Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Berita Lingkungan tgl 25 Mei 2004

Expand Messages
  • Djuni Pristiyanto
    ... Daftar Isi Judul dan Links Berita Lingkungan Indonesia Tanggal 25 Mei 2004 ...
    Message 1 of 1 , May 25, 2004
    • 0 Attachment
      -----------------------------------
      Daftar Isi Judul dan Links
      Berita Lingkungan Indonesia
      Tanggal 25 Mei 2004
      ------------------------------------

      http://www.thejakartapost.com/detaillatestnews.asp?fileid=20040524164915&irec=4
      Police send reinforcements to major Indonesian mine after attack warnings

      http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?Id=2004052500122406
      EDITORIAL: Pencurian Ikan dan Kedaulatan

      http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=41906
      Akankah Viagra Kurangi Penangkapan Kuda Laut?

      http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=41892
      WWF Temukan Kura-kura Telinga Merah di Manokwari

      http://www.indomedia.com/bpost/052004/25/nusantara/nusa3.htm
      Kerusakan Hutan Indonesia Tercepat

      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/25/daerah/1045187.htm
      Mengejutkan, Kawasan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional

      http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20040525.D05&irec=8
      50 whales stranded in Banyuwangi

      http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20040525.D01&irec=1
      21 police officers to face court over Flores shooting incident

      http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/24/nus02.html
      Soal Pengerukan Pasir Laut, Warga Desa Lontar Gugat Pemkab Serang

      http://www.indomedia.com/bpost/052004/25/kalsel/lbm1.htm
      Bekantan Lupak Terancam

      http://www.indomedia.com/bpost/052004/25/kalsel/lbm11.htm
      Menengok Tambang Arutmin (2): Gali Lobang Tutup Lobang

      http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/24/ipt01.html
      Ekspedisi Wallacea Indonesia 2004, Para Pramuka Itu Tidak Kenal Alfred Russel Wallace

      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/25/otonomi/1040899.htm
      Kabupaten Sarmi

      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/25/otonomi/1040901.htm
      Potensi Kelapa Belum Mendapat Tempat

      http://www.thejakartapost.com/detailcity.asp?fileid=20040525.G03&irec=0
      Investigations into pollution cases move at snail's pace

      http://www.abc.net.au/news/newsitems/s1114206.htm
      Last Update: Monday, May 24, 2004. 9:56am (AEST)
      Mining dispute prompts Indonesian travel warning

      http://www.surya.co.id/24052004/04e.phtml
      Pembangunan waduk Rp 86 miliar masih terganjal

      http://www.surya.co.id/24052004/03c.phtml
      Dishub siapkan perda emisi

      http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/25/Ekonomi/eko08.htm
      Potensi Laut Dalam Indonesia Belum Digarap Optimal

      http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/25/Nusantar/nus07.htm
      Hutan Bakau di Surabaya Memprihatinkan

      http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/25/Nusantar/nus14.htm
      TN Batang Gadis Batal Dideklarasikan

      =========================================================

      http://www.thejakartapost.com/detaillatestnews.asp?fileid=20040524164915&irec=4
      Police send reinforcements to major Indonesian mine after attack warnings

      JAKARTA (AFP): Indonesian police have sent reinforcements to guard a
      Canadian-operated nickel mine in South Sulawesi province after warnings by
      Australia and Canada of possible terrorist attacks, a mine official said Monday.
      "Reinforcements from the provincial police arrived yesterday," said Rimba Andilolo,
      a spokesman for International Nickel Indonesia (Inco).
      He could not give a number for the reinforcements but said about 200 police and
      soldiers are now guarding the mine near the town of Soroako. Andilolo said the
      company had asked for reinforcements.
      "We have obtained information from Australian and Canadian intelligence through
      their embassies that the security situation was not so good and therefore we asked
      for security assistance," he told AFP.
      Canada warned on Sunday of a "credible terrorist threat" to Western interests in
      South Sulawesi and advised its citizens to avoid the area.
      The Australian embassy said there is "a specific credible terrorist threat to
      western interests" in the areas around and between Soroako and Salonsa in Central
      Sulawesi province. ission.
      Foreign Minister Hassan Wirayuda confirmed that Indonesia is quite safe despite
      there were such warnings.
      Inco is mining about 3,000 hectares (7,410 acres) for nickel. Its current contract
      will expire in 2025.


      http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?Id=2004052500122406
      EDITORIAL

      Pencurian Ikan dan Kedaulatan

      PERSOALAN besar Indonesia adalah menjaga integritas wilayah yang demikian luas.
      Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki integritas wilayah darat, laut,
      dan udara. Bila salah satu integritas teritori terganggu, pertanyaannya adalah
      masihkah negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya?
      Persoalan ini mengemuka ketika Presiden Megawati Soekarnoputri berbicara di
      Ternate, Maluku Utara, akhir pekan lalu tentang maraknya pencurian ikan oleh
      nelayan asing.
      Selain mengungkapkan pencurian yang bukan masalah baru, Presiden juga menyatakan
      prihatin tentang kemampuan armada TNI Angkatan Laut yang sangat tidak memadai dalam
      mengamankan wilayah perairan yang demikian luas. Bayangkan, untuk mengamankan
      perairan di Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina, Indonesia hanya
      memiliki satu kapal patroli yang kemampuan jelajah serta peralatan deteksinya sudah
      tertinggal. Kapal patroli Angkatan Laut kalah cepat dan kalah canggih dibanding
      kapal-kapal nelayan asing.
      Pengakuan Mega di Ternate mengingatkan kita pada pengakuan serupa di Riau beberapa
      waktu lalu. Ketika itu Mega mengatakan tahu tentang pelaku pencurian kayu dan
      penyelundup yang memiliki jaringan sampai ke pusat. Tetapi kendalanya, demikian
      Presiden, kalau mereka diganti semua, birokrasi tidak bisa berjalan.
      Dua pengakuan Presiden di atas memperlihatkan bahwa kita sebenarnya tahu persoalan,
      tetapi tidak memberi prioritas untuk penyelesaian. Prioritas yang dikorbankan itu
      disebabkan pandangan bahwa pencurian ikan, kayu, dan penyelundupan kalah penting
      daripada masalah lain.
      Betulkah pencurian ikan, penyelundupan kayu yang demikian marak adalah persoalan
      sepele? Sadarkah kita bahwa pencurian seperti itu tidak saja merugikan Indonesia
      miliaran dolar setiap tahun, tetapi sekaligus merampas kedaulatan? Pemerintah yang
      tidak menghargai kedaulatan negara harus dianggap melanggar konstitusi.
      Karena menyangkut kedaulatan, maka masalah pencurian ikan dan kayu serta
      penyelundupan pasir sekaligus mempertanyakan peran TNI. Apakah peran pertahanan TNI
      hanya terbatas pada perang melawan tentara asing yang menyerbu Indonesia? Tidakkah
      TNI merasa perannya tercoreng ketika para nelayan asing dan penyelundup kayu lalu
      lalang di depan mata menguras kekayaan negara tanpa batas?
      Di satu sisi pencurian itu adalah ketidakseimbangan armada pengawas perbatasan
      dengan luas wilayah yang dipantau. Tetapi di lain sisi, pencurian itu adalah lahan
      subur di wilayah abu-abu. Abu-abu karena antara peralatan dan mentalitas aparat
      saling menunggang. Kalau aparat benar-benar mau mengusir dan menangkap nelayan
      asing, pencurian ikan tidak merajalela seperti sekarang.
      Kalau ingin mempertahankan kedaulatan wilayah sekaligus mencegah pencurian miliaran
      dolar harta Indonesia dari perairan dan perbatasan, tidak bisa lain kecuali
      meningkatkan tidak saja peralatan patroli armada TNI Angkatan Laut, tetapi juga
      kesejahteraan korps TNI. Tidak bisa lagi TNI dibiarkan mencari dana operasi
      sendiri.
      Menurut hitungan para ahli, kalau Indonesia bisa mencegah pencurian ikan dan kayu
      saja, utang luar negeri kita bisa dibayar kembali dengan enteng. Jadi, kita telah
      menelantarkan potensi yang luar biasa besar untuk kemakmuran dan martabat bangsa
      sendiri.


      http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=41906
      Akankah Viagra Kurangi Penangkapan Kuda Laut?

