Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ranperda Lingkungan Hidup Sul-Sel

Expand Messages
  • Djuni Pristiyanto
    ... Subject: [Tapal_Publik] Ranperda Lingkungan Hidup Sul-Sel From: Walhi Sulsel Date: Mon, May 2, 2005 20:45 ... Kepada
    Message 1 of 1 , May 3 2:53 AM
    • 0 Attachment
      -------------------------------- Original Message ---------------------------------
      Subject: [Tapal_Publik] Ranperda Lingkungan Hidup Sul-Sel
      From: "Walhi Sulsel" <walhiss@...>
      Date: Mon, May 2, 2005 20:45
      -----------------------------------------------------------------------------------

      Kepada segenap kawan-kawan pemerhati lingkungan.

      Sekedar informasi bahwa, Walhi Sul-Sel telah melakukan hearing dengan Pansus
      Ranperda Lingkungan Hidup Sul-Sel beberapa hari yang lalu.

      Walhi Sul-sel dipercayakan kepada Pansus untuk memberikan masukan dan kritikan
      sampai batas waktu Jumat 6 Mei 2005. Olehnya itu kami sangat mengharapkan bantuan
      dan keseriusan kawan-kawan sekalian untuk secepatnya memberikan masukan kepada
      kami.

      Mengingat urgennya hal tersebut, maka kami mengharapkan masukan dan kritikannya
      paling lambat hari kamis, 5 Mei 2005.

      Untuk Ranperdanya bisa dilihat di attachment.

      Salam


      Inda F.


      ======================



      PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

      RANCANGAN

      PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

      NOMOR : TAHUN 2005

      T E N T A N G

      PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

      GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

      Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
      merupakan Wahana kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan
      Nusantara sehingga wajib dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan
      berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
      b. bahwa Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan
      Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985,
      tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
      c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
      tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
      Mengingat : 1. Undang–undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926
      Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Nomor 450;
      2. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
      Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
      Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Jo.Undang-undang
      No.13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
      Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
      Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960
      tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I
      Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor
      94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
      3. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
      (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
      4. Undang–undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok
      Pertambangan (Lembaran Negara 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
      5. Undang-Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
      Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
      6. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
      (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
      7. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun
      1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
      8. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985
      Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
      9. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
      Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
      3419);
      10. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun
      1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
      11. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara
      Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
      12. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992
      Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
      13. Undang–undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
      1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
      14. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1994
      Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
      15. Undang–undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara
      Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
      16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
      (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
      17. Undang–undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
      Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 3872);
      18. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999
      Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
      19. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun
      2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
      20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
      Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
      Nomor 4389);
      21. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
      Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
      22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
      Negara Tahun 1985 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
      23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
      Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85
      Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor
      3910);
      24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
      (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
      25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
      dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 3816);
      26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
      Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
      Nomor 3838);
      27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
      Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
      28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa
      Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran
      Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
      29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau
      Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan Lahan
      (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
      30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun
      (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
      31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan
      Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
      Lembaran Negara Nomor 4161);
      32. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
      untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 267, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 4068);
      33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
      34. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik
      Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
      35. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana
      Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
      36. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang
      Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Sulawesi
      Selatan.

      Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata
      Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan;
      2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
      Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

      Dengan Persetujuan Bersama

      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
      PROPINSI SULAWESI SELATAN
      DAN
      GUBERNUR SULAWESI SELATAN

      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

      BAB I
      KETENTUAN UMUM

      Pasal 1

      Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

      1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
      2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
      penyelenggara pemerintahan daerah.
      3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
      4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Sulawesi Selatan.
      5. Unit kerja/Instansi terkait adalah dinas/badan/lembaga dalam lingkup Pemerintah
      Propinsi Sulawesi Selatan yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
      6. Unit kerja/Instansi yang berwenang di bidang pengendalian dampak lingkungan
      hidup adalah dinas atau badan atau lembaga dalam lingkup Pemerintah Propinsi
      Sulawesi Selatan yang berwenang mengendalikan dampak lingkungan hidup.
      7. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.
      8. Lingkungan hidup adalah Kesatuan Ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan
      makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan
      perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
      9. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
      lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan,
      pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
      10. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan
      memulihkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
      11. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar
      dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam
      proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
      masa kini dan generasi masa depan.
      12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh
      menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan
      produktivitas lingkungan hidup.
      13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
      kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
      14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
      perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
      15. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
      melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak
      negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung
      perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
      16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap
      zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
      17. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
      melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen
      lain yang di buang ke dalamnya.
      18. Sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia,
      sumberdaya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumberdaya buatan.
      19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
      energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
      ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan
      hidup.
      20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,
      zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
      sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
      hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
      21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat
      fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
      22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung
      atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan
      lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
      23. Konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbaharui
      untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbaharui
      untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan
      meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
      24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
      25. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau
      konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
      mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
      manusia serta makhluk hidup lain.
      26. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
      yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau
      konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
      dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan
      lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
      27. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
      ditimbulkan atau yang diduga karena adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
      hidup.
      28. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar
      yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
      29. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah analisis mengenai dampak lingkungan
      hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
      30. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disingkat AMDAL adalah kajian
      mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
      pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
      penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
      31. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat UKL adalah serangkaian
      kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa/penanggung
      jawab suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
      32. Upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UPL adalah serangkaian
      kegiatan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa/penanggung
      jawab suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
      33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak
      dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang
      lingkungan hidup.
      34. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh
      penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap
      persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan
      oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
      35. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

