Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN -- Eko Teguh Paripurno

Expand Messages
  • Djuni Pristiyanto
    http://people.peduli-bencana.or.id/ekoteguh/artikel/4.shtml artikel et ; Senin, 29 Maret 2004 - 17:05:06 WIB PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DENGAN PENERAPAN
    Message 1 of 1 , Jun 17, 2004
    • 0 Attachment
      http://people.peduli-bencana.or.id/ekoteguh/artikel/4.shtml
      artikel et ; Senin, 29 Maret 2004 - 17:05:06 WIB


      PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
      DENGAN PENERAPAN PERPEKTIF MANAJEMEN BENCANA
      UNTUK MEREDUKSI POTENSI KONFLIK

      Oleh:
      Eko Teguh Paripurno

      Jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta
      Jl. Lingkar Utara, Condongcatur, Yogyakarta 55283 INDONESIA
      Telepon/Faksimili: 62-274-487816; Email: ekoteguh@...


      ABSTRAK

      Persoalan perusakan atau pencemaran bukanlah suatu hal yang baru lagi dalam
      kehidupan kita. Peluang adanya peningkatan kuantitas ataupun kualitas pencemaran
      akan semakin bertambah seiring semakin bertambahnya aktivitas atau kegiatan yang
      berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar.

      Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui atau tanpa jalur hukum.
      Jalur hukum cenderung menempatkan kasus lingkungan menjadi kasus perdata; sedang di
      luar jalur hukum, kesepakatan antara para fihak yang bersengketa merupakan kunci
      penting. Lazimnya sengketa selesai apabila ganti rugi sudah diberikan, dan
      permasalahan lingkungan dianngap lenyap begitu saja. Penyelesaian itu ternyata
      menyisakan permasalahan lingkungan dan bahkan memunculkan permasalahan lingkungan
      baru yang akan menimbulnya potensi masalah di kemudian hari.

      Perspektif manajemen bencana dengan pendekatan total risk reduction perlu
      diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Potensi permasalahan dan
      sengketa lingkungan ditempatkan sebagai potensi bencana yang padanya diterapkan
      siklus penanganan bencana.


      Kata kunci: sengketa lingkungan; manajemen bencana; reduksi konflik



      POTRET KONFLIK LINGKUNGAN

      Kerangka konseptual dalam pemikiran ini adalah pengelolaan lingkungan dengan
      perspektif manajemen bencana berbasis masyarakat. Secara sederhana, manajemen
      bencana menurut konsep ini adalah usaha memperkuat sistem pengelolaan lingkungan
      pada tingkat komunitas dan unit-unit lain diatasnya untuk mengurangi resiko
      permasalahan lingkungan sebagai sebuah ancaman terjadinya bencana. Ini dilakukan
      agar dapat komunitas lebih aman mengelola sumberdaya yang ada secara berkelanjutan.

      Sengketa antara antara aktor-aktor komponen sosial lingkungan mendominasi potret
      sengketa lingkungan yang ada di Indonesia, sementara aktor-aktor komponen
      fisik-kimia-biotis menjadi korban sengketa tersebut. Sebagian besar sengketa
      lingkungan terjadi antara masyarakat dengan pelaku industri. Contoh pola sengketa
      ini antara lain kasus sengketa lingkungan masyarakat Dukuh Tapak – Semarang dengan
      beberapa pabrik di sekitar kali Tapak pada tahun 1990-an. Sengketa vertikal antara
      masyarakat korban dengan perusahaan akan berkembang menjadi konflik horisontal
      antara masyarakat korban dengan buruh. Kasus pabrik pulp Indorayon Inti Utama di
      Sumatera Utara memunculkan konflik berkepanjangan antara pekerja dan masyarakat
      tercemar. Masyarakat ingin pabriknya ditutup, karena sekian lama telah merusak air
      sungai dan tanaman sumber pengidupannya. Sementara di sisi lain, bagi pekerja
      pabrik, penutupan pabrik berarti tutupnya aset kehiduannya.

