.
            Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus
            saya harus pungut PPN-nya ?

            Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?

            Help me ASAP....

            terima kasih

            Lies A




            ---------------------------------
            Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
            starting at 1¢/min.

            [Non-text portions of this message have been removed]






            ============================================
            STOP PRESS!!!
            FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
            peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
            menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
            daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
            ============================================

            PERHATIAN
            Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
            DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
            perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
            Forum Pajak (www.forumpajak.com).

            DISCLAIMER:
            Please consult a professional if you require legal advice or other expert
            assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
            accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
            published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
            in rendering legal, business, or other professional advice. For more
            information, please visit www.forumpajak.com or send email to
            subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
            redaksi@....
            ============================================

            Yahoo! Groups Links








            [Non-text portions of this message have been removed]






            ============================================
            STOP PRESS!!!
            FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
            ============================================

            PERHATIAN
            Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

            DISCLAIMER:
            Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
            ============================================

            Yahoo! Groups Links










            [Non-text portions of this message have been removed]
          • Priyatna
            Iya setuju, tapi yeyep dilapor di SPT PPN sebagai penjualan Ekspor. ... From: forum-pajak@yahoogroups.com [mailto:forum-pajak@yahoogroups.com] On Behalf Of
            Message 5 of 27 , May 23, 2006
            • 0 Attachment
              Iya setuju, tapi yeyep dilapor di SPT PPN sebagai penjualan Ekspor.

              -----Original Message-----
              From: forum-pajak@yahoogroups.com [mailto:forum-pajak@yahoogroups.com] On
              Behalf Of Vadri Usman, S.E
              Sent: 22 Mei 2006 20:43
              To: forum-pajak@yahoogroups.com
              Subject: RE: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
              negeri ?

              Pemanfaatan Jasa di LN bukan objek PPN, karena pada prinsipnya PPN adalah
              Pajak Konsumsi Barang dan Jasa di Dalam Negeri.

              salam
              Vadri

              ________________________________

              From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Lies Apriana
              Sent: Mon 5/22/2006 11:44 AM
              To: forum-pajak@yahoogroups.com
              Cc: MOHAMAD MARULLI, Ak
              Subject: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
              negeri ?


              Dear all,

              Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya
              harus buat invoicenya.
              Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus
              saya harus pungut PPN-nya ?

              Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?

              Help me ASAP....

              terima kasih

              Lies A




              ---------------------------------
              Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates
              starting at 1¢/min.

              [Non-text portions of this message have been removed]





              ============================================
              STOP PRESS!!!
              FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
              peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
              menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
              daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
              ============================================

              PERHATIAN
              Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
              DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
              perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
              Forum Pajak (www.forumpajak.com).

              DISCLAIMER:
              Please consult a professional if you require legal advice or other expert
              assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
              accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
              published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
              in rendering legal, business, or other professional advice. For more
              information, please visit www.forumpajak.com or send email to
              subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
              redaksi@....
              ============================================





              SPONSORED LINKS
              Government tax lien
              <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien&w1=Government+tax+l
              ien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Governme
              nt+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=
              6&s=181&.sig=ApqqXZ3UKHpxAqFdYUyvow> Government tax auction
              <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+auction&w1=Government+ta
              x+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Gover
              nment+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale
              &c=6&s=181&.sig=JHEWM_Jpp14NIXdjEaDg1A> Government tax lien
              certificate
              <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+certificate&w1=Gove
              rnment+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate
              &w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+
              deed+sale&c=6&s=181&.sig=Puh3Q-mjKFDIRj1sxTtdXg>
              Government lien sale tax
              <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+lien+sale+tax&w1=Government+
              tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Gov
              ernment+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sa
              le&c=6&s=181&.sig=8CKWolMCPUQbcuq7l4wKcg> Government tax lien sales
              <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+sales&w1=Government
              +tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Go
              vernment+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+s
              ale&c=6&s=181&.sig=DYXZd0eACYm96voK25Ri3A> Government tax deed sale
              <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+deed+sale&w1=Government+
              tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Gov
              ernment+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sa
              le&c=6&s=181&.sig=Z7ELlN0MGfT9H57XgJ5aTQ>

              ________________________________

              YAHOO! GROUPS LINKS



              * Visit your group "forum-pajak
              <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak> " on the web.

              * To unsubscribe from this group, send an email to:
              forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com
              <mailto:forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>

              * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service
              <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


              ________________________________




              [Non-text portions of this message have been removed]






              ============================================
              STOP PRESS!!!
              FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
              peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
              menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
              daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
              ============================================

              PERHATIAN
              Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
              DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
              perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
              Forum Pajak (www.forumpajak.com).

              DISCLAIMER:
              Please consult a professional if you require legal advice or other expert
              assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
              accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
              published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
              in rendering legal, business, or other professional advice. For more
              information, please visit www.forumpajak.com or send email to
              subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
              redaksi@....
              ============================================

              Yahoo! Groups Links









              --
              No virus found in this incoming message.
              Checked by AVG Free Edition.
              Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.7.0/345 - Release Date: 5/22/2006
            • freddy karyadi
              Pak Dudi, Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi dalam praktek, banyak perusahaan konsultan (management, hukum, pajak) memungut PPN untuk jasa yang
              Message 6 of 27 , May 23, 2006
              • 0 Attachment
                Pak Dudi,

                Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi dalam
                praktek, banyak perusahaan konsultan (management,
                hukum, pajak) memungut PPN untuk jasa yang mereka
                berikan bagi perusahaan asing yang tidak memiliki BUT
                atau subsidiary di Indonesia atau kepentingan langsung
                di Indonesia.

                saya tidak tahu persis alasan mereka (yang jelas bukan
                tidak mengetahui UU PPN dan peraturan terkait
                lainnya), mungkin sekedar agar ppn input mereka dapat
                di kreditkan?

                mohon pencerahan dan sharing opini dari rekan2 lain.

                thanks,
                freddy





                --- "Dudi Wahyudi, Ak." <dudi.wahyudi@...>
                wrote:

                > Kalau dari kalimatnya mbak Lies, nampaknya
                > transaksinya penjualan jasa ke LN. Jadi tidak
                > terutang PPN. Yang objek PPN itu adalah pembelian
                > jasa dari LN (pemanfaatan jasa dari luar daerah
                > pabean).
                >
                > Salam,
                > Dudi Wahyudi
                >
                > ________________________________
                >
                > From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Holiq
                > Hudairi, BKP
                > Sent: Sel 23/05/2006 11:10
                > To: workshop-pajak@...;
                > forum-pajak@yahoogroups.com
                > Cc: lies_apriana@...
                > Subject: Re: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan
                > jasa ke customer di luar negeri ?
                >
                >
                >
                > Dear,
                >
                > Mbak Lies kalau Jasa tersebut di DN obyek PPN maka
                > atas pembayaran ke LN
                > atas PPN tersebut di setor sendiri oleh WP dengan
                > menggunakan SSP tanpa
                > harus membuat faktur pajak.
                > Di KMK-568/KMK.04/2000 di tegaskan atas pembayaran
                > PPN atas jasa LN. Atas
                > SSP tersebut merupakan pajak masukan yang bisa di
                > kreditkan.
                > Yang perlu di waspadai adalah masalah
                > pengkreditannya, bulan di mana kita
                > setor di bulan itulah kita laporkan di SPM Masa
                > kita.
                >
                > Berikut cuplikan KMK tersebut di atas, semoga
                > membantu.
                >
                > regards
                >
                >
                > Holiq Hudairi
                > Perihal: TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
                > PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
                > PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK
                > TIDAK BERWUJUD DAN ATAU
                > JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
                >
                >
                >
                > TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
                > PELAPORAN PAJAK
                > PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK
                > TIDAK BERWUJUD DAN ATAU
                > JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
                >
                > MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
                >
                > Menimbang:
                >
                > bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A
                > ayat (3) Undang-undang
                > Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
                > Barang dan Jasa dan Pajak
                > Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
                > terakhir dengan
                > Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan
                > Keputusan Menteri
                > Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan,
                > Penyetoran, dan
                > Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan
                > Barang Kena Pajak Tidak
                > Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
                > Pabean;
                >
                > Mengingat :
                >
                > 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
                > Ketentuan Umum dan Tata Cara
                > Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                > 1983 Nomor 49, Tambahan
                > Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
                > sebagaimana telah diubah
                > terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
                > (Lembaran Negara Republik
                > Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
                > Negara Republik Indonesia
                > Nomor 3984);
                >
                > 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
                > Pajak Pertambahan Nilai
                > Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
                > Mewah (Lembaran Negara
                > Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
                > Lembaran Negara Republik
                > Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah
                > terakhir dengan Undang-undang
                > Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
                > Indonesia Tahun 2000 Nomor
                > 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                > Nomor 3986);
                >
                > 3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000
                > tentang Pelaksanaan
                > Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
                > Pertambahan Nilai Barang dan
                > Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
                > sebagaimana telah diubah terakhir
                > dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran
                > Negara Republik Indonesia
                > Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
                > Republik Indonesia Nomor
                > 4061);
                >
                > 4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
                >
                > MEMUTUSKAN:
                >
                > Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
                > CARA PENGHITUNGAN,
                > PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
                > PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                > PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN
                > ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                > LUAR DAERAH PABEAN.
                >
                > Pasal 1
                >
                > (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas
                > pemanfaatan Barang Kena
                > Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari
                > luar Daerah Pabean
                > dihitung dengan cara sebagai berikut:
                >
                > a. 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya
                > dibayarkan kepada pihak
                > yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud
                > dan atau Jasa Kena Pajak
                > apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak
                > Pertambahan Nilai; atau
                >
                > b. 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau
                > seharusnya dibayarkan kepada
                > pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak
                > berwujud dan atau Jasa Kena
                > Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk
                > Pajak Pertambahan Nilai.
                >
                > (2) Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak
                > atau perjanjian tertulis
                > untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
                > atau meskipun
                > diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis
                > akan tetapi tidak dengan
                > tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau
                > perjanjian sudah termasuk
                > Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan
                > Nilai yang terutang dihitung
                > sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah
                > yang dibayarkan atau
                > seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan
                > Barang Kena Pajak tidak
                > berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
                > Pabean.
                >
                > Pasal 2
                >
                > Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
                > dimaksud dalam Pasal 1
                > dipungut oleh orang pribadi atau badan yang
                > memanfaatkan Barang Kena Pajak
                > tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar
                > Daerah Pabean, pada saat
                > dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
                > berwujud dan atau Jasa Kena
                > Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.
                >
                > Pasal 3
                >
                > (1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak
                > tidak berwujud dan atau
                > Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana
                > dimaksud dalam Pasal 2
                > adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari
                > peristiwa-peristiwa di
                > bawah ini:
                >
                > a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
                > atau Jasa Kena Pajak
                > tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang
                > memanfaatkannya;
                >
                > b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak
                > berwujud dan atau Jasa
                > Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh
                > pihak yang
                > memanfaatkannya; c. saat harga jual Barang Kena
                > Pajak tidak berwujud dan
                >
                === message truncated ===