      BAB II
      RUANG LINGKUP

      Pasal 2

      Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi ruang, tempat, sumberdaya alam
      dan sumberdaya buatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat,
      dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

      BAB III
      ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

      Pasal 3

      Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, asas
      berkelanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian antara
      pembangunan dan lingkungan hidup secara dinamis dan lestari yang lebih maju dalam
      pengelolaan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat .

      Pasal 4

      Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:
      a. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan hidup di masa
      kini dan di masa mendatang;
      b. meningkatkan upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dan/atau
      perusakan sumberdaya alam hayati dan nonhayati;
      c. mewujudkan manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak
      nyata untuk melindungi dan membina lingkungan hidup;
      d. mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup;
      e. melindungi Propinsi Sulawesi Selatan terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan
      dari luar Propinsi Sulawesi Selatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan
      lingkungan hidup;
      f. mewujudkan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan/atau perusak
      lingkungan hidup.
      BAB IV
      HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

      Pasal 5

      (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
      (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan
      dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
      (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dan berperan dalam rangka
      pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      Pasal 6

      (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
      (2) Setiap orang berkewajiban mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau
      perusakan lingkungan hidup.
      (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan
      informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

      Pasal 7

      (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan
      dalam pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Sulawesi Selatan.
      (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
      a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat;
      b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
      c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
      d. memberikan saran pendapat;
      e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
      (3) Masyarakat dapat diwakili oleh organisasi yang bergerak di bidang lingkungan
      hidup;
      (4) Masyarakat dapat melaporkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ke
      instansi/unit kerja yang berwenang dan pihak yang berwajib.

      BAB V
      WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

      Pasal 8

      Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan,
      mengenai :
      a. pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
      b. pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya laut 4
      (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil;
      c. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten/kota;
      d. penilaian dan koordinasi AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak
      negatif pada masyarakat yang lokasinya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota;
      e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota;
      f. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup.

      Pasal 9

      (1) Sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang
      dilaksanakan secara terpadu dengan perangkat kelembagaan terkait yang dikoordinasi
      oleh Gubernur;
      (2) Keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup meliputi penataan ruang, perlindungan
      sumberdaya alam nonhayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya
      alam hayati dan ekosistemnya, cagar alam, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan
      perubahan iklim;
      (3) Keterpaduan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
      dikoordinasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.


      Pasal 10

      Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban;
      a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung
      jawab para pengambil kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
      b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan
      tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
      c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara
      Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya
      pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
      d. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup
      yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
      e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan
      proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan
      hidup;
      f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan hidup;
      g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
      h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
      i. memberikan penghargaan kepada orang dan/atau lembaga yang berjasa di bidang
      lingkungan hidup.

      BAB VI
      PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

      Pasal 11

      (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku
      kerusakan lingkungan agar pelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjamin;
      (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan
      pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan
      perundang-undangan;
      (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan
      penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan peraturan
      perundang-undangan.

      Pasal 12

      (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan
      dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis
      mengenai dampak lingkungan hidup;
      (2) Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan dampak besar
      dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
      memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
      (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan
      perundang-undangan yang berlaku.

      Pasal 13

      (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan
      limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya;
      (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengelolaan
      bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi
      menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
      (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mencegah atau
      menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
      (4) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan
      beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
      perundang-undangan.


      BAB VII
      PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

      Pasal 14

      (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
      terhadap lingkungan hidup maupun tidak, wajib memiliki dokumen pengelolaan
      lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
      (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pejabat yang berwenang
      wajib memperhatikan;
      a. rencana tata ruang;
      b. PERDA terkait;
      c. pendapat masyarakat;
      d. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha
      dan/atau kegiatan tersebut’;
      (3) Izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
      ayat (2) wajib diumumkan.

