Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Expand Messages
  • ketut kemahyasa
    BALI, NUSANTARA, BUDAYA, & RUU PORNO Anand Krishna* Radar Bali, 29 September 2008 Penolakan Bali, Papua dan segenap masyarakat Indonesia yang memahami duduk
    Message 1 of 1 , Oct 2, 2008
    • 0 Attachment
      BALI, NUSANTARA, BUDAYA, & RUU PORNO
      Anand Krishna*
      Radar Bali, 29 September 2008
      Penolakan Bali, Papua dan segenap masyarakat Indonesia yang memahami duduk
      persoalan RUU Porno dan Agenda Arabisasi dibaliknya, sudah pasti ditolak
      oleh mereka yang justru menginginkan Indonesia berubah menjadi foto-kopi
      arab. Jelas. Lalu, bagaimana dengan Bali? Apakah Bali akan puas dengan,
      misalnya diberi kue khusus, "Ya wis, Bali boleh bermaksiat ria..." Ya,
      masih ingat kan pernyataan seorang gubernur dari seberang yang secara
      tegas dan jelas mengaitkan Bali dengan kemaksiatan.
      RUU PORNO - apa saja yang "dapat" membangkitkan gairah seksual, akan
      dianggap porno. Pertanyaannya, gairah siapa? Siapa yang menentukan apa
      yang dapat membangkitkan gairah?
      Seorang pejabat tinggi kita tidak tahan melihat "pudel", "pusar" atau apa
      pun sebutannya. Perempuan keturunan India yang masih memakai saree, bahkan
      beberapa artis kita yang suka manggung dengan saree - bagaimana nasib
      mereka? Bagaimana pula dengan warga keturunan Tionghoa yang kadang masih
      ingin pakai Shanghai Dress dengan belahan di samping itu?
      RUU PORNO adalah babak lanjutan dari beberapa undang-undang sebelumnya -
      yang selama ini kita terima begitu saja. Alhasil, jumlah undang-undang
      yang jelas bertentangan dengan budaya dan tradisi kita, makin bertambah.
      Pertama, Keputusan Presiden Soekarno hanya beberapa bulan sebelum tragedi
      September 1965. Dimana, beliau - barangkali karena tekanan politik pula -
      menandatangai sebuah keputusan yang hingga hari ini pun masih menimbulkan
      masalah. SKB yang membatasi kegiatan Ahmadiyah adalah contohnya. SKB itu
      sepenuhnya berdasarkan kepres yang saya maksud.
      Baik Kepres dan SKB - keduanya sudah jelas cacat hukum, inkonstitusional,
      dan anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika - karena membatasi hak
      segenap warga untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Oh tidak.....
      Jangan menyalahkan pemerintah. Jangan mencari kesalahan dalam SKB.
      Ahamdiyah tidak dilarang, cuma...... Ya, ya, ya, kamu boleh hidup, tapi
      tolong ya jangan bernapas. Huebatt!
      Kedua, Undang-Undang Perkawinan kita, yang lagi-lagi merupakan kompromi
      politik. Dua insan yang sama-sama warga negara Indonesia tidak boleh
      berpacaran. Eh, salah... pacaran boleh, nikah pun boleh, asal kedua-duanya
      menganut agama yang sama. Bila tidak, maka salah satu diantaranya mesti
      mengalah. Ini adalah definisi kita tentang manusia dan kemanusiaan.
      Atribut agama menjadi lebih penting dari pada identitas diri sebagai
      manusia. Padahal, agama itu sendiri bertujuan untuk memanusiakan manusia.
      Satu per satu, sebagaimana pernah diungkapkan oleh seorang mantan menteri,
      undang-undang semacam ini akan diperkenalkan terus. Hingga, pada suatu
      ketika kita menjadi fotokopi Saudi.
      Kelompok fundamentalis di Saudi sengaja didanai untuk seterusnya mendanai
      kelompok-kelompok sejenis di negeri ini. Kenapa? Karena, kerajaan Saudi
      dari dulu memang tidak menghendaki kekacauan di rumahnya sendiri. Supaya
      kelompok-kelompok radikal itu tidak mengkritisi monarki yang otoriter itu,
      maka mereka diberi kesibukan lain.
      Celakanya, beberapa partai politik telah menjadi agen mereka. Sekian
      banyak ormas radikal sudah menjadi kaki-tangan mereka. Alhasil, hukum dan
      keadilan dilecehkan. Hakim, Jaksa, dan Polisi takut sama gerombolan
      pengacau.
      Tragedi 1 Juni di Lapangan Monas tak akan pernah terlupakan oleh mereka
      yang menjadi korban. Warga Bali yang menderita geger otak, malah ditegur
      oleh hakim, "jangan bohong, geger otak koq bisa memberikan kesaksian... "
      Sayang, sayang sekali, bapak hakim yang mulia tidak memuliakan
      kedudukannya sendiri. Ia tidak sempat berkonsultasi dengan seorang ahli
      saraf tentang dampak dari geger otak. Seseorang bisa tiba-tiba saja
      mengalami sakit kepala yang luar biasa dan mesti langsung menelan pil dan
      istirahat.
      Para saksi dipukuli di ruang pengadilan, perempuan dilecehkan oleh preman
      yang jelas-jelas menggunakan atribut agama. Bagaimana dengan anggota DPR,
      MPR, termasuk para ketuanya, para pejabat, meneteri, Presiden, Wakil
      Presiden - apa kata saudara-saudara tentang kejadian itu? Tak sepatah pun
      kata terucap. Jangan tanya kenapa? Mereka sibuk mempersiapkan RUU PORNO.
      Para penjahat yang merusak Bali, menciderai Bali, merugikan Bali, dan
      menyandera seluruh bangsa dengan ulah mereka yang kurang ajar - masih
      tidak dieksekusi. Nanti, kapan-kapan, barangkali setelah lebaran. Suratnya
      belum turun, atau apa itu alasannya yang kurang jelas. Tapi RUU PORNO
      mesti digoalkan sebelum hari raya..... Ada partai politik yang memintanya
      sebagai hadiah lebaran.
      Bagaimana dengan eksekusi para penjahat? Bagaimana dengan ulah gerombolan
      para pengkhianat bangsa di ruang pengadilan? Bagaimana dengan tragedi
      Monas? Ah, itu resiko demokrasi. Berapa banyak sih yang jadi korban? Ngak
      ada yang tewas kan?
      Indonesia berada di ambang kehancuran.
      Bila Bapak Presiden yang mulia tidak segera turun tangan dan mengatasi
      persoalan-persoalan ini - maka saya melihat masa depan yang sangat suram
      bagi bangsa ini. Kita akan mewariskan Indonesia tanpa jati diri, tanpa
      harga diri, tanpa identitas diri - kepada anak cucu kita.
      *Aktivis Spiritual
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.