                ___________________________________________________________
                Try the all-new Yahoo! Mail. "The New Version is radically easier to use" – The Wall Street Journal
                http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
              • benny oktis yanurwenda
                Menurut saya pemberian jasa ke LN tidak termasuk ekspor karena pengertia ekspor hanya untuk BKP, jadi pemberian jasa ke LN termasuk penyerahan yg bukan obyek
                Message 7 of 27 , May 23, 2006
                • 0 Attachment
                  Menurut saya pemberian jasa ke LN tidak termasuk ekspor karena pengertia ekspor hanya untuk BKP, jadi pemberian jasa ke LN termasuk penyerahan yg bukan obyek PPN karena tidak tercantum dalam ketentuan pada ps 4 UU PPN

                  terima kasih
                  Benny


                  Priyatna <priyatna@...> wrote: Iya setuju, tapi yeyep dilapor di SPT PPN sebagai penjualan Ekspor.

                  -----Original Message-----
                  From: forum-pajak@yahoogroups.com [mailto:forum-pajak@yahoogroups.com] On
                  Behalf Of Vadri Usman, S.E
                  Sent: 22 Mei 2006 20:43
                  To: forum-pajak@yahoogroups.com
                  Subject: RE: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
                  negeri ?

                  Pemanfaatan Jasa di LN bukan objek PPN, karena pada prinsipnya PPN adalah
                  Pajak Konsumsi Barang dan Jasa di Dalam Negeri.

                  salam
                  Vadri

                  ________________________________

                  From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Lies Apriana
                  Sent: Mon 5/22/2006 11:44 AM
                  To: forum-pajak@yahoogroups.com
                  Cc: MOHAMAD MARULLI, Ak
                  Subject: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
                  negeri ?


                  Dear all,

                  Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini saya
                  harus buat invoicenya.
                  Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus
                  saya harus pungut PPN-nya ?

                  Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?

                  Help me ASAP....

                  terima kasih

                  Lies A






                  ---------------------------------
                  Sneak preview the all-new Yahoo.com. It's not radically different. Just radically better.

                  [Non-text portions of this message have been removed]
                • marulli mohamad
                  Ikutan Urun Rembug.... tapi bukan urun rempug :) Sebenarnya kasus penyerahan JKP yang dilakukan oleh PKP Indonesia hanya terutang PPN jika JKP itu diserahkan
                  Message 8 of 27 , May 23, 2006
                  • 0 Attachment
                    Ikutan Urun Rembug....
                    tapi bukan urun rempug :)

                    Sebenarnya kasus penyerahan JKP yang dilakukan oleh PKP
                    Indonesia hanya terutang PPN jika JKP itu diserahkan dalam
                    daerah pabean Indonesia siapapun yang menerima JKP itu,
                    ini intinya....

                    Jadi untuk kasus penyerahan JKP kepada client di LN, yang
                    harus dilihat bukan domisili dari client yang menerima
                    manfaat JKP tersebut, tapi apakah JKP tersebut diserahkan
                    di dalam daerah pabean atau tidak...

                    Lalu ada pertanyaan, jika client adalah perusahaan LN yang
                    tidak punya BUT atau perwakilan di Indonesia berarti
                    selalu tidak terutang PPN..?

                    Jawabnya dilihat dahulu apakah jasa tersebut diserahkan di
                    Indonesia atau tidak..?
                    Kalau ya berarti tetap terutang PPN (dan tarifnya bukan
                    0%)
                    Kalau tidak, berati penyerahan itu tidak terutang PPN
                    (bukan berarti dikenakan tarif 0%)

                    Contoh:
                    PKP usahanya Jasa Perbaikan Mesin, memperoleh order
                    memperbaiki mesin milik perusahaan di LN yang tidak punya
                    BUT di Indonesia. Atas penyerahan JKP-nya terutang PPN
                    atau tidak?

                    Jawab:
                    Jika mesin itu dikirim ke Indonesia, dan diperbaiki di
                    Indonesia maka penyerahan JKP tersebut terutang PPN.
                    Jika mesin itu diperbaiki di LN dengan cara mengirim
                    teknisi ke LN maka penyerahan JKP tersebut tidak terutang
                    PPN karena syarat dilakukan di dalam daerah pabean tidak
                    terpenuhi.

                    Contoh lagi:
                    PKP usahanya Jasa Konsultan Pajak, memperoleh order dari
                    perusahaan LN untuk mendapatkan masukan mengenai aspek
                    perpajakan jika dia menanamkan modalnya di Indonesia apa
                    untung ruginya..., atas penyerahan JKP ini apakah terutang
                    PPN atau tidak?

                    Jawab:
                    Jika, riset mengenai aspek perpajakan atas investasi di
                    Indonesia dan reportnya itu dilakukan di Indonesia, maka
                    penyerahan JKP ini akan terutang PPN.
                    Jika dilakukan di LN (perlu dipertanyakan yang diriset
                    pajak Indonesia kok risetnya di LN)...
                    hehehehehe...

                    Regards

                    Rulli



                    On Wed, 24 May 2006 02:46:10 +0100 (BST)
                    freddy karyadi <freddy_karyadi@...> wrote:
                    > Pak Dudi,
                    >
                    > Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi dalam
                    > praktek, banyak perusahaan konsultan (management,
                    > hukum, pajak) memungut PPN untuk jasa yang mereka
                    > berikan bagi perusahaan asing yang tidak memiliki BUT
                    > atau subsidiary di Indonesia atau kepentingan langsung
                    > di Indonesia.
                    >
                    > saya tidak tahu persis alasan mereka (yang jelas bukan
                    > tidak mengetahui UU PPN dan peraturan terkait
                    > lainnya), mungkin sekedar agar ppn input mereka dapat
                    > di kreditkan?
                    >
                    > mohon pencerahan dan sharing opini dari rekan2 lain.
                    >
                    > thanks,
                    > freddy
                    >
                    >
                    >
                    >
                    >
                    > --- "Dudi Wahyudi, Ak." <dudi.wahyudi@...>
                    > wrote:
                    >
                    >> Kalau dari kalimatnya mbak Lies, nampaknya
                    >> transaksinya penjualan jasa ke LN. Jadi tidak
                    >> terutang PPN. Yang objek PPN itu adalah pembelian
                    >> jasa dari LN (pemanfaatan jasa dari luar daerah
                    >> pabean).
                    >>
                    >> Salam,
                    >> Dudi Wahyudi
                    ========================================================================================
                    Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                    kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                    Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                    ========================================================================================
                  • freddy karyadi
                    bung marulli, thanks for your urun rempug atau sharing. btw, adakah contoh penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean untuk konsultan
                    Message 9 of 27 , May 23, 2006
                    • 0 Attachment
                      bung marulli,

                      thanks for your urun rempug atau sharing. btw, adakah
                      contoh penyerahan jasa kena pajak di luar daerah
                      pabean untuk konsultan hukum/pajak/managemen (sehingga
                      tidak perlu memungut PPN)?

                      apakah sang konsultan harus pergi ke luar negeri
                      memberikan jasa konsultasi disana baru itu
                      dikategorikan pemberian JKP ke luar daerah pabean?

                      mohon pencerahannya.

                      regards,
                      freddy





                      --- marulli mohamad <mmarulli@...> wrote:

                      >
                      > Ikutan Urun Rembug....
                      > tapi bukan urun rempug :)
                      >
                      > Sebenarnya kasus penyerahan JKP yang dilakukan oleh
                      > PKP Indonesia hanya terutang PPN jika JKP itu
                      diserahkan
                      > dalam
                      > daerah pabean Indonesia siapapun yang menerima JKP
                      > itu,
                      > ini intinya....
                      >
                      > Jadi untuk kasus penyerahan JKP kepada client di LN,
                      > yang
                      > harus dilihat bukan domisili dari client yang
                      > menerima
                      > manfaat JKP tersebut, tapi apakah JKP tersebut
                      > diserahkan
                      > di dalam daerah pabean atau tidak...
                      >
                      > Lalu ada pertanyaan, jika client adalah perusahaan
                      > LN yang
                      > tidak punya BUT atau perwakilan di Indonesia berarti
                      >
                      > selalu tidak terutang PPN..?
                      >
                      > Jawabnya dilihat dahulu apakah jasa tersebut
                      > diserahkan di
                      > Indonesia atau tidak..?
                      > Kalau ya berarti tetap terutang PPN (dan tarifnya
                      > bukan
                      > 0%)
                      > Kalau tidak, berati penyerahan itu tidak terutang
                      > PPN
                      > (bukan berarti dikenakan tarif 0%)
                      >
                      > Contoh:
                      > PKP usahanya Jasa Perbaikan Mesin, memperoleh order
                      > memperbaiki mesin milik perusahaan di LN yang tidak
                      > punya
                      > BUT di Indonesia. Atas penyerahan JKP-nya terutang
                      > PPN
                      > atau tidak?
                      >
                      > Jawab:
                      > Jika mesin itu dikirim ke Indonesia, dan diperbaiki
                      > di
                      > Indonesia maka penyerahan JKP tersebut terutang PPN.
                      > Jika mesin itu diperbaiki di LN dengan cara mengirim
                      >
                      > teknisi ke LN maka penyerahan JKP tersebut tidak
                      > terutang
                      > PPN karena syarat dilakukan di dalam daerah pabean
                      > tidak
                      > terpenuhi.
                      >
                      > Contoh lagi:
                      > PKP usahanya Jasa Konsultan Pajak, memperoleh order
                      > dari
                      > perusahaan LN untuk mendapatkan masukan mengenai
                      > aspek
                      > perpajakan jika dia menanamkan modalnya di Indonesia
                      > apa
                      > untung ruginya..., atas penyerahan JKP ini apakah
                      > terutang
                      > PPN atau tidak?
                      >
                      > Jawab:
                      > Jika, riset mengenai aspek perpajakan atas investasi
                      > di
                      > Indonesia dan reportnya itu dilakukan di Indonesia,
                      > maka
                      > penyerahan JKP ini akan terutang PPN.
                      > Jika dilakukan di LN (perlu dipertanyakan yang
                      > diriset
                      > pajak Indonesia kok risetnya di LN)...
                      > hehehehehe...
                      >
                      > Regards
                      >
                      > Rulli
                      >
                      >
                      >
                      > On Wed, 24 May 2006 02:46:10 +0100 (BST)
                      > freddy karyadi <freddy_karyadi@...> wrote:
                      > > Pak Dudi,
                      > >
                      > > Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi
                      > dalam
                      > > praktek, banyak perusahaan konsultan (management,
                      > > hukum, pajak) memungut PPN untuk jasa yang mereka
                      > > berikan bagi perusahaan asing yang tidak memiliki
                      > BUT
                      > > atau subsidiary di Indonesia atau kepentingan
                      > langsung
                      > > di Indonesia.
                      > >
                      > > saya tidak tahu persis alasan mereka (yang jelas
                      > bukan
                      > > tidak mengetahui UU PPN dan peraturan terkait
                      > > lainnya), mungkin sekedar agar ppn input mereka
                      > dapat
                      > > di kreditkan?
                      > >
                      > > mohon pencerahan dan sharing opini dari rekan2
                      > lain.
                      > >
                      > > thanks,
                      > > freddy
                      > >
                      > >
                      > >
                      > >
                      > >
                      > > --- "Dudi Wahyudi, Ak." <dudi.wahyudi@...>
                      > > wrote:
                      > >
                      > >> Kalau dari kalimatnya mbak Lies, nampaknya
                      > >> transaksinya penjualan jasa ke LN. Jadi tidak
                      > >> terutang PPN. Yang objek PPN itu adalah pembelian
                      > >> jasa dari LN (pemanfaatan jasa dari luar daerah
                      > >> pabean).
                      > >>
                      > >> Salam,
                      > >> Dudi Wahyudi
                      >
                      ========================================================================================
                      > Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik
                      > RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                      > kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                      > Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik
                      > www.telkomflexi.com
                      >
                      ========================================================================================
                      >
                      >
                      >
                      > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
                      > --------------------~-->
                      > Get to your groups with one click. Know instantly
                      > when new email arrives
                      >
                      http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/J1EolB/TM
                      >
                      --------------------------------------------------------------------~->
                      >
                      >
                      > ============================================
                      > STOP PRESS!!!
                      > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas
                      > layanan pencarian peraturan perpajakan melalui
                      > email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan
                      > fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
                      > daftar@... dengan subject "daftar"
                      > (tanpa tanda petik).
                      > ============================================
                      >
                      > PERHATIAN
                      > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang
                      > tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini.
                      > Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
                      > perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan
                      > secara gratis di website Forum Pajak
                      > (www.forumpajak.com).
                      >
                      > DISCLAIMER:
                      > Please consult a professional if you require legal
                      > advice or other expert assistance. Although this
                      > discussion group is designed to provide you with
                      > accurate and authoritative information about the
                      > subjects covered, it is published with the
                      > understanding that Forum Pajak nor its member are
                      > engaged in rendering legal, business, or other
                      > professional advice. For more information, please
                      > visit www.forumpajak.com or send email to
                      > subscribe@... to subscribe. Send your
                      > advices or comments to redaksi@....
                      > ============================================
                      >
                      > Yahoo! Groups Links
                      >
                      >
                      > forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >




                      ___________________________________________________________
                      All New Yahoo! Mail – Tired of Vi@gr@! come-ons? Let our SpamGuard protect you. http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
                    • Holiq Hudairi, BKP
                      Dear, kayaknya perlu di perjelas dulu masalahnya. Apakah kasusnya Wajib Pajak DN memberikan jasa ke LN sehingga di katagorikan ekspor atau WP LN yang
                      Message 10 of 27 , May 24, 2006
                      • 0 Attachment
                        Dear, kayaknya perlu di perjelas dulu masalahnya. Apakah kasusnya Wajib
                        Pajak DN memberikan jasa ke LN sehingga di katagorikan ekspor atau WP LN
                        yang memberikan jasa di DN sehingga WP DN harus membayar jasanya ke WP LN.
                        Kalau yang terakhir menurut saya berlaku KMK.568 tahun 2000 dimana WP DN
                        harus menyetorkan sendiri PPNnya dalam bentuk SSP dan itu di samakan dengan
                        Pajak Masukan yang dapat di kreditkan.
                        Nah, yang mana sebenarnya masalah yang di bahas ini ...

                        H2

                        ----- Original Message -----
                        From: "benny oktis yanurwenda" <bennyoktisyanurwenda@...>
                        To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
                        Sent: Wednesday, May 24, 2006 11:33 AM
                        Subject: RE: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
                        negeri ?


                        >
                        > Menurut saya pemberian jasa ke LN tidak termasuk ekspor karena pengertia
                        > ekspor hanya untuk BKP, jadi pemberian jasa ke LN termasuk penyerahan yg
                        > bukan obyek PPN karena tidak tercantum dalam ketentuan pada ps 4 UU PPN
                        >
                        > terima kasih
                        > Benny
                        >
                        >
                        > Priyatna <priyatna@...> wrote: Iya setuju, tapi yeyep dilapor
                        > di SPT PPN sebagai penjualan Ekspor.
                        >
                        > -----Original Message-----
                        > From: forum-pajak@yahoogroups.com [mailto:forum-pajak@yahoogroups.com] On
                        > Behalf Of Vadri Usman, S.E
                        > Sent: 22 Mei 2006 20:43
                        > To: forum-pajak@yahoogroups.com
                        > Subject: RE: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
                        > negeri ?
                        >
                        > Pemanfaatan Jasa di LN bukan objek PPN, karena pada prinsipnya PPN adalah
                        > Pajak Konsumsi Barang dan Jasa di Dalam Negeri.
                        >
                        > salam
                        > Vadri
                        >
                        > ________________________________
                        >
                        > From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Lies Apriana
                        > Sent: Mon 5/22/2006 11:44 AM
                        > To: forum-pajak@yahoogroups.com
                        > Cc: MOHAMAD MARULLI, Ak
                        > Subject: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
                        > negeri ?
                        >
                        >
                        > Dear all,
                        >
                        > Tolong dong sharingnya, urgent banget nih buat saya, karena hari ini
                        > saya
                        > harus buat invoicenya.
                        > Kalau saya buat tagihan/invoice atas jasa, ke luar negeri apakah harus
                        > saya harus pungut PPN-nya ?
                        >
                        > Apakah atas tagihan jasa tsb terutang PPN ?
                        >
                        > Help me ASAP....
                        >
                        > terima kasih
                        >
                        > Lies A
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > ---------------------------------
                        > Sneak preview the all-new Yahoo.com. It's not radically different. Just
                        > radically better.
                        >
                        > [Non-text portions of this message have been removed]
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > ============================================
                        > STOP PRESS!!!
                        > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
                        > peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
                        > menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
                        > daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                        > ============================================
                        >
                        > PERHATIAN
                        > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
                        > DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian
                        > peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis
                        > di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).
                        >
                        > DISCLAIMER:
                        > Please consult a professional if you require legal advice or other expert
                        > assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
                        > accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
                        > published with the understanding that Forum Pajak nor its member are
                        > engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For
                        > more information, please visit www.forumpajak.com or send email to
                        > subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
                        > redaksi@....
                        > ============================================
                        >
                        > Yahoo! Groups Links
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                      • Vadri Usman, S.E
                        To. Pak Rully bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully, tapi yang jadi pertanyaan saya
                        Message 11 of 27 , May 28, 2006
                        • 0 Attachment
                          To. Pak Rully

                          bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully, tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point 5.1 surat tsb:
                          1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                          Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon (yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon. Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus Barang dan Jasa Internasional.
                          Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??

