Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Bls: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan

Expand Messages
  • Kusnadi Thea
    saya sepakat bahwa milis ini adalah milis hukum. namun yg agak keberatan saya adalah jngn sampai kita terjebak kedlm persfektif bahwa hukum adalah produk
    Message 1 of 2 , Jul 2, 2009
    • 0 Attachment
      saya sepakat bahwa milis ini adalah milis hukum. namun yg agak keberatan saya adalah jngn sampai kita terjebak kedlm persfektif bahwa hukum adalah produk perundang-undangan an sich. padahal  kita pun harus  mampu untuk menjadi bagian dari  sistem hukum itu sendiri.  maksud saya jgn sampai kita hanya sebagai  "pengguna  hukum". atau malah kita yg menjadi "objek hukum" dari orang2 senayan (yg notabene minoritas background hukum) dan pemerintah. bagaimanapun, sebagai org yg bergerak dalam dunia hukum, kita dituntut untuk memandangan hukum dalam segala perspektif, bukan secara parsial. sebab hukum diciptakan tiada lain adalah untuk ketertiban dan keadilan masyarakatnya. so sebagai bagian dari penegak hukum, sdh sepatutnya qt mewakili rakyat di bag. legislasi di gedung senayan.

      --- Pada Kam, 2/7/09, rizki.maulidani <rizki.maulidani@...> menulis:

      Dari: rizki.maulidani <rizki.maulidani@...>
      Topik: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan
      Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
      Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 6:26 PM

      bukankah milis ini mengenai hukum ?
      alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga
      semata-mata agar keberadaan milis ini tepat guna, toh orang hukum harus tepat pula dalam menempatkan konteks dari suatu hal.
      dan daripada omongan yang populis dan utopis seperti itu, mending debat saja, lebih seru bacanya..
      just my two cents

      --- In artikel-hukum@ yahoogroups. com, Kusnadi Thea <kusnadithea@ ...> wrote:
      >
      > Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.
      >
      > dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.
      >
      > salam,
      >
      > kusnadi
      >
      > --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...> menulis:
      >
      > Dari: adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...>
      > Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
      > Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
      > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM
      >
      > Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?
      >
      > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !
      >
      > -----Original Message-----
      > From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@.. .>
      >
      > Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
      > To: Milan<mahmilan@ ...>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
      > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
      > KontrakPolitik Perempuan
      >
      >
      > Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
      > -----Original Message-----
      > From: Milan <mahmilan@.. .>
      >
      > Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
      > To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
      > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
      > Politik Perempuan
      >
      >
      > Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.
      >
      > Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?
      >
      > Rgd.
      >
      >
      >
      >
      >
      > ------------ ----
      > From: Azfa Pratama <pazfa@...>
      > To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
      > Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
      > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      >
      >
      >
      >
      > Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.
      >
      > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
      >
      > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
      > Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      > Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
      > Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Sarah Serena SH.MH
      > Advokat dan Konsultan Hukum
      > JAKARTA
      > 085885387423
      >
      > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
      >
      > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
      > Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      > To: perempuan@yahoogrou ps.com
      > Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
      > Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM
      >
      >
      >
      >
      > Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan
      >
      > Inilah bunyi dari
      >
      > Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan
      >
      > Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
      > Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.
      >
      > Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
      > yakni :
      >
      > 1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
      > 2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
      > penyandang cacat.
      > 3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
      > 4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
      > legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
      > 5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
      > terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
      > 6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
      > pemiskinan permpuan
      > 7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
      > wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
      > 8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota
      >
      > Jakarta, 28 Juni 2009
      >
      > Calon Presiden Dan Wakil Presiden
      > Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto
      >
      > Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.
      >
      > Pertanyaannya :
      >
      > Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?
      >
      > Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".
      >
      > Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???
      >
      > Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.
      >
      > Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!
      >
      > Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????
      >
      > Jawabannya anda sendiri yang menentukan.
      >
      > Salam Rakyat Tertindas
      >
      > Sarah Serena SH.MH
      > Advokat dan Konsultan Hukum
      > JAKARTA
      > 085885387423
      >
      > --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:
      >
      > From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
      > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      > Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM
      >
      > Syaldie dan teman2,
      >
      > Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres
      >
      > dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan
      >
      > ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.
      >
      > Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan
      >
      > peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat
      >
      > tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik
      >
      > dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.
      >
      > Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional
      >
      > tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan
      >
      > HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan
      >
      > orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
      >
      > Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang
      >
      > merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin
      >
      > kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD
      >
      > 1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan
      >
      > anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana
      >
      > negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.
      >
      > Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton
      >
      > kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa
      >
      > pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar
      >
      > sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang
      >
      > menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena
      >
      > tidak ada konsekuensi secara hukum).
      >
      > Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon
      >
      > pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak
      >
      > palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah
      >
      > Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah
      >
      > mereka lakukan untuk republik ini.
      >
      > Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan
      >
      > kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan
      >
      > keadilan.
      >
      > Salam,
      >
      > Gadis Arivia.
      >
      > 2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>
      >
      > >
      >
      > >
      >
      > > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.
      >
      > > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa
      >
      > > melakukan apa saja.
      >
      > >
      >
      > > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut
      >
      > > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo
      >
      > > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan
      >
      > > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus
      >
      > > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari
      >
      > > tim tersebut tidak berinisiatif?
      >
      > >
      >
      > > ----- Original Message -----
      >
      > > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>
      >
      > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>
      >
      > > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
      >
      > >
      >
      > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
      >
      > >
      >
      > > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh
      >
      > > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang
      >
      > > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.
      >
      > >
      >
      > > Gadis Arivia.
      >
      > >
      >
      > > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>
      >
      > >
      >
      > > >
      >
      > > >
      >
      > > >
      >
      > > >
      >
      > >
      >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > >
      >
      > >
      >
      > >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ------------ --------- --------- ------
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      > ------------ --------- --------- ------
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini!
      > http://downloads. yahoo.com/ id/internetexplo rer
      >



