Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: Iuran Bantuan BPJS Untuk Rakyat Miskin Terlalu Kecil

Expand Messages
  • Billy N.
    http://m.rmol.co/news.php?id=105556 Iuran Bantuan BPJS Untuk Rakyat Miskin Terlalu Kecil Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Eddi Junaidi menilai,
    Message 1 of 1 , Apr 8, 2013
      http://m.rmol.co/news.php?id=105556
      Iuran Bantuan BPJS Untuk Rakyat Miskin Terlalu Kecil

      Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Eddi Junaidi menilai,
      bantuan untuk rakyat ke­cil buat iuran penyeleng­ga­raan jaminan
      sosial atau biasa disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp 15.500 per
      bulan ter­lalu ren­dah.
      Menurutnya, hitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran PBI
      sebesar Rp 27 ribu per bulan sudah ideal.
      “Iuran PBI perlu diperhatikan karena menyangkut pela­yanan kesehatan
      yang diberikan kepada rakyat nanti,” kata Eddi kepada Rakyat Merdeka,
      ke­marin.
      Eddi menjelaskan, operasional klinik tidak kecil. Klinik harus
      membayar tenaga kesehatan, membeli obat-obatan dan peme­liharaan
      gedung.
      Badan Penyelenggara Jamin­an Sosial (BPJS) tahun depan beren­cana akan
      memulai penye­lengga­raan sistem jaminan so­sial kese­hatan. Semua
      masya­rakat nanti berobat gratis. Se­tiap anggota ma­­syarakat akan
      dibe­bankan iuran. Untuk rakyat miskin, iuran akan ditanggung
      pemerintah me­lalui PBI. Sejauh ini, belum di­tentukan berapa besaran
      iuran PBI. Namun, Kementerian Ke­ua­ngan ingin PBI ditetapkan se­besar
      Rp 15.500 per bulan.
      Eddi mengaku kecewa pengu­saha klinik tidak dilibatkan da­lam
      pembahasan persiapan BPJS. Pa­dahal, menurutnya, aspi­­rasi me­re­ka
      perlu didengar­kan karena nan­ti klinik menjadi ujung tom­bak
      pelaksanaan ja­minan sosial.
      Diungkapkannya, saat ini ma­sih banyak persoalan di bawah. Banyak
      klinik belum diakui le­galitasnya. Penyebabnya ada yang karena
      kelalaian pe­milik klinik sendiri. Namun, tidak se­dikit karena aturan
      perizinan yang berbelit-belit.
      “Seharusnya, pemerintah tidak hanya sibuk mengurus PBI, na­mun juga
      mem­bantu persiapan klinik ha­dapi program BPJS,” pintanya.
      Eddi menu­turkan, pihaknya sejuah ini terus melakukan sosia­lisasi
      kepada klinik di berbagai daerah menge­nai BPJS. Tujuan­nya, agar
      me­reka nanti siap saat BPJS diterapkan.
      Wakil Menteri Kesehatan (Wa­menkes) Ali Gufron Mukti be­lum lama ini
      menegaskan, iuran BPJS Kesehatan belum ditetap­kan. Pa­salnya, antara
      pemberi kerja dan pekerja belum men­ca­pai kata se­pakat. Karena itu,
      Per­pres No.12 tahun 2013 ten­tang Jamkes tidak memuat keten­tuan soal
      iuran.
      Sekadar informasi, Asosiasi buruh menolak dibebakan iuran BPJS.
      Alasannya, selama ikut pro­gram Jaminan Pemeliharan Ke­sehatan (JPK)
      Jamsostek, peru­sahaan yang membayar.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.