Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Membatasi ke-istimewa-an Bangsawan .

Expand Messages
  • rifky pradana
    Dalam RUU Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, ‘Parardhya’ menjadi salah satu poin penting. Konsep ini juga muncul dalam rumusan RUU
    Message 1 of 1 , Dec 1, 2010
    • 0 Attachment
      Dalam RUU Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, ‘Parardhya’
      menjadi salah satu poin penting. Konsep ini juga muncul dalam rumusan RUU
      Keistimewaan DIY karya Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM.



      Menurut draf, Sultan dan Paku Alam yang duduk dalam Parardhya tidak berhak
      mengikuti pilgub.

      “Bakal calon gubernur dan wakilnya harus ada persetujuan dari Sultan dan Paku
      Alam yang duduk di Parardhya. Ini penting, karena sebagai pengayom masyarakat,
      maka kepala daerah yang akan dipilih harus sesuai keinginan masyarakat dan
      nilai-nilai masyarakat”, kata pengamat politik UGM yang terlibat dalam perumusan
      naskah akademik usulan RUUK DIY, AAGN Ari Dwipayana, dalam perbincangan dengan
      detikcom, Rabu (1/12/2010).

      Yang duduk dalam Parardhya adalah Sultan dan Paku Alam yang jumeneng atau yang
      bertahta.


      Parardhya juga harus menjaga jarak yang sama dengan partai-partai, serta tidak
      masuk dalam partai untuk menjaga independensi.

      “Kalau mau ikut pilkada kan diajukan parpol. Sementara Parardhya itu haruslah
      yang jumeneng, maka tidak bisa (ikut pilkada)”, imbuh Ari.



      Terkait amanat 5 September 1945 yang antara lain menyatakan integrasi Kesultanan
      Yogya ke RI, menurut Ari, hal itu bersifat ‘sementara’ karena situasi dalam
      suasana revolusi.


      Hingga akhirnya lahir UU No 3/1950 tentang pembentukan DIY. Namun dalam UU ini
      tidak menegaskan keistimewaan yang ‘mana’ bagi Yogya.

      “Sebab Yogya memiliki kewenangan yang sama dengan UU No 22/1948 tentang
      Pemerintahan Daerah, jadi tidak ada substansi keistimewaannya”, lanjut Ari.



      Di UU NO 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ada pasal yang
      menyatakan, kepala daerah DIY berasal dari ‘keluarga yang berkuasa’ dengan
      memperhatikan kecakapan, dan sebagainya. Pun dengan UU No 5/1974 tentang
      Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan juga UU No 22/1999 tentang Pemerintahan
      Daerah yang mengacu pada UU No 5/1974.



      “Sebenarnya pernah terjadi pemilihan Wakil Gubernur DIY, yakni saat Paku Alam
      VIII meninggal. Untuk pengisian saat itu ada pemilihan antara Paku Alam IX dan
      saudaranya. Itu memunculkan kontradiksi yang luar biasa”, tutur Ari.



      Hingga kini, rekrutmen Gubernur DIY masih mengacu pada UU No 5/1974, di mana
      berasal dari ‘keluarga yang berkuasa’.


      Dalam perkembangannya, ada yang tidak setuju dengan hal ini. Untuk menghindari
      konflik internal, maka perlu pengaturan yang lebih jelas.



      Karena Parardhya berasal dari keluarga yang berkuasa, maka dalam aturan
      transisi, perlu mengkodifikasi ‘aturan internal keraton’ supaya lebih jelas.


      Karena meskipun aturan itu bersifat internal, namun berkonsekuensi kepada
      publik.

      “Nanti seperti Solo. Jadi harus ada kodifikasi, disahkan melalui mekanisme
      aturan yang jelas. Ini menghindari kalau terjadi suksesi akan menyulitkan. Jadi
      kalau ada konflik pengganti yang berkuasa di keraton, maka jelas penyelesainnya
      seperti apa”, sambung Ari.



      Berdasar monograph keistimewaan Yogyakarta yang disusun JIP UGM, jabatan
      Parardhya keistimewaan diisi secara otomatis oleh Sri Sultan dan Paku Alam yang
      jumeneng sebagai satu kesatuan kelembagaan.

      Bila Sri Sultan dan atau Paku Alam yang jumeneng belum memenuhi syarat-syarat
      yang diperlukan untuk dapat menjalankan fungsi, dan atau tidak lagi mampu
      menjalankan fungsinya, maka Sri Sultan atau Paku Alam masing-masing akan
      didampingi wali. Mekanisme perwalian mengikuti Paugeran dari masing-masing
      ‘monarki’ yang telah dinyatakan terbuka kepada publik.



      Parardhya merupakan institusi otonom yang tidak memiliki hubungan kewenangan
      yang bersifat hierarkis dengan pemerintah nasional. Hubungan antara pemerintah
      nasional dengan Parardhya sifatnya adalah koordinatif.



      Dalam posisinya sebagai Parardhya, Sultan dan Paku Alam ‘dilarang’ menjadi
      anggota dan/atau pengurus partai politik, terlibat dalam kegiatan bisnis yang
      terkait dengan fungsi-fungsinya, serta membuat keputusan yang secara khusus
      memberikan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok ataupun kroni
      tertentu.


      Larangan ini dimaksud untuk menjamin ‘kewibawaan’ Parardhya keistimewaan’
      sebagai institusi publik, dan Sri Sultan serta Paku Alam sebagai pejabat publik.



      Selain itu juga larangan ini juga untuk menjamin tetap terjaganya posisi Sultan
      dan Paku Alam sebagai ‘pengayom’ bagi seluruh masyarakat Yogyakarta.


      Alasan lainnya adalah untuk menjamin Sri Sultan dan Paku Alam tetap menjadi
      milik seluruh warga Yogyakarta, sesuai dengan ‘ruh’ Yogyakarta.



      Draf RUUK DIY yang masih berada di Kemendagri pada pasal 11 menjelaskan :
      Parardhya Keistimewaan Yogyakarta adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan
      Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi
      sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu
      masyarakat DIY.

      Sedangkan pasal 21 ayat 3 berbunyi : Pemilihan gubernur dan wakil gubernur
      dilaksanakan sesuai denan perundang-undangan.

      Pasal 22 ayat 2 : Parardhya dapat mengusulkan pemberhentian gubernur dan/atau
      wakil gubernur.

      Pasal 23 poin c : Melakukan konsultasi dengan Parardhya untuk urusan-urusan
      sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2).

      *
      Sebagai Parardhya, Sultan & Paku Alam Tak Berhak Ikut Pilgub
      http://www.detiknews.com/read/2010/12/01/123704/1506627/10/sebagai-parardhya-sultan-paku-alam-tak-berhak-ikut-pilgub

      ***



      Gonjang-ganjing perihal keistimewaan propinsi Yogyakarta rupanya sudah mulai
      memasuki tahap inti masalahnya.

      Apa yang membuat Yogyakarta menjadi Istimewa ?. Apakah istimewa hanya karena
      jabatan Gubernur dengan periode jabatan selama seumur hidup ?.


      Inilah rupanya yang menjadi pusat perdebatan tentang inti dan makna dari
      keistimewaan propinsi Yogyakarta , yaitu di soal jabatan Gubernur dan Wakil
      Gubernur.

      Dimana propinsi Yogyakarta menjadi seolah-olah tidak lagi istimewa jika Gubernur
      dan Wakil Gubernurnya tidak lagi secara otomatis dijabat oleh siapapun juga yang
      menduduki tahta di Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Pura Kadipaten Pakualaman,
      dengan masa jabatannya selama seumur hidupnya dan berlaku turun temurun.


      Sebenarnya untuk soal ini, di tahun 2007 yang lalu pernah dibentuk tim yang
      ditugaskan khusus untuk merumuskan soal jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

      Tim yang berisikan para ahli dari kalangan akademisi UGM (Universitas Gajah
      Mada) ini hasilnya secara umum mengonsep sebuah sistem ala ‘monarki
      konstitusional’ di Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

      1. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai lembaga eksekutif penyelenggara urusan
      pemerintahan, dibawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara
      langsung oleh rakyat dengan ketentuan masa jabatan seperti yang diatur oleh
      undang-undang.

      2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif, dengan ketentuan
      seperti yang diatur oleh undang-undang.

      3. Pengageng Keistimewaan Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai fungsi
      sebagai simbol dan pelindung budaya serta pengayom masyarakat.

      Pengageng Kistimewaan ini terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dari
      Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam dari Kadipaten
      Pakualaman yang bertahta secara sah.

      Pengageng Keistimewaan ini memiliki hak istimewa yaitu antara lainnya adalah
      memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Gubernur dan/atau calon
      Wakil Gubernur yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum.

      Juga mempunyai hak dan wewenang memberikan arahan kepada Gubernur dan Wakil
      Gubernur untuk sejumlah urusan tertentu yang berkaitan dengan penyelengaraan
      pemerintahan daerah.

      Kemudian juga Pengageng Keistimewaan ini berhak dan berwenang untuk mengusulkan
      pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.


      Namun rupanya konsep dari tim itu tidak terpakai, tidak jelas pihak mana yang
      tidak menyetujuinya, apakah pihak pemerintah pusat atau pihak DPR atau pihak
      Kasultanan dan Pakualaman.

      Sehingga perdebatan kembali lagi hanya berkutat di seputar dua pilihan saja,
      yaitu : Gubernur dan Wakil Gubernur itu dipilih oleh rakyat secara langsung,
      atau Gubernur dan Wakil Gubernur itu secara otomatis dijabat oleh Sri Sultan
      Hamengku Buwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam
      dari Kadipaten Pakualaman dengan masa jabatannya selama seumur hidupnya dan
      berlaku turun temurun.

      Sehingga persoalan pun tereduksi menjadi seolah-olah Yogyakarta menjadi tak lagi
      istimewa, jika Gubernur di masa mendatang itu dijabat oleh mereka yang bukan
      golongan bangsawan namun mempunyai potensi kepemimpinan yang cukup mumpuni dan
      teruji, seperti misalnya Idham Samawi (mantan Bupati Bantul) dan Herry Zudianto
      (Walikota Yogyakarta).