      Sengketa lingkungan murni anatar masayarakat terjadi apabila satu komunitas menjadi
      korban akibat kerusakan ligkugan yang disebabkan oleh komunitas lain. Konflik antar
      kampung yang terjadi di Jember dan di Besuki Jawa Timur pada akhir tahun 2001
      terjadi karena masyarakat di daerah rendahan menganggap masyarakat di tepi hutan
      menjadi biang keladi penyebab daerahnya menjadi sering banjir dan longsor.


      PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

      Penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat dilakukan dengan jalur hukum atau
      diluar jalur hukum. Penempuhan jalur hukum, nampaknya mulai jamak dilakukan,
      walaupun belum tentu memuaskan. Beberapa kasus yang diselesaikan melalui jalur ini,
      menunjukkan bahwa kasus sengketa lingkungan cenderung menjadi kasus perdata. Arti
      gampangnya, masalah lingkungan menjadi selesai apabila ganti rugi material dan
      immaterial sudah diberikan. Padahal jelas-jelas bahwa menurut Undang-undang
      lingkungan, tindakan menyebabkan lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup
      dituntut dengan hukuman pidana.

      Mekanisme lain, sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan
      mediasi. Negosiasi sesungguhnya istilah yang telah dikenal sejak lama, terutama di
      kalangan usahawan. Negosiasi sesungguhnya merupakan suatu upaya verbal antara
      pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan mediasi pada
      prinsipnya adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang mempunyai
      kewenangan untuk memutuskan. Fihak ketiga ini disebut sebagai mediator, yang
      berfungsi membantu menfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa, agar mencapai
      kesepakatan melakukan negosiasi. Mediasi nampaknya lebih memberikan peluang
      menguntungkan beberapa hal, yaitu : (1) ruang lingkup permasalahan dapat dibahas
      secara luas dan menyeluruh, (2) penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih
      singkat (3) proses berjalan luwes, (4) menghemat biaya.

      Penyelesaian sengketa lingkungan dengan pendekatan mediasi ini pernah dilakukan
      terhadap kasus pencemaran di Tapak–Semarang. Ketika itu dapat disepakati perihal:
      (1) ganti rugi, (2) upaya pengendalian pencemaran, (3) tanggung jawab social
      industri terhadap masyarakat, (4) perombakan usaha industri dengan menerapkan
      syarat pengendalian tambahan, (5) mekanisme pemantauan pasca kesepakatan dengan
      melibatkan masyarakat dan Ornop.

      Melihat hasil-hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, nampaknya
      masih ada beberapa hal perlu dipikirkan. Terutama adalah hal-hal yang berkaitan
      dengan komponen lingkungan. Siapakah yang berhak menjadi wakil lingkungan dalam
      sengketa tersebut? Beberapa kasus menunjukkan, bahwa pihak pemerintah daerah enggan
      jika masalah sengketa lingkungan “dimasuki” orang lain. Kehadiran pihak ketiga
      sebagai pendamping pihak yang lemah cenderung dianggap sebagai pengganggu proses
      mencapai kesepakatan.


      BENCANA LINGKUNGAN

      Paparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan cenderung tidak
      diselesaikan dengan baik. Setidaknya, permasalahan lingkungan diselesaikan dengan
      meninggalkan permasalahan. Belum lagi bahwa kecenderungan adanya fenomena
      dialektika dalam penyelesaian masalah, yaitu munculnya masalah baru dalam
      penyelesaian masalah. Oleh karenanya penyelesain lingkungan cenderung akan
      memunculkan akumulasi masalah: sisa masalah dan masalah baru. Pada kasus pencemaran
      solar PT KAI di Jlagran dan sekitarnya misalnya, “penyelesaian” dengan memasang
      instalasi air bagi masyarakat yang tercemar akan menyisakan dan memunculkan masalah
      baru. Masalah yang tersisa antara lain berupa solar dalam akifer air tanah yang
      berpotensi meluas walaupun sumber kebocoran solar sudah berhenti, serta bau
      menyengat pada sumur yang telah tercemar. Sementara itu masalah baru yang muncul
      adalah keharusan masyarakat mengeluarkan ongkos pemenuhan kebutuhan air. Dalam
      perspektif manajemen bencana masalah-masalah tersebut merupakan ancaman yang
      berpotensi menjadi bencana.

      Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen ancaman
      (hazard) yang berupa fenomena alam dan atau buatan di satu pihak, dengan kerentanan
      (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas
      mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang
      mungkin terjadi padanya. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau
      memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi
      salah satu sumber ancaman tersebut.

      Konflik antar komunitas maupun unit sosial di atasnya terjadi apabila secara
      langsung maupun tidak langsung ada upaya saling mengambil aset-aset atau mengganggu
      proses mengakses aset penghidupan tersebut di atas. Pengambilan aset maupun
      gangguan atas akses penghidupan dapat dipicu oleh permasalahan lingkungan.
      Aktifitas komunitas maupun unit sosial di atasnya yang memunculkan permasalahan
      lingkungan akan menjadi ancaman bagi pihak lain apabila aset-aset penghidupannya
      dan akses penghidupannya terganggu. Potensi munculnya konflik horisontal dari
      permasalahan lingkungan sering sering diabaikan pemerintah daerah, di satu sisi
      dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melanggengkan aktifitas yang merusak lingkungan
      itu. Kasus PT London Sumatera di Sulawesi Selatan dan PT Inti Indorayon Utama di
      Sumatera Utara, bisa kita dekati dengan kacamata manajemen bencana, bahwa sengketa
      lingkungan telah memunculkan konflik.

      Setiap individu, komunitas maupun unit sosial yang lebih besar mengembangkan
      kapasitas sistem penyesuaian dalam merespon ancaman. Renspons itu bersifat jangka
      pendek yang disebut mekanisme penyesuaian (coping mechanism) atau yang lebih jangka
      panjang yang dikenal sebagai mekanisme adaptasi (adaptatif mechanism). Mekanisme
      dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakses
      kebutuhan hidup dasar: keamanam, sandang, pangan, sedangkan jangka panjang
      bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya.


      PENERAPAN PERSPEKTIF MANAJEMEN BENCANA

      Dalam perspektif manajemen bencana, sengketa lingkungan dapat direduksi dengan
      melakukan pengurangan total risiko (total risk reduction). Pengurangan risiko total
      merupakan pada dasarnya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan
      manajemen bencana (disaster management). Manajemen bencana merupakan kegiatan yang
      meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan
      sesudah terjadi bencana. Langkah siklus penanggulangan bencana perlu diterapkan
      secara utuh.

      Prinsip kehati-hatian dimulai dari mencermati setiap bagian kegiatan yang
      berpotensi menjadi ancaman (hazard) terhadap keberadaan aset penghidupan dan jiwa
      manusia. Ancaman tersebut perlahan-lahan maupun tiba-tiba akan berpotensi menjadi
      sebuah bencana (disaster), sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda
      dan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan adaptasi masyarakat dengan
      sumber-dayanya. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dipahami potensi risiko
      (risk) yang mungkin muncul, yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan hilangnya
      (jiwa, korban, kerusakan dan kerugian ekonomi) yang disebabkan oleh bahaya tertentu
      di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Resiko biasanya dihitung secara
      matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekwesi suatu bahaya. Jika
      potensi risiko pada pelaksanaan kegiatan jauh lebih besar dari manfaatnya, maka
      kehati-hatian perlu dilipat-gandakan. Upaya mengurangi kerentanan (vulnerability)
      yang melekat, yaitu sekumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekwensi
      (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya
      pencegahan dan penanggulangan bencana, misalnya: menebang hutan, penambangan batu,
      membakar hutan.

      Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan
      (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Untuk mencegah
      banjir maka perlu mendorong usaha masyarakat membuat sumur resapan, dan sebaliknya
      mencegah penebangan hutan. Agar tidak terjadi kebocoran limbah, maka perlu disusun
      save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah
      dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan
      upaya-upaya mitigasi (mitigation), yaitu upaya-upaya untuk meminimalkan dampak yang
      ditimbulkan oleh bencana. Ada 2 bentuk mitigasi, yaitu mitigasi struktural eberupa
      pembuatan infrastruktur pendorong minimalisasi dampak, serta mitigasi non
      struktural berupa penyusuan peraturan-peraturan, pengelolaan tata ruang dan
      pelatihan.

