Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

siaran pers Refleksi Awal Tahun "Penjara Melestarikan Kejahatan"

Expand Messages
  • Kusnadi Thea
    center for detention studies siaran pers Refleksi Awal Tahun “PENJARA MELESTARIKAN KEJAHATAN” Keadaan dalam penjara adalah cermin sebuah bangsa, begitulah
    Message 1 of 1 , Jan 3, 2011
    View Source
    • 0 Attachment

      center for detention studies

       

      siaran pers

      Refleksi Awal Tahun

      “PENJARA MELESTARIKAN KEJAHATAN”

       

      Keadaan dalam penjara adalah cermin sebuah bangsa, begitulah adagium ini merefleksikan miniatur kehidupan masyarakat dalam penjara dengan masyarakat yang berada di luar penjara. Hampir seluruh peristiwa apa yang terjadi di masyarakat terjadi pula di masyarakat penjara.

      Bicara soal korupsi di masyarakat terjadi pula di dalam penjara, tidak tanggung-tanggung miliaran rupiah pungutan liar terjadi di dalam Lapas Klas I Cipinang, belum lagi bicara fasilitas mewah bagi Arthalyta Suryani sampai dengan komersialisasi dihampir seluruh lini kehidupan dalam penjara, kebutuhan makan dan minum, kebutuhan seksual, ijin ke rumah sakit, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi dan cuti mengunjungi keluarga.

      Berbicara kekerasan serta kematian tidak wajar, sepanjang tahun 2010 tercatat dalam rekam media sebanyak 6 kali peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa paling mutakhir ialah mutilasi di Lapas Klas IIA Anak Palembang dimana seorang anak di potong-potong dalam ruang isolasi oleh karena melakukan percobaan melarikan diri.  Peristiwa lainnya terjadi di beberapa tempat antara lain: di Lapas Pondok Rajek, Lapas Banyumas, Lapas Klas II A Batam, Lapas Klas IIA Sibolga dan Lapas Klas IIA Bekasi yang disebabkan karena penggunaan telepon genggam dan sebab yang belum diketahui.

      Demikian juga halnya berbicara mengenai peredaran Narkoba yang dilakukan di dalam Lapas dan Rutan di Indonesia.  Setidaknya terdapat 7 rekam media yang menyatakan adanya pengendalian peredaran Narkoba dalam Lapas dan Rutan baik dilakukan oleh Narapidana, pengedar maupun oknum petugas. Peristiwa tersebut berdasarkan rekam media terjadi peredaran yang berasal dari Lapas Cipinang, Lapas Kerobokan, Lapas di Tangerang dan salah satu Lapas di Nusakambangan serta berdasarkan hasil razia di Lapas Kupang,  Lapas  Jantho Padang, dan salah satu lapas di Surakarta. Begitu pula dengan pengulangan kejahatan dalam kasus-kasus terorisme yang jelas-jelas memberikan kerugian besar bagi masyarakat.

      Berdasarkan uraian tersebut diatas, Center For Detention Studies menyampaikan pendapat bahwa penjara (Lapas/Rutan) sebagai miniatur sebuah bangsa jelas merupakan kondisi nyata saat ini di Indonesia.  Dari korupsi, prostitusi, pembunuhan dan kematian hingga peredaran narkotika semuanya terjadi dalam Lapas/Rutan sepanjang  tahun 2010.

      Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah diatas? Dari hasil rekam media yang berhasil dihimpun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  dalam hal ini Patrialis Akbar mencoba untuk membangun Lapas/Rutan sebagai upaya mengurangi overkapasitas, memberikan grasi kepada penyandang cacat termasuk lanjut usia dan anak-anak, memberikan pernyataan akan mencabut remisi bagi pelaku terorisme, menyatakan akan memperbaiki pelaksanaan pemasyarakatan karena terungkapnya fasilitas mewah Arthalyta Suryani, melengkapi fasilitas CCTV, pengamanan dengan anjing pelacak dan tindakan tegas terhadap petugas yang terlibat pungutan liar.

