Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Siaran Pers PBHI terhadap Aksi Anti Korupsi 2009

Expand Messages
  • totok yulianto
     No      : 007/SP/PBHI/XII/09 Perihal : Siaran Pers untuk Segera Disiarkan “Demonstrasi Adalah Hak” Peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9
    Message 1 of 1 , Dec 7, 2009
    View Source
    • 0 Attachment

        No      : 007/SP/PBHI/XII/09

      Perihal : Siaran Pers untuk Segera Disiarkan


      Demonstrasi Adalah Hak”


      Peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember 2009 sedianya akan dirayakan dengan aksi – aksi damai yang dilakukan oleh para pegiat anti korupsi dan berbagai organisasi masyarakat di Indonesia. Peringatan Hari Anti Korupsi melalui aksi – aksi damai atau demonstrasi adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Demonstrasi juga diperlukan sebagai sarana pengingat kepada para penguasa yang sudah mulai dianggap keluar dari amanat yang dititipkan oleh rakyat melalui Pemilu.


      Demonstrasi adalah bagian hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat setiap orang. Untuk itu perlindungan dan penghormatan atas hak ini wajib dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum supaya rakyat dapat secara damai menyatakan aspirasinya tanpa adanya gangguan dari pihak manapun .


      Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Syamsuddin Radjab, SH, MH, menyatakan bahwa “PBHI menyesalkan pernyataan Presiden SBY sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang memperingatkan peluang mengganggu keamanan nasional dari adanya demonstrasi untuk memperingati Hari Anti Korupsi (9/12) ataupun Hari Hak Asasi Manusia (10/12). PBHI berpendapat bahwa sepanjang aksi demonstrasi tersebut berlangsung secara damai – tanpa kekerasan atau tindak kriminal – termasuk sebagai bentuk pernyataan protes kepada pemerintah harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak”.


      Lebih lanjut, Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Syamsuddin Radjab, SH, MH juga menyatakan “kalapun terdapat kepentingan politik tertentu dalam aksi demonstrasi tersebut, maka hal tersebut adalah suatu kewajaran dan tidak boleh dibatasi atau dilarang, karena hal itu adalah bagian dari hak berekspresi dari setiap orang”.


      PBHI menegaskan bahwa demonstasi adalah hak, dan tugas pemerintah dan aparat penegak hukum adalah untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak tersebut dan bukan melakukan pembatasan dan pelarangan.

       

      Jakarta, 8 Desember 2009

       

      Contact Person :


      Syamsuddin Radjab, SH, MH, Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, 08158248543


      Suryadi Radjab, Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI, 08156020314



      Lebih aman saat online.
      Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini!
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.