Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eksepsi Absolut

Expand Messages
  • Ĥugo Şchenkenberg
    Rekans, mau tanya donk! Apakah ada peraturan baru (sema atau lainnya) yg menyatakan eksepsi absolut sekarang harus diajukan bersama2 jawaban? (Bukan terpisah
    Message 1 of 15 , Aug 12 3:36 AM
    • 0 Attachment
      Rekans, mau tanya donk!
      Apakah ada peraturan baru (sema atau lainnya) yg menyatakan eksepsi absolut sekarang harus diajukan bersama2 jawaban? (Bukan terpisah sebagaimana dimaksud dalan Pasal 134 dan 136 HIR)

      Thanks,

      *****************
      Sent from my BlackBerry®

      Don't walk in front of me, I may not follow; Don't walk behind me, I may not lead; Walk beside me, and just be my friend. (Albert Camus)
    • Suria Nataadmadja
      Rekan Hugo yang baik, Mengenai eksepsi diatur pada pasal 125(2), 133 dan 136 HIR untuk eksepsi relatif dan pasal 134 HIR untuk eksepsi absolut. Eksepsi absolut
      Message 2 of 15 , Aug 14 8:36 PM
      • 0 Attachment
        Rekan Hugo yang baik,
         
        Mengenai eksepsi diatur pada pasal 125(2), 133 dan 136 HIR untuk eksepsi relatif dan pasal 134 HIR untuk eksepsi absolut.
         
        Eksepsi absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berlangsung (i.e. dalam jawaban), bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut, dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara. (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., 1979, halaman 40.)
         
        Setahu saya tidak ada peraturan lain selainnya pasal 134 HIR tersebut dan pasal tersebut maupun pasal 136 HIR tidak mengatur bahwa eksepsi relatif maupun absolut harus diajukan secara terpisah ataupun bersama sama jawaban.
         
        Mengenai kapan eksepsi harus dilakukan, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, pada buku diatas, halaman yang sama, menyatakan bahwa Eksepsi semacam tersebut diatas (maksudnya eksepsi relatif) tidak diperkenankan untuk diajukan pada setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum tergugat menjawab pokok perkara secara lisan atau tertulis. Apabila eksepsi tersebut terlambat diajukan, maka eksepsi tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan, dan pengajuannya sia sia saja. (bandingkan dengan putusan pengadilan tinggi Surabaya ttgl. 5 Maret 1952 No. 164/1951 Pdt. termuat dalam Hukum, Majalah Pahi, 1952 No. 3 hal. 36).
         
        Mudah-mudahan dapat membantu.
         
        Salam,
        Suria
         
        SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES
        The East Building, 12th Floor
        Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. No. 1
        Jakarta 12950, INDONESIA
         
        Tel     : 62 21 2554 2601
        Fax    : 62 21 2554 2605
        Email : nataadm@...
        http://www.surialaw.com
         
        The E-mail content in this message may subject to privileged attorney-client communication and is intended solely for the recipient only. Unauthorized access to this E-mail is prohibited, if you are not the intended recipient.  Any disclosure, photocopy, facsimile, and distribution of this confidential communication is prohibited and may be unlawful. Please delete and disregard this message if you are not the intended recipient, and do not share this information with others. This E-mail by any means will not constitute any attorney-client relationship.
         
         
      • Ĥugo Şchenkenberg
        Ok pak.. Thanks yah atas respon-nya... ***************** Sent from my BlackBerry® Don t walk in front of me, I may not follow; Don t walk behind me, I may not
        Message 3 of 15 , Aug 15 12:41 AM
        • 0 Attachment
          Ok pak.. Thanks yah atas respon-nya...