      HONG KONG--MIOL: Ketika obat untuk menanggulangi impoten Viagra diluncurkan pada
      tahun 1998, sejumlah orang menyambutnya dengan antusias, selain obat tradisional
      yang lebih dulu dikenal dari kekayaan laut yakni kuda laut.
      Kuda laut telah selama 600 tahun dikenal dan digunakan sebagai obat tradisional
      China untuk mengobati impotensi. Ramuan lainnya anggur beras dicampur aneka ramuan
      lainnya kemudian dijadikan cairan kental sebagai obat untuk menanggulangi potensi
      dan vitalitas seksual.
      Namun sejumlah surat kabar memberitakan bahwa pemakaian kuda laut sebagai obat
      impotensi merupakan alternatif yang relatif lebih murah dibandingkan dengan
      obat-obatan medis lainnya.
      Sebanyak 25 juta kuda laut setiap tahun diperdagangkan di seluruh dunia - 64 persen
      lebih pada pertengahan tahun 1990 - dan para aktivis lingkungan menaruh
      keprihatinan bahwa penangkapan dan perdagangan kuda laut mencapai tingkat
      mengkawatirkan karena mengancam kelestarian lingkungan.
      Pada bulan belakangan ini, kuda laut masuk dalam daftar sebagai satwa yang
      dilindungi. Sebanyak 161 negara diwajibkan untuk melakukan pengawasan atas
      penangkapan dan perdagangan satwa tersebut di negaranya masing-masing.
      Kuda laut merupkan satwa yang termasuk unik karena jantannya dapat mengandung.
      Betina dari kuda laut akan memasukkan benih telur ke dalam kuda laut jantan. Benih
      itu kemudian akan dimatangkan dalam rahim sang jantan kemudian setelah empat pekan,
      benih itu kemudian siap dilahirkan.
      Kuda laut banyak diklaim sebagai satwa yang romantis di planet bumi ini karena
      sesama mereka dapat berdansa dalam laut. Para ahli menemukan gejala ini sebagai
      kasus yang dapat dialami oleh kuda laut yang masih berstatus single untuk menarik
      lawan jenisnya.
      Peningkatan permintaan atas kuda laut yang akan digunakan sebagai bahan obat-obatan
      tradisional China akan memusnahkan satwa yang dilindungi itu.
      Pada tahun 2001, konsumsi global atas kuda laut mencapai 70 metrik ton, sebanding
      dengan 25 juta kuda laut, dan dapat dibandingkan dengan 45 metrik ton selama tujuh
      tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penangkapan atas satwa itu cenderung
      meningkat.
      Samuel Lee Kwok-hung, seorang aktrivis dari lembaga konservasi kelautan Hongkong
      menyatakan konsumsi kuda laut akan terdongkrak dengan adanya peningkatan permintaan
      akan obat-obatan alternatif selain Viagra. Umumnya kuda-kuda laut itu diimpor lewat
      Hong Kong dan Singapura.
      "Kebanyakan permintaan datang dari China," katanya seraya menjelaskan bahwa
      kuda-kuda laut itu digunakan untuk mengobati penyakit astma dan impotensi serta
      disfungsi seksual.
      Gelombang permintaan akan kuda laut dari pertengahan tahun 1990 an berbarengan
      dengan ditemukannya Viagra ikut mendongkrak peningkatan permintaan akan satwa itu,
      kata Lee.
      "Ketika China lebih terbuka pada investasi asing dan produk ekspor, perdagangan
      obat-obatan tradisional China ikut meningkat pula," kata Lee.
      Permintaan akan kuda laut kering diimpor dari luar China masing-masing dari
      Thailand, Filipina dan India.
      Tahun lalu, negar-negara Amerika Selatan mencakup Peru dan Meksiko telah melakukan
      impor kuda laut kering sebanyak dua persen dari impor keseluruhan ke Hong Kong
      sementara 2,1 persen lainnya berasal dari negara-negara Afrika seperti Mozambik dan
      Gambia.
      Menurut proyek perlindungan satwa kuda laut, kecenderungan permintaannya sekarang
      melebihi penawaran. Para pedagang Hong Kong mengatakan potensi perdagangan kuda
      laut tampak "tanpa batas". Ini justru memicu kekhawatiran para pecinta lingkungan
      akan penangkapan besar-besaran akan satwa yang dilindungi tersebut.
      Sejumlah faktor yang menyebabkan bahwa kuda laut menjadi satwa yang relatif peka
      pada upaya pengembangbiakkannya yakni jantan-jantan kuda laut akan membawa
      telur-telur sebagai cara untuk bertahan hidup, dan kecenderungan satu partner saja.
      Kuda laut masuk menjadi satwa yang dilindungi menurut Konvensi Perdagangan
      Internasional bagi Satwa yang dilindungi (CITES). Ini berarti sebanyak 166 negara
      akan memberlakukan pelarangan perdagangan lintas negara terhadap kuda laut.
      "Kami tidak dapat melarang untuk membeli kuda laut," kata Lee. "Kami hanya dapat
      mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan satwa itu secara berkelanjutan. Jika
      kami mengumpulkan informasi kami akan mengetahui dampak dari perdagangan satwa
      itu," katanya. (DPA/Ant/O-1)


      http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=41892
      WWF Temukan Kura-kura Telinga Merah di Manokwari

      JAYAPURA--MIOL: Para peneliti World Wild Life (WWF) yang melakukan penelitian di
      Irian Jaya Barat menemukan jenis kura-kura bertelinga merah (Trachemya Seripta
      Elegans/Red Ear Slider) di kawasan Borarsi, Kabupaten Manokwari.
      Peneliti WWF di Indonesia John Maturbongs di Jayapura, Senin, mengemukakan hal itu.
      Ia mengungkapkan, ciri-ciri khas binatang langka ini antara lain terlhat bercak
      merah darah, meski perisai perut berbentuk normal dan punggungnya relatif tinggi
      berwarna hijau. Selian itu perisai perut tampak berwarna kuning dengan garis
      melingkar bercak hijau.
      Satwa ini, ujarnya, termasuk suku Emydidae terbesar di dunia disamping suku
      Geoemydae, Tryonychidae dan Kinosternidae yang merupakan hewan introduksi dari
      Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
      Menurut Jhon, di Indonesia baru dua jenis yang ditemukan di alam bebas yaitu
      Trachemy Scripta Elegans dan Trachemy Terrapen meskipun warna dan bentuknya indah
      pada umur muda, namun setelah dewasa warnanya berubah menjadi buruk.
      Hasil penelitian menyebutkan, hewan betina mempunyai perasai lebih tinggi
      dibandingkan dengan jenis jantan yang pipih dan mencapai dewasa dalam kurun waktu
      empat tahun.
      "Besar hewan betina sekitar 200 milimeter, jantan 120 milimeter dengan kaki depan
      bercakar panjang, ekor panjang ukuran lebih kecil , leher di hiasi garis-garis
      hijau tua", kata Maturbongs.
      Satwa ini hidup di aliran sungai tenang tidak berarus bersifat kornivor serta
      memakan ikan dan udang sekali bertelur 12 butir dengan masa penetasan 58 hingga 72
      hari.
      Dia mengatakan, penemuan jenis kura-kura ini merupakan yang kedua kali setelah par
      peneliti WWF menemukan Chinemys Reversi asal China di sebuah sungai kecil di Dili,
      Timor Timur yang belakangan ini tidak lagi dijumpai.
      Sedangkan yang ditangkarkan adalah jenis Telodiscus Sinensis yang tersebar di
      Malaysia, Sumatera Utara, Serawak dan jenis lainnya yakni Geochelone, Malacokemmys
      (bernilai ekonomi tinggi dan sangat mahal di pasar).
      Dia menyatakan, dengan ditemukannya jenis kura-kura telinga merah merupakan langkah
      awal langkah lanjutannya adalah penelitian secara terpadu guna mengetahui tingkat
      populasi dan penyebarannya di Manokwari.
      Hal yang pasti, jenis Trachemys Scripta Elegansasal adalah hewan inrtroduksi dari
      Amerika, oleh karena itu belum diketahui asal usul hewan tersebut masuk di
      Manokwari, dengan demikian pihak WWF terus berupaya membuka tabir kerahasiaannya
      guna dipublikasikan. (Ant/O-1)


      http://www.indomedia.com/bpost/052004/25/nusantara/nusa3.htm
      Kerusakan Hutan Indonesia Tercepat

      Mataram, BPost
      Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting
      mengatakan kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar setahun. Ini
      berarti semenit 7,2 hektar yang rusak.
      Jika masih terus terjadi dan kalau tidak dihentikan, maka hutan dataran rendah
      Sumatera akan habis pada tahun 2005. Juga dataran rendah di Kalimantan akan habis
      pada tahun 2010. Minyak pun, dikatakan Longgena, tidak akan bertahan dalam waktu 10
      tahun.
      Dari tutupan hutan Indonesia seluas 130 juta hektar, menurut World Reseach
      Institute (sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat), 72 persen hutan asli
      Indonesia telah hilang. Berarti hutan Indonesia tinggal 28 persen. Data Departemen
      Kehutanan sendiri mengungkapan 30 juta hektar hutan di Indonesia telah rusak parah.
      Itu berarti 25 persen rusak parah.
      Ia juga mengatakan kerusakan hutan juga diakibatkan hutan kemasyarakatan (HKM)
      dengan melakukan penggundulan hutan secara legal. Longgena mengaku prihatin
      mendengar akan adanya HKM yang mengelilingi taman nasional Rinjani berjarak 10
      meter sekelilingnya. "Ini akal-akalan," ucapnya. tnr


      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/25/daerah/1045187.htm
      Mengejutkan, Kawasan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional

      Sleman, Kompas - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa yang menetapkan
      bahwa kawasan Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagai Taman
      Nasional Gunung Merapi telah mengejutkan banyak pihak, termasuk Bupati Sleman.
      Persoalannya, proses perubahan menjadi TNGM dinilai tidak terbuka dan sama sekali
      tidak melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.
      Kuspriyadi, Kepala Konservasi Sumber Daya Alam DI Yogyakarta, yang mendukung
      penetapan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), mengatakan, surat keputusan (SK)
      tersebut dikeluarkan sudah melalui pertimbangan matang guna mengonservasi Merapi.
      Salah satu pertimbangannya, katanya, adalah studi kelayakan yang dilakukan Fakultas
      Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merekomendasikan perlunya perlindungan
      dan pelestarian kawasan Merapi.
      Kuspriyadi mengakui studi kelayakan itu tidak menyebutkan secara tegas bahwa upaya
      perlindungan dan pelestarian itu harus diwujudkan dalam bentuk TNGM.
      "Keputusan akhir tetap berada di Departemen Kehutanan yang menilai bahwa TNGM
      merupakan model yang paling sesuai untuk mengonservasi Merapi tanpa menutup akses
      masyarakat," katanya.
      SK Nomor 234/MENHUT-II/2004 tertanggal 4 Mei 2004 tersebut menyebutkan perubahan
      fungsi kawasan hutan lindung, cagar alam, dan taman wisata alam pada kelompok hutan
      Gunung Merapi seluas 6.410 hektar yang terletak di Kabupaten Sleman, Magelang,
      Boyolali, dan Klaten sebagai TNGM.
      Reaksi terkejut dan mempertanyakan muncul dari Bupati Sleman Ibnu Subiyanto yang
      sebagian wilayahnya diubah statusnya menjadi TNGM.
      "Pemerintah dengan penetapan itu sebenarnya telah mengabaikan aspirasi Pemerintah
      Kabupaten Sleman. Saya bahkan belum mendapat tembusan SK yang telah ditetapkan
      tanggal 4 Mei 2004 itu. Kami tidak tahu-menahu dengan SK itu. Walaupun sebagian
      Merapi ada di wilayah kami, tetapi kami tidak dilibatkan," katanya, Senin (24/5).
      Sementara Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Sleman Riyadi Martoyo mengatakan,
      "Dulu Tim Departemen Kehutanan pernah berjanji akan memaparkan lebih dulu hasil
      studi kelayakan Merapi, sebelum penetapan TNGM. Tetapi, hingga ditetapkan, ternyata
      belum pernah ada pemaparan. Kok tiba-tiba SK-nya muncul."
      Sejumlah pihak yang ikut merumuskan studi kelayakan TNGM mengaku sangat kecewa dan
      akan memprotes munculnya SK tersebut.
      Sigit Widdiyanto, Koordinator LSM Kappala yang ikut merumuskan studi kelayakan TNGM
      menyatakan sangat kecewa. "Keluarnya SK tersebut membuktikan bahwa pemerintah pusat
      masih sangat dominan dan mengabaikan aspirasi banyak pihak. Apalagi, setahu kami,
      studi kelayakan yang diprakarsai Fakultas Kehutanan UGM itu belum selesai. Kok,
      tiba-tiba sudah ada SK TNGM," katanya.
      Mimin Dwi Hartono, Koordinator Wana Mandira, yang ikut dalam studi kelayakan itu
      juga mengaku diabaikan aspirasinya. "Kami menolak dengan tegas SK TNGM dan merasa
      ditipu oleh Departemen Kehutanan serta Fakultas Kehutanan UGM. Sebab, sebagai
      anggota tim pengkajian kelayakan TNGM, kami merasa kajian tersebut belum selesai,"
      katanya.
      Dr Bakti Setiawan, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, juga menegaskan,
      munculnya surat keputusan itu membuktikan pemerintah menyembunyikan rencana besar
      membangun TNGM dari masyarakat luas.
      "SK itu harus ditinjau ulang karena prosesnya sangat tidak demokratis. Bahkan,
      Pemkab Sleman saja tak dilibatkan. Hal itu juga merefleksikan adanya kepentingan
      lain yang disembunyikan," kata Bakti. (K10)


      http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20040525.D05&irec=8
      50 whales stranded in Banyuwangi

      ID Nugroho, Surabaya
      Fifty whales, which were stranded on Ancol beach, Banyuwangi, East Java, on
      Saturday, were successfully returned to the sea at high tide on Sunday night, but
      one died of heat exposure.
      The whales were first spotted by local residents on the beach, some 1.5 kilometers
      east of Ketapang port, Banyuwangi, in the early hours of Saturday when local
      fishermen were stunned by unfamiliar, black mounds on the beach where they usually
      land their catch.
      "As they approached the mounds, they were startled when they realized they were
      beached whales," said Udin, a local resident.
      Ancol beach is some five hours land journey east of Surabaya, the capital of East
      Java province.
      The rare occurrence was immediately reported to the water police unit, whose its
      station is not far from the location.
      The water police then directly reported the incident to Baluran Police and the
      Jember Natural Resources Conservation Agency (BKSDA). "BKSDA officials went quickly
      to the area to save the whales," BKSDA member Darminto told The Jakarta Post.
      He recalled that dealing with dozens of whales was not an easy task. Moreover, the
      whales weighed an average of three tons each, with a length of 3.5 meters and girth
      of 2.5 meters.
      "Rescuers and local residents painstakingly tried to drag the whales back to sea
      but it was in vain," he said. They decided to wait for high tide so the whales
      could swim back to sea.
      The long-awaited high tide finally came on Sunday night, and the residents, with
      much effort, rolled the whales toward a more steeply sloping part of the beach.
      "They were very heavy. As we couldn't carry them, we eventually rolled them over to
      the sea," said Darminto. Their efforts were not fruitless as 49 of them were saved,
      while one died of the heat.
      "From its teeth, we estimated that it was two to three years old. It might have
      died from the struggle and the heat," he said.
      He said that similar incidents had twice occurred there, including in June last
      year. "At that time a beached whale also died," he said, without elaborating on how
      many whales had been cast ashore.


      http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20040525.D01&irec=1
      21 police officers to face court over Flores shooting incident

      Yemris Fointuna, Kupang
      After being found guilty by the East Nusa Tenggara (NTT) police disciplinary
      committee last week, three middle-ranking and 18 low-ranking policemen are now
      facing trial in court to account for their alleged involvement in a shooting
      incident that killed six people on Flores island in March.
      NTT Police spokesman Comr. Butje Hello said on Monday that the trial would be held
      after a police fact-finding team handed over its investigation results to the
      National Police Headquarters.
      "The court trials are intended to judge whether their actions are in violation of
      the Criminal Code or they acted in self-defense, which is stipulated in Chapter 48
      and 49," he said.
      According to him, the investigating team would again summon witnesses in the near
      future to gather supporting evidence to complete dossiers that would then be
      submitted to prosecutors and subsequently to the court.
      The trial is aimed at assuring the public that the police are not above the law,
      Butje said.
      But he added that the case should be viewed rationally, keeping in mind that they
      acted to protect themselves after being attacked by hundreds of residents from
      Colol village, Manggarai regency at the local police station.
      The three middle-ranking officers who will face trial are Manggarai Police chief
      Adj. Sr. Comr. Boni Tompoi, operation unit chief Adj. Comr. Zainuddin and guidance
      operation head First Insp. I Wayan Bayu.
      Also to be tried are 18 low-ranking officers, Tausius Tanus, Handoko S, I Putu Eka,
      I Wayan Arta, Komang S., Marten KS, I Gusti Putu, Bambang Eko S., Winard GD, Gusman
      Irawan, I Dewa Gede Veda, I Putu Artawa, Janes Malenhi, Firman Nahar Y., J.
      Cornelis and Simson Bong -- all first Brigadiers, and Brig. Piter Jhon R.
      Earlier, the NTT police disciplinary committee had removed Tompoi from his post,
      while Adj. Comr. Zainuddin and First Insp. I Wayan Bayu were given written
      reprimands and suspended from attending police training courses for six months.
      The committee also ordered the 18 lower-ranking officers to be detained for six days.
      Out of the 18, Second Brig. Tausius and Brig. Piter Jhon R. will not be granted a
      promotion for six months.
      The Manggarai shooting tragedy was triggered by the instruction of Manggarai Regent
      Anthon Bagul Dagur to destroy coffee plantations that Colol villagers claimed they
      were growing on ancestral land.
      Security forces later destroyed more than 15,000 hectares of coffee plantations
      between 2003 and this year in Pocoranaka subdistrict.
      Last March, seven Colol residents were abducted and detained at the local police
      station while digging for yam on their coffee plantations.
      In reaction, around 400 residents, angered by the detention of their colleagues,
      advanced on the police station to demand that they be released.
      But their protest was responded to by gunfire by police officers, killing six
      people and wounding 28 others.
      The National Police Headquarters and the National Commission on Human Rights have
      sent special teams to investigate the bloody incident.


      http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/24/nus02.html
      Soal Pengerukan Pasir Laut
      Warga Desa Lontar Gugat Pemkab Serang