                          salam
                          vadri

                          Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 14 Juni 2004 perihal tersebut di
                          atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
                          1. Dalam surat tersebut, secara garis besar dikemukakan bahwa:
                          a. Perusahaan Saudara bergerak di bidang penyediaan jasa servis perbaikan
                          mesin baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
                          b. Untuk pengerjaan jasa servis perbaikan mesin yang pemiliknya berkedudukan
                          luar negeri, perbaikan dilakukan dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut:
                          1) sparepart dikirim dari customer di luar negeri, lalu diperbaiki di
                          Bandung. Setelah selesai, dikirim kembali ke luar negeri;
                          2) untuk sparepart ukuran besar yang tidak dapat dikirim dari luar negeri
                          ke Bandung, perbaikan dilakukan di luar negeri dengan mengirim teknisi
                          ke tempat tersebut. Karyawan tidak menerima upah dari customer di
                          luar negeri melainkan hanya menerima gaji bulanan dari perusahaan.
                          c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara mohon penjelasan
                          menyangkut hal-hal sebagai berikut :
                          1) Apakah jasa servis perbaikan mesin yang kami lakukan tersebut
                          merupakan ekspor jasa sehingga tidak perlu memungut Pajak
                          Pertambahan Nilai (PPN) dari customer di luar negeri;
                          2) Apa saja kewajiban perpajakan atas jasa perantara (komisi) penjualan
                          mesin dari luar negeri ke perusahaan yang berada di dalam negeri
                          (Indonesia).
                          2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
                          Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
                          diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain
                          menyatakan sebagai berikut:
                          a. Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
                          perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau
                          fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
                          dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan
                          dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
                          b. Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam
                          angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
                          c. Pasal 1 angka 19 : Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
                          biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena
                          penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut
                          Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
                          d. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
                          Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Di dalam
                          memori penjelasan ditambahkan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak
                          harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
                          1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
                          2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
                          3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
                          e. Pasal 4A ayat (3) juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000
                          tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
                          mengatur bahwa jenis jasa perantara (komisi) dan jasa servis perbaikan mesin
                          tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
                          3. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
                          Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
                          Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
                          18 Tahun 2000 mengatur bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak,
                          terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata,
                          baik sebagian atau seluruhnya.
                          4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret
                          1996 tentang PPN Atas Jasa Perdagangan ditegaskan sebagai berikut :
                          a. angka 2.1 huruf b, Jasa Perdagangan dikenakan PPN dalam hal Pengusaha
                          Jasa Perdagangan dan pembeli barang selaku penerima Jasa Perdagangan
                          berada di dalam Daerah Pabean;
                          b. angka 2.2 huruf a, Jasa Perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal
                          Pengusaha Jasa Perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah
                          Pabean, sedang penjual barang selaku penerima Jasa Perdagangan berada di
                          luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT
                          di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh
                          penjual barang tersebut kepada pengusaha Jasa Perdagangan.
                          5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 2 sampai dengan angka 4 serta
                          memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 di atas, dengan ini disampaikan hal-hal
                          sebagai berikut:
                          a. Atas penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang pemiliknya berkedudukan
                          luar negeri, perlakuan perpajakannya, sebagai berikut :
                          1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang dilakukan di
                          Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke luar negeri, terutang PPN
                          10% dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Penggantian, termasuk
                          semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                          2) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang dilakukan di luar
                          negeri dengan mengirim teknisi ke tempat tersebut, merupakan
                          penyerahan di luar Daerah Pabean, sehingga atas penyerahannya
                          tidak terutang PPN.
                          b. Atas penyerahan jasa perantara (komisi) penjualan mesin dari luar negeri ke
                          perusahaan yang berada di dalam negeri (Indonesia) perlakuan
                          perpajakannya sebagai berikut :
                          1) Dalam hal Pengusaha Jasa Perdagangan dan pembeli barang selaku
                          penerima Jasa Perdagangan berada di dalam Daerah Pabean maka
                          atas penyerahan jasa perantara (komisi) penjualan mesin dari luar
                          negeri ke perusahaan yang berada di dalam negeri (Indonesia)
                          terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar
                          Penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
                          diminta oleh pemberi jasa.
                          2) Dalam hal Pengusaha Jasa Perdagangan dan Pembeli barang berada di
                          dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima Jasa
                          Perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang
                          tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa
                          tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut
                          kepada pengusaha Jasa Perdagangan maka atas penyerahan jasa
                          perantara (komisi) penjualan mesin dari luar negeri ke perusahaan
                          yang berada di dalam negeri (Indonesia) tidak terutang PPN.
                          Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

                          A.n. DIREKTUR JENDERAL,
                          DIREKTUR,
                          ttd,
                          HERRY SUMARDJITO


                          ________________________________

                          From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of marulli mohamad
                          Sent: Wed 5/24/2006 12:38 PM
                          To: forum-pajak@yahoogroups.com
                          Subject: Re: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar negeri ?



                          Ikutan Urun Rembug....
                          tapi bukan urun rempug :)

                          Sebenarnya kasus penyerahan JKP yang dilakukan oleh PKP
                          Indonesia hanya terutang PPN jika JKP itu diserahkan dalam
                          daerah pabean Indonesia siapapun yang menerima JKP itu,
                          ini intinya....

                          Jadi untuk kasus penyerahan JKP kepada client di LN, yang
                          harus dilihat bukan domisili dari client yang menerima
                          manfaat JKP tersebut, tapi apakah JKP tersebut diserahkan
                          di dalam daerah pabean atau tidak...

                          Lalu ada pertanyaan, jika client adalah perusahaan LN yang
                          tidak punya BUT atau perwakilan di Indonesia berarti
                          selalu tidak terutang PPN..?

                          Jawabnya dilihat dahulu apakah jasa tersebut diserahkan di
                          Indonesia atau tidak..?
                          Kalau ya berarti tetap terutang PPN (dan tarifnya bukan
                          0%)
                          Kalau tidak, berati penyerahan itu tidak terutang PPN
                          (bukan berarti dikenakan tarif 0%)

                          Contoh:
                          PKP usahanya Jasa Perbaikan Mesin, memperoleh order
                          memperbaiki mesin milik perusahaan di LN yang tidak punya
                          BUT di Indonesia. Atas penyerahan JKP-nya terutang PPN
                          atau tidak?

                          Jawab:
                          Jika mesin itu dikirim ke Indonesia, dan diperbaiki di
                          Indonesia maka penyerahan JKP tersebut terutang PPN.
                          Jika mesin itu diperbaiki di LN dengan cara mengirim
                          teknisi ke LN maka penyerahan JKP tersebut tidak terutang
                          PPN karena syarat dilakukan di dalam daerah pabean tidak
                          terpenuhi.

                          Contoh lagi:
                          PKP usahanya Jasa Konsultan Pajak, memperoleh order dari
                          perusahaan LN untuk mendapatkan masukan mengenai aspek
                          perpajakan jika dia menanamkan modalnya di Indonesia apa
                          untung ruginya..., atas penyerahan JKP ini apakah terutang
                          PPN atau tidak?

                          Jawab:
                          Jika, riset mengenai aspek perpajakan atas investasi di
                          Indonesia dan reportnya itu dilakukan di Indonesia, maka
                          penyerahan JKP ini akan terutang PPN.
                          Jika dilakukan di LN (perlu dipertanyakan yang diriset
                          pajak Indonesia kok risetnya di LN)...
                          hehehehehe...

                          Regards

                          Rulli



                          On Wed, 24 May 2006 02:46:10 +0100 (BST)
                          freddy karyadi <freddy_karyadi@...> wrote:
                          > Pak Dudi,
                          >
                          > Saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Tapi dalam
                          > praktek, banyak perusahaan konsultan (management,
                          > hukum, pajak) memungut PPN untuk jasa yang mereka
                          > berikan bagi perusahaan asing yang tidak memiliki BUT
                          > atau subsidiary di Indonesia atau kepentingan langsung
                          > di Indonesia.
                          >
                          > saya tidak tahu persis alasan mereka (yang jelas bukan
                          > tidak mengetahui UU PPN dan peraturan terkait
                          > lainnya), mungkin sekedar agar ppn input mereka dapat
                          > di kreditkan?
                          >
                          > mohon pencerahan dan sharing opini dari rekan2 lain.
                          >
                          > thanks,
                          > freddy
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          > --- "Dudi Wahyudi, Ak." <dudi.wahyudi@...>
                          > wrote:
                          >
                          >> Kalau dari kalimatnya mbak Lies, nampaknya
                          >> transaksinya penjualan jasa ke LN. Jadi tidak
                          >> terutang PPN. Yang objek PPN itu adalah pembelian
                          >> jasa dari LN (pemanfaatan jasa dari luar daerah
                          >> pabean).
                          >>
                          >> Salam,
                          >> Dudi Wahyudi
                          ========================================================================================
                          Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                          kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                          Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                          ========================================================================================


                          ============================================
                          STOP PRESS!!!
                          FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                          ============================================

                          PERHATIAN
                          Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

                          DISCLAIMER:
                          Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
                          ============================================





                          SPONSORED LINKS
                          Government tax lien <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=ApqqXZ3UKHpxAqFdYUyvow> Government tax auction <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+auction&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=JHEWM_Jpp14NIXdjEaDg1A> Government tax lien certificate <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+certificate&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Puh3Q-mjKFDIRj1sxTtdXg>
                          Government lien sale tax <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+lien+sale+tax&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=8CKWolMCPUQbcuq7l4wKcg> Government tax lien sales <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+sales&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=DYXZd0eACYm96voK25Ri3A> Government tax deed sale <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+deed+sale&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Z7ELlN0MGfT9H57XgJ5aTQ>

                          ________________________________

                          YAHOO! GROUPS LINKS



                          * Visit your group "forum-pajak <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak> " on the web.