      Apa dia selingkuh?
      Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!
    • ardiansyah_hm
      Kontrak Politik Mega Pro sebagai satu wujud keputusasaan mereka akan keyakinan untuk di pilih kembali oleh rakyat ,, kekacauan dunia kerja , kesengsaraan buruh
      Message 2 of 2 , Jul 5, 2009
      • 0 Attachment
        Kontrak Politik Mega Pro sebagai satu wujud keputusasaan mereka akan keyakinan untuk di pilih kembali oleh rakyat ,,
        kekacauan dunia kerja , kesengsaraan buruh akibat di legal kan nya outsourcing ,kontrak penjualan LPG yang merugikan negara dll merupakan sumbangan nyata dari Megawati Soekarno putri yang dikatakan pro rakyat .
        sikap pendiam Mega selagi menjadi Presiden terhadap berbagai persoalan Bangsa yang mendera saat itu seperti kekalahan Diplomatik dalam mempertahankan Pulau sipadan dan ligitan , penyiksaan TKW Indonesia dinegeri tetangga, tidak juga ada langkah tegas seperti sekarang ini dengan menghentikan sementara pengiriman TKW sebagai PRT .

        selamat memilih yang terbaik menurut anda , ..kita semua memiliki kekuasaan yang sama untuk menentukan nasib Bangsa ...

        " Man soll - sich so verhalten wie die Verfassung vorschreibt "