          *****************
          Sent from my BlackBerry®

          Don't walk in front of me, I may not follow; Don't walk behind me, I may not lead; Walk beside me, and just be my friend. (Albert Camus)


          From: "Suria Nataadmadja"
          Date: Sat, 15 Aug 2009 10:36:52 +0700
          To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
          Subject: [artikel-hukum] Re:Eksepsi Absolut

           

          Rekan Hugo yang baik,
           
          Mengenai eksepsi diatur pada pasal 125(2), 133 dan 136 HIR untuk eksepsi relatif dan pasal 134 HIR untuk eksepsi absolut.
           
          Eksepsi absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berlangsung (i.e. dalam jawaban), bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut, dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara. (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., 1979, halaman 40.)
           
          Setahu saya tidak ada peraturan lain selainnya pasal 134 HIR tersebut dan pasal tersebut maupun pasal 136 HIR tidak mengatur bahwa eksepsi relatif maupun absolut harus diajukan secara terpisah ataupun bersama sama jawaban.
           
          Mengenai kapan eksepsi harus dilakukan, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, pada buku diatas, halaman yang sama, menyatakan bahwa Eksepsi semacam tersebut diatas (maksudnya eksepsi relatif) tidak diperkenankan untuk diajukan pada setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum tergugat menjawab pokok perkara secara lisan atau tertulis. Apabila eksepsi tersebut terlambat diajukan, maka eksepsi tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan, dan pengajuannya sia sia saja. (bandingkan dengan putusan pengadilan tinggi Surabaya ttgl. 5 Maret 1952 No. 164/1951 Pdt. termuat dalam Hukum, Majalah Pahi, 1952 No. 3 hal. 36).
           
          Mudah-mudahan dapat membantu.
           
          Salam,
          Suria
           
          SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES
          The East Building, 12th Floor
          Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. No. 1
          Jakarta 12950, INDONESIA
           
          Tel     : 62 21 2554 2601
          Fax    : 62 21 2554 2605
          Email : nataadm@attglobal. net
          http://www.surialaw .com
           
          The E-mail content in this message may subject to privileged attorney-client communication and is intended solely for the recipient only. Unauthorized access to this E-mail is prohibited, if you are not the intended recipient.  Any disclosure, photocopy, facsimile, and distribution of this confidential communication is prohibited and may be unlawful. Please delete and disregard this message if you are not the intended recipient, and do not share this information with others. This E-mail by any means will not constitute any attorney-client relationship.
           
           
        • Paustinus Siburian
          Insiden Lagu Kebangsaan Insiden Lagu Indonesia Raya Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14
          Message 4 of 15 , Aug 15 3:12 AM
          • 0 Attachment

            Insiden Lagu Kebangsaan

            Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

            Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

            Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
            a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
            b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
            c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
            d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
            e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
            f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
            g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

            Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

            Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

            Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.


          • Marco Polo
            /// .....Paustinus Siburian wrote : Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU . ............ etc. KOMENTAR KITA :
            Message 5 of 15 , Aug 15 4:52 PM
            • 0 Attachment
               
              /// .....Paustinus Siburian  wrote :
               
                  "Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU". ............ etc.
               
              KOMENTAR KITA :    .....Ya Bubarkan saja itu DPR .......Habis perkara.!
              -------Original Message-------
               
              Date: 16.8.2009 0:56:57
              Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
               
               

              Insiden Lagu Kebangsaan

              Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

              Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

              Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
              a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
              b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
              c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
              d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
              e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
              f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
              g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

              Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

              Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

              Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.


               
              FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!
            • Ĥugo Şchenkenberg
              Pak siburian, saya belum baca UU-nya, tapi apakah ada sanksi-nya bila tidak menyanyikan lagu kebangsaan tersebut (pasal 59)? ***************** Sent from my
              Message 6 of 15 , Aug 15 7:42 PM
              • 0 Attachment
                Pak siburian, saya belum baca UU-nya, tapi apakah ada sanksi-nya bila tidak menyanyikan lagu kebangsaan tersebut (pasal 59)?