      Jadi, apakah Yogyakarta memang hanya istimewa jika Gubernur di masa mendatang
      itu dijabat oleh GKR Pembayun sang calon Sultan HB XI itu saja selama seumur
      hidupnya ?.


      Wallahualambishshawab.

      *
      Monarki Jogja & Gubernur Seumur Hidup
      http://birokrasi.kompasiana.com/2010/11/29/monarki-jogja-gubernur-seumur-hidup/
      http://politikana.com/baca/2010/11/29/monarki-jogja-gubernur-seumur-hidup.html
      ***



      Di sela-sela kabar sedih tentang Merapi di Jogja, ada kabar baik dari Jogja.
      Pemerintah Kota Yogyakarta, bersama walikota Solo, memperoleh Bung Hatta Award
      dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).

      BHACA menuliskan, ' Kota Yogyakarta menjulang dalam kancah nasional. Kiprahnya
      dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik mendapat pengakuan luas’.

      Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap 50 kota di Indonesia yang diadakan
      Transparency International Indonesia pada 2009 menempatkan Yogyakarta sebagai
      kota paling bersih dari korupsi.

      Pada tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan status ‘wajar tanpa
      pengecualian’ (status audit tertinggi) untuk laporan keuangan Pemkot Yogyakarta
      tahun 2009.


      Bung Hatta Award sendiri sebenarnya dianugerahkan kepada Walikota Yogyakarta,
      Herry Zudianto, namun sang walikota memohon kepada BHACA agar award ini
      diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta secara keseluruhan, karena prestasi
      yang diraih bukan semata-mata hasil karyanya, namun merupakan karya bersama.

      Tentu saja, prestasi-prestasi yang diraih Kota Yogyakarta pastilah hasil karya
      bersama, mulai dari Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat Kota
      Yogyakarta.

      Namun peran walikota juga merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Kota
      Yogyakarta.


      Banyaknya prestasi-prestasi yang diraih Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 8
      tahunan ini, membuktikan peranan Herry Zudianto, Sang Walikota.

      Dengan prestasi yang mengilap, tentu wajar jika ada masyarakat yang berharap
      jika Walikota melakukan kiprah dalam skala yang lebih luas lagi, sehingga
      manfaat kepemimpinannya bisa dirasakan masyarakat lebih luas dari Kota
      Yogyakarta. Misalnya saja, jika ia jadi Gubernur.

      Contoh terakhir kasus serupa adalah gamawan Fauzi yang dinilai sukses memimpin
      Kabupaten Solok (dan memperoleh Bung Hatta Award juga) kemudian melangkah ke
      gelanggang lebih luas menjadi Gubernur Sumatera barat, sampai akhirnya sekarang
      menjadi Menteri Dalam Negeri.


      Namun, anehnya, ada masyarakat Yogyakarta sendiri yang justru ingin menihilkan
      adanya kemungkinan tokoh pemimpin yang sukses macam Herry Zudianto untuk
      memimpin Provinsi DIY.

      Menihilkan kemungkinan Provinsi DIY dipimpin oleh siapapun -apapun prestasinya,
      jika yang bersangkutan tidak punya darah berwarna biru.

      Potensi yang dibuang sia-sia.

      *
      Kabar Baik dari Jogja
      http://politikana.com/baca/2010/11/11/kabar-baik-dari-jogja.html
      ***




      ...RUUK Yogyakarta harus antisipasi hal yang berkait dengan dinamika yang
      mungkin timbul dalam proses suksesi tahta di Kasultanan dan Pakualaman…

      *

      “ …Pemilihan langsung adalah amanat konstitusi. Belum lagi, dalam sistem
      demokrasi pemilihan, ditekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
      kesempatan untuk menjabat sebagai pejabat publik tertentu… Ya ini konstitusi
      kita kan menentukan seperti itu. Kita tidak melakukan itu di luar konstitusi… ”,
      kata Akbar Tanjung yang Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

      Terkait hal itu dengan soal keistimewaan DIY, ia mengusulkan jalan tengahnya
      yaitu Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam bisa tetap menjadi Kepala
      Daerah, namun untuk Kepala Pemerintahan sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat
      lewat Pilkada.

      “ …Tentu tinggal diatur nanti bagaimana pengaturan kepala daerah yang notabene
      Sultan itu dengan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Tentu sebagai pelaksana
      tugas sehari-hari(kepala pemerintahan) itu mendapat arahan dari pemerintah
      pusat, daerah atau Sultan”, tambah Akbar Tandjung, sebagaimana yang dikutip
      dari Detiknews.Com .


      Namun sepertinya soal ‘kesetaraan’ dan ‘persamaan’ bagi setiap warga negara yang
      merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi pemilihan itu pada akhirnya
      akan diabaikan.

      Lantaran pada saat ini, arus utama opini masyarakat maupun arah gerak politik
      dikalangan politisi cenderung menghendaki Sultan Hamengku Buwono dan Adipati
      Paku Alam mendapatkan keistimewaan dengan secara otomatis akan ditetapkan
      menjabat sebagai Kepala Daerah merangkap Kepala Pemerintahan di propinsi DIY.


      Sebenarnya, sudah semenjak lebih dari 22 tahun yang lalu soal pengaturan
      Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan jabatan Gubernur dan
      Wakil Gubernur itu tidak lagi berkaitan dengan Kasultanan dan Pakualaman serta
      status keistimewaan DIY.

      Setidaknya hal itu dapat dilihat pada waktu setelah wafatnya Sri Sultan Hamengku
      Buwono IX wafat pada tanggal 3 Oktober 1988, lalu Sri Paduka Pakualam VIII
      dilantik menjadi Gubernur propinsi DIY pada tanggal 19 Desember 1988.

      Pada saat pelantikannya itu, Rudini yang menjabat sebagai Mendagri dalam pidato
      yang pada prinsipnya mendeklarasikan bahwa Yogyakarta tetap dipertahankan
      sebagai daerah istimewa namun Pengaturan Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah
      Istimewa Yogyakarta tidak dianalogikan dan tidak dikaitkan lagi dengan
      Kasultanan dan Pakualaman.

      Dalam arti kata, hanya khusus untuk Sri Paku Alam VIII saja yang masih
      mendapatkan perlakuan berbeda dalam hal penunjukannya sebagai gubernur tanpa
      melalui pemilihan dan tanpa ketentuan masa jabatan.

      “Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada masyarakat dan rakyat Yogyakarta
      yang heroik, di bawah mendiang Sultan HB IX dan Paku Alam VIII”, kata Rudini,
      sebagaimana yang dikutip dari Tempointeraktif.Com .


      Namun sepertinya soal itu juga dilupakan sehingga seolah-olah ketidak
      keterkaitan antara jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Kasultanan dan
      Pakualaman serta status keistimewaan Yogyakarta itu baru akan diberlakukan.


      Terlepas dari itu, tampaknya RUUK propinsi DIY akan disusun dengan kembali
      mengaitkan status keistimewaan Yogyakarta dengan jabatan Gubernur dan Wakil
      Gubernurnya.

      Dimana pemegang tahta di Keraton Kasultanan dan Puro Pakualaman secara otomatis
      akan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang tanpa melalui pemilihan
      dan tanpa batasan masa jabatan.

      Berkait dengan itu maka konsekuensi logisnya adalah proses suksesi Gubernur dan
      Wakil Gubernur akan terkait erat dengan proses suksesi pemegang tahta di Keraton
      Kasultanan dan Puro Pakualaman.

      Dalam arti kata, suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur itu baru akan terjadi jika
      Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX telah wafat.

      Lalu sosok penggantinya pun, tergantung sepenuhnya dari hasil proses suksesi
      yang terjadi di dalam tembok keraton Kasultanan dan Pakualaman, yang tentunya
      tanpa memerlukan keterlibatan dan peran serta rakyatnya.


      Mengingat proses suksesi jabatan publik (Gubernur dan Wakil Gubernur) itu akan
      tergantung dari proses suksesi tahta di keraton, maka apakah sistem dan
      mekanisme suksesi yang akan terjadi di balik tembok keraton itu cukup solid dan
      akuntabel ?.


      Disinilah letak masalahnya. Sebenarnya proses suksesi di dalam tembok keraton
      itu tidaklah cukup solid dalam sistem dan mekanismenya, jika tidak boleh
      dikatakan sebagai tidak cukup akuntabel juga.

      Keraton Kasultanan sendiri boleh dibilang tidak punya arsip tertulis dari
      pranatan baku yang mengatur tentang proses suksesi ini.

      Setidaknya hal itu tercermin dari bagaimana dahulu dinamika yang terjadi didalam
      proses suksesi tahta dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke Sri Sultan Hamengku
      Buwono X.

      Untunglah, musyawarah yang melibatkan sekitar 30 orang kerabat keraton itu mampu
      menghasilkan kesepakatan yang tidak sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

      Hanya perlu dicatat bahwa dalam musayawarah itu tidak semuanya yang hadir itu
      mempunyai hak bicara maupun hak suara.

      Semisal seperti menantu raja itu tidak mempunyai hak bicara maupun juga tidak
      mempunyai hak suara. Sedangkan saudara-saudara Sultan dan istri-istri Sultan
      yang masih hidup itu mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.

      Dinamika yang terjadi didalam proses suksesi pada waktu itu terlalu panjang jika
      diulas dan dibahas pada tulisan kali ini. Oleh sebab itu dipersilahkan untuk
      membacanya langsung di arsip-arsip berita yang memberikan gambaran tentang
      bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses suksesi pada waktu itu, yang
      diantaranya dapat dibaca di sini dan sini serta sini .


      Berbeda halnya dengan dinamika yang terjadi didalam proses suksesi tahta dari
      Sri Paku Alam VIII ke Sri Paku Alam IX, yang lebih a lot dan sedikit menimbulkan
      ketegangan diantara para ahli warisnya.