        Rgds ,
        Ardi


        --- In artikel-hukum@yahoogroups.com, Kusnadi Thea <kusnadithea@...> wrote:
        >
        > saya sepakat bahwa milis ini adalah milis hukum. namun yg agak keberatan saya adalah jngn sampai kita terjebak kedlm persfektif bahwa hukum adalah produk perundang-undangan an sich. padahal  kita pun harus  mampu untuk menjadi bagian dari  sistem hukum itu sendiri.  maksud saya jgn sampai kita hanya sebagai  "pengguna  hukum". atau malah kita yg menjadi "objek hukum" dari orang2 senayan (yg notabene minoritas background hukum) dan pemerintah. bagaimanapun, sebagai org yg bergerak dalam dunia hukum, kita dituntut untuk memandangan hukum dalam segala perspektif, bukan secara parsial. sebab hukum diciptakan tiada lain adalah untuk ketertiban dan keadilan masyarakatnya. so sebagai bagian dari penegak hukum, sdh sepatutnya qt mewakili rakyat di bag. legislasi di gedung senayan.
        >
        > --- Pada Kam, 2/7/09, rizki.maulidani <rizki.maulidani@...> menulis:
        >
        > Dari: rizki.maulidani <rizki.maulidani@...>
        > Topik: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan
        > Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
        > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 6:26 PM
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > bukankah milis ini mengenai hukum ?
        >
        > alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga
        >
        > semata-mata agar keberadaan milis ini tepat guna, toh orang hukum harus tepat pula dalam menempatkan konteks dari suatu hal.
        >
        > dan daripada omongan yang populis dan utopis seperti itu, mending debat saja, lebih seru bacanya..
        >
        > just my two cents
        >
        >
        >
        > --- In artikel-hukum@ yahoogroups. com, Kusnadi Thea <kusnadithea@ ...> wrote:
        >
        > >
        >
        > > Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.
        >
        > >
        >
        > > dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.
        >
        > >
        >
        > > salam,
        >
        > >
        >
        > > kusnadi
        >
        > >
        >
        > > --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...> menulis:
        >
        > >
        >
        > > Dari: adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...>
        >
        > > Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
        >
        > > Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
        >
        > > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM
        >
        > >
        >
        > > Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?
        >
        > >
        >
        > > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !
        >
        > >
        >
        > > -----Original Message-----
        >
        > > From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@ .>
        >
        > >
        >
        > > Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
        >
        > > To: Milan<mahmilan@ ...>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
        >
        > > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
        >
        > > KontrakPolitik Perempuan
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
        >
        > > -----Original Message-----
        >
        > > From: Milan <mahmilan@ .>
        >
        > >
        >
        > > Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
        >
        > > To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
        >
        > > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
        >
        > > Politik Perempuan
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.
        >
        > >
        >
        > > Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?
        >
        > >
        >
        > > Rgd.
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > ------------ ----
        >
        > > From: Azfa Pratama <pazfa@>
        >
        > > To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
        >
        > > Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
        >
        > > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.
        >
        > >
        >
        > > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
        >
        > >
        >
        > > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
        >
        > > Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        >
        > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
        >
        > > Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
        >
        > > Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > Sarah Serena SH.MH
        >
        > > Advokat dan Konsultan Hukum
        >
        > > JAKARTA
        >
        > > 085885387423
        >
        > >
        >
        > > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
        >
        > >
        >
        > > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
        >
        > > Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        >
        > > To: perempuan@yahoogrou ps.com
        >
        > > Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
        >
        > > Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan
        >
        > >
        >
        > > Inilah bunyi dari
        >
        > >
        >
        > > Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan
        >
        > >
        >
        > > Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
        >
        > > Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.
        >
        > >
        >
        > > Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
        >
        > > yakni :
        >
        > >
        >
        > > 1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
        >
        > > 2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
        >
        > > penyandang cacat.
        >
        > > 3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
        >
        > > 4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
        >
        > > legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
        >
        > > 5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
        >
        > > terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
        >
        > > 6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
        >
        > > pemiskinan permpuan
        >
        > > 7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
        >
        > > wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
        >
        > > 8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota
        >
        > >
        >
        > > Jakarta, 28 Juni 2009
        >
        > >
        >
        > > Calon Presiden Dan Wakil Presiden
        >
        > > Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto
        >
        > >
        >
        > > Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.
        >
        > >
        >
        > > Pertanyaannya :
        >
        > >
        >
        > > Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?
        >
        > >
        >
        > > Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".
        >
        > >
        >
        > > Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???
        >
        > >
        >
        > > Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.
        >
        > >
        >
        > > Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!
        >
        > >
        >
        > > Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????
        >
        > >
        >
        > > Jawabannya anda sendiri yang menentukan.
        >
        > >
        >
        > > Salam Rakyat Tertindas
        >
        > >
        >
        > > Sarah Serena SH.MH
        >
        > > Advokat dan Konsultan Hukum
        >
        > > JAKARTA
        >
        > > 085885387423
        >
        > >
        >
        > > --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:
        >
        > >
        >
        > > From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
        >
        > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
        >
        > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
        >
        > > Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM
        >
        > >
        >
        > > Syaldie dan teman2,
        >
        > >
        >
        > > Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres
        >
        > >
        >
        > > dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan
        >
        > >
        >
        > > ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.
        >
        > >
        >
        > > Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan
        >
        > >
        >
        > > peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat
        >
        > >
        >
        > > tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik
        >
        > >
        >
        > > dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.
        >
        > >
        >
        > > Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional
        >
        > >
        >
        > > tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan
        >
        > >
        >
        > > HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan
        >
        > >
        >
        > > orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
        >
        > >
        >
        > > Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang
        >
        > >
        >
        > > merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin
        >
        > >
        >
        > > kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD
        >
        > >
        >
        > > 1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan
        >
        > >
        >
        > > anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana
        >
        > >
        >
        > > negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.
        >
        > >
        >
        > > Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton
        >
        > >
        >
        > > kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa
        >
        > >
        >
        > > pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar
        >
        > >
        >
        > > sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang
        >
        > >
        >
        > > menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena
        >
        > >
        >
        > > tidak ada konsekuensi secara hukum).
        >
        > >
        >
        > > Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon
        >
        > >
        >
        > > pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak
        >
        > >
        >
        > > palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah
        >
        > >
        >
        > > Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah
        >
        > >
        >
        > > mereka lakukan untuk republik ini.
        >
        > >
        >
        > > Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan
        >
        > >
        >
        > > kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan
        >
        > >
        >
        > > keadilan.
        >
        > >
        >
        > > Salam,
        >
        > >
        >
        > > Gadis Arivia.
        >
        > >
        >
        > > 2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.
        >
        > >
        >
        > > > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa
        >
        > >
        >
        > > > melakukan apa saja.
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut
        >
        > >
        >
        > > > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo
        >
        > >
        >
        > > > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan
        >
        > >
        >
        > > > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus
        >
        > >
        >
        > > > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari
        >
        > >
        >
        > > > tim tersebut tidak berinisiatif?
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > ----- Original Message -----
        >
        > >
        >
        > > > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>
        >
        > >
        >
        > > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>
        >
        > >
        >
        > > > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh
        >
        > >
        >
        > > > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang
        >
        > >
        >
        > > > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > Gadis Arivia.
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > >
        >
        > >
        >
        > > > >
        >
        > >
        >
        > > > >
        >
        > >
        >
        > > > >
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > >
        >
        > >
        >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > ------------ --------- --------- ------
        >
        > >
        >
        > > Yahoo! Groups Links
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > ------------ --------- --------- ------
        >
        > >
        >
        > > Yahoo! Groups Links
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > >
        >
        > > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini!
        >
        > > http://downloads. yahoo.com/ id/internetexplo rer
        >
        > >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > Bersenang-senang di Yahoo! Messenger dengan semua teman. Tambahkan mereka dari email atau jaringan sosial Anda sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/
        >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.