                *****************
                Sent from my BlackBerry®

                Don't walk in front of me, I may not follow; Don't walk behind me, I may not lead; Walk beside me, and just be my friend. (Albert Camus)


                From: Paustinus Siburian
                Date: Sat, 15 Aug 2009 10:12:29 +0000 (GMT)
                To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
                Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                 

                Insiden Lagu Kebangsaan

                Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.


              • yoga6666@gmail.com
                Kalau dibubarkan malah banyak perkara bukan habis perkara, masalahnya bukan DPR nya yang bermasalah tapi orang2 DPR nya yang bermasalah. Sent from my
                Message 7 of 15 , Aug 15 8:04 PM
                • 0 Attachment
                  Kalau dibubarkan malah banyak perkara bukan habis perkara, masalahnya bukan DPR nya yang bermasalah tapi orang2 DPR nya yang bermasalah.

                  Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!


                  From: "Marco Polo"
                  Date: Sun, 16 Aug 2009 01:52:56 +0200 (Central Europe Standard Time)
                  To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
                  Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                   

                   
                  /// .....Paustinus Siburian  wrote :
                   
                      "Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU". ............ etc.
                   
                  KOMENTAR KITA :    .....Ya Bubarkan saja itu DPR .......Habis perkara.!
                  -------Original Message----- --
                   
                  Date: 16.8.2009 0:56:57
                  Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                   
                   

                  Insiden Lagu Kebangsaan

                  Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                  Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                  Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                  a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                  b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                  c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                  d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                  e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                  f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                  g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                  Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                  Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                  Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.


                   
                  FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!

                • Marco Polo
                  JITU ...... Bung !!! ITULAH PERKARANYA YG HARUS DIHABISKAN ( maksudnya total..diganti dan dipilh yg baru dng Peraturan yg baru dan seleksi yg jauh lebih ketat
                  Message 8 of 15 , Aug 17 3:38 PM
                  • 0 Attachment
                    JITU ...... Bung !!!  
                    ITULAH PERKARANYA  YG HARUS DIHABISKAN
                    ( maksudnya total..diganti dan dipilh yg baru dng
                     Peraturan yg baru dan seleksi yg jauh lebih ketat
                     melalui Norma2 Hukum dan Prosudur yg Trasparent ..)
                     
                    Note: Bayangkan kalau kita mendaftarkan diri untuk
                              misalnya untuk suatu jabatan disuatu Perushaan
                              (katakanlah Swasta yg cukup prestige misalnya,
                              maka persyarata yg diminta dan harus dipenuhi
                             calon pegawai tsb adalah cukup berat ( diantarnya
                              PENDIDIKAN ( Univ.degree)- Skilled /professional /
                              track  record-Pengalman kerja-Organization skilled,
                              Pengetahuan bahasa asing, Behaviour, Personal image,
                              Kesanggupan atau keterampilan kerja , Team-work ability
                             dan dedikasi
                             serta Rasa Tanggung jawab (Responsibility) dl,.......
                             Dan yg terakhir - sering harus melalui Psycho-Test....
                     
                            * LALU BAGAIMANA DNG PERSYARATAN BAGI
                              seorang calon " WAKIL RAKYAT " ......?????
                         
                            (Apakah cukup menjadi anggouta Partai "Petruk-Gareng,
                             Partai Aladin atau Alibaba  atau Partai Terang-bulan ,
                             ataukah Partai Keadilan sejahtera-makmur sentosa ,
                             berdikari pro rakyat - sejahtera aman dan makmur" ........???
                            
                           Ya Kitalah yg  jadi ikut terkekeh-kekeh .........
                     
                    -------Original Message-------
                     
                    Date: 17.8.2009 19:18:56
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                     
                     

                    Kalau dibubarkan malah banyak perkara bukan habis perkara, masalahnya bukan DPR nya yang bermasalah tapi orang2 DPR nya yang bermasalah.

                    Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !


                    From: "Marco Polo"
                    Date: Sun, 16 Aug 2009 01:52:56 +0200 (Central Europe Standard Time)
                    To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                     

                     
                    /// .....Paustinus Siburian  wrote :
                     
                        "Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU". ............ etc.
                     
                    KOMENTAR KITA :    .....Ya Bubarkan saja itu DPR .......Habis perkara.!
                    -------Original Message----- --
                     
                    Date: 16.8.2009 0:56:57
                    Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                     
                     

                    Insiden Lagu Kebangsaan

                    Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                    Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                    Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                    a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                    b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                    c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                    d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                    e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                    f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                    g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                    Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                    Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                    Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.


                     

                     
                    FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!
                  • Paustinus Siburian
                    UU itu memang menyebutkan banyak kewajiban tapi banyak yang tidak disebutkan sanksinya, termasuk Pasal 59 itu.   PS    ... De: Ĥugo Şchenkenberg
                    Message 9 of 15 , Aug 18 8:49 AM
                    • 0 Attachment
                      UU itu memang menyebutkan banyak kewajiban tapi banyak yang tidak disebutkan sanksinya, termasuk Pasal 59 itu.
                       
                      PS   

                      --- En date de : Dim 16.8.09, Ĥugo Şchenkenberg <hugo.schenkenberg@...> a écrit :

                      De: Ĥugo Şchenkenberg <hugo.schenkenberg@...>
                      Objet: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                      À: artikel-hukum@yahoogroups.com
                      Date: Dimanche 16 Août 2009, 9h42

                       
                      Pak siburian, saya belum baca UU-nya, tapi apakah ada sanksi-nya bila tidak menyanyikan lagu kebangsaan tersebut (pasal 59)?
                      ************ *****
                      Sent from my BlackBerry®

                      Don't walk in front of me, I may not follow; Don't walk behind me, I may not lead; Walk beside me, and just be my friend. (Albert Camus)

                      From: Paustinus Siburian
                      Date: Sat, 15 Aug 2009 10:12:29 +0000 (GMT)
                      To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                      Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                       

                      Insiden Lagu Kebangsaan

                      Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                      Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                      Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                      a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                      b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                      c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                      d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                      e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                      f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                      g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                      Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                      Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                      Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.



                    • anton santonius
                      Dunia ngak ada yg bener dah. haha ... From: Marco Polo Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan To:
                      Message 10 of 15 , Aug 19 2:29 AM
                      • 0 Attachment

                        Dunia ngak ada yg bener dah. haha
                        --- On Mon, 8/17/09, Marco Polo <comoprima@...> wrote:

                        From: Marco Polo <comoprima@...>
                        Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                        To: artikel-hukum@yahoogroups.com, yoga6666@..., "Arief Moenandar" <papua2109@.....uk>, "Satrio Arismunandar" <satrioarismunandar@...>
                        Date: Monday, August 17, 2009, 10:38 PM

                         
                        JITU ...... Bung !!!  
                        ITULAH PERKARANYA  YG HARUS DIHABISKAN
                        ( maksudnya total..diganti dan dipilh yg baru dng
                         Peraturan yg baru dan seleksi yg jauh lebih ketat
                         melalui Norma2 Hukum dan Prosudur yg Trasparent ..)
                         
                        Note: Bayangkan kalau kita mendaftarkan diri untuk
                                  misalnya untuk suatu jabatan disuatu Perushaan
                                  (katakanlah Swasta yg cukup prestige misalnya,
                                  maka persyarata yg diminta dan harus dipenuhi
                                 calon pegawai tsb adalah cukup berat ( diantarnya
                                  PENDIDIKAN ( Univ.degree) - Skilled /professional /
                                  track  record-Pengalman kerja-Organization skilled,
                                  Pengetahuan bahasa asing, Behaviour, Personal image,
                                  Kesanggupan atau keterampilan kerja , Team-work ability
                                 dan dedikasi
                                 serta Rasa Tanggung jawab (Responsibility) dl,.......
                                 Dan yg terakhir - sering harus melalui Psycho-Test. ...
                         