      Pasal 15

      (1) Badan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau
      kegiatan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
      (2) Gubernur mengangkat pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atas usul Kepala
      Badan;
      (3) Kedudukan, tugas dan wewenang pengawas lingkungan hidup dimaksud pada ayat (2)
      ditetapkan berdasarkan peraturan atau keputusan Gubernur.

      Pasal 16

      (1) Untuk meningkatkan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Gubernur mendorong
      penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.
      (2) Gubernur mengkoordinasikan dengan Bupati/walikota untuk memerintahkan
      penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilakukan audit lingkungan hidup
      oleh lembaga eksternal.
      (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk dilakukan
      audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1).
      (4) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2), audit lingkungan hidup dilakukan oleh pihak
      ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha
      dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
      (5) Gubernur mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
      ayat (2) dan ayat (3).

      BAB VIII
      SANKSI ADMINISTRASI

      Pasal 17

      (1) Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab
      usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta
      menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan
      penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab
      usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan
      perundang-undangan;
      (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala
      Badan.
      (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat
      yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dan ayat (2);
      (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului
      dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
      (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

      Pasal 18

      Tatacara pengenaan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melakukan
      pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan diatur dengan peraturan atau
      keputusan Gubernur.

      Pasal 19

      Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan
      ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Gubernur;

      Pasal 20

      (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha
      dan/atau kegiatan.
      (2) Gubernur dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan
      kepada pejabat yang berwenang.
      (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang
      berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan
      kepentingannya.
      BAB IX
      PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

      Pasal 21

      (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun
      di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari para pihak yang
      bersengketa.
      (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan pada
      lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang
      dibentuk oleh Gubernur atau masyarakat.
      (3) Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang
      menyelesaikan sengketa lingkungan hidup harus bersifat bebas dan tidak berpihak;
      (4) Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
      dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
      Alternatif Penyelesaian sengketa.

      Pasal 22

      Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk
      mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai
      tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak
      negatif terhadap lingkungan hidup.


      Pasal 23

      (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan terhadap
      perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
      yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan
      penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau
      melakukan tindakan tertentu.
      (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari
      keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut;
      (3) Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan
      berdasarkan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 24

      (1) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan
      dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan
      berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun,
      bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban
      membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran
      dan/atau perusakan lingkungan hidup.
      (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban
      membayar ganti rugi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat
      membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah
      satu alasan di bawah ini :
      a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
      b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
      c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau
      perusakan lingkungan hidup.

      (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

      BAB X
      KETENTUAN PENYIDIKAN

      Pasal 25

      (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
      Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud
      dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
      (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
      tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
      b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di
      bidang lingkungan hidup;
      c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak
      pidana di bidang lingkungan hidup;
      d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
      tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
      e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
      pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan
      barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di
      bidang lingkungan hidup.
      f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
      pidana di bidang lingkungan hidup.
      (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.
      (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

      BAB XI
      KETENTUAN PIDANA

      Pasal 26

      (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana
      kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima
      puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali
      ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
      (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

      Pasal 27

      Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam
      kategori kejahatan dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Bab IX mengenai
      ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
      Hidup.






      BAB XII
      KETENTUAN PERALIHAN

      Pasal 28

      (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini
      setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, harus menyesuaikan
      berdasarkan Peraturan Daerah ini.
      (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau
      kegiatan tanpa disertai dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan rekomendasi
      kelayakan lingkungan hidup





      BAB XIII
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 29

      (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I
      Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
      Hidup dinyatakan tidak berlaku lagi.
      (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
      pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

      Pasal 30

      Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
      dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.




      Disahkan di Makassar
      pada tanggal,

      GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



      H. M. AMIN SYAM

      Diundangkan di Makassar
      pada tanggal,

      SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
      SULAWESI SELATAN,



      H. A. TJONENG MALLOMBASANG


      (LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005 NOMOR …………)



      PENJELASAN

      ATAS

      RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
      NOMOR : TAHUN 2005

      T E N T A N G

      PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


      I. PENJELASAN UMUM
      Lingkungan hidup sebagai suatu potensi sumberdaya yang merupakan karunia
      Tuhan Yang Maha Esa,wajib di kembangkan dan di lestarikan agar tetap
      menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup
      manusia. Apabila lingkungan hidup ini tidak di bina secara baik maka akan
      mengancam keberadaannya sehingga dengan demikian di khawatirkan kita akan
      menghadapi masalah lingkungan yang sangat serius.

      Sulawesi Selatan yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi
      sumberdaya alam atau pemanfaatan lingkungan hidup yang cukup besar
      memerlukan penanganan dan ketertiban dari semua pihak, bukan hanya dari
      Pemerintah Daerah tetapi juga dari masyarakat Sulawesi Selatan secara
      keseluruhan.

      Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan
      hidup yang belum terpecahkan secara tuntas antara lain terdapatnya
      perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat dengan usaha pelestarian
      lingkungan, terdapatnya perladangan secara berpindah-pindah,terjadinya
      tumpang tindih kepentingan antara kebutuhan pembangunan di satu pihak
      dengan usaha perlindungan alam dan pelestarian lingkungan hidup di lain
      pihak. Berbagai akibat telah timbul antara lain kawasan dan tanah pertanian
      yang dipergunakan untuk kepentingan pemukiman serta kawasan suaka alam dan
      hutan lindung yang dipergunakan untuk usaha pertanian, perkebunan,
      peternakan dan lain-lain kegunaan yang kurang diperhitungkan akibatnya.

      Selain itu pembangunan industri yang pada hakekatnya adalah dalam rangka
      meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi bila tidak di rencanakan
      secara mantap dapat mengakibatkan sumber alam dan lingkungan hidup
      terganggu.

      Perencanaan yang kurang tepat dan kurang mantap dapat menyebabkan
      terjadinya pencemaran tanah, air dan udara demikian pula kehidupan petani
      yang terpencar di gunung-gunung dan kebiasaan hidup berpindah-pindah akan
      mempengaruhi keadaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada dan
      dapat menimbulkan malapetaka bagi petani itu sendiri.

      Dari faktor-faktor yang ada ternyata bahwa kerusakan lingkungan hidup
      akibat hal-hal dikemukakan di atas akan jauh lebih pesat di banding dengan
      kemampuan Pemerintah dan Masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dan
      pengawetan tanah setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan
      perlindumngan dan pencegahan terhadap penrusakan serta usaha
      peledstariannya.

      Untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam
      pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, maka perlu ditetapkan
      suatu peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan
      daerah dimaksud berfungsi sebagai ketentuan payung bagi peraturan daerah
      Sulawesi Selatan yang berkaitan dan/atau mengatur lingkungan hidup. Oleh
      karena itu, peraturan daerah ini hanya memuat hal-hal yang bersifat
      prinsipil di bidang pengelolaan lingkungan hidup.


      II. PASAL DEMI PASAL

      Pasal 1 : cukup jelas;
      Pasal 2 : cukup jelas;
      Pasal 3 : Ketentuan ini menggabungkan asas pemerintahan daerah
      maupun asas pengelolaan lingkungan hidup untuk men-
      cerminkan pengelolaan lingkungan hidup di
      Propinsi
      Sulawesi Selatan.
      Pasal 4 : cukup jelas;
      Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (4) : cukup jelas;
      Pasal 8 : cukup jelas
      Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 10 : cukup jelas;
      Pasal 11 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas;
      ayat (2) : bahan berbahaya dan beracun biasa disebut B3;
      ayat (3) : Dampak Sosial adalah dampak suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap
      masyarakat yang berada di sekitar usaha dan/atau kegiatan;
      Pasal 14 ayat (1) s/d ayat (4) : cukup jelas;
      Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 16 ayat (1) : Lembaga eksternal adalah lembaga independen yang
      mempunyai tugas dan fungsi sebagai auditor
      lingkungan
      hidup.
      ayat (2) s/d ayat (5) : cukup jelas;
      Pasal 17 ayat (1) s/d ayat (5) : cukup jelas;
      Pasal 18 : cukup jelas;
      Pasal 19 : cukup jelas;
      Pasal 20 ayat (1) : Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/
      atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan
      kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat
      yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/
      atau perusakan lungkungan hidup;
      ayat (2) dan ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) : cukup jelas;
      Pasal 22 : cukup jelas;
      Pasal 23 ayat (1) : Ketentuan ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum
      lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan
      membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak ingkungan hidup dapat pula dibebani
      oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya;
      - memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan
      baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
      - memulihkan fungsi lingkungan hidup;
      - menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan
      lingkungan hidup.
      ayat (2) : Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari
      keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk
      melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian
      fungsi lingkungan hidup;
      ayat (3) : cukup jelas;
      Pasal 24 ayat (1) : Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict
      liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat
      sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis
      dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti
      rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut
      Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu;
      Yang dimaksud sampai batas tertentu, adalah jika
      menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang
      berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha
      dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah
      tersedia dana lingkungan.
      ayat (2) : cukup jelas;
      ayat (3) : Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat
      ini nerupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang
      dilakukan Pemerintah Daerah.
      Pasal 25 ayat (1) s/d ayat (4) : cukup jelas;
      Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas;
      Pasal 27 : cukup jelas;
      Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas;
      Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas;
      Pasal 30 : cukup jelas.

      (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR …………)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.