                          * To unsubscribe from this group, send an email to:
                          forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>

                          * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


                          ________________________________




                          [Non-text portions of this message have been removed]
                        • marulli mohamad
                          Selamat siang Pak Vadri... jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman... Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border transaction, UU PPN kita
                          Message 12 of 27 , May 29, 2006
                          • 0 Attachment
                            Selamat siang Pak Vadri...
                            jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman...

                            Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                            transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                            Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                            in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                            ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                            memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                            impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri...

                            Bila dicermati UU PPN sekarang, untuk cross border
                            transaction yang diatur hanya alur flow in saja yang
                            tercermin di Pasal 4 huruf e, sedangkan flow out tidak
                            diatur sama sekali yang akhirnnya menimbulkan
                            ketidak-netralan pengenaan PPN dalam cross border
                            transaction

                            Mudah-mudahan RUU PPN dapat menutupi kekurangan ini
                            sehingga alur flow in/out BKP dan JKP menjadi sama
                            sehingga prinsip netralitas PPN terjaga.

                            Regards

                            Rulli

                            On Mon, 29 May 2006 11:40:21 +0700
                            "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                            > To. Pak Rully
                            >
                            > bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg
                            >mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully,
                            >tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point
                            >5.1 surat tsb:
                            > 1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang
                            >dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke
                            >luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan
                            >Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang
                            >diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                            > Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar
                            >pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya
                            >pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal
                            >yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon
                            >(yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari
                            >pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon.
                            >Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus
                            >Barang dan Jasa Internasional.
                            > Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??
                            >
                            > salam
                            > vadri
                            >
                            ========================================================================================
                            Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                            kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                            Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                            ========================================================================================
                          • marulli mohamad
                            Selamat siang Pak Vadri... jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman... Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border transaction, UU PPN kita
                            Message 13 of 27 , May 29, 2006
                            • 0 Attachment
                              Selamat siang Pak Vadri...
                              jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman...

                              Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                              transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                              Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                              in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                              ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                              memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                              impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri...

                              Bila dicermati UU PPN sekarang, untuk cross border
                              transaction yang diatur hanya alur flow in saja yang
                              tercermin di Pasal 4 huruf e, sedangkan flow out tidak
                              diatur sama sekali yang akhirnnya menimbulkan
                              ketidak-netralan pengenaan PPN dalam cross border
                              transaction

                              Mudah-mudahan RUU PPN dapat menutupi kekurangan ini
                              sehingga alur flow in/out BKP dan JKP menjadi sama
                              sehingga prinsip netralitas PPN terjaga.

                              Regards

                              Rulli

                              On Mon, 29 May 2006 11:40:21 +0700
                              "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                              > To. Pak Rully
                              >
                              > bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg
                              >mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully,
                              >tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point
                              >5.1 surat tsb:
                              > 1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang
                              >dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke
                              >luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan
                              >Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang
                              >diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                              > Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar
                              >pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya
                              >pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal
                              >yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon
                              >(yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari
                              >pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon.
                              >Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus
                              >Barang dan Jasa Internasional.
                              > Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??
                              >
                              > salam
                              > vadri
                              >
                              ========================================================================================
                              Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                              kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                              Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                              ========================================================================================
                            • Teddy Setya
                              Wah hebat juga para fiskus kita ini mau berdiskusi di jalum, meskipun mereka punya jalur khusus... :) Pak Vadri terima kasih atas undangan bergabung di
                              Message 14 of 27 , May 29, 2006
                              • 0 Attachment
                                Wah hebat juga para fiskus kita ini mau berdiskusi di jalum, meskipun mereka
                                punya jalur khusus... :)

                                Pak Vadri terima kasih atas undangan bergabung di yahoogroup PMA3nya. Saya
                                lagi ada sedikit masalah nich dengan Yahoo... :(

                                salam,
                                Teddy S


                                ----- Original Message -----
                                From: "marulli mohamad" <mmarulli@...>
                                To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
                                Sent: Monday, May 29, 2006 2:40 PM
                                Subject: Re: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar
                                negeri ?


                                > Selamat siang Pak Vadri...
                                > jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman...
                                >
                                > Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                                > transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                                > Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                                > in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                                > ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                                > memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                                > impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri...
                                >
                                > Bila dicermati UU PPN sekarang, untuk cross border
                                > transaction yang diatur hanya alur flow in saja yang
                                > tercermin di Pasal 4 huruf e, sedangkan flow out tidak
                                > diatur sama sekali yang akhirnnya menimbulkan
                                > ketidak-netralan pengenaan PPN dalam cross border
                                > transaction
                                >
                                > Mudah-mudahan RUU PPN dapat menutupi kekurangan ini
                                > sehingga alur flow in/out BKP dan JKP menjadi sama
                                > sehingga prinsip netralitas PPN terjaga.
                                >
                                > Regards
                                >
                                > Rulli
                                >
                                > On Mon, 29 May 2006 11:40:21 +0700
                                > "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                                >> To. Pak Rully
                                >>
                                >> bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg
                                >>mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully,
                                >>tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point
                                >>5.1 surat tsb:
                                >> 1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang
                                >>dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke
                                >>luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan
                                >>Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang
                                >>diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                                >> Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar
                                >>pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya
                                >>pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal
                                >>yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon
                                >>(yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari
                                >>pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon.
                                >>Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus
                                >>Barang dan Jasa Internasional.
                                >> Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??
                                >>
                                >> salam
                                >> vadri
                                >>
                                > ========================================================================================
                                > Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                                > kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                                > Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                                > ========================================================================================
                                >
                                >
                                >
                                > ============================================
                                > STOP PRESS!!!
                                > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
                                > peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
                                > menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
                                > daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                > ============================================
                                >
                                > PERHATIAN
                                > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
                                > DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian
                                > peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis
                                > di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).
                                >
                                > DISCLAIMER:
                                > Please consult a professional if you require legal advice or other expert
                                > assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
                                > accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
                                > published with the understanding that Forum Pajak nor its member are
                                > engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For
                                > more information, please visit www.forumpajak.com or send email to
                                > subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
                                > redaksi@....
                                > ============================================
                                >
                                > Yahoo! Groups Links
                                >
                                >
                                >
                                >
                                >
                                >
                                >
                                >
                                >
                              • Hori Prastowo
                                Selamat siang Pak Rulli... terus terang saya tidak mengerti dengan pernyataan bapak sebagai berikut Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross
                                Message 15 of 27 , May 29, 2006
                                • 0 Attachment
                                  Selamat siang Pak Rulli...

                                  terus terang saya tidak mengerti dengan pernyataan bapak sebagai berikut
                                  "> Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                                  > transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                                  > Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                                  > in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                                  > ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                                  > memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                                  > impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri..."

                                  dari mana bapak bisa menyatakan hal tersebut.
                                  jika menggunakan aliran BKP sebagai sebuah analogi maka saya rasa
                                  itu tidak klop..

                                  bahwa jika ada BKP masuk ke dalam Daerah Pabean Indonesia
                                  dan dimanfaatkan dalam DPI maka terutang PPN sebesar 10%
                                  dan jika terjadi aliran keluar BKP dari DPI akan terutang PPN sebesar 0%
                                  pengenaan tarif 0% bukan tanpa makna bukan?
                                  kenapa? karena Indonesia memegang prinsip destination principle..
                                  maka yang berhak untuk memungut PPN adalah negara tujuan..
                                  itulah sebabnya untuk flow out BKP adalah 0%

                                  sementara untuk JKP..
                                  kata siapa indonesia tidak bisa mengekspor JKP??
                                  bisa2 saja DJP mengenakan tarif sekian persen atas ekspor JKP
                                  namun, bagaimana mekanisme pelacakannya??
                                  kalaupun ada, bagaimana dengan collection cost-nya?

                                  mohon kritikannya

                                  Hori.

                                  ----- Original Message -----
                                  From: "marulli mohamad" <mmarulli@...>
                                  To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
                                  Sent: Monday, May 29, 2006 2:40 PM
                                  Subject: Re: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar negeri ?