                                * LALU BAGAIMANA DNG PERSYARATAN BAGI
                                  seorang calon " WAKIL RAKYAT " ......?????
                             
                                (Apakah cukup menjadi anggouta Partai "Petruk-Gareng,
                                 Partai Aladin atau Alibaba  atau Partai Terang-bulan ,
                                 ataukah Partai Keadilan sejahtera-makmur sentosa ,
                                 berdikari pro rakyat - sejahtera aman dan makmur" ........???
                                
                               Ya Kitalah yg  jadi ikut terkekeh-kekeh .........
                         
                        -------Original Message----- --
                         
                        Date: 17.8.2009 19:18:56
                        Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                         
                         
                        Kalau dibubarkan malah banyak perkara bukan habis perkara, masalahnya bukan DPR nya yang bermasalah tapi orang2 DPR nya yang bermasalah.
                        Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !

                        From: "Marco Polo"
                        Date: Sun, 16 Aug 2009 01:52:56 +0200 (Central Europe Standard Time)
                        To: <artikel-hukum@ yahoogroups.. com>
                        Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                         
                         
                        /// .....Paustinus Siburian  wrote :
                         
                            "Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU". ............ etc.
                         
                        KOMENTAR KITA :    .....Ya Bubarkan saja itu DPR .......Habis perkara.!
                        -------Original Message----- --
                         
                        Date: 16.8.2009 0:56:57
                        Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                         
                         

                        Insiden Lagu Kebangsaan

                        Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                        Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                        Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                        a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                        b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                        c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                        d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                        e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                        f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                        g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                        Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                        Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                        Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.


                         
                         
                        FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!

                      • rizki prananda
                        ya jangan dihabiskan dunks...kalo mo mbasmi tikus, jangan lumbungnya dibakar. tapi untuk seleksi kayanya emang kudu diperketat. contoh yang paling memalukan
                        Message 11 of 15 , Aug 19 7:28 AM
                        • 0 Attachment
                          ya jangan dihabiskan dunks...kalo mo mbasmi tikus, jangan lumbungnya dibakar. tapi untuk seleksi kayanya emang kudu diperketat. contoh yang paling memalukan beberapa minggu lalu, anggota DPRD Kab. Malang mengundang orkes dangdut ke ruang sidang dengan penyanyi erotisnya dan ditenggarai juga sambil minum-minuman keras. Meski tidak ada yang berani bersaksi, tapi inilah kondisi sebenarnya wakil rakyat, meski tidak semua....


                          MERDEKAAAAAAA!!!


                          To: artikel-hukum@yahoogroups.com; yoga6666@...; papua2109@...; satrioarismunandar@...
                          From: comoprima@...
                          Date: Tue, 18 Aug 2009 00:38:51 +0200
                          Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                           
                          JITU ...... Bung !!!  
                          ITULAH PERKARANYA  YG HARUS DIHABISKAN
                          ( maksudnya total..diganti dan dipilh yg baru dng
                           Peraturan yg baru dan seleksi yg jauh lebih ketat
                           melalui Norma2 Hukum dan Prosudur yg Trasparent ..)
                           
                          Note: Bayangkan kalau kita mendaftarkan diri untuk
                                    misalnya untuk suatu jabatan disuatu Perushaan
                                    (katakanlah Swasta yg cukup prestige misalnya,
                                    maka persyarata yg diminta dan harus dipenuhi
                                   calon pegawai tsb adalah cukup berat ( diantarnya
                                    PENDIDIKAN ( Univ.degree) - Skilled /professional /
                                    track  record-Pengalman kerja-Organization skilled,
                                    Pengetahuan bahasa asing, Behaviour, Personal image,
                                    Kesanggupan atau keterampilan kerja , Team-work ability
                                   dan dedikasi
                                   serta Rasa Tanggung jawab (Responsibility) dl,.......
                                   Dan yg terakhir - sering harus melalui Psycho-Test. ...
                           
