Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [forum-pajak] Sewa mobil ke Orang Pribadi dipotong pph 21 atau pph 23 ya ?

Expand Messages
  • Rahmat Nursamsu
    Yth Jean Jean berikut SE ttg sewa mobil : semoga bermangpaat Kesimpulan : merupakan Obyek PPh Pasal 23 tarif 3% (15% x 20%) SURAT
    Message 1 of 368 , May 2 6:23 PM
    • 0 Attachment
      Yth Jean Jean <jean2004blue@...>


      berikut SE ttg sewa mobil :

      semoga bermangpaat

      Kesimpulan :

      merupakan Obyek PPh Pasal 23
      tarif 3% (15% x 20%)


      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
      NOMOR SE - 08/PJ.313/1995

      TENTANG

      PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT

      DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

      Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
      diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, sewa dan penghasilan lain sehubungan
      dengan penggunaan harta, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%
      dari perkiraan penghasilan netto. Untuk membedakan apakah pembayaran sewa atas penggunaan kendaraan
      angkutan darat termasuk sebagai sewa atau penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang dikenakan
      pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau termasuk sebagai penerimaan jasa angkutan darat, perlu
      diberikan penegasan sebagai berikut :

      1. Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan
      Pasal 23 adalah :
      1.1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicharter
      untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan
      suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan
      Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal
      23 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 50/PJ./1994
      tanggal 27 Desember 1994, misalnya untuk antar jemput karyawan suatu perusahaan atau
      antar jemput anak sekolah suatu Yayasan atau untuk kepentingan lainnya, sehingga
      mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang
      bersangkutan.

      1.2. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang
      pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib
      Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23
      sesuai tersebut pada butir 1.1. di atas.

      1.3. Sewa kendaraan berupa truck, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi tersebut
      pada butir 1.1 dan butir 1.2 yang disewa atau charter oleh suatu perusahaan angkutan untuk
      keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.

      2. Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan
      Pasal 23 :
      2.1. Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer.
      2.2. Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat
      pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar
      banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/
      perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut
      sampai ditempat tujuan pada waktunya.
      2.3. Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api.

      3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa :
      3.1. Yang wajib memotong Pajak PPh Pasal 23 atas sewa tersebut pada butir 1 adalah :
      a). Subjek Pajak badan dalam negeri termasuk yayasan dan bentuk usaha tetap atau
      perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
      b). Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23
      sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
      KEP-50/PJ./1994 tanggal 27 Desember 1994.
      c). Badan Pemerintah;
      d). Penyelenggara kegiatan.

      3.2. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa :
      a. Besarnya PPh Pasal 23 atas sewa adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto;
      b. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah sesuai dengan Keputusan Direktur
      Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ./1995 tanggal 31 Januari 1995.

      3.3. Pemotong PPh Pasal 23 atas sewa sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. wajib memotong,
      menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-
      undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
      Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya.

      Ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan
      tidak berlaku.

      Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




      DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

      ttd

      FUAD BAWAZIER

      Jean Jean <jean2004blue@...> wrote: Teman2 forum pajak

      Nanya ya, perusahaan aku sewa mobil dari Orang Pribadi, sewa tersebut misalnya 4 juta, terdiri dari sewa mobil 3 jt, jasa pengemudi yg disediakan 1jt.
      Apakah saya potong pph 21 (5%) atau 23 (3%) ya ?

      Terimakasih sebelum dan sesudahnya.

      Rgds
      Jean


      ---------------------------------
      Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.

      [Non-text portions of this message have been removed]






      ============================================
      STOP PRESS!!!
      FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@... dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
      ============================================

      PERHATIAN
      Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

      DISCLAIMER:
      Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@... to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@....
      ============================================




      SPONSORED LINKS
      Government tax lien Government tax auction Government tax lien certificate Government lien sale tax Government tax lien sales Government tax deed sale

      ---------------------------------
      YAHOO! GROUPS LINKS


      Visit your group "forum-pajak" on the web.

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      ---------------------------------





      ---------------------------------
      How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.

      [Non-text portions of this message have been removed]
    • 2013pwarren@...
      Siiiiiip.....itu sudah benar Jurnalnya. Thank. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! ... From: Ahm Sayidi
      Message 368 of 368 , Nov 3, 2014
      • 0 Attachment
        Siiiiiip.....itu sudah benar Jurnalnya.

        Thank.
        Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

        From: "Ahm Sayidi ahmad.sayidi@... [forum-pajak]" <forum-pajak@yahoogroups.com>
        Sender: forum-pajak@yahoogroups.com
        Date: Tue, 4 Nov 2014 04:23:43 +0000 (UTC)
        To: forum-pajak@yahoogroups.com<forum-pajak@yahoogroups.com>
        ReplyTo: forum-pajak@yahoogroups.com
        Subject: Re: Bls: [forum-pajak] Re: PPN

         

        dear rekans


        Mungkin rekans bisa menjurnalnya sbb :


        Pd Saat diterbitkan Invoice

          Piutang pd WAPU                        55.000.000              

              Pendapatan Usaha pd WAPU                     50.000.000

              Hutang PPN                                              5.000.000


        Pd Saat terima Pembayaran

          Kas/ Bank                                  50.000.000

              Piutang pd WAPU                                    50.000.000  


        Pd Saat terima SSP PPN dari WAPU

         Hutang PPN                                 5.000.000

             Piutang pd WAPU                                      5.000.000    


        Salam

        A. Sayidi


        On Wednesday, October 22, 2014 9:24 AM, "Purnomo basar.purnomo@... [forum-pajak]" <forum-pajak@yahoogroups.com> wrote:


         

        Terima kasih atas balasannya.

        Bagaimana  Solusinya jika Pembeli tidak mau bayar PPN
        Apakah PPN tetap sebagai Piutang
        Terima kasih


        On 21/10/2014 16:21, 'taufan_f17@...' taufan_f17@... [forum-pajak] wrote:
         

        Pembelinya adalah wapu maka jika mereka sdh setor Dimintakan ssp nya pak sebagai dasar menghapus piutang yg outstanding tsb.

        Dikirim dari Yahoo Mail pada Android



        From: leofisikase@... [forum-pajak] <forum-pajak@yahoogroups.com>;
        To: <forum-pajak@yahoogroups.com>;
        Subject: [forum-pajak] Re: PPN
        Sent: Tue, Oct 21, 2014 8:25:00 AM

         

        Pembeli di sini BUMN bukan, apabila BUMN/Wapu (Wajib Pungut)


        Piutang 55.000.000
            Penjualan        50.000.000
            PPN Keluaran   5.000.000

        setelah Pembelinya membayar PPN

        PPN Keluaran  5.000.000
                Piutang                    5.000.000



      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.