                                  > Selamat siang Pak Vadri...
                                  > jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman...
                                  >
                                  > Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                                  > transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                                  > Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                                  > in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                                  > ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                                  > memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                                  > impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri...
                                  >
                                  > Bila dicermati UU PPN sekarang, untuk cross border
                                  > transaction yang diatur hanya alur flow in saja yang
                                  > tercermin di Pasal 4 huruf e, sedangkan flow out tidak
                                  > diatur sama sekali yang akhirnnya menimbulkan
                                  > ketidak-netralan pengenaan PPN dalam cross border
                                  > transaction
                                  >
                                  > Mudah-mudahan RUU PPN dapat menutupi kekurangan ini
                                  > sehingga alur flow in/out BKP dan JKP menjadi sama
                                  > sehingga prinsip netralitas PPN terjaga.
                                  >
                                  > Regards
                                  >
                                  > Rulli
                                  >
                                  > On Mon, 29 May 2006 11:40:21 +0700
                                  > "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                                  >> To. Pak Rully
                                  >>
                                  >> bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg
                                  >>mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully,
                                  >>tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point
                                  >>5.1 surat tsb:
                                  >> 1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang
                                  >>dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke
                                  >>luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan
                                  >>Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang
                                  >>diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                                  >> Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar
                                  >>pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya
                                  >>pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal
                                  >>yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon
                                  >>(yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari
                                  >>pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon.
                                  >>Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus
                                  >>Barang dan Jasa Internasional.
                                  >> Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??
                                  >>
                                  >> salam
                                  >> vadri
                                  >>
                                  > ========================================================================================
                                  > Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                                  > kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                                  > Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                                  > ========================================================================================
                                  >
                                  >
                                  >
                                  > ============================================
                                  > STOP PRESS!!!
                                  > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                  > ============================================
                                  >
                                  > PERHATIAN
                                  > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).
                                  >
                                  > DISCLAIMER:
                                  > Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
                                  > ============================================
                                  >
                                  > Yahoo! Groups Links
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >

                                  [Non-text portions of this message have been removed]
                                • winarto sugondo
                                  Huehehehehehehehe, kasian mbak Lilies, pastinya karena jawaban bapak-bapak sekalian, saat ini mbak lilies cuman garuk-2 kepala saja. Kalo menurut saya,
                                  Message 16 of 27 , May 29, 2006
                                  • 0 Attachment
                                    Huehehehehehehehe, kasian mbak Lilies, pastinya karena jawaban bapak-bapak
                                    sekalian, saat ini mbak lilies cuman garuk-2 kepala saja.

                                    Kalo menurut saya, mendingan mbak lilies buat aja invoicenya beserta faktur
                                    pajak sederhananya. Kalau yang saya tangkap dari tulisan mbak lilies,
                                    pastilah jasa yang diberikan oleh perusahaan mbak lilies adalah untuk
                                    perusahaan di Indonesia atau dengan kata lain jasa yang diberikan
                                    dimanfaatkan langsung didalam negeri, tetapi dikarenakan perusahaan induk
                                    kliennya hendak membayarkan langsung, maka biasanya invoicenya diminta
                                    dibuatkan langsung kepada perusahaan Induk di LN. Asalkan mbak lilies jangan
                                    lupa tuliskan deskripsi tagihannya dengan jelas, agar menjadi supporting
                                    document yang pas dan mudah dipahami.

                                    Mudah-2an benar dugaan saya, Huehehehehehehe. Maap kalo ade salah-salah kata
                                    yach.................
                                    Kan cuman saran.......................

                                    Regards,

                                    Winarto


                                    On 5/29/06, marulli mohamad <mmarulli@...> wrote:
                                    >
                                    > Selamat siang Pak Vadri...
                                    > jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman...
                                    >
                                    > Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                                    > transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                                    > Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                                    > in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                                    > ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                                    > memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                                    > impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri...
                                    >
                                    > Bila dicermati UU PPN sekarang, untuk cross border
                                    > transaction yang diatur hanya alur flow in saja yang
                                    > tercermin di Pasal 4 huruf e, sedangkan flow out tidak
                                    > diatur sama sekali yang akhirnnya menimbulkan
                                    > ketidak-netralan pengenaan PPN dalam cross border
                                    > transaction
                                    >
                                    > Mudah-mudahan RUU PPN dapat menutupi kekurangan ini
                                    > sehingga alur flow in/out BKP dan JKP menjadi sama
                                    > sehingga prinsip netralitas PPN terjaga.
                                    >
                                    > Regards
                                    >
                                    > Rulli
                                    >
                                    > On Mon, 29 May 2006 11:40:21 +0700
                                    > "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                                    > > To. Pak Rully
                                    > >
                                    > > bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg
                                    > >mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully,
                                    > >tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point
                                    > >5.1 surat tsb:
                                    > > 1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang
                                    > >dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke
                                    > >luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan
                                    > >Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang
                                    > >diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                                    > > Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar
                                    > >pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya
                                    > >pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal
                                    > >yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon
                                    > >(yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari
                                    > >pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon.
                                    > >Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus
                                    > >Barang dan Jasa Internasional.
                                    > > Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??
                                    > >
                                    > > salam
                                    > > vadri
                                    > >
                                    >
                                    > ========================================================================================
                                    > Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                                    > kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                                    > Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                                    > ========================================================================================
                                    >
                                    >
                                    >
                                    > ============================================
                                    > STOP PRESS!!!
                                    > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
                                    > peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
                                    > menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
                                    > daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                    > ============================================
                                    >
                                    > PERHATIAN
                                    > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
                                    > DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
                                    > perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
                                    > Forum Pajak (www.forumpajak.com).
                                    >
                                    > DISCLAIMER:
                                    > Please consult a professional if you require legal advice or other expert
                                    > assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
                                    > accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
                                    > published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
                                    > in rendering legal, business, or other professional advice. For more
                                    > information, please visit www.forumpajak.com or send email to
                                    > subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
                                    > redaksi@....
                                    > ============================================
                                    >
                                    >
                                    >
                                    >
                                    > SPONSORED LINKS
                                    > Government tax lien<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=ApqqXZ3UKHpxAqFdYUyvow>
                                    > Government tax auction<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+auction&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=JHEWM_Jpp14NIXdjEaDg1A> Government
                                    > tax lien certificate<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+certificate&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Puh3Q-mjKFDIRj1sxTtdXg>
                                    > Government lien sale tax<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+lien+sale+tax&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=8CKWolMCPUQbcuq7l4wKcg> Government
                                    > tax lien sales<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+sales&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=DYXZd0eACYm96voK25Ri3A> Government
                                    > tax deed sale<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+deed+sale&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Z7ELlN0MGfT9H57XgJ5aTQ>
                                    >
                                    > ------------------------------
                                    > YAHOO! GROUPS LINKS
                                    >
                                    >
                                    > - Visit your group "forum-pajak<http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak>"
                                    > on the web.
                                    >
                                    > - To unsubscribe from this group, send an email to:
                                    > forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com<forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
                                    >
                                    > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
                                    > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
                                    >
                                    >
                                    > ------------------------------
                                    >


                                    [Non-text portions of this message have been removed]
                                  • marulli mohamad
                                    See my comment below... On Mon, 29 May 2006 15:45:21 +0700 ... Selamat siang juga Pak Pras... ... Rulli: Dari Objek yang di autur di UU PPN dalam Pasal 4 dan
                                    Message 17 of 27 , May 29, 2006
                                    • 0 Attachment
                                      See my comment below...

                                      On Mon, 29 May 2006 15:45:21 +0700
                                      "Hori Prastowo" <fiscuss@...> wrote:
                                      > Selamat siang Pak Rulli...

                                      Selamat siang juga Pak Pras...

                                      > terus terang saya tidak mengerti dengan pernyataan bapak
                                      >sebagai berikut
                                      > "> Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross
                                      >border
                                      >> transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                                      >> Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan
                                      >>Flow
                                      >> in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN
                                      >>sangat
                                      >> ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal
                                      >>atau
                                      >> memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                                      >> impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri..."
                                      >
                                      > dari mana bapak bisa menyatakan hal tersebut.

                                      Rulli:
                                      Dari Objek yang di autur di UU PPN dalam Pasal 4 dan 16C
                                      serta 16D yang tidak memasukkan penyerahan JKP ke luar
                                      daerah pabean sebagai objek pajak walaupun dnegan tarif 0%
                                      (seperti BKP)

                                      > jika menggunakan aliran BKP sebagai sebuah analogi maka
                                      >saya rasa
                                      > itu tidak klop..
                                      >
                                      > bahwa jika ada BKP masuk ke dalam Daerah Pabean
                                      >Indonesia
                                      > dan dimanfaatkan dalam DPI maka terutang PPN sebesar 10%
                                      > dan jika terjadi aliran keluar BKP dari DPI akan
                                      >terutang PPN sebesar 0%
                                      > pengenaan tarif 0% bukan tanpa makna bukan?
                                      > kenapa? karena Indonesia memegang prinsip destination
                                      >principle..
                                      > maka yang berhak untuk memungut PPN adalah negara
                                      >tujuan..
                                      > itulah sebabnya untuk flow out BKP adalah 0%
                                      >

                                      Rulli:
                                      Dengan memegang teguh prinsip destination principle tadi
                                      untuk BKP maka akan tercipta netralitas PPN dalam
                                      perdagangan internasional, Hal yang berbeda dalam
                                      penyerahan JKP ke luar daerah pabean, karena tidak ada
                                      pasal yang mengatur sebagai objek, maka pajak
                                      masukannyapun tidak dapat di kreditkan berbeda dengan
                                      ekspor BKP yang merupakan objek dengan tarif 0%.

                                      > sementara untuk JKP..
                                      > kata siapa indonesia tidak bisa mengekspor JKP??
                                      > bisa2 saja DJP mengenakan tarif sekian persen atas
                                      >ekspor JKP
                                      > namun, bagaimana mekanisme pelacakannya??
                                      > kalaupun ada, bagaimana dengan collection cost-nya?
                                      >
                                      Rulli:
                                      Wah, fiskus di Indonesia itu pinter-pinter lho (kalo gak
                                      percaya tanya aja ama Pak Vadri Usman hehehehe...)

                                      Lha kalo yang intangible goods saja fiskus indonesia dan
                                      sistem DJP bisa mengawasi kenapa tidak dengan penyerahan
                                      JKP ke luar daerah pabean..?