                                  * LALU BAGAIMANA DNG PERSYARATAN BAGI
                                    seorang calon " WAKIL RAKYAT " ......?????
                               
                                  (Apakah cukup menjadi anggouta Partai "Petruk-Gareng,
                                   Partai Aladin atau Alibaba  atau Partai Terang-bulan ,
                                   ataukah Partai Keadilan sejahtera-makmur sentosa ,
                                   berdikari pro rakyat - sejahtera aman dan makmur" ........???
                                  
                                 Ya Kitalah yg  jadi ikut terkekeh-kekeh .........
                           
                          -------Original Message----- --
                           
                          Date: 17.8.2009 19:18:56
                          Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                           
                           

                          Kalau dibubarkan malah banyak perkara bukan habis perkara, masalahnya bukan DPR nya yang bermasalah tapi orang2 DPR nya yang bermasalah.
                          Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !


                          From: "Marco Polo"
                          Date: Sun, 16 Aug 2009 01:52:56 +0200 (Central Europe Standard Time)
                          To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                          Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                           
                           
                          /// .....Paustinus Siburian  wrote :
                           
                              "Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU". ............ etc.
                           
                          KOMENTAR KITA :    .....Ya Bubarkan saja itu DPR .......Habis perkara.!
                          -------Original Message----- --
                           
                          Date: 16.8.2009 0:56:57
                          Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                           
                           

                          Insiden Lagu Kebangsaan

                          Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                          Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                          Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                          a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                          b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                          c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                          d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                          e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                          f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                          g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                          Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                          Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                          Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.



                           




                           



                          FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!


                          Be seen with Buddy! Tag your picture and win exciting prizes! Click here
                        • anton santonius
                          memang diharuskan jaga diri baik2...dr lingkungan yg sudah mulai parah nih. ... From: rizki prananda Subject: RE: [artikel-hukum] Insiden
                          Message 12 of 15 , Aug 26 12:01 PM
                          • 0 Attachment
                            memang diharuskan jaga diri baik2...dr lingkungan yg sudah mulai parah nih.

                            --- On Wed, 8/19/09, rizki prananda <brigjen@...> wrote:

                            From: rizki prananda <brigjen@...>
                            Subject: RE: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                            To: artikel-hukum@yahoogroups.com
                            Date: Wednesday, August 19, 2009, 2:28 PM

                             
                            ya jangan dihabiskan dunks...kalo mo mbasmi tikus, jangan lumbungnya dibakar. tapi untuk seleksi kayanya emang kudu diperketat. contoh yang paling memalukan beberapa minggu lalu, anggota DPRD Kab. Malang mengundang orkes dangdut ke ruang sidang dengan penyanyi erotisnya dan ditenggarai juga sambil minum-minuman keras. Meski tidak ada yang berani bersaksi, tapi inilah kondisi sebenarnya wakil rakyat, meski tidak semua....


                            MERDEKAAAAAAA! !!


                            To: artikel-hukum@ yahoogroups. com; yoga6666@gmail. com; papua2109@yahoo. co.uk; satrioarismunandar@ yahoo.com
                            From: comoprima@seznam. cz
                            Date: Tue, 18 Aug 2009 00:38:51 +0200
                            Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                             
                            JITU ...... Bung !!!  
                            ITULAH PERKARANYA  YG HARUS DIHABISKAN
                            ( maksudnya total..diganti dan dipilh yg baru dng
                             Peraturan yg baru dan seleksi yg jauh lebih ketat
                             melalui Norma2 Hukum dan Prosudur yg Trasparent ..)
                             