      Serang, Sinar Harapan
      Sebagian masyarakat Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang menggugat
      Pemkab Serang yang telah menerbitkan surat izin penambangan pair laut kepada PT Jet
      Star. Gugatan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung
      pada tanggal 19 Mei 2004.
      "Gugatan ke PTUN ini merupakan salah satu bukti konsistennya LSM Rekonvasi Bhumi
      Banten menghadapi persoalan pengerukan pasir laut di Desa Lontar. Cara ini ditempuh
      dan diyakini segagai solusi menghadapi persoalan pengerukan pasir laut," kata Agus
      Setiawan SH, kuasa hukum warga Desa Lontar, Minggu (23/5).
      Menurut Agus, dalam gugatan itu dicantumkan permintaan penetapan dihentikannya
      kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan PT Jet Star yang telah mendapatkan
      izin melalui SK No.540/Kep.Huk/2004. Permintaan ini sebagai kontra terhadap
      keputusan Bupati Serang, Bunyamin yang memperpanjang izin pengerukan pasir laut.
      "Jika dalam perkara hukum perdata, permintaan ini disamakan dengan keputusan sela,"
      ujarnya.
      Alasan permohonan penetapan itu, kata Agus, untuk menjamin hak-hak hukum masyarakat
      atas lingkungan dan mencegah semakin rusaknya pantai di Desa Lontar. Selain itu,
      hal tersebut untuk menghindarkan konflik yang semakin meluas akibat berbagai
      kepentingan atas pengerukan pasir laut. Terakhir, konflik itu sudah pada tahap
      perusakan rumah Kepala Desa Lontar, Sanusi dan dua rumah anggota Badan Perwakilan
      Desa (BPD) Lontar, Animan dan Ahyar.
      Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi Banten, NP Rahadian mengemukakan, pihaknya
      tidak hanya menggugat kebijakan Pemkab Serang atas diterbitkannya SK penggalian
      pasir laut secara tata usaha negara. Pihaknya kini tengah mengumpulkan bahan-bahan
      dan bukti-bukti untuk materi hukum perkara perdata lingkungan, pidana lingkungan
      dan class action.
      Rencana gugatan bersama atau class action juga akan dibantu pihak ICEL, sebuah
      organisasi yang memang ahli dalam soal class action. Kontak dengan lembaga ini
      sudah kerap dilakukan. "Yang paling penting adalah menghitung kerugian atas
      kerusakan lingkungan yang ditumbulkan suatu kegiatan. Ini yang membutuhkan biaya
      dan waktu lama," kata Agus Setiawan.
      Menurut catatan, Bupati Serang, Bunyamin menghentikan sementara kegiatan pengerukan
      pasir laut oleh PT Jet Star setelah ribuan warga dari Desa Lontar melakukan demo
      pada tanggal 4-6 Mei 2004 di Kantor Bupati Serang. Namun Bupati Serang menerbitkan
      surat izin operasional kepada PT Jet Star tangga 16 Mei 2004 dengan
      No.180/52-Huk/2004. Surat izin operasional ini terbit setelah Dirut PT Jet Star,
      Henry Hartono berencana akan menggugat Pemkab Serang jika surat izinnya dicabut
      secara permanen. (imn)


      http://www.indomedia.com/bpost/052004/25/kalsel/lbm1.htm
      Bekantan Lupak Terancam

      Marabahan, BPost
      Keberadaan satwa langka berhidung panjang asal Batola, bekantan yang habitatnya
      berada disekitar Desa Lupak Luar, Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola dan
      termasuk kawasan cagar alam, tampaknya terancam.
      Pasalnya, kawasan Desa Lupak Luar yang menjadi kawasan cagar alam berdasar SK
      Menhut, sejak 1998 lalu merupakan pindahan dari Pulau kaget ini-- dan menjadi
      tempat tinggal populasi sekitar 80-an bekantan, kini telah beralih fungsi.
      Otomatis berubahnya lahan kawasan cagar alam menjadi kawasan tambak ini membuat
      pihak Pemkab Batola berpikir keras menanggulangi masalah ini. Hal ini terungkap
      pada acara coffee morning yang menghadirkan Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai
      pembicara, Senin (24/5) pagi.
      Pjs Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Iwan Hernawan mengatakan, digarapnya sekitar
      731 Ha lahan ini menjadi tambak merupakan suatu hal yang dilematis.
      Apalagi berdasarkan Tata Ruang Propinsi Kalsel tahun 1998, kawasan Desa Lupak
      termasuk kawasan yang dilindungi karena merupakan hutan mangrove (hutan bakau).
      "Selain itu dikawasan ini banyak tumbuh pohon rambai yang daunnya merupakan makanan
      utama hewan bekantan," papar Iwan seraya mengatakan luas kawasan yang dilindungi
      kedalamannya dari pantai sepanjang 1 Km serta luas dari Desa Lupak ke Desa
      Padadatuan sepanjang 2,5 Km.
      Bekantan yang hidup di desa Lupak Luar ini merupakan bekantan asal Pulau Kaget,
      yang dipindahkan pada 1998 saat tanaman rambai di Pulau Kaget merangas (kering).
      Karena daerah itu merupakan kawasan hutan lindung, maka pengelolaannya merupakan
      kewajiban dari pihak pemerintah pusat dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya
      Alam (BKSDA).
      Terpisah Kadis Perikanan Ir Achmad Kusnandar MSi mengatakan, pihaknya tak pernah
      memberikan izin pembukaan tambak di wilayah tersebut. Achmad berharap nantinya akan
      ada penyampaian kepada para Kades agar tidak sembarang mengeluarkan izin tambak.
      Bupati Batola Drs Eddy Sukarma MSi dengan tegas mengatakan, telah ada tata ruang
      pesisir yang dibuat Pemkab. Disini sudah jelas mana daerah yang boleh digarap
      (dibuat tambak) maupun tidak.
      Dengan adanya tata ruang itu petambak tidak menggarap ke hutan lindung. "Kalau
      perlu kita tajaki (pasang, red) rambu disana. Kalau perlu yang melanggar batisnya
      ditatak," ungkap Eddy dengan sedikit guyonan yang disambut senyum para Kadis dan
      Kabag.
      Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Batola Hatta Mazadie SH, yang mengatakan
      perlu shock terapy bagi pelanggar yang membuka tambak di kawasan hutan lindung itu.
      "Kalau perlu kita umumkan pelanggar itu dan laporkan ke aparat sebagai shock
      terapy," tandas Hatta yang mengatakan tidak mudah mengatasi perihak bekantan.
      Dihubungi terpisah, Senin (24/5) Kepala BKSDA Kalsel Ambar Dwi mengiyakan, kawasan
      itu termasuk daerah konservasi cagar alam yang dilindungi berdasarkan SK Menteri
      Kehutanan.
      "Kita salut Pemkab Batola juga membuat tata ruang bahwa daerah tersebut juga
      termasuk kawasan yang dilindungi dan konservasi," paparnya.
      Ditanya mengenai berubah fungsinya kawasan ini menjadi tambak, Ambar mengatakan
      dirinya Senin (24/5) telah menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), untuk operasi
      pengamanan Desa Lupak.
      "Tapi untuk awalnya kita mendata dulu baru kemudian melakukan operasi pengamanan,"
      papar Ambar tak merinci bentuk pengamanan tersebut dan tentang bekantan di pulau
      itu. dwi


      http://www.indomedia.com/bpost/052004/25/kalsel/lbm11.htm
      Menengok Tambang Arutmin (2)
      Gali Lobang Tutup Lobang

      SEBAGAI perusahaan profesional, PT Arutmin Indonesia (AI) tidak ingin menyulam
      reklamasi sebatas janji. Kewajiban itu dilaksanakan secara konsisten melalui
      strategi gali tutup. Lobang bekas tambang, akan ditutup dengan tanah galian lobang
      berikutnya.
      Reklamasi dilakukan dengan cara memanfaatkan topsoil (lapisan tanah atas) dan
      subsoil yang dikupas, untuk menutupi eks tambang sebelumnya. Pembukaan areal
      tambang baru diperhitungkan dengan luasan eks tambang yang telah digali sebelumnya.
      Dengan begitu, seluruh permukaan eks tambang tertutupi dengan tanah untuk
      selanjutnya ditanami dengan aneka tanaman penghijauan.
      Jenis tanaman reklamasi yang dipergunakan, beber Community Relation PT AI Jimmy
      Julianto dan External Relation Dody Helnadi yaitu kayu akasia dan sengon.
      "Itu sesuai ketentuan," jelas keduanya kepada wartawan BPost dan beberapa wartawan
      media elektronik dan cetak nasional, pekan lalu, di Base Camp Tambang Senakin,
      Kecamatan Kelumpang Tengah, Kotabaru.
      Semua eks areal tambang yang tersebar di tiga lokasi yakni Satui, Batulicin (Tanah
      Bumbu) dan Senakin, sebagian besar telah direklamasi. Sebagian kecil yang belum
      tereklamasi disebabkan faktor teknis, seperti, gangguan alamiah (hujan) yang
      melongsorkan topsoil/subsoil.
      Gangguan seperti itu terjadi di eks tambang di Senakin Timur. Pantauan BPost,
      disela perdunya pepohonan, tampak satu sisi lereng perbukitan eks tambang yang
      gersang dengan tonjolan bebatuan yang nyaris tanpa terlapisi tanah.
      Tak jauh dari lokasi itu, tampak pepohonan akasia dan sengon hasil reklamasi yang
      tumbuh subur. Ada yang ukuran batangnya sebesar paha manusia dewasa hingga
      berdiamater sekira 30 centimeter. "Lebih dari itu juga ada. Ada yang siap dipanen,"
      tukas Dody, saat mengantarkan rombongan wartawan mengelilingi eks areal tambang
      yang telah direklamasi.
      Luas tambang yang telah direklamasi, beber eksekutif PT AI ini, yaitu 1.280,11
      haktare dari total 1.941 hektare areal tambang yang telah dibuka (eksploitasi).
      Reklamasi tersebut tidak termasuk eks tambang peti kendati berada di wilayah PKP2B
      PT AI. "Itu bukan tanggungjawab kami. Kami hanya bertanggungjawab mereklamasi eks
      tambang kami sendiri, termasuk eks tambang perusahan mitra," tandas Dody.
      Jika sebatas meratakan eks tambang bebernya, barangkali masih bisa ditoleransi.
      Namun mereklamasi eks tambang peti adalah suatu kemustahilan.
      Reklamasi dengan pola gali tutup bukan tanpa kelemahan. Lantaran pada akhir
      kegiatan penambangan akan ada satu eks tambang yang terbuka. Ini disadari PT AI,
      karena itu perusahaan pemegang PKP2B terbesar di Kalsel ini telah menyiapkan konsep
      khusus.
      Eks tambang terakhir akan disulap menjadi tempat yang multiguna serta asri. Salah
      satu bentuknya yakni dibuat menjadi kolam lengkap dengan taman di sekelilingnya.
      Jadi, kendati tidak terjamah reklamasi, eks tambang itu tetap memiliki nilai
      ekonomis. idda royani