                                      Lha kalo ini disadari dari dulu, kok hal itu gak
                                      dimasukkan dalam UU PPN sebagai objek..?

                                      > mohon kritikannya
                                      >
                                      > Hori.

                                      Regards

                                      Rulli
                                      ========================================================================================
                                      Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                                      kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                                      Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                                      ========================================================================================
                                    • loecoe silalahi
                                      Dear rekan2, hari ini saya baca artikel di koran bisnis indonesia (Hal B11) yang menyinggung ancaman sanksi pidana pajak kerena tidak memasukan SPT. mohon
                                      Message 18 of 27 , May 29, 2006
                                      • 0 Attachment
                                        Dear rekan2,

                                        hari ini saya baca artikel di koran bisnis indonesia (Hal B11) yang menyinggung ancaman sanksi pidana pajak kerena tidak memasukan SPT.

                                        mohon pencerahan, apakah sanksi tersebut terbatas hanya kepada pemilik NPWP atau non pemilik NPWP tapi seharusnya memiliki NPWP (misalnya direktur/komisaris suatu PT) ?

                                        terima kasih,
                                        LS





                                        ---------------------------------
                                        All new Yahoo! Mail "The new Interface is stunning in its simplicity and ease of use." - PC Magazine

                                        [Non-text portions of this message have been removed]
                                      • freddy karyadi
                                        all, skedar numpang tanya, apakah kita dapat mengetahui dari nomor npwp apakah pemilik npwp tersebut adalah wp badan atau wp orang pribadi atau but? many
                                        Message 19 of 27 , May 29, 2006
                                        • 0 Attachment
                                          all,

                                          skedar numpang tanya, apakah kita dapat mengetahui
                                          dari nomor npwp apakah pemilik npwp tersebut adalah wp
                                          badan atau wp orang pribadi atau but?

                                          many thanks,
                                          freddy






                                          ___________________________________________________________
                                          Web email has come of age. Don't settle for less than the All New Yahoo! Mail http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
                                        • Vadri Usman, S.E
                                          Pagi Pak Win dan Juga Pak Rully Sayangnya mbak Lies nggak pernah muncul setelah nanya jadi kita agak ragu juga tu kasus sebenarnya gimana, kalau yang saya
                                          Message 20 of 27 , May 29, 2006
                                          • 0 Attachment
                                            Pagi Pak Win dan Juga Pak Rully

                                            Sayangnya mbak Lies nggak pernah muncul setelah nanya jadi kita agak ragu juga tu kasus sebenarnya gimana, kalau yang saya tanggakp waktu itu pengguna jasanya di LN, tapi kalau pengguna jasa merupakan anak perusahaan yg ada di DN dan tagihan ke induk di LN itu udah jelas kena PPN ya nggak Pak Win, saya pikir Pak Rully juga sependapat. Mengenai belum netralnya UU PPN kita terhadap arus Jasa Internasional itu hanya pendapat saya Pak, kalau aturan yg ada kayaknya lebih cocok ngikutin pendapatnya Pak Rully. Demikian lo Pak Win, Pak Rully.
                                            Semoga bermanfaat

                                            salam
                                            vadri

                                            ________________________________

                                            From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of winarto sugondo
                                            Sent: Mon 5/29/2006 3:51 PM
                                            To: forum-pajak@yahoogroups.com
                                            Subject: Re: [forum-pajak] Apakah ada PPN tagihan jasa ke customer di luar negeri ?


                                            Huehehehehehehehe, kasian mbak Lilies, pastinya karena jawaban bapak-bapak
                                            sekalian, saat ini mbak lilies cuman garuk-2 kepala saja.

                                            Kalo menurut saya, mendingan mbak lilies buat aja invoicenya beserta faktur
                                            pajak sederhananya. Kalau yang saya tangkap dari tulisan mbak lilies,
                                            pastilah jasa yang diberikan oleh perusahaan mbak lilies adalah untuk
                                            perusahaan di Indonesia atau dengan kata lain jasa yang diberikan
                                            dimanfaatkan langsung didalam negeri, tetapi dikarenakan perusahaan induk
                                            kliennya hendak membayarkan langsung, maka biasanya invoicenya diminta
                                            dibuatkan langsung kepada perusahaan Induk di LN. Asalkan mbak lilies jangan
                                            lupa tuliskan deskripsi tagihannya dengan jelas, agar menjadi supporting
                                            document yang pas dan mudah dipahami.

                                            Mudah-2an benar dugaan saya, Huehehehehehehe. Maap kalo ade salah-salah kata
                                            yach.................
                                            Kan cuman saran.......................

                                            Regards,

                                            Winarto


                                            On 5/29/06, marulli mohamad <mmarulli@...> wrote:
                                            >
                                            > Selamat siang Pak Vadri...
                                            > jadi gak pede nich ditanya ama Pak Vadri Usman...
                                            >
                                            > Saya setuju bahwa untuk Penyerahan JKP untuk cross border
                                            > transaction, UU PPN kita masih bersifat tidak netral...
                                            > Dibandingkan dengan Flow in/out BKP, maka pengaturan Flow
                                            > in/out JKP untuk cross border transaction di UU PPN sangat
                                            > ketinggalan, entah mengapa, apakah sengaja ditinggal atau
                                            > memang waktu itu kita dipandang suatu negara yang
                                            > impossible untuk mengalirkan JKP ke Luar Negeri...
                                            >
                                            > Bila dicermati UU PPN sekarang, untuk cross border
                                            > transaction yang diatur hanya alur flow in saja yang
                                            > tercermin di Pasal 4 huruf e, sedangkan flow out tidak
                                            > diatur sama sekali yang akhirnnya menimbulkan
                                            > ketidak-netralan pengenaan PPN dalam cross border
                                            > transaction
                                            >
                                            > Mudah-mudahan RUU PPN dapat menutupi kekurangan ini
                                            > sehingga alur flow in/out BKP dan JKP menjadi sama
                                            > sehingga prinsip netralitas PPN terjaga.
                                            >
                                            > Regards
                                            >
                                            > Rulli
                                            >
                                            > On Mon, 29 May 2006 11:40:21 +0700
                                            > "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                                            > > To. Pak Rully
                                            > >
                                            > > bersama ini ada jawaban surat dari KPDJP untuk kasus yg
                                            > >mirip, yg menurut saya sama dengan pendapat Pak Rully,
                                            > >tapi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah : point
                                            > >5.1 surat tsb:
                                            > > 1) untuk penyerahan jasa servis perbaikan mesin yang
                                            > >dilakukan di Bandung untuk kemudian dikirim kembali ke
                                            > >luar negeri, terutang PPN 10% dengan Dasar Pengenaan
                                            > >Pajak sebesar Penggantian, termasuk semua biaya yang
                                            > >diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;
                                            > > Menurut saya kurang pas karena melanggar prinsip dasar
                                            > >pengenaan PPN, dimana hal yang paling dasar yang saya
                                            > >pahami mengenai PPN adalah Pajak Konsumsi DN, mungkin hal
                                            > >yang sama dipahami oleh sebagian pengusaha jasa maklon
                                            > >(yg dapat order dari LN). Sehingga timbul keberatan dari
                                            > >pengsaha garmen/maklon dg pengenaan PPN atas Jasa Maklon.
                                            > >Karena bagi pengusaha seharusnya PPN netral terhadap arus
                                            > >Barang dan Jasa Internasional.
                                            > > Anggota forum-pajak yg lain pendapatnya bagaimana??
                                            > >
                                            > > salam
                                            > > vadri
                                            > >
                                            >
                                            > ========================================================================================
                                            > Segera aktifkan FlexiTONE Anda. Ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE LAGU,
                                            > kirim SMS ke 1212. Tarif Rp. 8.000,-/bulan(+PPN)
                                            > Informasi lebih lanjut, hubungi 147, klik www.telkomflexi.com
                                            > ========================================================================================
                                            >
                                            >
                                            >
                                            > ============================================
                                            > STOP PRESS!!!
                                            > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
                                            > peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
                                            > menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
                                            > daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                            > ============================================
                                            >
                                            > PERHATIAN
                                            > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
                                            > DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
                                            > perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
                                            > Forum Pajak (www.forumpajak.com).
                                            >
                                            > DISCLAIMER:
                                            > Please consult a professional if you require legal advice or other expert
                                            > assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
                                            > accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
                                            > published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
                                            > in rendering legal, business, or other professional advice. For more
                                            > information, please visit www.forumpajak.com or send email to
                                            > subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
                                            > redaksi@....
                                            > ============================================
                                            >
                                            >
                                            >
                                            >
                                            > SPONSORED LINKS
                                            > Government tax lien<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=ApqqXZ3UKHpxAqFdYUyvow>
                                            > Government tax auction<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+auction&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=JHEWM_Jpp14NIXdjEaDg1A> Government
                                            > tax lien certificate<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+certificate&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Puh3Q-mjKFDIRj1sxTtdXg>
                                            > Government lien sale tax<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+lien+sale+tax&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=8CKWolMCPUQbcuq7l4wKcg> Government
                                            > tax lien sales<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+sales&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=DYXZd0eACYm96voK25Ri3A> Government
                                            > tax deed sale<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+deed+sale&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Z7ELlN0MGfT9H57XgJ5aTQ>
                                            >
                                            > ------------------------------
                                            > YAHOO! GROUPS LINKS
                                            >
                                            >
                                            > - Visit your group "forum-pajak<http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak>"
                                            > on the web.
                                            >
                                            > - To unsubscribe from this group, send an email to:
                                            > forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com<forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
                                            >
                                            > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
                                            > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
                                            >
                                            >
                                            > ------------------------------
                                            >


                                            [Non-text portions of this message have been removed]





                                            ============================================
                                            STOP PRESS!!!
                                            FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                            ============================================

                                            PERHATIAN
                                            Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

                                            DISCLAIMER:
                                            Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
                                            ============================================





                                            SPONSORED LINKS
                                            Government tax lien <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=ApqqXZ3UKHpxAqFdYUyvow> Government tax auction <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+auction&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=JHEWM_Jpp14NIXdjEaDg1A> Government tax lien certificate <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+certificate&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Puh3Q-mjKFDIRj1sxTtdXg>
                                            Government lien sale tax <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+lien+sale+tax&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=8CKWolMCPUQbcuq7l4wKcg> Government tax lien sales <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+lien+sales&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=DYXZd0eACYm96voK25Ri3A> Government tax deed sale <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Government+tax+deed+sale&w1=Government+tax+lien&w2=Government+tax+auction&w3=Government+tax+lien+certificate&w4=Government+lien+sale+tax&w5=Government+tax+lien+sales&w6=Government+tax+deed+sale&c=6&s=181&.sig=Z7ELlN0MGfT9H57XgJ5aTQ>

                                            ________________________________

                                            YAHOO! GROUPS LINKS



                                            * Visit your group "forum-pajak <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak> " on the web.

