Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan KontrakPolitik Perempuan

Expand Messages
  • Jefta Poerwanto
    Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk
    Message 1 of 10 , Jul 1, 2009
    View Source
    • 0 Attachment
      Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
      -----Original Message-----
      From: Milan <mahmilan@...>

      Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
      To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
      Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
      Politik Perempuan


      Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

      Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

      Rgd.





      ----------------
      From: Azfa Pratama <pazfa@...>
      To: artikel-hukum@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
      Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




      Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

      --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

      From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
      Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
      Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







      Sarah Serena SH.MH
      Advokat dan Konsultan Hukum
      JAKARTA
      085885387423

      --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

      From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
      Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: perempuan@yahoogrou ps.com
      Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
      Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




      Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

      Inilah bunyi dari

      Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

      Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
      Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

      Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
      yakni :

      1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
      2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
         penyandang cacat.
      3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
      4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
         legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
      5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
         terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
      6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
         pemiskinan permpuan
      7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
          wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
      8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

      Jakarta, 28 Juni 2009

      Calon Presiden Dan Wakil Presiden
      Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

      Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

      Pertanyaannya :

      Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

      Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

      Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

      Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

      Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

      Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

      Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

      Salam Rakyat Tertindas

      Sarah Serena SH.MH
      Advokat dan Konsultan Hukum
      JAKARTA
      085885387423

      --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

      From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
      Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

      Syaldie dan teman2,

      Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

      dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

      ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

      Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

      peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

      tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

      dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

      Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

      tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

      HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

      orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

      Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

      merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

      kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

      1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

      anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

      negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

      Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

      kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

      pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

      sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

      menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

      tidak ada konsekuensi secara hukum).

      Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

      pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

      palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

      Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

      mereka lakukan untuk republik ini.

      Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

      kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

      keadilan.

      Salam,

      Gadis Arivia.

      2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

      >

      >

      > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

      > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

      > melakukan apa saja.

      >

      > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

      > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

      > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

      > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

      > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

      > tim tersebut tidak berinisiatif?

      >

      > ----- Original Message -----

      > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

      > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

      >

      > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

      >

      > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

      > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

      > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

      >

      > Gadis Arivia.

      >

      > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

      >

      > >

      > >

      > >

      > >

      >

      > [Non-text portions of this message have been removed]

      >

      >

      >

      [Non-text portions of this message have been removed]











      [Non-text portions of this message have been removed]
    • adi.advokat@gmail.com
      Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ? Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! ... From: Jefta
      Message 2 of 10 , Jul 1, 2009
      View Source
      • 0 Attachment
        Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?

        Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

        -----Original Message-----
        From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@...>

        Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
        To: Milan<mahmilan@...>; artikel-hukum@yahoogroups.com<artikel-hukum@yahoogroups.com>
        Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
        KontrakPolitik Perempuan


        Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
        -----Original Message-----
        From: Milan <mahmilan@...>

        Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
        To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
        Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
        Politik Perempuan


        Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

        Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

        Rgd.





        ----------------
        From: Azfa Pratama <pazfa@...>
        To: artikel-hukum@yahoogroups.com
        Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
        Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




        Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

        --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

        From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
        Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
        Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
        Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







        Sarah Serena SH.MH
        Advokat dan Konsultan Hukum
        JAKARTA
        085885387423

        --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

        From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
        Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        To: perempuan@yahoogrou ps.com
        Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
        Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




        Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

        Inilah bunyi dari

        Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

        Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
        Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

        Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
        yakni :

        1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
        2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
           penyandang cacat.
        3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
        4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
           legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
        5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
           terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
        6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
           pemiskinan permpuan
        7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
            wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
        8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

        Jakarta, 28 Juni 2009

        Calon Presiden Dan Wakil Presiden
        Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

        Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

        Pertanyaannya :

        Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

        Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

        Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

        Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

        Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

        Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

        Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

        Salam Rakyat Tertindas

        Sarah Serena SH.MH
        Advokat dan Konsultan Hukum
        JAKARTA
        085885387423

        --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

        From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
        Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
        To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
        Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

        Syaldie dan teman2,

        Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

        dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

        ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

        Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

        peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

        tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

        dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

        Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

        tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

        HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

        orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

        Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

        merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

        kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

        1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

        anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

        negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

        Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

        kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

        pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

        sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

        menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

        tidak ada konsekuensi secara hukum).

        Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

        pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

        palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

        Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

        mereka lakukan untuk republik ini.

        Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

        kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

        keadilan.

        Salam,

        Gadis Arivia.

        2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

        >

        >

        > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

        > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

        > melakukan apa saja.

        >

        > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

        > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

        > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

        > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

        > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

        > tim tersebut tidak berinisiatif?

        >

        > ----- Original Message -----

        > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

        > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

        > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

        >

        > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

        >

        > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

        > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

        > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

        >

        > Gadis Arivia.