      Sehingga pada waktu itu, mekanisme rekrutmen untuk posisi Gubernur sudah dapat
      ditetapkan. Sedangkan rekrutmen untuk posisi Wakil Gubernur menjadi terpaksa
      ditunda dan posisi itu dikosongkan sementara.

      Lantaran harus menunggu dulu selesainya musyawarah berkait proses suksesi
      sehingga secara definitif terpilih sosok yang akan dinobatkan menjadi Sri Paku
      Alam IX dan selanjutnya akan dilantik sebagai Wakil Gubernur.


      Kejadian suksesi yang serupa dengan tersebut diatas jelas akan terulang kembali
      pada saat Sri Sultan Hamengku Buwono X itu wafat atau Sri Paku Alam IX itu
      wafat.

      Lantaran itu maka saat itu juga harus terjadi proses suksesi yang akan memilih
      secara definitif sosok yang akan dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono
      XI dan Sri Paku Alam X.

      Lalu, selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono XI dan Sri Paku Alam X akan
      dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, menggantikan ayahandanya yang
      wafat tersebut.


      Berkait dengan itu, jika didalam RUUK itu dimasukkan pula aturan-aturan sebagai
      rambu-rambu pelengkap atas pranatan tidak tertulis yang ada di dalam keraton,
      maka bukan tak mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

      Bukan bermaksud memvonis dan memastikan akan terjadi konflik dan perpecahan
      didalam proses suksesi tahta yang akan terjadi itu. Tapi, mengabaikan adanya
      kemungkinan konflik dan perpecahan lantaran tidak adanya aturan baku yang diatur
      didalam RUUK soal suksesi itu juga bukanlah tindakan yang bijaksana.

      Potensi itu tetap ada, setidaknya karena Sri Sultan Hamengku Buwono X ini tidak
      mempunyai anak lelaki.

      Memang, bahwasanya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan permasurinya GKR Hemas itu
      sudah secara tersirat menghendaki putri tertuanya, GKR Pembayun, sebagai calon
      pewaris tahta dan nantinya akan dinobatkan menjadi calon Sri Sultan Hamengku
      Buwono XI.

      Sepertinya tidak akan ada masalah jika Sri Sultan Hamengku Buwono X kemudian
      membuat surat wasiat perihal putri tertuanya itu adalah ahli waris atas
      tahtanya itu.


      Mengingat pranatan baku yang tak tertulis itu menyebutkan bahwa jika tak ada
      anak lelaki maka pewaris tahta di urutan berikutnya adalah saudara laki-lakinya,
      maka pertanyaannya adalahlegowokah para saudara-saudara laki-lakinya Sri Sultan
      Hamengku Buwono X dengan hal itu ?.

      Sedikitnya, Sri Sultan Hamengku Buwono X ini mempunyai 5 ( lima ) orang saudara
      laki-laki yang mempunyai hak waris yang sama atas tahta dari Sri Sultan Hamengku
      Buwono IX.

      Dikutip dari berita yang dapat dibaca di sini, mereka itu adalah :
      * KBPH Hadikusumo yang merupakan putra dari istri pertamanya Sri Sultan
      Hamengku Buwono IX, yaitu K.R.Ay. Pintokopurnomo.
      * GBPH Prabukusumo yang merupakan putra dari istri ketiganya Sri Sultan
      Hamengku Buwono IX, yaitu KRAy Hastungkoro.
      * GBPH Pakuningrat yang merupakan putra dari istri keempatnya Sri Sultan
      Hamengku Buwono IX, yaitu K.R.Ay. Ciptomurti.
      * GBPH Hadiwinoto yang merupakan putra dari istri keduanya Sri Sultan Hamengku
      Buwono IX, yaitu KRAy Windyaningrum.
      * GBPH Joyokusumo yang merupakan putra dari istri keduanya Sri Sultan Hamengku
      Buwono IX, yaitu KRAy Windyaningrum.


      Memang sepertinya saat ini tak ada gejolak, tapi ada baiknya jika diantisipasi
      lebih dahulu dengan diatur didalam RUUK itu agar tak menimbulkan konflik di
      kemudian hari.

      Sebenarnya gesekan dibawah permukaan ada walau seperti nyaris tak tampak
      lantaran dibungkus kesantunan dan ewuh pekewuh. Hal tersebut setidaknya dapat
      dilihat dari berita yang dapat dibaca di sini dan sini serta sini .


      Ternyata masalah tak cukup hanya sebatas itu, masih ada masalah lain yang perlu
      diantisipasi, seperti yang diungkapkan oleh GBPH Prabukusumo, sebagaimana
      beritanya dapat dibaca di sini.


      GBPH Prabukusumo yang merupakan adik Sri Sultan Hamengku Buwono X dari lain ibu.

      Jika Sri Sultan hamengku Buwono X adalah putra Sri Sultan Hamengku Buwono dari
      istri keduanya, yaitu KRAy Windyaningrum. Maka GBPH Prabukusumo adalah putra Sri
      Sultan Hamengku Buwono dari istri ketiganya, yaitu KRAy Hastungkoro.

      GBPH Prabukusumo mengemukakan bahwa RUUK itu harus pula mencakup hal-hal yang
      memberikan payung hukum jelas kuat dan lengkap. atas posisi Gubernur DIY terkait
      tradisi Kraton memilih Sultan.

      Seperti diantaranya mengatur apabila Sultan berhalangan maka siapa yang berhak
      mewakilinya, bagaimana andai kelak ada Sultan yang dinobatkan itu belum cukup
      usianya, dan lain sebagainya dengan maksud agar kelangsungan pemerintahan daerah
      tetap berjalan.

      Menurutnya semua kemungkinan tersebut sudah ada contoh kasusnya dalam sejarah
      Kraton. “Itu perlu ditetapkan dalam payung hukum yang jelas dan tegas, sehingga
      pemilihan Sultan dan penggantinya tidak disalahpahmi atau disalahgunakan pihak
      tertentu”, kata GBPH Prabukusumo.


      Akhirulkalam, memang RUUK Yogyakarta menjadi harus cukup rumit dan mendetail
      jika tidak ingin terepotkan dikemudian hari oleh adanya bias penafsiran.

      Harus cukup rumit dan mendetail, sebab proses suksesi jabatan publik di propinsi
      Yogyakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur, akan sangat tergantung dari proses
      suksesi di Keraton Kasultanan dan Pura Pakualaman.

      Dan, RUUK itu juga harus memastikan bahwa Keraton Kasultanan dan Pura Pakualaman
      itu mempunyai aturan tertulis baku perihal sistem dan mekanisme suksesi yang
      cukup solid dan akuntabel sehingga tidak akan menimbulkan gangguan yang dapat
      menimbulkan kekosongan di posisi Gubernur dan Wakil Gubernur agar kelangsungan
      pemerintahan daerah tetap berjalan.


      Wallahualambishshawab.


      *
      Suksesi Gubernur di Monarki Jogja
      http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/01/suksesi-gubernur-di-monarki-jogja/
      http://politikana.com/baca/2010/12/01/suksesi-gubernur-di-monarki-jogja.html
      ***




      Jauh hari sebelum wafat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX ternyata telah memikirkan
      soal kelanjutan 'takhta' dan masalah 'status' daerah istimewa untuk Yogyakarta .

      Sultan, misalnya, pernah memanggil empat orang putranya, satu per satu, konon
      untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut rencana Sultan untuk menobatkan
      seorang putra mahkota, akhir tahun nanti. Keempat pangeran yang dipanggil itu
      adalah Mangkubumi, Hadikusumo, Hadiwinoto, dan Joyokusumo. Di antara merekakah
      sang calon Hamengku Buwono X itu ?. Lantaran tak ada isyarat yang jelas,
      masyarakat pun mulai menebak-nebak. Berikut profil mereka dan yang lain :



      1. KGPH. Mangkubumi :

      Dialah yang mewakili keluarga menerima jenazah Sultan dari Menko Kesra Soepardjo
      Rustam, selaku wakil pemerintah. Dia pula yang menyambut kedatangan Presiden
      dan Ny. Tien Soeharto, di pelataran keraton ketika Kepala Negara itu datang
      melayat.

      Tak mengherankan, sebagai putra laki-laki tertua, 15 tahun silam, Mangkubumi
      telah diangkat menjadi Lurah Pangeran, yang dituakan di antara putra yang lain.

      Mangkubumi lahir dari garwa kedua Sultan, Kanjeng Raden Ayu (K.R.Ay.)
      Windyaningrum, 2 Maret 1946.

      Herjunodarpito adalah nama yang diberikan oleh Sultan kepada putra kelima ini.
      Ketika masih balita, Herjuno dipercayakan Sultan kepada Ki Juru Permana, kini 70
      tahun, untuk diasuh dan digembleng menjadi bocah yang berbudi. Sejak itu,
      Herjuno kecil sering dibawa ke rumah Siwo -begitu Mangkubumi memanggil Ki Juru-
      di Dusun Besuli, Kecamatan Gamping, Sleman.

      Ki Juru Permana mengaku sering tirakat untuk anak asuhnya itu. Suatu kali, dia
      berendam 3 hari 3 malam di Kali Larangan, yang membelah Gamping.

      Alhasil, kata Ki Juru, turunlah sebuah wangsit untuk memberi nama baru bagi
      Herjuno. Atas persetujuan Sultan, Mangkubumi, yang ketika itu berumur 4 tahun,
      mendapat nama baru : Herjuno Suryoalam.

      Tahun 1973, ketika Herjuno hendak diangkat menjadi pangeran, lagi-lagi Ki Juru
      yang sibuk mencari nama. Setelah bikin selamatan segala, kembali dia menemukan
      nama untuk anak asuhnya itu : Mangkubumi.

      Lagi-lagi Sultan setuju. Ketika itu pula, tutur Ki Juru, Sultan berpesan supaya
      Mas Mangku, begitu nama panggilan Mangkubumi, kembali digembleng agar menjadi
      manusia bijaksana.