                                            * To unsubscribe from this group, send an email to:
                                            forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>

                                            * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


                                            ________________________________




                                            [Non-text portions of this message have been removed]
                                          • Ferdinand
                                            salam kenal, berdasarkan berita tersebut juga nantinya akan dikategorikan tersendiri, yang dimaksud dengan hal tersebut itu termasuk yang mana, misal : 1.
                                            Message 21 of 27 , May 29, 2006
                                            • 0 Attachment
                                              salam kenal,
                                              berdasarkan berita tersebut juga nantinya akan dikategorikan tersendiri,
                                              yang dimaksud dengan hal tersebut itu termasuk yang mana, misal :
                                              1. wajib pajak yang dikategorikan nakal
                                              2. wajib pajak yang dikategorikan lalai
                                              3. wajib pajak yang dikategorikan biasa

                                              sanksi tersebut yach pastinya akan terkena kepada Wajib Pajak yang mana SPT
                                              tersebut merupakan kepunyaan wajib pajak tersebut (orang pribadi ), untuk
                                              Badan yang pasti yang bertanggung jawab atau orang yang menandatangani spt
                                              tercsebut

                                              thank's
                                              ----- Original Message -----
                                              From: "loecoe silalahi" <loecoe_silalahi@...>
                                              To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
                                              Sent: Monday, May 29, 2006 6:20 PM
                                              Subject: [forum-pajak] Pidana Pajak karena tidak memasukan SPT


                                              > Dear rekan2,
                                              >
                                              > hari ini saya baca artikel di koran bisnis indonesia (Hal B11) yang
                                              menyinggung ancaman sanksi pidana pajak kerena tidak memasukan SPT.
                                              >
                                              > mohon pencerahan, apakah sanksi tersebut terbatas hanya kepada pemilik
                                              NPWP atau non pemilik NPWP tapi seharusnya memiliki NPWP (misalnya
                                              direktur/komisaris suatu PT) ?
                                              >
                                              > terima kasih,
                                              > LS
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              > ---------------------------------
                                              > All new Yahoo! Mail "The new Interface is stunning in its simplicity and
                                              ease of use." - PC Magazine
                                              >
                                              > [Non-text portions of this message have been removed]
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              > ============================================
                                              > STOP PRESS!!!
                                              > FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
                                              peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
                                              menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
                                              daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                              > ============================================
                                              >
                                              > PERHATIAN
                                              > Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
                                              DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
                                              perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
                                              Forum Pajak (www.forumpajak.com).
                                              >
                                              > DISCLAIMER:
                                              > Please consult a professional if you require legal advice or other expert
                                              assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
                                              accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
                                              published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
                                              in rendering legal, business, or other professional advice. For more
                                              information, please visit www.forumpajak.com or send email to
                                              subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to
                                              redaksi@....
                                              > ============================================
                                              >
                                              > Yahoo! Groups Links
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                              >
                                            • Lies Apriana
                                              Met Pagi Pak Vadri, Pak Rully, Pak Win, Pak Holiq n rekan-rekan Uuups...jadi gak enak nih....saya lagi menikmati pak... Pak Vadri, saya sudah pernah muncul
                                              Message 22 of 27 , May 30, 2006
                                              • 0 Attachment
                                                Met Pagi Pak Vadri, Pak Rully, Pak Win, Pak Holiq 'n rekan-rekan

                                                Uuups...jadi gak enak nih....saya lagi menikmati pak...

                                                Pak Vadri, saya sudah pernah muncul kok.... saya sudah buat invoice tersebut dan memang betul bahwa pengguna jasa tsb ada di LN, dan bukan merupakan anak perusahaan yang ada di DN.

                                                Saya surpise juga lho, pertanyaan tersebut bisa tergali dan dibahas oleh para pakar dengan lengkap dan detil, ini sudah pasti mengasyikan dan dapat menambah pemahaman perpajakan khususnya bagi anggota forum pajak. Bravo forum pajak !!.

                                                Anyway, thank's a lot for everything.

                                                Lies A


                                                "Vadri Usman, S.E" <vadri.usman@...> wrote:
                                                Pagi Pak Win dan Juga Pak Rully

                                                Sayangnya mbak Lies nggak pernah muncul setelah nanya jadi kita agak ragu juga tu kasus sebenarnya gimana, kalau yang saya tanggakp waktu itu =====DELETE====


                                                ---------------------------------
                                                New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.

                                                [Non-text portions of this message have been removed]
                                              • rakhmat awaludin
                                                Setahu saya undang undang yang sekarang tidak menyebutkan demikian.kalo wajib pajak tidak memasukan SPT hanya dikenakan denda pasal 7 KUP sebesar 100rb.mungkin
                                                Message 23 of 27 , May 30, 2006
                                                • 0 Attachment
                                                  Setahu saya undang undang yang sekarang tidak menyebutkan demikian.kalo wajib pajak tidak memasukan SPT hanya dikenakan denda pasal 7 KUP sebesar 100rb.mungkin yang ada di bisnis news hanya wacana, atau wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya....

                                                  loecoe silalahi <loecoe_silalahi@...> wrote: Dear rekan2,

                                                  hari ini saya baca artikel di koran bisnis indonesia (Hal B11) yang menyinggung ancaman sanksi pidana pajak kerena tidak memasukan SPT.

                                                  mohon pencerahan, apakah sanksi tersebut terbatas hanya kepada pemilik NPWP atau non pemilik NPWP tapi seharusnya memiliki NPWP (misalnya direktur/komisaris suatu PT) ?

                                                  terima kasih,
                                                  LS





                                                  ---------------------------------
                                                  All new Yahoo! Mail "The new Interface is stunning in its simplicity and ease of use." - PC Magazine

                                                  [Non-text portions of this message have been removed]






                                                  ============================================
                                                  STOP PRESS!!!
                                                  FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                                  ============================================

                                                  PERHATIAN
                                                  Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

                                                  DISCLAIMER:
                                                  Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
                                                  ============================================




                                                  SPONSORED LINKS
                                                  Government tax lien Government tax auction Government tax lien certificate Government lien sale tax Government tax lien sales Government tax deed sale

                                                  ---------------------------------
                                                  YAHOO! GROUPS LINKS


                                                  Visit your group "forum-pajak" on the web.

                                                  To unsubscribe from this group, send an email to:
                                                  forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

                                                  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


                                                  ---------------------------------




                                                  Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

                                                  [Non-text portions of this message have been removed]
                                                • rakhmat awaludin
                                                  bisa pak freddy.menurut saya untuk mengetahui apakah pemilik npwp tersebut perorangan atau perusahaan bisa dilihat dari dua digit terdepan nomor npwpnya.bila
                                                  Message 24 of 27 , May 30, 2006
                                                  • 0 Attachment
                                                    bisa pak freddy.menurut saya untuk mengetahui apakah pemilik npwp tersebut perorangan atau perusahaan bisa dilihat dari dua digit terdepan nomor npwpnya.bila dua digit terdepan 01 atau 02, maka pemilik npwp tersebut perusahaan. bila dua digit terdepan 04 ke atas maka pemiliknya perorangan......


                                                    awaludin

                                                    freddy karyadi <freddy_karyadi@...> wrote:
                                                    all,

                                                    skedar numpang tanya, apakah kita dapat mengetahui
                                                    dari nomor npwp apakah pemilik npwp tersebut adalah wp
                                                    badan atau wp orang pribadi atau but?

                                                    many thanks,
                                                    freddy






                                                    ___________________________________________________________
                                                    Web email has come of age. Don't settle for less than the All New Yahoo! Mail http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html




                                                    ============================================
                                                    STOP PRESS!!!
                                                    FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
                                                    ============================================

                                                    PERHATIAN
                                                    Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

                                                    DISCLAIMER:
                                                    Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
                                                    ============================================




                                                    SPONSORED LINKS
                                                    Government tax lien Government tax auction Government tax lien certificate Government lien sale tax Government tax lien sales Government tax deed sale

                                                    ---------------------------------
                                                    YAHOO! GROUPS LINKS


                                                    Visit your group "forum-pajak" on the web.

                                                    To unsubscribe from this group, send an email to:
                                                    forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

                                                    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


                                                    ---------------------------------




                                                    Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

                                                    [Non-text portions of this message have been removed]
                                                  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.