        >

        > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

        >

        > >

        > >

        > >

        > >

        >

        > [Non-text portions of this message have been removed]

        >

        >

        >

        [Non-text portions of this message have been removed]











        [Non-text portions of this message have been removed]








        ------------------------------------

        Yahoo! Groups Links
      • Kusnadi Thea
        Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata
        Message 3 of 10 , Jul 2, 2009
        View Source
        • 0 Attachment
          Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.

          dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.

          salam,

          kusnadi

          --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@... <adi.advokat@...> menulis:

          Dari: adi.advokat@... <adi.advokat@...>
          Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan
          Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
          Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM

          Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?

          Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

          -----Original Message-----
          From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@...>

          Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
          To: Milan<mahmilan@...>; artikel-hukum@yahoogroups.com<artikel-hukum@yahoogroups.com>
          Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
          KontrakPolitik Perempuan


          Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
          -----Original Message-----
          From: Milan <mahmilan@...>

          Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
          To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
          Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
          Politik Perempuan


          Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

          Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

          Rgd.





          ----------------
          From: Azfa Pratama <pazfa@...>
          To: artikel-hukum@yahoogroups.com
          Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
          Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




          Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

          --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

          From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
          Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
          To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
          Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
          Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







          Sarah Serena SH.MH
          Advokat dan Konsultan Hukum
          JAKARTA
          085885387423

          --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

          From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
          Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
          To: perempuan@yahoogrou ps.com
          Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
          Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




          Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

          Inilah bunyi dari

          Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

          Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
          Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

          Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
          yakni :

          1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
          2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
          penyandang cacat.
          3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
          4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
          legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
          5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
          terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
          6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
          pemiskinan permpuan
          7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
          wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
          8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

          Jakarta, 28 Juni 2009

          Calon Presiden Dan Wakil Presiden
          Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

          Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

          Pertanyaannya :

          Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

          Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".

          Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

          Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

          Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

          Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

          Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

          Salam Rakyat Tertindas

          Sarah Serena SH.MH
          Advokat dan Konsultan Hukum
          JAKARTA
          085885387423

          --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

          From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
          Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
          To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
          Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

          Syaldie dan teman2,

          Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

          dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

          ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

          Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

          peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

          tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

          dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

          Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

          tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

          HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

          orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

          Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

          merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

          kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

          1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

          anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

          negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

          Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

          kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

          pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

          sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

          menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

          tidak ada konsekuensi secara hukum).

          Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

          pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

          palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

          Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

          mereka lakukan untuk republik ini.

          Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

          kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

          keadilan.

          Salam,

          Gadis Arivia.

          2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

          >

          >

          > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

          > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

          > melakukan apa saja.

          >

          > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

          > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

          > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

          > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

          > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

          > tim tersebut tidak berinisiatif?

          >

          > ----- Original Message -----

          > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

          > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

          > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

          >

          > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

          >

          > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

          > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

          > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

          >

          > Gadis Arivia.

          >

          > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

          >

          > >

          > >

          > >

          > >

          >

          > [Non-text portions of this message have been removed]

          >

          >

          >

          [Non-text portions of this message have been removed]











          [Non-text portions of this message have been removed]



                    
           



          ------------------------------------

          Yahoo! Groups Links





          ------------------------------------

          Yahoo! Groups Links

          <*> To visit your group on the web, go to:
              http://groups.yahoo.com/group/artikel-hukum/

          <*> Your email settings:
              Individual Email | Traditional

          <*> To change settings online go to:
              http://groups.yahoo.com/group/artikel-hukum/join
              (Yahoo! ID required)

          <*> To change settings via email:
              mailto:artikel-hukum-digest@yahoogroups.com
              mailto:artikel-hukum-fullfeatured@yahoogroups.com

          <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
              artikel-hukum-unsubscribe@yahoogroups.com

          <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
              http://docs.yahoo.com/info/terms/



          Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!!
          Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah
        • rizki.maulidani
          bukankah milis ini mengenai hukum ? alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga semata-mata agar keberadaan
          Message 4 of 10 , Jul 2, 2009
          View Source
          • 0 Attachment
            bukankah milis ini mengenai hukum ?
            alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga
            semata-mata agar keberadaan milis ini tepat guna, toh orang hukum harus tepat pula dalam menempatkan konteks dari suatu hal.
            dan daripada omongan yang populis dan utopis seperti itu, mending debat saja, lebih seru bacanya..
            just my two cents