      Kini Mangkubumi, alumnus Fakultas Hukum UGM sehari-harinya adalah Direktur Utama
      PT. Punakawan, yang bergerak di ladang jasa konstruksi.

      Dia juga terpilih menjadi Ketua DPD Golkar DIY selain anggota DPR RI , dan Ketua
      Kadinda Yogya.

      Menikah dengan Taty Drajat, Mangkubumi dikaruniai lima anak, semuanya
      perempuan.

      Tentang wasiat Sultan, Mas Mangku memilih bungkam. Dia paling santer
      disebut-sebut sebagai calon pengganti Sultan.

      Kalaupun ada keberatan, kata sumber di keraton, pangkalnya : Mas Mangku tak
      punya anak laki-laki.



      2. GBPH. Hadikusumo :

      Ketika belum bergelar pangeran, dia bernama Bandoro Raden Mas (B.R.M.)
      Murtyanto.

      “Saya enam bulan lebih muda dari Kangmas Mangku”, tutur putra keempat K.R.Ay.
      Pintokopurnomo, istri pertama Sultan.

      Dia kini juga disebut punya kans besar untuk memimpin kasultanan.

      Hadikusumo mengaku bertemu dengan ayahandanya 5 September lalu, menjelang
      keberangkatan Sultan ke Jepang, yang kemudian dilanjutkan ke Amerika. Ketika
      itu, Hadikusumo mendapat panggilan mendadak dari Sultan, lewat telepon. Lantas,
      Hadi pun terbang ke Jakarta dan menemui ayahandanya di Jalan Halimun. “Di situ
      kami bicara hampir dua setengah jam”, tuturnya.

      Tentang wasiat apa yang disampaikan oleh Sultan, Hadi enggan bicara.

      Tentang pengganti Sultan ?. “Ah, itu harus dibicarakan dulu dengan keluarga”,
      ujarnya. “Saya tak punya cita-cita setinggi itu”, ujarnya.

      Hadikusumo, alumnus FHUGM 1980, kini aktif memimpin Universitas Proklamasi,
      Yogya.

      Selain rektor, dia juga menyandang pimpinan Kuartir Cabang Pramuka DIY dan
      memimpin beberapa buah perusahaan, di antaranya sebuah perkebunan cengkeh di
      daerah Boja, Kabupaten Semarang.

      Hadikusumo juga punya kelemahan yang bisa mengganjalnya untuk menggantikan
      ayahandanya. Pernikahannya dengan Dra. Sri Hardani belum memberinya anak
      laki-laki.



      3. GBPH. Prabukusumo :

      Berkumis dan agak kerempeng, rambutnya yang tebal berombak dibiarkannya sedikit
      gondrong. Itulah Prabukusumo, putra sulung dari K.R.Ay. Hastungkoro, garwo
      ketiga Sultan.

      Bila ngomong, Prabu suka blak-blakan. Kendati namanya masuk nominasi, dia tak
      menunjukkan ambisinya untuk tampil sebagai sultan baru. “Saya jamin, Prabukusumo
      tidak akan menjadi HB X”, ujarnya ringan.

      Prabu, yang lahir 22 Desember 1952, sebelum mendapat gelar pangeran, bernama
      B.R.M. Harumanto.

      Hobinya badminton dan bela diri, tapi bukan pencak silat melainkan taekwondo.
      Selain menjabat Ketua Karang Taruna DIY, dia juga dipercaya menjadi ketua
      Pengurus Daerah (rengda) Taekwondo, dan merangkap pula sebagai Ketua PBSI DIY.

      Tugas akhirnya di Fakultas Psikologi UGM dia tinggalkan, tahun 1981, lantaran
      keburu sibuk berwiraswasta. “Ketika itu, saya memutuskan untuk bekerja”,
      tuturnya.

      Tindakan Prabu itu toh tak mengundang kemarahan Sultan. Kini Prabu memimpin
      sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan perdagangan di
      Yogya.

      Prabu menikah dengan Roeswarini, 34 tahun, dan kini dikaruniai 3 orang anak, dua
      laki-laki dan satu perempuan.

      Bagi dia, siapa pun yang jadi HB X tidak dipersoalkan. “Pokoknya, asal berbobot,
      mampu bergaul dengan kalangan atas dan bawah, berwibawa, dan bisa menjadi suri
      teladan buat semuanya”, ujarnya kalem.



      4. GBPH. Pakuningrat :

      Namanya juga disebut-sebut sebagai kandidat sultan. Tapi Pakuningrat, anak
      sulung dari Almarhumah K.R.Ay. Ciptomurti, istri keempat HB IX, tampak
      tenang-tenang saja.

      “Sungguh, saya nggak punya pikiran ke sana . Yang jelas, minat saya ke sektor
      swasta saja, tidak di pemerintahan, tidak juga di keraton”, ujarnya.

      Pakuningrat adalah salah satu dari empat pangeran yang menikah di depan jenazah
      Sultan, dua pekan lalu. Nurita Afridiani, 26 tahun, yang menjadi gadis
      pilihannya. Bagi Rita, pembawaan suaminya itu bersahaja, tak suka mengunjukkan
      kepangeranannya. “Mas Paku biasa-biasa saja, tak pernah membuat jarak”, ujar
      lulusan akademi sekretaris ini.

      B.R.M. Anindito adalah nama Pakuningrat sebelum mendapat gelar pangeran. Masa
      kecil dan remajanya dilewatkan di Jakarta .

      Lulus dari SMA IV, Jakarta, Anindito, yang lahir 22 November hampir 31 tahun
      lalu itu, melanjutkan sekolahnya ke Geodesi ITB. Sampai semester VII, dia cabut
      dari kampus. “Keburu asyik berwiraswasta”, tuturnya.

      Pakuningrat menjadi pimpinan di dua buah perusahaan. Di PT. Aguna Krida Pratama,
      bergerak di bidang konstruksi dan supplier, dia memangku jabatan direktur
      teknik.

      Lantas, di PT. Dawuh Prabu Anom, yang berlogo keris dan sayap burung,
      Pakuningrat menjabat sebagai direktur utama. PT. Prabu Anom, yang diambil dari
      nama keris pusakanya, bergerak antara lain di bidang percetakan.

      Tentang pewaris takhta HB IX, Anindito tak bersedia berpendapat. Yang jelas,
      dia ingin mewarisi sifat Sultan, yang dianggapnya bijaksana. “Sampai saya dewasa
      seperti sekarang, belum pernah sekali pun saya dimarahi Bapak”, tuturnya.



      5. GBPH. Hadiwinoto :

      Dia dikenal hangat dalam pergaulan dan ramah dengan siapa pun. Wajahnya mirip
      betul dengan Mangkubumi, hanya kulitnya saja lebih gelap.

      Itulah Hadiwinoto, adik Mangkubumi, yang sama-sama lahir dari K.R.Ay.
      Windyaningrum.

      Hadi juga disebut punya peluang melangkah ke singgasana. Juni lalu, Hadi
      dipanggil Sultan ke Jakarta . “Saya mendapat tugas untuk membuat gambar”,
      ujarnya.

      Rupanya, Sultan meminta Hadi untuk memilih sebuah bangunan di lingkungan istana,
      yang bisa dirombak untuk menjadi rumah tinggal. Kabarnya, Sultan memang berniat
      meletakkan jabatan dan menunjuk penggantinya. Lalu, rumah tinggal resmi Sultan
      diserahkan kepada raja baru, dan HB IX sendiri, bila di Yogya, menempati rumah
      baru itu.

      Di saat-saat berkabung tempo hari, Hadi adalah salah seorang pangeran yang
      paling sibuk. Maklum, dalam kepengurusan istana, dia menjabat Pengageng Tepas
      Wahono Sarto Kriyo, yang mengurus soal bangunan dan fasilitas transportasi
      keraton, sekaligus merangkap sebagai Pengageng Tepas Halpitopuro, yang mengurus
      kebutuhan sesaji.

      Di luar pagar istana, Hadi, yang dahulu bernama B.R.M. Ibnuprastowo, juga punya
      banyak kegiatan.

      Dia menjabat General Manager Sri Manganti, hotel berbintang dua milik
      kasultanan.

      Hadi juga menjabat Wakil Ketua Kadinda DIY, anggota DPRD Tingkat I DIY,
      sekaligus ketua umum Pengurus Golkar Kodya Yogyakarta.

      Menikah dengan gadis asli Yogya, Aryuni Utari, Hadi, 40 tahun, kini mempunyai
      sepasang anak, laki dan perempuan.



      6. GBPH. Joyokusumo :

      Bertubuh gempal, humoris, dan suaranya serak-serak basah. Dialah Joyokusumo,
      putra bungsu dari Almarhumah K.R.Ay. Windyaningrum.

      Sekolahnya, Fakultas Ekonomi UGM, putus di tengah jalan. Tapi kariernya di dunia
      usaha dan organisasi pemuda berjalan mulus.

      Kini, Joyo, 33 tahun, memimpin CV. Aji Buana Perkasa, mengetuai KNPI dan Hipmi
      DIY, di samping menjabat Wakil Ketua DPRD Kodya Yogyakarta.

      Di dalam tembok istana, Joyo menjabat Pengageng Tepas Widarto, yang mengurus
      kesejahteraan abdi dalem, di samping dipercayai menjadi narpo cundoko alias
      ajudan Sultan. Sebagai narpo cundoko, tugasnya, “Mendampingi Bapak dalam
      berbagai kegiatan keraton”, ujarnya kepada Hedy Lugito dari TEMPO.

      Joyo yakin bahwa telah lama HB IX memikirkan putra mahkota. Hanya saja, dalam
      soal yang satu itu, dia tak pernah diajak ngomong.

      Juni lalu, bersama kedua abangnya, Mangkubumi dan Hadiwinoto, Joyo dipanggil ke
      Jakarta . Pada pertemuan itu, “Saya diminta mencari arsip tentang pranatan
      pengangkatan putra mahkota”, tuturnya.