                            Note: Bayangkan kalau kita mendaftarkan diri untuk
                                      misalnya untuk suatu jabatan disuatu Perushaan
                                      (katakanlah Swasta yg cukup prestige misalnya,
                                      maka persyarata yg diminta dan harus dipenuhi
                                     calon pegawai tsb adalah cukup berat ( diantarnya
                                      PENDIDIKAN ( Univ.degree) - Skilled /professional /
                                      track  record-Pengalman kerja-Organization skilled,
                                      Pengetahuan bahasa asing, Behaviour, Personal image,
                                      Kesanggupan atau keterampilan kerja , Team-work ability
                                     dan dedikasi
                                     serta Rasa Tanggung jawab (Responsibility) dl,.......
                                     Dan yg terakhir - sering harus melalui Psycho-Test. ...
                             
                                    * LALU BAGAIMANA DNG PERSYARATAN BAGI
                                      seorang calon " WAKIL RAKYAT " ......?????
                                 
                                    (Apakah cukup menjadi anggouta Partai "Petruk-Gareng,
                                     Partai Aladin atau Alibaba  atau Partai Terang-bulan ,
                                     ataukah Partai Keadilan sejahtera-makmur sentosa ,
                                     berdikari pro rakyat - sejahtera aman dan makmur" ........???
                                    
                                   Ya Kitalah yg  jadi ikut terkekeh-kekeh .........
                             
                            -------Original Message----- --
                             
                            Date: 17.8.2009 19:18:56
                            Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                             
                             
                            Kalau dibubarkan malah banyak perkara bukan habis perkara, masalahnya bukan DPR nya yang bermasalah tapi orang2 DPR nya yang bermasalah.
                            Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !


                            From: "Marco Polo"
                            Date: Sun, 16 Aug 2009 01:52:56 +0200 (Central Europe Standard Time)
                            To: <artikel-hukum@ yahoogroups.. com>
                            Subject: Re: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan

                             
                             
                            /// .....Paustinus Siburian  wrote :
                             
                                "Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU". ............ etc.
                             
                            KOMENTAR KITA :    .....Ya Bubarkan saja itu DPR .......Habis perkara.!
                            -------Original Message----- --
                             
                            Date: 16.8.2009 0:56:57
                            Subject: [artikel-hukum] Insiden Lagu Kebangsaan
                             
                             

                            Insiden Lagu Kebangsaan

                            Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai Golkar) tidak cukup.

                            Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:

                            Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                            a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                            b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                            c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                            d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
                            e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
                            f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                            g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

                            Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59. Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak JK (Partai Golkar – Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.

                            Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu Megawaty dan Bapak Prabowo.

                            Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.



                             




                             



                            FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!


                            Be seen with Buddy! Tag your picture and win exciting prizes! Click here

                          • purwata_adinugraha
                            ... judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14 Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal dari Partai
                            Message 13 of 15 , Aug 31 9:28 AM
                            • 0 Attachment
                              --- In artikel-hukum@yahoogroups.com, Paustinus Siburian <paustinus@...>
                              wrote:
                              >
                              > Insiden Lagu Kebangsaan
                              >
                              >
                              > Insiden Lagu "Indonesia Raya" Harus Diselidiki demikian salah satu
                              judul berita kompas.com hari yang merujuk pada insiden tanggal 14
                              Agustus 2009 di DPR. Pernyataan minta maaf dari Ketua DPR (yang berasal
                              dari Partai Golkar) tidak cukup.
                              >
                              > Saya dapat menyetujui pendapat yang dilontarkan dalam berita tersebut
                              dengan alasan hukum. Pasal 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
                              TAHUN 20092TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
                              KEBANGSAAN, yang diundangkan pada 9 Juli 2009 berbunyi:
                              >
                              > Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
                              > a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
                              > b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau
                              penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
                              > c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
                              > d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan
                              Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
                              Dewan Perwakilan Daerah;
                              > e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara
                              sahabat dalam kunjungan resmi;
                              > f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
                              > g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
                              internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
                              >
                              > Insiden yang terjadi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59.
                              Patut diduga bahwa DPR tidak menghormati Presiden dan Wakil Presiden.
                              Apalagi para Anggota DPR yang sekarang banyak yang akan hengkang dari
                              kursinya karena sudah ada hasil pemilihan umum. Ketua DPR yang sekarang
                              malah diragukan akan duduk di DPR. Demikian juga kursi kepresidenan yang
                              berhasil dipertahankan oleh SBY (Partai Demokrat) dan terpentalnya Bapak
                              JK (Partai Golkar â€" Partai mayoritas saat ini di DPR)) dari kursi
                              Wapres karena kalah dalam Pemilu yang lalu, memperkuat dugaan itu.
                              >
                              > Pada tanggal 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan
                              pasangan Capres Bapak Jusuf Kalla dan Wiranto serta Pasangan Ibu
                              Megawaty dan Bapak Prabowo.
                              >
                              > Insiden tersebut juga merupakan tindakan yang telanjang bahwa DPR
                              tidak mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuan bersama
                              dengan Presiden. Ketidaktaatan DPR terhadap undang-undang memang suatu
                              hal yang mengenaskan dan merupakan suatu tragedi. Jika DPR saja tidak
                              mentaati undang-undang, bagaimana yang lain akan mentaati UU. Pentaatan
                              terhadap UU harus dimulai dari DPR yang memberi persetujuan atasnya.
                              >