      Usaha-usaha di atas perlu didukung dengan upaya kesiapsiagaan (preparedness), yaitu
      melakukan upaya untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian
      langkah-langkah yang tepat, efektif dan siap siaga. Kecenderungan selama ini upaya
      kesiapsiagaan tidak dilakukan oleh sumber pencemar. PT KAI dan PT IIU dan
      masyarakat di sekitarnya misalnya, merasa tidak perlu melakukan kesiapsiagaan
      tergadap kemungkinan pencemaran yang dilakukan olehnya. Misalnya : penyiapan sarana
      komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi. Di dalam usaha kesiapsiagaan
      ini juga dilakukan penguatan sistem peringatan dini (early warning system), yaitu
      upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera
      terjadi. Upaya ini misalnya dengan membuat perangkat yang akan menginformasikan ke
      masyarakat apabila terjadi kenaikan kandungan unsur yang tidak diinginkan di sungai
      atau sumur di sekitar sumber ancaman. Pemberian peringatan dini harus (1)
      menjangkau masyarakat (accesible), (2) segera (immediate), (3) tegas tidak
      membingungkan (coherent), (4) bersifat resmi (official)

      Pada akhirnya jika bencana dari sumber ancaman terpaksa harus terjadi, maka
      tindakan tanggap darurat (response), yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat
      kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan mengurangi dampak
      lebih besar, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda. Secara sinergis
      juga diperlukan bantuan darurat (relief), yaitu upaya memberikan bantuan berkaitan
      dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : pangan, sandang, tempat tinggal
      sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

      Agar dampak tidak berkepanjangan maka prosen pemulihan (recovery) kondisi
      lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak / bencana, dengan memfungsikan
      kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan bukan
      sekedar memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih,
      pasar puskesmas, dll) tetapi termasuk fungsi-fungsi ekologis. Upaya tersebut, dalam
      jangka pendek umumnya terdiri dari usaha rehabilitasi (rehabilitation), yaitu upaya
      untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial
      penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian dan fungsi ekologis setelah
      bencana terjadi. Penyelesaian masalah lingkungan sejauh ini hanya melakukan
      tindakan fisik ini, yang umumnya belum menyentuh rehabilitasi fungsi ekologis.
      Selanjutnya rekonstruksi (reconstruction) merupakan upaya jangka menengah dan
      jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan
      kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.


      AKAR MASALAH PENYELESAIAN MASALAH

      Jika perspektif tersebut dipahami dan bisa diterapkan secara utuh, niscaya
      permasalahan lingkungan tidak akan terjadi. Setidaknya, akan segera teratasi secara
      mendasar, sehingga tidak menyisakan masalah yang berpotensi konflik. Kesulitan
      pemahaman dan penerapan perspektif tersebut dipercaya disebabkan oleh beberapa hal
      fignifikan.

      Akar masalah utama munculnya permasalahan lingkungan dan lambatnya penyelesaian
      masalah lingkungan disebabkan oleh kesadaran publik atas permasalahan lingkungan
      yang terjadi selama ini belum optimal. Kesadaran ditingkat masyarakat akan bahaya
      permasalahan linglungan belum dipahami sebagai suatu hal yang sebenarnya dapat
      mengancam kelangsungan hidup mereka bahkan ancaman ini dapat berlanjut sampai pada
      generasi-generasi setelah mereka. Hal ini juga dikarenakan selama ini apa yang
      mereka ketahui dan pahami lebih banyak pada kewajiban-kewajiban mereka dan
      kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebenarnya akan hak-hak mereka akibat
      sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai pencemaran juga kurang.