      http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/24/ipt01.html
      Ekspedisi Wallacea Indonesia 2004
      Para Pramuka Itu Tidak Kenal Alfred Russel Wallace

      str-sulung prasetyo
      Belajar Menyelam - belajar memakai selang udara untuk penyelaman, menjadi materi
      wajib yang harus diikuti peserta pramuka dalam ekspedisi Wallacea Indonesia 2004.
      "Dengan menggugah minat untuk menyelam, kita menimbulkan semangat mereka untuk
      mulai belajar mengenai lautan. Dan nantinya dari 15 meter penyelaman yang mereka
      lakukan akan menggugah rasa memiliki generasi tersebut pada bangsa ini, khususnya
      lautan," ungkap Letkol Sutoyo, penanggung jawab TNI-AL di kegiatan ekspedisi
      tersebut.
      Makassar - Dari sedikitnya sepuluh orang yang ditanyai. Paling hanya satu yang
      mengaku tahu siapa itu Wallace. Cerita mengenai kurang siapnya panitia
      menyelenggarakan acara ini tak sengaja saya temukan saat berbincang ke beberapa
      anggota pramuka, peserta ekspedisi Wallacea Indonesia 2004.

      Dana yang dikucurkan untuk kegiatan ini padahal tidak kecil. Penuturan Letkol
      Listyanto, mengenai kemungkinan besar dana untuk menjalankan proyek ini, bisa
      mencapai minimal tiga miliar. Hanya ada satu pertanyaan penting yang kemudian ada
      di benak saya. Apa yang kita dapat dengan dana sedemikian besarnya?
      Masalah tidak siapnya pramuka untuk mengikuti perjalanan ini juga patut disorot.
      Karena program yang menyangkut investasi ke depan, paling pasti mengenai generasi
      muda. Para pendega dan penegak, yang rata-rata berumur menjelang 20 tahun ini
      memang kelompok umur yang paling cocok untuk hal tersebut.
      Satibi, penanggung jawab kegiatan pramuka, merasakan juga ketidaksiapan tersebut.
      Masalah perencanaan dalam kegiatan organisasi, lagi-lagi menjadi momok. Hal itu
      juga diungkapkannya, disela acara makan siang yang cukup riuh. Menurutnya ia juga
      baru mempersiapkan acara untuk para pramuka ini saat baru berada di dalam kapal.
      "Saya juga belum sempat bikin susunan acara di Pulau Hoga nanti," jelasnya. Semakin
      jelas berat beban yang harus dipikulnya, setelah para pramuka ini menyandar di
      pelabuhan Makassar, Kamis (20/5) lalu. Praktis hanya dua hari ia punya waktu untuk
      menyiapkan segala persiapan susunan kegiatan pelatihan riset adik-adik pramuka di
      pulau tersebut.
      Masalah itu juga merembet pada persiapan keseluruhan anggota pramuka, peserta
      ekspedisi ini, pada akhirnya. Seperti keluhan Yadi, utusan pramuka dari DKI
      Jakarta. "Iya mas, padahal kalau saya tahu apa saja yang akan dikerjakan. Khan saya
      bisa membawa baju secukupnya," ujarnya lugu.
      Masalah baju mungkin sebenarnya bukan momok besar untuk pramuka seperti ia. Apalagi
      ia anak lelaki. Tapi pernyataan ketidaksiapan dirinya yang menurutnya tidak
      melambangkan sebuah gerakan pramuka, membuat hati ini miris juga mendengarnya.
      Lantaran sebelum perjalanan ini saya sempat membaca sebuah majalah mengenai
      pramuka, yang jelas-jelas hampir 90 persen moto di berbagai belahan dunia berbunyi
      "be prepared". Sebuah idealisme yang dipaksa dicompang-campingkan.

      "Habis Gimana"
      Sementara pihak DKP yang kali ini diwakili oleh Mbak Utami juga mau tidak mau harus
      mengakui segala kekurangan pada sisi persiapan tersebut. "Habis gimana mas, kerja
      kita kan nggak cuma ini saja. Apalagi skalanya nasional, dengan waktu yang tidak
      terlalu banyak. Dengan urunan kegiatan yang dihasilkan seperti ini saja, seharusnya
      kita sudah bersyukur," ucapnya agak cepat. Tak berani saya menatap mukanya. Takut
      dibilang sok tahu, atau bisanya kritik saja.
      Sebenarnya program ini sudah dimajukan mulai pertengahan tahun lalu. "Tapi seperti
      mas tahu, pemerintah baru mengucurkan dana saat pertengahan tahun. Dan sebelumnya
      praktis kami tidak mempunyai pekerjaan apa-apa selain memajukan anggaran kegiatan,"
      tambahnya menceritakan masalah yang kerap terjadi di tubuh pemerintahan kita.
      "Untungnya juga tahun ini ada momen ini, jadi rencana yang kita persiapkan dari
      tahun lalu, yang mulanya kurang respons, menjadi makin mudah dilakukan," tambah
      wanita berjilbab ini lagi.
      Agak unik memang bila mau jujur melihat kenyataan ini. Ilmuwan-ilmuwan muda yang
      antusias dan siap mengorbankan waktunya untuk penelitian, malah tak didukung.
      Beberapa mahasiswa Institut Teknologi Surabaya (ITS), Pak Andreas yang khusus
      meneliti tentang lautan dalam, juga terus mempermasalahkan dana yang sangat sulit
      dikucurkan. Momen seperti ini mungkin menjadi saat yang tepat bagi mereka untuk
      masuk dan menyumbangkan ilmunya.
      Pihak TNI-AL mungkin yang paling jauh visinya. "Kita harus melihat ini untuk hasil
      paling tidak 10 tahun ke depan," ujar Letkol Sutoyo, penanggung jawab program
      ekspedisi dari Mabes TNI-AL. Visi jauh ke depan yang coba dijelaskan untuk
      menjabarkan apa yang akan kita dapat, dengan uang kurang lebih tiga miliar
      tersebut. "Dalam jangka pendek paling tidak kita bisa menghasilkan generasi muda
      yang lebih peduli dengan lautan," tambah komandan KRI Tanjung Dalpele, Letkol Laut
      Prasetyo, Spi. Dalam percakapan di sela makan malam.
      Meskipun masih terlalu abstrak memang tujuan yang ingin dicapai ekspedisi ini.
      Karena ini menyangkut pembinaan pada generasi muda sebagai salah satu bagian
      kegiatan ekspedisi Wallacea Indonesia 2004. Dan kalau berbicara mengenai pembinaan,
      berarti juga membicarakan kesinambungan. Namun hal juga masih menjadi tanda tanya,
      saat dipertanyakan kepada mereka. Bahkan parameter-parameter hasil apa yang bisa
      dikatakan, bahwa mereka bisa menghasilkan generasi muda yang peduli lautan, juga
      tak bisa diungkapkan. Letkol Listyanto dari Dinas BinPotMar (Pembinaan Potensi
      Maritim) TNI-AL, menyarankan agar mempertanyakan masalah itu kepada orang yang
      lebih berwenang, seperti penanggung jawab seluruh kegiatan misalnya.
      Agak miris memang kalau mendengar perencanaan untuk kegiatan 'besar' seperti
      ekspedisi ilmiah, hanya dipersiapkan dengan sistem dadakan seperti ini.
      Sebuah mimpi membangunkan sang naga tidur lautan Indonesia. Yang terkenal dengan
      ikannya berton-ton, minyak buminya berbarel-barel, mengagumkan keindahan lautnya.
      Karena sepertinya kita belum bisa memanfaatkan itu semua.
      Kita lihat saja nanti, semoga catatan perjalanan ini juga memberi arti, seperti
      layaknya buku The Malay Archipelago yang dibuat A.R.Wallace yang terus memberikan
      inspirasi, bahkan hingga 150 tahun setelahnya.
      (str-sulung prasetyo)


      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/25/otonomi/1040899.htm
      Kabupaten Sarmi