      Tugas pertama belum selesai, datang tugas tambahan. Dia diminta mencari arsip
      tentang pranatan prosesi pernikahan para pangeran.

      Yang belakangan ini lebih mudah dicari. Tapi, “Sampai sekarang arsip pranatan
      pengangkatan mahkota itu belum ketemu”, tuturnya.


      *
      Mereka Punya Hak yang Sama
      http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/10/22/NAS/mbm.19881022.NAS25597.id.html

      ***



      Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan
      Hamengku Buwono (HB) X, menerima kehadiran tiga mahasiswa administrasi negara,
      Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM),
      Yogyakarta.


      Jamuan berlangsung di Gedhong Wilis, Kepatihan, kantor Sultan di kompleks
      perkantoran Provinsi DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta , Rabu awal bulan lalu.
      Satu di antara mahasiswa itu adalah Yusuf Akhmad. Dia punya kepentingan ilmiah,
      mewawancarai Sultan sebagai narasumber bagi skripsinya yang berjudul ‘Peran Sri
      Sultan HB X dalam Pengarusutamaan Gender’.


      Wawancara itu berlangsung sekitar satu jam dalam suasana akrab, ditemani cemilan
      bolu, timus, dan kacang goreng serta teh hangat.

      Sultan, sambil mengisap rokok, menjawab pertanyaan dengan lancar dan tegas.


      “Setiap sultan berhak melakukan perubahan’” begitu jawaban diplomatisnya atas
      pertanyaan penting seputar tradisi keraton.


      Lantas Sultan menyebutkan beberapa contoh perubahan dalam keraton. Mulai soal
      tari dan upacara, penataan organisasi, hingga penempatan kerabat perempuan dalam
      institusi keraton.

      Namun, ia menambahkan, perubahan tradisi itu tidak bisa meninggalkan fondasi
      filosofi keraton, terutama berkaitan dengan aspek spiritualitas.


      “Pejabat keraton tidak hanya laki-laki. Anak-anak saya (yang semuanya perempuan
      -Red.) juga menjabat di keraton. Saya juga bisa ngepel, apalagi cuma beres-beres
      tempat tidur”, ujar Sri Sultan HB X sembari tersenyum.



      Intinya, isu patriarki dalam Keraton Yogyakarta, menurut Sultan, adalah masa
      lalu. Jauh ketika wacana kesetaraan gender belum muncul.


      “Jadi, tidak masalah perempuan jadi raja di Keraton Yogyakarta ?”, Yusuf
      akhirnya melontarkan juga pertanyaan itu.

      “Ya, tidak ada masalah. Tapi itu tergantung masyarakat mau mengubah tradisi atau
      tidak. Masyarakat sendiri dong yang harus menilai. Jangan saya”, papar Sultan,
      sebagaimana diceritakan kembali oleh Yusuf kepada Gatra.



      Sultan mewanti-wanti bahwa ‘terobosan administrasi’ keraton semacam itu
      sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Juga
      keterbukaan pihak keraton dalam menyikapi isu suksesi.


      “Saudara saya laki-laki ada. Anak saya perempuan ada. Terserah masyarakat”,
      katanya, lugas.



      Sepekan setelah wawancara itu, tepatnya Rabu 12 Mei, materi pembicaraan Sultan
      dengan tiga mahasiswa Fisipol UGM itu dipublikasikan dalam website Pemerintah
      Provinsi DIY dengan tajuk ‘Gender dalam Pandangan Sultan’.


      Seperti bensin menyambar api, materi itu jadi berita hangat. Sejumlah koran
      lokal menjadikannya sebagai headline dengan memuat juga pendapat beberapa
      pejabat keraton.

      Di kalangan jurnalis kepatihan dan keraton, sebetulnya wacana itu sudah beredar
      sebelum publikasi via website tadi. Namun mereka tak berani ‘menurunkannya’
      sebagai berita. “Soalnya sensitif”, kata seorang jurnalis harian di Yogyakarta .



      Istri Sultan, GKR Hemas, mengemukakan bahwa pernyataan Sultan soal ‘suksesi raja
      perempuan’ itu merupakan bentuk keikutsertaan keraton pada perkembangan di
      masyarakat.


      Menurut Hemas, untuk mengetahui respons masyarakat, tidak harus melalui polling,
      referendum, atau pisowanan. Karena keputusan akhir tetap ada pada Sultan.
      “Beliau sendiri (yang memutuskan), bukan siapa-siapa”, katanya.

      Hemas juga menyebutkan bahwa wacana itu sudah dibahas secara internal di
      keluarga keraton.


      Respons kerabat pun baik. “Nggak masalah. Saya kira sudah (dibahas). Bukan hanya
      dengan adik-adik Sultan (yang laki-laki), tapi kerabat yang lain. Kerabat kan
      tidak hanya adik-adiknya”, paparnya.



      Sebagai catatan, Sri Sultan HB X dan permaisurinya, GKR Hemas, ‘tidak’ memiliki
      anak laki-laki. Lima anak perempuan. Mereka adalah GRA Nurmalita Sari (putri
      sulung, bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun), GRA Nurmagupita, GRA Nurkamnari
      Dewi, GRA Nurabra Juwita, dan GRA Nurastuti Vijareni.



      Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menolak mengomentari pusaran wacana yang mengarah
      kepada dirinya sebagai putri tertua Sri Sultan HB X itu. “Saya ngurusi pasar
      tradisional saja, ha, ha, ha...”, kata Pembayun, yang kini menjabat sebagai
      Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DIY, sambil tersenyum
      lepas.



      Salah satu adik Sultan, GPBH Yudhaningrat, meyakini pernyataan Sultan itu
      sebagai ucapan pribadi.


      “Sultan telanjur omong”, katanya dengan nada pasrah, menyesalkan. “Jangankan
      pembahasan (di keluarga keraton), pemikiran (seperti itu) pun tidak ada
      sebelumnya. Secara pribadi tidak apa-apa. Tapi, dalam kapasitas sebagai sultan,
      pernyataan itu kurang pantas”.

      Yudhaningrat menyatakan bahwa Keraton Yogyakarta termasuk dinasti
      ‘kekhalifahan’ yang memosisikan Sultan sebagai penerus Nabi dalam pemahaman
      agama Islam.


      Sri Sultan HB X sebagai penguasa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat menyandang
      gelar ‘Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana
      Senapati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang
      Jumeneng Kaping X’ (yang kurang lebih berarti : pemimpin yang menguasai dunia,
      komandan besar, pelayan Tuhan, tuan semua orang yang percaya).

      “Jelas, selama ini tidak ada Sultan Yogyakarta yang perempuan," kata
      Yudhaningrat. Ia mengaku tak keberatan kalau seorang putri menjadi ketua adat
      atau ketua budaya seperti terjadi di Mangkunegaran. Tapi, "Bukan sebagai kanjeng
      gusti”, ujar Yudhaningrat, yang meyakini bahwa Keraton Yogyakarta menganut paham
      ‘patriarki’.

      Berbeda dari raja perempuan Aceh, yang menurut dia bagian dari kerajaan Sumatera
      yang mengikuti garis perempuan (mamak) dalam paham ‘matriarki’.


      Ia juga mewanti-wanti bahwa selama ini sudah ada pedoman yang jelas,
      yakni paugeran (peraturan perundangan) keraton, yang menunjukkan tak ada sultan
      perempuan.


      “Kalau mau rusak-rusakan, silakan saja dicoba”, katanya.



      Menurut Yudhaningrat, jika prameswari tidak punya putra, maka dalam suksesi,
      yang berhak menjadi raja adalah ‘adiknya yang kakung’.

      Dalam hal ini, ia menyebut nama Hadiwinoto sebagai kakak lelaki tertua.

      “Terserah dia siap dicalonkan atau tidak. Kalau tidak bersedia, giliran
      selanjutnya Hadisurya”, tuturnya.



      Yudhaningrat sendiri menampik bahwa ketidaksetujuannya atas wacana ‘Sultan
      Perempuan’ itu sebagai bentuk keinginannya jadi raja.

      “Wah, urutan saya jauh”, ujarnya, sembari menyebutkan bahwa dirinya berada di
      urutan 15-17 dari 22 putra Sultan HB IX.



      Untuk diketahui, Sri Sultan HB X adalah putra dari garwa pawean atau istri
      kedua. Sebab Sultan HB IX tidak memiliki putra dari garwa padmi atau istri
      pertama.


      Dan tentang adik yang menggantikan kakaknya pernah terjadi ketika HB VI naik
      tahta pada 5 Juli 1855 menggantikan kakaknya, HB V.



      Ahli hukum keraton, guru besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Sudikno, menyatakan
      bahwa dalam sejarah Keraton Yogyakarta belum ada Sultan yang perempuan, sebab
      tidak tercantum dalam paugeran.

      Namun, menurut dia, paugeran bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan
      zaman dan ditentukan secara internal keraton.

      “Mungkin saja sultan perempuan, boleh saja, asal berada dalam lembaga yang telah
      ditentukan sebagai hasil musyawarah keraton”, kata profesor senior yang sering
      dilibatkan dalam soal tata aturan keraton itu.



      Sementara itu, dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Bambang
      Purwoko, menilai masalah suksesi itu sebagai kewenangan Sultan dan pihak
      keraton.


      “Tidak ada urgensi membawa wacana ini ke masyarakat”, kata pria yang rajin
      membantah jika dirinya disebut-sebut sebagai penasihat bahkan, kabarnya, penulis
      pidato Sri Sultan HB X itu.

      Wacana suksesi sultan perempuan itu pun, menurut Bambang, tidak perlu dikaitkan
      dengan isu kesetaraan gender.


      Ia mengilustrasikan, ketika Elizabeth I bertahta di Inggris pada abad XVI,
      posisi perempuan dalam masyarakat Inggris ketika itu juga sangat tidak setara
      dibandingkan dengan laki-laki. Juga ketika Ratu Shima yang bergelar Sri Maharani
      Mahissasuramardini Satyaputikeswara bertahta di Kerajaan Kalingga pada abad VII,
      rakyat Jawa tentu masih sangat buta atas gagasan kesetaraan gender.