      Perhatian pemerintah ataupun aparat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan,
      pengawasan dan pengendalian pencemaran dirasakan masih lemah. Hal ini bisa dilihat
      dalam beberapa kasus pencemaran, tindakan proaktif dari pemerintah ataupun aparat
      seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun kehakiman sendiri dalam menangani kasus
      sangat kurang. Keberpihakan pemerintah ataupun aparat lebih condong pada
      kepentingan investasi ataupun modal, daripada akibat langsung pencemaran tersebut
      terhadap masyarakat ataupun lingkungan.

      Belum adanya langkah sinergis dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam
      mengatasi permasalahan lingkungan menjadi kendala dalam proses penyelesaian
      kasus-kasus pencemaran. Peranan pemerintah kota/ kabupaten dalam hal ini kantor
      Pedal kota atau Kabupaten dan Bapedalda propinsi dalam belum dapat menggambarkan
      proses penanganan secara jelas. Pola penanganan yang tidak jelas ini pula yang
      menghambat ditingkat masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan, pengendalian
      dan pengawasan terhadap pencemaran.

      Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum juga tidak pernah secara
      proaktif melakukan penanganan kasus-kasus lingkungan. Proses penyidikan kepolisian
      terhadap kasus lingkungan seharusnya dilakukan segera setelah adanya informasi
      tentang masalah itu sendiri tanpa harus adanya aduan dari masyarakat yang menjadi
      korban, karena sebenarnya kasus lingkungan bukan merupakan delik aduan. Selain itu
      juga porsi penyelesaian kasus-kasus lingkungan yang bukan sebagai kasus prioritas
      dikalangan penegak hukum berakibat pada lamanya proses penyelesaian kasus.


      REKOMENDASI

      Penanganan masalah lingkungan secara menyeluruh, baik melalui mengurangi dampak
      maupun menghilangkan penyebab, bukan pekerjaan yang sederhana. Para pelaku pekerja
      lingkungan perlu melakukan transformasi manajemen secara menyeluruh dan sinergis,
      baik secara struktural maupun proses. Individu, keluarga, komunitas dan unit sosial
      yang lebih tinggi, maupun pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan transformasi
      perilaku, kebijakan, hukum dan institusi. Direkomendasikan para pihak melakukan
      penanganan masalah lingkungan dengan mereduksi kerentanan dan kondisi tidak aman,
      tekanan-tekanan dinamis dan akar permasalahan.

      Pada akhirnya yang diperlukan adalah kemampuan dan keseriusan rakyat dan pemerintah
      menerapkan perspektif manajemen lingkungan dalam setiap kebijakan dan praktek
      pengelolaan sumberdaya. Hal tersebut baru bisa diwujudkan apabila rakyat dan
      pemerintah memahami permasalahan lingkungan secara utuh. Dan akhirnya, marilah
      masalah lingkungan ini kita tangani secara selaras dan sinergis. Bangunan
      keselarasan antara penanganan sebab dan dampak masih diperlukan, selama masalah
      lingkungan itu hadir. Oleh karena itu, upaya-upaya strategis penguatan kapasitas
      dalam meminimalkan dampak, membangun cadangan pangan, penganekaragaman sumber
      produksi, penganeka-ragaman sumber pemasukan, membangun jaringan dukungan sosial,
      serta adaptasi pasca kejadian, masih diperlukan. Mengingat kebutuhan tersebut untuk
      rakyat, dan akan di rasakan langsung olehnya, maka menempatkannya sebagai subyek
      pengelolaan masalah lingkungan merupakan kebutuhan mendasar. Rakyat terlibat dalam
      persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi.


      ABOUT] - Eko [et] Teguh Paripurno, atau lebih akrab dipanggil dengan ET.
      Kesehariannya sebagai dosen, menjadi salah seorang aktivis dan penggiat upaya
      pemberdayaan orang-orang melalui aspek lingkungan berperspektif manajemen bencana.
      Disela-sela aktivitasnya, ET juga menyalurkan motif kepecintalamannya, disamping
      minatnya dalam melakukan penelitian terkait dengan aktivitas lingkungan. Hobby
      menulis. Gelar Magister diraihnya di ITB, saat ini sedang menyelesaikan studi
      doktorat pada sebuah universitas di Bandung.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.