      SARMI, sepintas lalu kata tersebut seperti menunjuk nama seorang gadis, lembut dan
      sangat feminin. Padahal, kalau kata itu menunjuk pada wilayah otonom di Provinsi
      Papua, Kabupaten Sarmi, kesannya akan jauh berbeda. Di balik kata Sarmi tersirat
      pergulatan suku-suku bangsa yang hidup bersama alam dari Distrik Mamberamo Hilir
      hingga Distrik Bonggo.
      SARMI sebenarnya lebih pas ditulis dengan huruf besar, SARMI, yang merupakan
      singkatan dari nama suku-suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan
      Isirawa. Keberadaan mereka telah lama menjadi perhatian antropolog Belanda, Van
      Vollen Hauven, yang kemudian memberikan nama Sarmi.
      Singkatan Sarmi sebenarnya belum mencerminkan suku-suku di sana mengingat di
      wilayah ini terdapat 87 bahasa yang dipergunakan. Dari bahasa yang ada, paling
      tidak bisa disimpulkan setidaknya terdapat 87 suku, setiap suku punya bahasa
      sendiri-sendiri.
      Sebelumnya, Sarmi lebih dikenal sebagai nama salah satu distrik, setingkat
      kecamatan, di Kabupaten Jayapura. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2002 yang dikeluarkan
      tanggal 11 Desember 2002 memekarkan Kabupaten Jayapura menjadi tiga kabupaten,
      yaitu Jayapura, Keerom, dan Sarmi.
      Wilayah Sarmi mencakup delapan distrik yang mewarisi wilayah 35.587 kilometer
      persegi. Luasnya hampir 58 persen dari luas Jayapura sebelum dimekarkan. Mayoritas
      penduduk menggantungkan hidup dari kemurahan alam. Hutan menyediakan kebutuhan
      mereka, seperti sagu. Makanan pokok sebagian besar penduduk ini tumbuh subur di
      hampir semua wilayah. Mereka tinggal memilih dan menebang tanpa harus menanam dan
      mengusahakan.
      Penduduk Sarmi tahun 2003 sebanyak 43.223 jiwa. Kalau dibagi rata dengan luas
      wilayah, setiap kilometer persegi dihuni oleh satu orang. Karena itu, tidak
      mengherankan kalau penduduk tidak perlu berpikir mengolah tanah. Budaya yang muncul
      adalah budaya petik, bukan budaya tanam. Potensi lahan untuk tanaman bahan pangan
      dan hortikultura sedemikian luas. Paling tidak sekarang tersedia lahan 918.000
      hektar. Baru 3.652 hektar atau 0,4 persen yang dimanfaatkan untuk pertanian.
      Sisanya masih merupakan lahan tidur.
      Pengembangan komoditas pertanian, seperti padi, palawija, dan sayuran, masih dalam
      skala kecil untuk kebutuhan keluarga sendiri. Lahan yang sudah diolah dan
      menghasilkan tanaman bahan pangan terdapat di Distrik Bonggo. Hanya di distrik ini
      padi sudah dapat dituai hasilnya. Demikian juga produksi palawija sebagian besar
      dihasilkan di Bonggo.
      Tahun 2003 dari Bonggo dihasilkan 6.356 ton padi, 315 ton jagung, 660 ton kedelai,
      272 ton kacang tanah, dan 165 ton kacang hijau. Sementara dari ubi jalar dan ubi
      kayu 540 dan 512 ton. Tujuh distrik lain menyumbang 354 ton ubi jalar, 172 ton ubi
      kayu, 2 ton kacang hijau, 5 ton kacang tanah, dan 47 ton jagung.
      Kebutuhan pokok sehari-hari penduduk Sarmi masih didatangkan dari Jayapura. Namun,
      karena miskinnya infrastruktur, terutama sarana jalan darat, komoditas tersebut
      diangkut dengan kapal laut. Perjalanan dari Jayapura memakan waktu 18 hingga 24
      jam. Sarmi memang masih terpencil. Ketersediaan jalan darat menjadi kendala yang
      serius. Hampir 80 persen jaringan antardistrik tidak tersambung satu sama lain.
      Hubungan antarjalan yang ada dan tersedia adalah jalan-jalan setapak yang masih
      tradisional dan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Masyarakat berharap tahun
      2004 bakal terwujud jalan Jayapura-Sarmi sepanjang 360 kilometer meskipun baru
      berupa jalan tanah yang dikeraskan.
      Komunikasi antardistrik masih menggunakan single side band (SSB), sedangkan
      komunikasi antarpenduduk bergantung pada surat-menyurat yang bisa memakan waktu
      berhari- hari. Parahnya infrastruktur ditambah minimnya sarana telekomunikasi
      membuat aktivitas pemerintahan daerah membutuhkan biaya yang tinggi.
      Aktivitas pemerintahan di luar wilayah kabupaten maupun di dalam wilayah sering
      menggunakan transportasi udara. Karena itu, tidak mengherankan di kabupaten ini,
      menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, terdapat 31 lapangan udara. Tiga
      di antaranya tidak aktif, sedangkan yang berlandasan aspal hanya Lapangan Udara
      Sarmi, sisanya cukup berlandasan rumput. Lapangan Udara Sarmi bisa dilandasi
      pesawat twin otter. Sulitnya menembus wilayah Sarmi lewat darat membuat ongkos
      angkut barang tidak kecil.
      Komoditas yang menembus pasar luar daerah adalah kakao dan kelapa dalam bentuk
      kopra. Hasil jerih payah swadaya petani ini dikirim ke Surabaya dan Makassar. Kakao
      saat ini per kilogram dihargai Rp 9.000-Rp 10.000. Sementara hasil ternak petani,
      terutama sapi dan babi, di samping kebutuhan lokal juga diminati pasar Jayapura.
      Keberadaan empat perusahaan hak pengusahaan hutan yang diusahakan oleh pemodal dari
      Indonesia, Malaysia, Korea, dan Singapura bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi membantu
      membuka lapangan kerja bagi penduduk. Mereka pula yang dianggap membantu membuka
      jalan darat. Kayu gelondongan dari perusahaan ini dikirim ke Surabaya, China,
      Jepang, Singapura, Malaysia, dan Korea.
      Kabupaten yang dilewati 14 sungai ini, dengan Sungai Mamberamo yang merupakan
      terbesar kedua di Indonesia setelah Sungai Musi, mengharapkan datangnya investor
      yang mampu membuka lapangan kerja guna perbaikan ekonomi penduduk. Lahan pertanian,
      perkebunan, pertambangan, dan kelautan belum diolah, bahkan boleh dibilang belum
      tersentuh pengelolaan modern.
      Modal pengharapan mereka bukannya tanpa dasar. Setidaknya di dalam perut bumi Sarmi
      terdapat bijih besi yang kalau dieksploitasi bisa menghasilkan 60.000 ton pasir
      besi setiap bulan. Pemodal gabungan dari Indonesia, Singapura, Thailand, dan
      Myanmar kini serius menambang kekayaan alam yang membentang sepanjang 95 kilometer
      dari Mamberamo hingga Bonggo ini. Kabarnya pertambangan bijih ini akan mampu
      menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja. Menurut survei dari Kanada, di Distrik Pantai
      Barat, Pantai Timur, dan Mamberamo Hilir terdapat kandungan minyak bumi.
      Laut yang bersinggungan dengan enam dari delapan distrik di Sarmi juga menyimpan
      kekayaan tersendiri. Sayangnya, ikan-ikan di sana masih sering dicuri oleh
      nelayan-nelayan asing yang mempunyai peralatan modern, sedangkan nelayan- nelayan
      lokal masih mengandalkan peralatan tradisional. Kabupaten yang memiliki 62 SD, 10
      SMP, dan 2 SMA pada tahun 2002 ini masih kekurangan sumber daya manusia yang andal
      dan terdidik. Kesehariannya masih kental diwarnai budaya dan adat istiadat
      setempat. Setiap suku sangat menghargai hak-hak ulayat satu sama lain. Para
      investor jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk tidak merugikan hak-hak ulayat
      yang menjadi hak suku-suku di Sarmi.
      FX Sriyadi Adhisumarta/Litbang Kompas


      http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/25/otonomi/1040901.htm
      Potensi Kelapa Belum Mendapat Tempat