      “Toh, bisa saja seorang perempuan menjadi raja”, ujarnya.

      Karenanya, kata Bambang, jika semua pihak di Keraton Yogyakarta
      menganggap paugeran yang masih berlaku pada saat ini layak dipertahankan, sudah
      jelas siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Tidak perlu repot-repot menggagas
      jenis kelamin raja berikutnya.


      Namun, kalau keraton menghendaki tampilnya ‘Raja Perempuan’, yang harus
      dilakukan hanyalah mengubah paugeran yang ada.

      “Undang-undang dasar negara saja bisa diamandemen, tentulah paugeran juga bisa
      dengan mudah diubah. Hanya kitab suci agama yang seharusnya tidak boleh
      diubah-ubah”, kata Bambang lagi.




      Meski begitu, Bambang mengaku tidak bisa memungkiri bahwa pernyataan Sultan
      tentang raja perempuan itu mencerminkan keinginannya digantikan putrinya.


      “Bisa dibaca masyarakat seperti itu. Sikap (pernyataan Sultan) itu sebagai
      fungsi kepentingan”, katanya.

      *
      Hamengku Buwono XI : Raja atau Ratu ?
      http://www.gatra.com/artikel.php?id=138926
      ***



      Sebatang rokok lintingan diisapnya dalam-dalam. Warna kulit wajahnya tampak
      makin legam setelah seharian terpanggang terik matahari. Impitan ribuan orang
      yang menyemut di seputar Alun-alun Yogyakarta pun tak dihiraukan. Penantian
      panjangnya berbuah hasil, kala jarum jam hampir menunjukkan pukul empat sore.
      Air muka Suratmo, 60 tahun, pria yang tak peduli dengan kelelahan itu, mendadak
      sontak berbinar tatkala kereta berjuluk Kanjeng Kyai Jong Wiyata menuju ke
      arahnya, Selasa pekan lalu.

      Sejenak, Mbah Atmo -demikian ia biasa disebut- terpaku ketika ribuan tangan
      melambai-lambai. Pandangannya tak mau beranjak dari kereta dan penumpangnya,
      pasangan pengantin agung Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun dan Kanjeng Pangeran
      Haryo (KPH) Wironegoro, yang terus mendekat. Ketika yang dinanti melintas tepat
      di depannya, laki-laki yang datang dari Godean, delapan kilometer arah barat
      Yogyakarta , itu langsung menjulurkan lengannya yang kurus.

      Hup...!, ia berhasil menyentuh badan kereta. Sejenak saja. Sejurus kemudian,
      badan kerempeng Mbah Atmo terlempar, didorong petugas keamanan.


      Meski begitu, ia sudah merasa cukup bahagia. ”Kulo namung bade mangertos putri
      Ngarsa Dalem ingkang mbarep, sasarengan nyuwun berkah (Saya hanya ingin
      mengetahui putri Sri Sultan yang paling besar, sambil meminta berkah)”,
      katanya.



      Bagi wong cilik seperti Mbah Atmo, dan juga kebanyakan rakyat Kasultanan
      Ngayogyakarta Hadiningrat, kemunculan Pembayun memang sangat dinanti.


      Maklumlah, ia bukan semata putri keraton. Lebih dari itu. Sudah lama beredar
      kabar, sulung dari lima putri Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Ratu Hemas
      ini dipersiapkan sebagai ‘Pewaris Tahta’ kerajaan.


      Dari gelar GKR yang ditabalkan menjelang pernikahan pun, banyak yang
      menerjemahkannya sebagai pertanda bahwa dia bakal jadi orang nomor satu di
      keraton.



      Dari lingkungan keraton sendiri, sebetulnya kabar suksesi yang mengarah ke
      Pembayun belum terang betul.


      Sri Sultan HB X, misalnya, lebih banyak menghindar jika disentil soal tema yang
      satu ini.


      Ketika dicegat Gatra usai main golf di Merapi Golf, Desa Kepuh Harjo,
      Cangringan, Sleman, Kamis sore pekan lalu, misalnya, Sultan justru minta
      didoakan agar panjang umur.


      “Suksesi belum dipikirkan. Udah ya, matur nuwun”, katanya, seraya masuk ke
      mobilnya, Mercedes New Eyes.



      Kalaupun ‘pertanda’ itu sedikit lebih jelas, terkuak dari permaisuri Sultan,
      Ratu Hemas.


      Ia menyiratkan bahwa putrinya sudah siap jika kelak ditakdirkan menggantikan
      ayahnya.


      “Memang harapan kita, perempuan itu diberi kesempatan memimpin”, kata Hemas.

      Baginya, pada masa mendatang, segala sesuatu bisa saja berubah, termasuk kalau
      perempuan harus memimpin kesultanan. Ini mengingat Sri Sultan HB X tak
      dikaruniai anak laki-laki.


      Di mata Tatik Deradjat -nama lahir Ratu Hemas- putri sulungnya itu punya
      kemampuan memimpin.


      Pembayun, katanya, tergolong anak yang cerdas. Sikap dan perilakunya pun seperti
      Ngarsa Dalem -panggilan kepada Sri Sultan- yang lebih banyak diam dan sangat
      dekat dengan rakyat.


      “Bagi saya, tak jadi masalah lagi untuk mempersiapkannya (jadi penerus tahta
      -Red.)”, katanya (lihat wawancara dengan Ratu Hemas : Pembayun Harus Mampu).



      Bakal muluskah Pembayun menuju singgasana ?.

      Tentu tak mudah jika langsung menjawab : "Ya !".

      Toh, selain Pembayun, masih ada pewaris tahta lain yang juga punya ‘hak’.

      Ia adalah adik kandung Sri Sultan HB X, Kanjeng Gusti Pangeran Hadiwinoto.


      Tak tertutup kemungkinan, perkara kursi kerajaan ini bisa menimbulkan ‘gesekan’.


      Walaupun, sesuai dengan adat Jawa yang tak suka membuka konflik, potensi ini
      masih terlihat adem-ayem saja.


      Hadiwinoto, misalnya, memilih bungkam ketika ditanya masalah ini. “Saya tidak
      berwenang ngomong masalah ini”, kata dia.


      Ucapan Hadiwinoto pun diamini adiknya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo.



      Namun, bukan berarti tak ada suara sumbang. Beberapa kerabat sangat dekat dengan
      Sultan yang tak mau disebut namanya malah terang-terangan menentang.


      Menurut mereka, yang berhak atas tahta kelak adalah Hadiwinoto. Hal ini sesuai
      dengan konvensi Kerajaan Mataram Islam.


      “Kalau nanti jatuh ke tangan GKR Pembayun, terus gelarnya apa ?. Tidak ada dalam
      kamus keraton”, kata seorang di antara mereka.

      Kerabat keraton lainnya menimpali. Hanya anak laki-laki yang berhak atas kursi
      Kesultanan Yogyakarta. “Di luar itu sudah tidak masuk dalam buku keraton”,
      katanya.


      Apalagi kalau sampai ada pikiran kelak mendudukkan anak laki-laki Pembayun
      sebagai raja. “Seorang cucu lebih-lebih tak diatur dalam konvensi”, ujarnya.



      Walau tak setuju, mereka tetap tak berani mengungkapkannya secara terbuka.
      “Sangat sensitif. Tunggu saja nanti pada waktunya”, katanya.



      Memang, kalau Pembayun menjadi ratu, bisa jadi bakal meruntuhkan tradisi yang
      selama ini hidup 253 tahun di Kesultanan Yogyakarta .

      Sejak Mangkubumi menobatkan diri sebagai raja pertama pada 1749, Keraton
      Yogyakarta selalu dipimpin oleh raja.



      Menurut Prof. Dr. Djoko Suryo, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM),
      Yogyakarta, pakem lama memang menyebutkan bahwa raja di Jawa selalu berasal dari
      gender laki-laki.


      Ketentuan itu tersurat dalam konvensi tradisional Kerajaan Mataram : “Yang
      berhak menggantikan tahta adalah putra mahkota yang telah diangkat resmi, yakni
      putra laki-laki tertua dari garwa padmi atau permaisuri”.

      Kalaupun kini seorang putri dipersiapkan menjadi ratu, kata Djoko, itu
      sepenuhnya tergantung titah Sri Sultan. Tentunya setelah berembuk dan bersepakat
      dengan keluarga inti keraton.


      Permasalahan muncul, tutur Djoko, tatkala ratu mesti mengemban ‘Sayidin
      Panatagama’ atau imam, salah satu peran yang selama ini ‘melekat’ pada Sultan
      Keraton Yogyakarta.


      “Kalau dalam pakemnya, kan dilarang seorang wanita jadi imam”, katanya.



      Di samping itu, masih menurut Djoko, suksesi di Keraton Yogyakarta juga punya
      ‘rambu’ yang tertera dalam Serat Puji, ditulis pada masa Sultan HB V, tahun
      1846-1850.


      Serat yang bersandar pada ajaran Islam itu, kata Djoko, memuat 10 syarat untuk
      menjadi raja. Di antaranya, harus alim dan bertakwa.


      Nah, pada syarat buncit tertera : “Kalau bisa, jangan perempuan”.

      “Tapi, ya, kalau bisa”, kata Djoko berseloroh.



      Ketentuan ini, menurut Djoko, erat kaitannya dengan peran ‘Sayidin Panatagama’
      seorang sultan.


      “Kalau seorang putri, nantinya sulit menjalankan fungsi keagamaan”, ujarnya.

      Selain itu, ada juga 25 dalil dalam Serat Tajusalatin dari riwayat Imam Buchari
      Muslim, yang mengajarkan sejumlah syarat menjadi raja yang baik. Salah satunya
      juga mesti laki-laki.



      Meski begitu, Djoko tetap memandang bahwa rambu-rambu itu bukanlah harga mati.
      Jika sultan tak memiliki anak laki-laki, tentu akan terjadi pergeseran tentang
      siapa yang bakal meneruskan tahta.