      Pada kenyataannya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tidaklah cukup cepat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sepanjang tahun 2010. Dengan perangkat pemerintahan yang begitu besar, Kementerian Hukum dan HAM gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan kejahatan. Dalam rekam media terlihat bagaimana seorang narapidana dapat kembali melakukan tindak pidana saat berada di dalam dengan mengendalikan peredaran narkoba, kordinasi dan komunikasi aksi terorisme, melakukan korupsi dan tindakan kejahatan lainnya yang terjadi di dalam Lapas/Rutan. Masalah ini jelas memberikan dampak yang luas karena masyarakat dan bangsa kita sedang tidak sadar bahwa “pendidikan gratis” tentang bagaimana melakukan kejahatan sedang berlangsung.  Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak mampu membangun pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bisa mempengaruhi perubahan perilaku Narapidana,  yang ada justru pro terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan fasilitas pembebasan bersyarat dan remisi serta grasi tanpa melalui proses yang terbuka.

      Center For Detention Studies melihat masalah yang terjadi sekarang di Penjara (Lapas/Rutan) sangat terkait dengan sumber daya manusia di Pemasyarakatan, integritas dan idealis Petugas Lapas/Rutan telah terkikis sejalan dengan terkikisnya moralitas aparatur negara pada umumnya yang terjebak dalam tindakan birokratif, koruptif dan manipulatif.  Dampaknya standarisasi perlakuan, standarisasi sarana prasarana dan perlindungan HAM menjadi terabaikan dan tidak jadi prioritas perubahan.

      Faktor lainnya yang menjadikan masalah-masalah dalam Lapas/Rutan tidak pernah terselesaikan dari awal tahun 80-an dan 90-an hingga tahun 2010 yaitu tidak diposisikannya pelaksanaan pidana sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu serta tidak ada standarisasi yang terus menerus dikembangkan agar seseorang tidak lagi melakukan pengulangan kejahatan pasca lepas dari Lapas/Rutan.  

      Oleh karena itu, kami menyampaikan refleksi ini, agar pemerintah dalam tahun 2011 segera mengambil kebijakan strategis berupa:

      1.      Mendorong Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ke DPR untuk segera dibahas dan disahkan, agar penjatuhan pidana pada perkara-perkara tertentu tidak berupa pemenjaraan sebagaimana yang terjadi saat ini;

      2.      Mendorong Rancangan Hukum Acara Pidana untuk segera dibahas dan disahkan terutama terkait dengan perubahan-perubahan terhadap insitusi penegak hukum dari cara berfikir yang berorientasi pada pemidanaan kearah reintegrasi warga Negara yang menjadi pelaku tindak pidana;

      3.      Membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses dalam Rutan dan Lapas untuk menghindari praktek-praktek buruk yang terjadi selama ini;

      4.      Memberikan dan membuka informasi kepada masyarakat tentang Tahanan dan Narapidana yang mendapatkan haknya selama dalam Rutan dan Lapas, baik keadaan kesehatan, makanan, remisi, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya;

      5.      Segera secara konkrit memberhentikan petugas-petugas yang terlibat dalam praktek pungutan liar dan korupsi serta perbuatan tercela lainnya, agar pelaksanaan dalam pemasyarakatan tidak terhambat dengan orang-orang yang secara watak tidak dapat bekerja dalam wilayah ini;

      6.      Segera melaksanakan, mengembangkan dan mengawasi standar-standar yang telah disusun serta melengkapi kebutuhan sarana, kordinasi dengan instansi terkait dan pengembangan kemampuan petugas yang akan berhadapan dengan tahanan dan narapidana.

      7.      Segera melaksanakan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

      Demikian refleksi Center For Detention Studies menyikapi pelaksananaan Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2010. Dengan harapan pada tahun 2011 pemerintah segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah-masalah di tahun 2010 yang sebenarnya merupakan masalah yang berulang-ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Tanpa keseriusan pemerintah untuk serius terhadap enam butir solusi diatas, bangsa ini tidak akan pernah mampu menyelesaikan dan mencegah terjadinya kejahatan konvensional dan transnasional.

      Terima kasih.

      Jakarta, 03 Januari 2011

      Hormat kami,

      Center For Detention Studies

       

       

      Gatot Goei, SH

      Deputi Direktur

      Contact Person: 081282191728


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.