                              Sederhana saja, suatu ketentuan peraturan perundang-undangan ditaati
                              tidak semata-mata tergantung pada ada atau tidaknya sanksi yang tegas
                              terhadap setiap pelanggarannya. Namun faktor utama ditaatinya suatu
                              ketentuan perundang-undangan lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran dan
                              pemahaman pihak yang bersangkutan atas ketentuan tersebut. Sehingga,
                              silahkan simpulkan sendiri terkait dengan insiden lagu "Indonesia Raya"
                              tersebut....

                              Salam hangat,
                            • CINDY LINTANG
                              Selamat pagi teman-teman milis sekalian, Saya kali ini membutuhkan informasi (lagi) mengenai peraturan n syarat sbg supplier perlengkapan TNI. Apakah ada yang
                              Message 14 of 15 , Sep 8, 2009
                              • 0 Attachment


                                Selamat pagi teman-teman milis sekalian,

                                Saya kali ini membutuhkan informasi (lagi) mengenai peraturan n syarat sbg supplier perlengkapan TNI. Apakah ada yang bisa memberikan/sharing pengalaman n bantuan informasinya kepada saya mengenai hal terebut di atas?

                                Terimakasih sebelumnya untuk kerjasama dari teman-teman semua.

                                Best Regards,
                                Cindy Meiza Lintang

                              • Paustinus Siburian
                                Coba diperiksa di situs yang relevan http://www.dephan.go.id atau http://www.tni.mil.id . Siapa tau ada.   PS ... De: CINDY LINTANG
                                Message 15 of 15 , Sep 9, 2009
                                • 0 Attachment
                                  Coba diperiksa di situs yang relevan http://www.dephan.go.id atau http://www.tni.mil.id . Siapa tau ada.
                                   
                                  PS

                                  --- En date de : Mer 9.9.09, CINDY LINTANG <cindimeiza@...> a écrit :

                                  De: CINDY LINTANG <cindimeiza@...>
                                  Objet: [artikel-hukum] peraturan n syarat u supply perlengkapan TNI
                                  À: artikel-hukum@yahoogroups.com
                                  Date: Mercredi 9 Septembre 2009, 9h38

                                   


                                  Selamat pagi teman-teman milis sekalian,

                                  Saya kali ini membutuhkan informasi (lagi) mengenai peraturan n syarat sbg supplier perlengkapan TNI. Apakah ada yang bisa memberikan/sharing pengalaman n bantuan informasinya kepada saya mengenai hal terebut di atas?

                                  Terimakasih sebelumnya untuk kerjasama dari teman-teman semua.

                                  Best Regards,
                                  Cindy Meiza Lintang


                                Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.