      Apakah adik laki-laki sultan atau putri tertua raja ?. Semua keputusan terpulang
      kepada sultan yang punya kekuasaan tertinggi.


      “Raja memang otoriter. Tapi, di sini juga tetap ada konsensus dengan pihak
      keluarga”, kata Djoko.



      Walau tak hendak mendahului keputusan Sultan, Djoko melihat, Sekar Kedaton
      -panggilan Putri Pembayun yang berarti bunga keraton- memang punya kemungkinan
      jadi ‘raja’.


      Menurut dia, di masa datang, raja hanyalah jabatan kultural, dan tak punya
      kekuatan politis alias tak punya kekuasaan lagi.


      “Kalau hanya sebuah simbol, kenapa seorang putri tak bisa ?”, kata guru besar
      Fakultas Ilmu Budaya UGM ini.



      Bagi Djoko, dari segi kapasitas pun, Pembayun sanggup menjalankan fungsi seorang
      raja. Kalaupun ada keterbatasan dalam menjalankan peran sebagai imam, Djoko
      menyarankan, bisa diatasi dengan mengangkat seorang patih. Itu pun tak mutlak.


      Toh, Djoko mempertanyakan, apakah zaman sekarang fungsi keagamaan menjadi
      penting sekali bagi raja ?. ‘Entah bagaimana caranya, terserah Sulatn HB X”,
      katanya.



      Djoko juga tak khawatir peran Kasultanan Yogyakarta bakal berkurang dalam kancah
      politik nasional. Jika memang berniat mendudukkan Pembayun di kursi singgasana,
      tentu sejak sekarang Sri Sultan sudah harus mempersiapkannya.


      “Supaya Pembayun memiliki kapasitas, jiwa leadership, dan berwawasan luas.
      Paling tidak, menyamai peran yang telah dilakoni kakeknya, HB IX, dan ayahnya,
      HB X”, kata Djoko.


      Rupanya, harapan Djoko ini sudah disadari pihak keraton. Semenjak Sri Sultan
      menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1998, Jeng Sari -demikian
      panggilan Pembayun- diminta menetap di Yogyakarta.


      “Mungkin Sri Sultan mau memiliki penggalih (perasaan) yang banyak untuk
      tugas-tugas dan kegiatan Sari. Jadi, bimbingan awalnya adalah anak saya tak
      boleh keluar dari Yogyakarta ”, kata Ratu Hemas.



      Sejak itu pula, Jeng Sari sudah mengurus beberapa usaha Ngarsa Dalem, termasuk
      jadi komisaris utama di pabrik gula Madukismo dan anggota Dewan Komisaris Bank
      Perkreditan Rakyat Mataram.


      Di luar tembok istana, perempuan kelahiran 24 Februari 1973 ini masih punya
      seabrek kegiatan. Di antaranya menjadi Ketua Yayasan Anak Mandiri, yang
      menghimpun sejumlah dana untuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa cerdas yang
      kurang mampu.

      Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari -demikian nama lahir Pembayun- juga punya usaha
      pemintalan benang sutra liar lewat PT. Yarsilk Gora Mahottama yang dipimpinnya.
      Dari kegiatan persutraan ini, nama Pembayun dikenal dunia luar. Pada penghujung
      April lalu, di Yogyakarta, misalnya, ia dipercaya menjadi Ketua Panitia
      Konferensi Internasional ke-4 dan Pameran Sutra Liar, yang melibatkan peserta
      dari sembilan negara.

      Suatu tugas yang tak begitu sulit bagi Pembayun. Pergaulan dengan negeri asing
      memang sudah lama dilakoninya. Ketika baru duduk di bangku kelas II SMA, ia
      sudah terbang ke Australia untuk melanjutkan sekolah di sana .


      Kemudian Pembayun melanjutkan pendidikan di University of Griffith Australia ,
      dan membawa pulang ijazah sarjana bisnis retail pada 1998.

      Pengembaraannya yang panjang di ‘negeri kanguru’ itu membuat pembawaan Pembayun
      sedikit berbeda dari gambaran putri keraton selama ini yang ‘tertutup’.

      Tampilannya funky dan gaul. Masuk ke diskotek bukanlah pantangan. Namun, bukan
      berarti kepribadian Jawanya lantas luluh. Ia tetap wanita yang santun.

      Di kalangan keraton, Jeng Sari juga dikenal sebagai penari Jawa klasik yang
      jempolan. Keterampilan ini ia pupuk sejak usia tujuh tahun dengan berlatih
      kepada Ibu Tiah, istri empu penari klasik R.W. Sasminto Mardawa. Sepulang ke
      Tanah Air , ia memperdalam tarian yang bernilai sakral, yaitu tari bedaya.
      Kini, ia termasuk penari andalan untuk membawakan tari Bedaya Sang Amurwabumi,
      ciptaan ayahnya.

      Ada peristiwa yang tak bisa pupus dari ingatannya, yakni ketika Pembayun unjuk
      kebolehan menari di hadapan kakeknya, HB IX, di Jepang pada 1988. Ketika itu, HB
      IX sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat untuk berobat. Namun, beberapa
      hari kemudian, mantan wakil presiden ini wafat.

      *
      Sekar Kedaton Menyongsong Tahta
      http://www.gatra.com/2002-06-04/artikel.php?id=18019
      ***



      Alunan suara tahlil ‘Laa illaha illallah ...’ menggema sampai pojok-pojok
      istana. Di Bangsal Kencono, Kyai Abdul Bardi memimpin pembacaan doa dan ratib,
      diikuti ratusan orang yang berbusana peranakan.

      Senin malam lalu Keluarga Kasultanan Yogyakarta memperingati 100 hari wafatnya
      Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX. Di Pagelaran, Sitihinggil, serta di Sasono
      Hinggil, pembacaan doa juga dilakukan, secara Islam, Hindu, dan Budha, serta
      Kristen dan Katolik.


      Malam itu, terasa ada rasa gembira yang tertahan di Bangsal Kencono, menjelang
      acara tahlilan, sesaat setelah munculnya sebuah pengumuman.

      Pengumuman tentang ‘nglincir keprabon’, pewarisan takhta, dibacakan menjelang
      acara tahlilan, oleh G.B.P.H. Hadikusumo, sebagai Pengageng Sri Wandowo (semacam
      Sekretariat Negara di Keraton), dalam bahasa bagongan, bahasa Jawa gaya Keraton.
      Isinya :Pangeran Mangkubumi ditetapkan sebagai Adipati Anom, alias Putra
      Mahkota.

      Suatu hal yang tetap mengundang tepuk tangan, kendati telah banyak diduga
      sebelumnya.


      Keputusan tentang pengangkatan Mangkubumi sebagai Putra Mahkota itu lahir dari
      rapat yang berlangsung di Gedong Jene, tempat tinggal HB IX di Keraton Yogya,
      beberapa jam sebelumnya.

      Rapat itu hanya dihadiri oleh keluarga istana : putra-putri, istri, dan
      saudara-saudara kandung Sultan.

      Semuanya berjumlah sekitar 30 orang. Mangkubumi siang itu bertindak sebagai
      pimpinan sidang.

      Pertemuan yang memakan waktu 2 jam 15 menit itu berlangsung secara santai. Dalam
      pembicaraan, semua peserta menggunakan bahasa Jawa halus, kromo inggil, kecuali
      Ny. Norma Nindyokirono, yang memang tidak menguasainya. “Semuanya lancar, dan
      sejalan dengan aturan main”, tutur Prabukusumo, salah seorang putra HB IX, yang
      bertindak sebagai notulis.


      Panitia 7, tim pimpinan Mangkubumi yang menyiapkan pageran atau tata cara
      pemilihan putra mahkota, agaknya telah bekerja cukup matang.

      Tim ini, misalnya, telah membuat kriteria tentang kerabat Istana yang boleh
      diundang, lantas siapa-siapa yang punya hak bicara dan hak suara.

      Menantu raja, misalnya, oleh tim itu ditetapkan tak punya hak bicara maupun hak
      suara.

      Saudara-saudara Sultan atau istri yang masih hidup ditetapkan sebagai nara
      sumber. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tradisi Keraton serta
      wasiat-wasiat mendiang Sultan digali dari para sumber itu.


      Toh di antara tembok-tembok tua istana itu muncul juga gagasan baru. Istilah
      demokrasi, misalnya.

      Dengan menyebut alasan demokrasi itu, misalnya, Ratu Anom mencoba menampik
      ‘calon tunggal’ Mangkubumi.

      Anak tertua HB IX itu menghendaki agar setiap putra laki-laki tertua dari
      keempat Sultan diizinkan tampil sebagai calon, karena punya ‘hak’ yang sama.


      Tapi usul Ratu Anom itu ditolak oleh Pangeran Poeroebojo, abang HB IX, yang
      tampil sebagai salah satu nara sumber.

      Pangeran tua itu menilai usul Ratu Anom ‘menyimpang’ dari adat, sebagai salah
      satu sumber hukum.

      Pada kasus di mana tak ada garwa padmi, “Adat menyebut anak laki-laki tertua
      yang berhak menjadi calon Sultan”, ujar Poeroebojo.


      Tapi Pangeran Yudaningrat, anak HB IX dari istri ketiga, keberatan dengan dalih
      pangeran tua itu.

      Pangeran muda itu menoleh pada penobatan kakeknya, HB VIII. Menjelang
      penobatannya, tutur Yuda dalam rapat, HB VII memiliki dua prameswari : Ratu Mas
      dan Ratu Kencono.

      Tapi nyatanya HB VII memilih B.R.M. Sujadi, putra Ratu Mas, sebagai
      penggantinya.

      Artinya, dalil ‘putra tertua’ itu bukan satu-satunya landasan ‘hukum’.


      Pangeran Poeroebojo tersentak. Tapi menurut pangeran tua ini, pengangkatan
      B.R.M. Sujadi itu merupakan ‘kontrak tak tertulis’ antara HB VII dan pihak
      penguasa Belanda.