      KELAPA di sejumlah tempat diproses menjadi kopra. Akan tetapi, di Sarmi kopra
      jarang dikenal petani kelapa. Mereka hanya mengenal minyak goreng kelapa dan
      minuman segar buah kelapa muda. Kelapa tumbuh tidak hanya di daratan Sarmi, tetapi
      di sejumlah pulau di depan Sarmi.
      Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua, Manganju Tambunan, di
      Jayapura, Senin (10/5), mengatakan, Sarmi adalah satu-satunya kabupaten di Papua
      yang memiliki potensi kelapa rakyat sangat luas menyusul Kabupaten Biak Numfor.
      Meskipun kelapa ini sebagian besar tumbuh secara alamiah di pesisir pantai, dan
      sungai- sungai, tumbuhan ini terlihat sangat teratur dan terkesan seperti
      perkebunan luas.
      "Ada ribuan hektar kelapa di Sarmi, tetapi belum mendapat tempat yang layak dari
      semua potensi alam yang ada. Belum ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten
      induk maupun kabupaten pemekaran untuk menempatkan kelapa sebagai komoditas
      unggulan. Persoalannya, di Sarmi terlalu banyak sumber daya alam sehingga
      pemerintah kabupaten bingung mulai dari mana," kata Tambunan.
      Ada ribuan hektar kelapa rakyat. Sebagian berusia di atas 20 tahun, sebagian sudah
      tua dan batangnya diambil untuk bahan bangunan, dan sebagian di bawah usia 20
      tahun.
      Dikarenakan tumbuh di dalam hak ulayat masyarakat adat, kelapa ini menjadi milik
      masyarakat adat. Dalam perkembangan kemudian, petani kelapa membantu menanam sesuai
      dengan ketentuan jarak tanaman kelapa.
      Kebun kelapa rakyat ini tidak dirawat dan dibiarkan tumbuh bersama pohon dan
      rumput. Penyakit kumbang kelapa yang sering merusak pohon kelapa pun dibiarkan.
      Petani hanya menunggu berbuah kemudian memetik hasilnya.
      Tahun 2003 Komisi B DPRD Papua memperkenalkan potensi kelapa kepada dua pengusaha
      kopra di Jakarta dan seorang pengusaha di Surabaya. Ketiga pengusaha ini mendesak
      Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi, atau Pemkab Jayapura sebagai kabupaten induk,
      mendorong petani kelapa memproses buah kelapa menjadi kopra.
      Para pengusaha ini meminta agar Pemkab Sarmi atau Jayapura mengirim sebanyak
      mungkin kopra rakyat yang memenuhi standar perdagangan. Namun, petani kelapa jarang
      sekali memproses buah kelapa menjadi kopra.
      Mereka tidak diperkenalkan bagaimana mengubah buah kelapa tua (kering) menjadi
      kopra. Biasanya petani memproses buah kelapa menjadi minyak secara tradisional
      yakni kelapa diparut, diambil sarinya, kemudian direbus sampai mendapatkan minyak
      dari sari santan kelapa tua tersebut.
      Minyak kelapa ini dimanfaatkan untuk menggoreng dan memasak. Selain itu, juga dapat
      dicampur dengan akar (jenis kayu) tertentu untuk obat-obatan, terutama minyak urut.
      Semua ibu rumah tangga di Sarmi dapat memproses buah kelapa menjadi minyak kelapa.
      Lima buah kelapa kering menghasilkan satu botol minyak kelapa atau sekitar satu
      liter. Harga satu liter minyak kelapa Rp 10.000, sedangkan buah kelapa kering Rp
      500 per buah.
      Terdapat sekitar 12 industri rumah tangga yang memproses buah kelapa menjadi minyak
      kelapa. Biasanya minyak kelapa dijual di Sarmi, Sentani, dan Jayapura. Di Jayapura
      harga satu liter minyak kelapa Rp 15.000.
      Akan tetapi, petani kelapa lebih suka menjual buah kelapa muda pada musim tertentu.
      Misalnya, pada musim kemarau dan bulan puasa kaum Muslim. Di Kota Jayapura kelapa
      tersebut dihargai Rp 3.000-Rp 4.000 per buah. Pada bulan Ramadhan harganya menjadi
      Rp 5.000-Rp 10.000 per buah. Di Sarmi pedagang buah kelapa membeli dari petani
      kelapa Rp 1.000 per tiga buah.
      Petani kelapa tidak mengenal proses membuat kelapa menjadi kopra karena di Sarmi
      hampir setiap hari turun hujan. Kalau dijadikan kopra pun tidak ada pasaran di
      Papua. Lagi pula mendatangkan kopra dari Sarmi ke Jayapura, misalnya, harus
      menggunakan kapal laut khusus karena belum ada jalan darat.
      Tidak hanya kelapa, Sarmi juga menyimpan segudang sumber daya alam yang belum
      dikelola. Misalnya, ikan air laut dan air tawar. Wilayah ini terletak di bibir
      pantai Samudra Pasifik dan memiliki sejumlah sungai dan danau yang berpotensi
      menyimpan ikan, udang, belut, dan buaya Irian Jaya. Buaya Irian saat ini sedang
      dikelola PT Bintang Mas.
      Sarmi memiliki Sungai Mamberamo yang telah diprogram menjadi mega proyek pembangkit
      listrik tenaga air (PLTA). Pada masa Presiden Soeharto dan Habibie dilakukan survei
      oleh beberapa perusahaan asing, seperti Jepang dan Australia.
      Potensi utama PLTA terdiri dari Mamberamo I 5.600 megawatt (MW), Mamberamo II 900
      MW, dan Mamberamo III 1.100 MW. Tahap pertama direncanakan dibangun 5.600 MW.
      Tim sukses pembangunan PLTA Mamberamo yang dipimpin Ir Sianipar mencanangkan
      sejumlah proyek raksasa di daerah ini. Misalnya, industri aluminium, baja,
      peleburan tembaga/emas/nikel, petrokimia, pabrik kertas dan pulp, galangan kapal
      dan otomotif, infrastruktur/kereta listrik, serta kawasan industri dan perkotaan.
      Namun, proyek ini membutuhkan biaya puluhan triliun rupiah.
      Akan tetapi, belakangan ini masyarakat menuntut agar daerah itu dimekarkan menjadi
      kabupaten sendiri, pisah dari Sarmi. Mereka menilai daerah Mamberamo layak berdiri
      sendiri karena memiliki sumber daya alam, jumlah penduduk, dan luas wilayah
      memenuhi persyaratan menjadi kabupaten sendiri.
      Tahun 2000 Dinas Perikanan Papua mencanangkan Sarmi sebagai sentra ikan bagi
      Jayapura. Sebuah gudang pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan pelabuhan utama
      pendaratan ikan dibangun di Sarmi. Dalam observasi tim Dinas Pertambangan dan
      Energi Papua beberapa tahun lalu, daerah ini diduga menyimpan emas, tembaga, minyak
      bumi, dan batu bara. Namun, semua itu belum digarap sama sekali.
      Potensi hutan di daerah ini sangat menjanjikan. Luas hutan produksi diperkirakan
      54.000 hektar. Dua perusahaan sejak tahun 1985 beroperasi di daerah ini, yakni PT
      Wapoga dari Malaysia dan PT Djayanti Group. (kor)


      http://www.thejakartapost.com/detailcity.asp?fileid=20040525.G03&irec=0
      Investigations into pollution cases move at snail's pace

      Evi Mariani, Jakarta
      As the Jakarta Police are yet to name any suspects in the investigation of three
      major environmental cases since January this year, the Environmental Preservation
      organization has called for immediate action to uphold the environmental law.
      "The police seem slow in handling the (environmental) cases, particularly the oil
      spill in December in Thousand Islands waters," the organization's legal officer
      Sauttua P. Situmorang told The Jakarta Post on Monday.
      He cited that while police were yet to complete their investigation of December's
      oil spill, another oil spill had occurred in the same area earlier this month.
      The oil spill last year was the first major environmental case handled by the city
      police. Detectives took samples of the polluted water in January and February. They
      also took oil samples from a nearby rig belonging to China National Offshore Oil
      Corp. (CNOOC) in April.
      All the samples were submitted to the National Police Headquarters forensics
      laboratory.
      However, city police spokesman Sr. Comr. Prasetyo said the results were not
      expected until the end of May.
      "We will summon several expert witnesses to analyze the test results and we hope to
      come to a conclusion at the end of June," he said.
      The police have also been investigating their second major environmental case: the
      felling of 240 mangrove trees in Angke protected forest in North Jakarta.
      While investigation of the case began in the second week of April, five weeks have
      passed and the police are yet to summon officials from PT Rainbow Cipta Utama
      advertising agency for questioning.
      It is suspected that the trees were cut down so that advertising billboards
      belonging to Rainbow were not obstructed from view.
      The police are also busy with their investigation over thousands of dead fish found
      in Jakarta Bay early this month.
      However, while the Jakarta Environmental Management Agency (BPLHD) announced the
      result of its preliminary analysis of sea water samples on May 11 -- which claimed
      that the dead fish were caused by a natural phenomenon -- the police have only now
      taken seawater samples.
      They do not expect the result of tests on the samples in the near future.
      The city police special crime division chief Sr. Comr. Edmon Ilyas denied that his
      officers had been slow, arguing the investigation of environmental cases required
      time and attention to detail.
      "Summoning expert witnesses can be a lengthy task, they are usually busy people who
      have tight schedules," he said.


      http://www.abc.net.au/news/newsitems/s1114206.htm
      Last Update: Monday, May 24, 2004. 9:56am (AEST)

      Mining dispute prompts Indonesian travel warning
      By Indonesia correspondent Tim Palmer and agencies
      A Canadian-owned mine in Suluawasi is the focus of an updated travel warning on
      Indonesia issued by the Australian government, which adds the area around the mine
      to the list of high risk regions.
      Death threats have reportedly been made against the head of the company, Inco, and
      other Westerners there, and as a result hundreds of additional Indonesian police
      are being requested to guard the site.
      Six Australians, some with families living with them in the area, are reportedly
      employed at the massive nickle mine and the world's biggest nickel smelter.
      A security source involved in the area says that while Inco has a history of
      sometimes violent clashes with anti-mine activists, there are signs this threat may
      have come from an Islamist extremist group.
      The mine, is close to areas in central Sulawesi where radical Islamist groups have
      been involved in recent attacks on Christian communities.
      The Australian embassy in Jakarta has contacted all Australians in the area,
      suggesting they consider evacuation.
      Meanwhile, Canada has also warned of what it has termed a credible terrorist threat
      to Western interests in Indonesia's South Sulawesi province, and advised its
      citizens to avoid the area.
      Canada's announcement follows similar statements by the United States and Australia.
      The advisory warns Canadians they should consider avoiding hotels, clubs,
      restaurants, bars, schools, and places of worship.


      http://www.surya.co.id/24052004/04e.phtml
      Pembangunan waduk Rp 86 miliar masih terganjal

      Magetan, Surya - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan membangun waduk
      Gonggang di Dusun Ledok, Desa/Kecamatan Poncol senilai Rp 86 miliar, tidak berjalan
      mulus.

