Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Rapor Merah Pendidikan SBY-JK

Expand Messages
  • purwono@ar.itb.ac.id
    http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/112006/24/0701.htm Rapor Merah Pendidikan SBY-JK BANDUNG, (PR).- Pemerintah SBY-JK secara terang-terangan melanggar
    Message 1 of 1 , Nov 23, 2006
    • 0 Attachment
      http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/112006/24/0701.htm
      Rapor Merah Pendidikan SBY-JK
      BANDUNG, (PR).-
      Pemerintah SBY-JK secara terang-terangan melanggar pasal 31 UUD 1945
      tentang 20 persen anggaran pendidikan. Terhadap pelanggaran tersebut,
      pemerintah dinilai tidak konsisten terhadap konstitusi. Pemerintah hanya
      pantas diberi nilai 3 dan wajib untuk diadili. Demikian antara lain isi
      rapor kinerja bidang pendidikan Kabinet Indonesia Bersatu versi mahasiswa
      yang disampaikan Ketua BEM KM FKIP Universitas Pendidikan Indonesia, Tri
      Budi Gunawan, kepada wartawan di Gedung PKM UPI, Jln. Setiabudhi Bandung,
      Kamis (23/11), menjelang peringatan Hari Guru, 25 November.

      Menurut Tri Budi, rapor dibuat dengan memerhatikan amanat UUD 45, UU
      Sisdiknas Nomor 20/Tahun 2003 pasal 35 dan pasal 57, serta UU Guru dan
      Dosen No. 14 Tahun 2005. Isinya menilai enam bidang konsistensi
      konstitusi, problematika standar evaluasi pendidikan, kurikulum, nasib
      guru, sertifikasi pendidik, dan manajemen pendidikan.

      Angka yang digunakan pada penilaian tersebut berkisar antara 1-10. Nilai 3
      untuk konsistensi konstitusi, 5 untuk problematika standar evaluasi
      pendidikan, 6 untuk kurikulum, 5 nasib guru, 5 sertifikasi pendidik, dan 5
      untuk manajemen pendidikan.

      Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah yang memaksakan ujian nasional (UN)
      sebagai standar kelulusan, telah menuai pro-kontra di masyarakat. Selain
      kebijakan tersebut telah merampas hak guru, UN juga mengabaikan aspek
      psikomotorik dan afektif karena hanya mengukur kompetensi berdasarkan
      kognitif.

      UN juga telah menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik, orang
      tua, guru, maupun kepala sekolah, sehingga memicu terjadinya berbagai
      penyimpangan demi mengejar tingginya tingkat kelulusan. "Oleh karena itu,
      untuk kebijakan ini pemerintah pantas mendapat nilai 5," ujarnya.

      Setengah hati

      Begitu juga untuk bidang sertifikasi, nasib guru, dan manajemen
      pendidikan, mahasiswa hanya memberi nilai 5. Dengan alasan, pemerintah
      masih setengah hati menyejahterakan guru. Sertifikasi yang
      digembar-gemborkan akan memperbaiki nasib guru, pada kenyataannya harus
      ditempuh sangat panjang.

      Begitu juga dengan manajemen pendidikan, meski pemerintah sudah memberikan
      dana BOS tetapi pungutan di sekolah masih jalan. "Semua kebijakan tersebut
      notabene memperlihatkan pemerintah baru sebatas menjanjikan, tetapi pada
      pelaksanaannya belum seratus persen nyata," ujarnya.

      Ia mengatakan, rapor tersebut akan disampaikan kepada presiden dan
      Mendiknas, Jumat (24/11), melalui demonstrasi dan unjuk rasa memperingati
      Hari Guru di Jakarta. Demo menurut rencana akan diikuti seluruh mahasiswa
      Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang tersebar di Indonesia.

      Ia berharap, rapor tersebut akan menjadi masukan bagi kondisi pendidikan
      yang lebih baik. "Mumpung baru dua tahun dan belum diturunkan, saatnya
      pemerintah melalui Mendiknas memperbaiki semua persoalan pendidikan ini,"
      ujarnya. (A-148)***
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.