      Argumen itu, tutur sumber TEMPO di Istana, ‘sulit dilacak kebenarannya’.


      Namun, dr. Dipoyono, adik Sri Sultan HB IX, datang dengan sebuah kesaksian.

      Mendiang Sri Sultan, tutur Dipoyono, pernah mengutarakan soal suksesi keraton
      kepada almarhum Pangeran Bintoro. Dikatakan oleh HB IX bahwa Mangkubumi telah
      dipersiapkan menjadi Putra Mahkota. Sebelum meninggal, wasiat abangnya itu
      diceritakan oleh Pangeran Bintoro kepada Dipoyono. “Sudah ielas, Mas Mangku
      adalah calon pengganti Ngarso Dalem”, tuturnya di depan rapat.


      Kesaksian Dipoyono ini diperkuat oleh Ny. Norma Nindyokirono. Di depan sidang,
      Ny. Norma memberikan kesaksian bahwa mendiang suaminya pernah mengutarakan
      rencananya : kalau Mangkubumi menjadi HB X, Hadikusumo akan menggantikan posisi
      kakaknya sebagai pangeran lurah, dengan gelar K.G.P.H. Hangabehi.


      Pendapat-pendapat berikutnya kian mengukuhkan posisi Mangkubumi, dan di lain
      pihak tak ada yang ngotot mengajukan nama pangeran yang lain. “Apa yang
      diungkapkan nara sumber tak ada yang berani mendebat”, kata sumber TEMPO.


      Suasana pun beranjak tegang. Lantas, Mangkubumi memecah kebisuan. Dia menawarkan
      kesempatan kepada saudaranya yang lain untuk mengajukan diri. Tak ada yang unjuk
      diri, dan tak pula yang menyatakan keberatannya atas Mas Mangku. Alhasil,
      suasana tegang patah oleh kesepakatan mengangkat Mas Mangku menjadi pengageng
      Kasultanan.

      Dengan gelar HB X ?. “Kesepakatannya begitu”, kata Mangkubumi kepada TEMPO.


      Reformasi di Kasultanan itu sempat pula membuat puyeng G.B.P.H. Hadikusumo, yang
      menjabat sebagai rektor Universitas Proklamasi, Yogyakarta .

      Posisi Lurah Pangeran, sebagaimana kesepakatan rapat Istana, menghendaki
      perubahan namanya menjadi K.G.P.H. Hangabehi. “Saya ' kan sudah menandatangani
      ratusan ijazah, apa nanti tidak merepotkan mahasiswa saya, ya”, ujarnya.


      Mangkubumi masih enggan banyak bicara. Dia akan berupaya agar soal penobatannya
      sebagai raja bisa cepat terlaksana.

      Jabatannya sebagai Ketua Golkar DIY tak hendak dilepaskan.

      Soal istri ?. “Insya Allah, saya tak akan beristri lagi”, katanya.

      *
      Sang Sultan Dengan Satu Istri
      http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/01/14/NAS/mbm.19890114.NAS21737.id.html

      ***



      Untuk mengambil hati kawulo, rakyat, punggung ular pun harus dielus. Begitulah
      cara yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

      Kawulo pun bersorak. “Wah, Ngarsa Dalem berani memegang ular...”, kata Nyonya
      Patonah, 65 tahun.


      Ngarsa Dalem itu sapan takzim bagi tiap Sultan Yogyakarta.

      Hari itu, pertengahan September lalu, dalam kapasitas sebagai gubernur, HB X
      terjun ke sawah di Desa Sumberrahayu, Sleman, untuk menunjukkan kepeduliannya
      terhadap ular sawa cinde.

      Tema kunjungannya memang pengendalian hama tikus. Ular sawa, seperti dikatakan
      Sultan kepada rakyatnya, adalah makhluk alam yang berguna menekan populasi
      tikus.


      “Dia tak mengganggu manusia. Biarkan hidup di sawah, biar tikus-tikus tidak
      merajalela”, ujarnya.


      Patonah makin tertegun melihat junjungannya itu sudi mengumpulkan bangkai tikus
      yang diburu warga untuk dikubur.

      Bandoro Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito, begitu nama lahir HB X, memang selalu
      punya sentuhan. Ketika menjabat Ketua Golkar, dan sekaligus anggota DPRD untuk
      Daerah Istimewa Yogyakarta , ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk ditemui
      kawulo-nya. Segala urusan ditampungnya. Ada yang mengadu karena tak bisa
      membayar uang sekolah anaknya, ada yang minta advokasi dari ancaman penggusuran,
      sampai permohonan perlindungan karena akan dicerai suami. Ia rela
      pontang-panting membantu meski tak selalu berhasil.

      Rupanya, ia ingin mengikuti jejak ayahandanya, juga kakeknya, yang populer di
      mata para kawulo. HB VIII dan HB IX tercatat sebagai raja yang peduli atas nasib
      rakyatnya. Karena jasa mereka pula, kerajaan yang dibangun Pangeran Mangkubumi
      tetap mendapat tempat di hati rakyat.

      Mangkubumi yang bernama kecil Raden Mas (RM) Sujono adalah adik Sri Susuhunan
      Paku Buwono (PB) II, Raja Mataram, yang bertahta di Surakarta , Jawa Tengah.
      Pada masa pemerintahan PB II, 1727-1749, terjadi perlawanan yang dipimpin RM
      Said alias Pangeran Sambernyawa yang tak suka melihat raja dekat dengan
      Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

      Sunan PB II lantas membuat sayembara, siapa saja yang mampu melumpuhkan aksi
      militer RM Said, yang kelak bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA)
      Mangkunegara I, pendiri istana Pura Mangkunegaran, akan dihadiahi tanah 1.000
      cacah di Sukawati (kini Sragen). Mangkubumi pun menyanggupinya. Ia kemudian
      memerangi Sambernyawa. Sempat terjadi kontak senjata.

      Yang terjadi kemudian kerumitan sejarah. Pertempuran Mangkubumi versus
      Sambernyawa, yang tak lain mertua lawan menantu, itu tak berlanjut. Mangkubumi
      justru mengangkat senjata melawan PB II yang sakit-sakitan. Kompeni bingung.
      Kemudian terjadilah Perjanjian Giyanti di Tawangmangu, Karanganyar, 13 Februari
      1755. Isinya: Keraton Mataram dibagi dua, separo dikuasai Kasunanan dan
      Mangkubumi, yang mendapat jatah daerah Ayogya, kurang lebih 60 kilometer arah
      barat Solo.

      Tepat sebulan setelah ditekennya perjanjian itu, 13 Maret 1755, Mangkubumi
      membangun keraton dan membuka kota baru yang diberinya nama Ngayogyakarta
      Hadiningrat. Ia menjadi raja dengan gelar ‘Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang
      Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman
      Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I Ing Ngayogyakarta
      Hadiningrat’ atau disingkat Sultan HB I.

      Untuk sementara, HB I berkeraton di Ambarketawang, letaknya antara Kali Code dan
      Winanga. Baru pada 7 Oktober 1756, ia menempati bangunan keraton baru yang
      hingga kini masih tegak berdiri. HB I berkuasa dari 1755 hingga 1792. Toh,
      kekuasaan monarkinya tidaklah mutlak, karena di luar keraton berdiri benteng
      kompeni Belanda dengan satu legiun pasukan untuk mengontrol raja.

      Setelah HB I mangkat, putra mahkota tampil menjadi HB II. Menurut Dr. Soekanto
      dalam bukunya, Sekitar Yogyakarta 1755-1825 (Perjanjian Giyanti-Perang
      Diponegoro), 1980, pada periode HB II itu campur tangan Belanda makin
      menjadi-jadi. Timbul kerumitan di istana. Para pangeran saling curiga. Baku
      fitnah. Akibanya, jalannya pemerintahan di keraton pun kedodoran. HB II sempat
      pula dicopot untuk kemudian dinaikkan kembali ke tahtanya.

      Keruan saja, pemerintahan HB II unik, tidak kontinu. Ia bertahta pada periode
      pertama, 1792-1810, lalu cuti setahun, bertahta lagi pada 1811-1812 kemudian
      dicopot dan naik lagi pada 1826-1828. Penggantinya, HB III, pun berkuasa dua
      kali, periode 1810-1811, dan diangkat lagi pada 1828. Pada periode itu muncul
      Pura Pakualaman yang merupakan pecahan Kesultanan Yogyakarta. Sentimen
      antikompeni kemudian meletup-letup di kalangan istana dan kawulo hingga
      membuahkan perlawanan keras di bawah Pangeran Diponegoro. Perang Jawa meletus
      hebat (1825-1830) dan menelan kerugian besar di pihak kompeni.

      Suasana yang sejuk muncul saat HB VI memerintah, 1855-1877. Situasi bahkan
      membaik di bawah HB VII (1877-1921) yang punya visi ekonomi dan pendidikan. Pada
      pemerintahannya dibangun 17 pabrik gula di sekitar Yogya. Ia juga membangun dan
      mendirikan sekolah. Ia merelakan Bangsal Srimanganti di keraton digunakan untuk
      sekolah anak-anak abdi dalem. Ia juga mendirikan sekolah di daerah Kalasan,
      Kejambon, Jejeran, Wonogiri, Bantul, Kreteg, Sleman, Klegung, dan Godean.

      Usaha memakmurkan keraton dilanjutkan Sultan HB VIII. Hal itu bisa dilihat dari
      banyaknya bangunan di keraton dengan tulisan HB VIII. Sang raja juga
      menyekolahkan putra-putranya ke luar negeri. Termasuk putra mahkotanya, BRM
      Dorodjatun, yang dikirim ke Rijkuniversiteit, Leiden , Belanda, untuk belajar
      ekonomi.

      Dorodjatun menggantikan ayahandanya dan dinobatkan menjadi Sultan HB IX, pada 18
      Maret 1940. Perannya mulai menonjol di masa perjuangan kemerdekaan. Bersama
      Pakualam VIII, pada 5 September 1945,<br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.