      Pembangunan waduk yang diharapkan mengatasi kesulitan kebutuhan air yang lelalu
      melanda Magetan tersebut, kini masih terganjal kerena proposal proyek tersebut
      belum disetujui pemerintah pusat.
      Pemerintah lewat Departemen Permukinan dan Pengembangan Prasarana Wilayah yang
      bakal membiayai mega proyek itu, kini masih melakukan penelitian terhadap proposal
      yang diajukan Pemkab Magetan.
      "Pemkab Magetan sudah mengajukan proposal tentang perencanaan, berupa studi
      kelayakan, studi Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)-nya dan detail desain,
      serta dokumennya sudah diserahkan ke Jakarta. Kami masih diminta menunggu jawaban
      dari Menteri Kimpraswil," ungkap Suharto, Kabag Kimpraswil mewakili Kepala Bappeda
      Son Suratmoko.
      Dia berharap, awal Juni nanti jawaban atas proposal yang diajukan sudah bisa turun
      dan diketahui hasilnya. Kendati masih dalam taraf pembicaraan, namun Pemkab Magetan
      merasa yakin usulan proyek tersebut akan disetujui.
      Apalagi, penggarapan proyek tersebut mulai dilakukan pembukaan jalan bagi alat
      berat menuju lokasi proyek tersebut. "Kalau sudah membuka jalan untuk keperluan
      alat berat, berarti proyeknya jelas terlaksana," terang Suharto.
      Proyek yang totalnya menelan dana sebesar Rp 86, 19 miliar, biaya semuanya akan
      ditanggung pemerintah pusat melalui pendanaan APBN. Sedang Pemkab Magetan, hanya
      menanggung biaya pembebasan lahan seluas 247.506 m2, dan perencanaan senilai Rp
      9,052 miliar.
      Dari dana sebesar itu, dianggarkan dari APBD 2002 senilai Rp 300 juta, tahun 2003
      Rp 1,5 miliar, pembebasan lahan dari APBD 2003-2004. Sementara, pekerjaan pembuatan
      jalan untuk mobilisasi peralatan berat tengah digarap dengan dana Rp 664,3 juta.
      Dengan selesainya pengerjaan tersebut, semua persyaratan yang diajukan sudah
      selesai. Dijelaskan, dengan dimulainya pengerjaan jalan bagi peralatan berat
      tersebut, maka mulai perencanaan sampai dampak amdalnya, sudah dinyatakan tidak ada
      masalah dan bisa dilaksanakan.
      Bupati Megetan H Saleh Muljono mengatakan, Dirjen Kimpraswil sempat menanyakan
      apakah waduk tersebut tidak sekaligus untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
      "Namun, kita belum memikirkan waduk tersebut untuk PLTA. Fokus waduk itu untuk
      pengairan dulu," ungkap Saleh. Berdasarkan perencanaan, pembangunan waduk tersebut
      hanya untuk memenuhi suplai air baku, untuk minum dan irigasi dengan jangkauan
      daerah tangkapan air seluas 12,65 km2.
      Dengan pembangunan waduk tersebut, diharapkan bisa mencukupi kebutuhan air irigasi
      maupun air minum bagi masyarakat Magetan. Perlu diketahui, Magetan tergolong daerah
      kritis air. Setiap musim kemarau, banyak lahan mengalami kekeringan, yang
      mengakibatkan banyak lahan dipusokan.
      Bukan cuma itu, untuk keperluan minum dan mandi pun, masyarakat sering kesulitan
      air. Bahkan, warga kota kerap kesulitan menggunakan air bersih. Pada musim kemarau
      2003 lalu, masyarakat kota terpaksa menggunakan air sawah untuk keperluan mandi dan
      mencuci. (fat)


      http://www.surya.co.id/24052004/03c.phtml
      Dishub siapkan perda emisi

      Surabaya, Surya - Uji emisi gas buang terus disosialisasikan kepada masyarakat.
      Langkah itu untuk mendukung pelaksanaan raperda yang segera diajukan dewan serta
      menyadarkan warga pentingnya ambang emisi.

      "Raperdanya sudah disusun, dan kini mendekati untuk diajukan ke dewan," tandas
      Kepala Dinas Perhubungan, Mas Bambang Supriadi SH MSi, Minggu (23/5).
      Dikatakan, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan dalam rangka penertiban.
      Kemudahan berusaha diberikan, antara lain memberikan rekomendasi untuk segera
      memperoleh servis perbaikan dengan keringanan biaya untuk kendaraan dengan emisi di
      atas ambang batas.
      Sementara uji emisi gratis yang digelar pemkot diikuti oleh 300 pemilik kendaraan,
      yaitu 50 kendaraan milik dinas pemkot, lima kendaraan dari Polwiltabes, 45 angkutan
      kota dan taksi, serta 200 kendaraan milik masyarakat umum.
      Ketentuan yang mengatur ambang batas emisi ini sebenarnya telah tertuang dalam UU
      Lalin No 14 tahun 1992 pasal 50 ayat 1. Namun hingga kini undang-undang ini belum
      diterjemahkan secara tegas dalam bentuk perda.
      "Belum terdapat perda yang mengatur emisi gas buang. Tapi sambil menunggu perda,
      undang-undang lalin bisa diberlakukan. Kami akan terus sosialisasi kepada
      masyarakat bersama dengan kepolisian," terangnya.
      Perencanaan perda ini sebenarnya terkait dengan masalah yang kompleks. Karena tak
      hanya terkait dengan kendaraan, bahan bakar dan kesadaran warga pun masih harus
      ditingkatkan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih.
      Sayangnya, di Surabaya SPBU masih menjual bahan bakar yang mengandung timbal,
      sementara bahan bakar gas (BBG) baru dimiliki oleh lima SPBU.
      "Ini tak mudah sehingga memerlukan waktu lama. Pasalnya, bahan bakar gas ini
      terkait erat dengan kesiapan kendaraan serta SPBU-SPBU yang ada. Diharapkan tak
      sekedar instruksi, tapi juga terdapat tindak lanjut dari perusahaan otomotif,"
      tandasnya.
      Bambang masih ragu kapan Surabaya akan terbebas dari polusi timbal. Dia Bambang
      mengaku akan membuat aturan yang tegas dalam perda emisi nanti. "Saya tak dapat
      menargetkan kapan, tapi ya secepatnya. Saat ini yang kami lakukan masih sebatas
      imbauan," tukasnya. (esi)
      http://www.thejakartapost.com/detailbusiness.asp?fileid=20040525.L03&irec=0
      PT Inco offers expatriate staffs to leave Sulawesi
      Fitri Wulandari and Andi Hajramurni, The Jakarta Post, Jakarta/Makassar, South
      Sulawesi
      Mining company PT International Nickel Indonesia (Inco) has offered its expatriates
      an opportunity to leave the mining site in South Sulawesi following a travel
      advisory from the Australian and Canadian embassies.
      "We will allow those who want to leave Sulawesi to follow the travel advisories,"
      Sri Kuncoro, Inco's director of government relations told The Jakarta Post on
      Monday.
      Kuncoro said the advisories did not mention a specific threat to the Inco facility.
      "But they do advise travellers to avoid traveling in Indonesia," he said.
      A number of expatriate staff members have said they wanted to leave South Sulawesi,
      Kuncoro said.
      "But it may be just for a vacation," he added.
      Kuncoro did not give the exact number of expatriates working at the company. PT
      Inco, a local unit of Canada-based Inco, employs some 2,900 people including
      expatriates.
      Kuncoro said most of the expatriates also had family members living with them in
      South Sulawesi.
      Canada has renewed its warnings against traveling in Indonesia. They said there
      have been reports of planned terrorist attacks against facilities and places
      related to western interests.
      The Australian Embassy on Monday issued a travel advisory and specifically
      mentioned Sulawesi.
      "In light of a specific credible terrorist threat to western interest in the areas
      around and between the cities of Soroako in South Sulawesi and Salonsa in Central
      Sulawesi, Australians are advised to avoid all travel to these areas until further
      notice," it said.
      "Those Australians already in these areas are advised to depart," the advisory added.
      Inco's mining site is located in Soroako, some 100 kilometers from Poso in Central
      Sulawesi where a sectarian conflict from 1999 to 2002 has heated up once again.
      Ruslan Muhadi, Inco's spokesman in the mining site confirmed that a number of
      Canadian employees had applied for reentry permits at the Makassar immigration
      office.
      He declined to mention the reason. But sources said Canadians were concerned over
      their safety following threats from an unknown group through email or short
      messages on cellular phones.
      "It is only temporary. They will come back to Indonesia," Ruslan told the Post.
      The Makassar immigration office confirmed it had received applications for reentry
      permits from Canadian citizens working at the mining company.
      Abdul Malik, the immigration spokesman said there are 60 Canadians working at PT Inco.
      At the mining site, Inco has boosted security by increasing the number of police
      officers to 50.
      In normal times, there are 30 police officers from North Luwu police and Mobile
      Brigade from Pare-Pare, in addition to internal security.
      Elsewhere, Ruslan said security in Inco had been normal as well as the mining
      activities and operation.
      "There has been no disruption to the company's activity. The company's (smelter
      facility) operates as usual," he said.


      http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/25/Ekonomi/eko08.htm
      SUARA PEMBARUAN DAILY

      Potensi Laut Dalam Indonesia Belum Digarap Optimal

      JAKARTA - Potensi laut dalam (laut dengan kedalaman yang melebihi 500 meter) di
      wilayah perairan Indonesia masih cukup besar dan belum digarap optimal. Potensi
      dimaksud di antaranya kakap, udang, kepiting dan orange rafi, yang mempunyai nilai
      ekonomi tinggi.
      Selain memerlukan teknologi yang cukup mahal dan canggih, potensi laut dalam
      tersebut masih perlu diteliti lebih jauh sehingga pemanfaatannya tidak melampaui
      batas potensi lestari yang ada.
      Demikian disampaikan Ment<br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.