            --- In artikel-hukum@yahoogroups.com, Kusnadi Thea <kusnadithea@...> wrote:
            >
            > Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.
            >
            > dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.
            >
            > salam,
            >
            > kusnadi
            >
            > --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@... <adi.advokat@...> menulis:
            >
            > Dari: adi.advokat@... <adi.advokat@...>
            > Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan
            > Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
            > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM
            >
            > Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?
            >
            > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
            >
            > -----Original Message-----
            > From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@...>
            >
            > Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
            > To: Milan<mahmilan@...>; artikel-hukum@yahoogroups.com<artikel-hukum@yahoogroups.com>
            > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
            > KontrakPolitik Perempuan
            >
            >
            > Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
            > -----Original Message-----
            > From: Milan <mahmilan@...>
            >
            > Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
            > To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
            > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
            > Politik Perempuan
            >
            >
            > Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.
            >
            > Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?
            >
            > Rgd.
            >
            >
            >
            >
            >
            > ----------------
            > From: Azfa Pratama <pazfa@...>
            > To: artikel-hukum@yahoogroups.com
            > Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
            > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
            >
            >
            >
            >
            > Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.
            >
            > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
            >
            > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
            > Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
            > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
            > Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
            > Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > Sarah Serena SH.MH
            > Advokat dan Konsultan Hukum
            > JAKARTA
            > 085885387423
            >
            > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
            >
            > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
            > Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
            > To: perempuan@yahoogrou ps.com
            > Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
            > Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM
            >
            >
            >
            >
            > Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan
            >
            > Inilah bunyi dari
            >
            > Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan
            >
            > Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
            > Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.
            >
            > Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
            > yakni :
            >
            > 1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
            > 2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
            > penyandang cacat.
            > 3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
            > 4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
            > legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
            > 5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
            > terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
            > 6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
            > pemiskinan permpuan
            > 7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
            > wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
            > 8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota
            >
            > Jakarta, 28 Juni 2009
            >
            > Calon Presiden Dan Wakil Presiden
            > Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto
            >
            > Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.
            >
            > Pertanyaannya :
            >
            > Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?
            >
            > Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".
            >
            > Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???
            >
            > Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.
            >
            > Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!
            >
            > Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????
            >
            > Jawabannya anda sendiri yang menentukan.
            >
            > Salam Rakyat Tertindas
            >
            > Sarah Serena SH.MH
            > Advokat dan Konsultan Hukum
            > JAKARTA
            > 085885387423
            >
            > --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:
            >
            > From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
            > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
            > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
            > Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM
            >
            > Syaldie dan teman2,
            >
            > Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres
            >
            > dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan
            >
            > ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.
            >
            > Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan
            >
            > peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat
            >
            > tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik
            >
            > dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.
            >
            > Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional
            >
            > tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan
            >
            > HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan
            >
            > orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
            >
            > Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang
            >
            > merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin
            >
            > kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD
            >
            > 1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan
            >
            > anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana
            >
            > negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.
            >
            > Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton
            >
            > kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa
            >
            > pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar
            >
            > sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang
            >
            > menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena
            >
            > tidak ada konsekuensi secara hukum).
            >
            > Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon
            >
            > pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak
            >
            > palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah
            >
            > Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah
            >
            > mereka lakukan untuk republik ini.
            >
            > Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan
            >
            > kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan
            >
            > keadilan.
            >
            > Salam,
            >
            > Gadis Arivia.
            >
            > 2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>
            >
            > >
            >
            > >
            >
            > > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.
            >
            > > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa
            >
            > > melakukan apa saja.
            >
            > >
            >
            > > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut
            >
            > > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo
            >
            > > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan
            >
            > > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus
            >
            > > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari
            >
            > > tim tersebut tidak berinisiatif?
            >
            > >
            >
            > > ----- Original Message -----
            >
            > > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>
            >
            > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>
            >
            > > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
            >
            > >
            >
            > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
            >
            > >
            >
            > > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh
            >
            > > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang
            >
            > > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.
            >
            > >
            >
            > > Gadis Arivia.
            >
            > >
            >
            > > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>
            >
            > >
            >
            > > >
            >
            > > >
            >
            > > >
            >
            > > >
            >
            > >
            >
            > > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            > >
            >
            > >
            >
            > >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            >
            >           
            >  
            >
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini!
            > http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
            >
          • adi.advokat@gmail.com
            Oke aja, yg jelas milis ini kan artikel hukum, bahas hukum mungkin lebih afdol. He he he. Lanjut . . . . Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal
            Message 5 of 10 , Jul 2, 2009
            View Source
            • 0 Attachment
              Oke aja, yg jelas milis ini kan artikel hukum, bahas hukum "mungkin" lebih afdol. He he he. Lanjut . . . .

              Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!


              From: "rizki.maulidani"
              Date: Thu, 02 Jul 2009 11:26:05 -0000
              To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
              Subject: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan

              bukankah milis ini mengenai hukum ?
              alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga
              semata-mata agar keberadaan milis ini tepat guna, toh orang hukum harus tepat pula dalam menempatkan konteks dari suatu hal.
              dan daripada omongan yang populis dan utopis seperti itu, mending debat saja, lebih seru bacanya..
              just my two cents

              --- In artikel-hukum@ yahoogroups. com, Kusnadi Thea <kusnadithea@ ...> wrote:
              >
              > Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.
              >
              > dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.
              >
              > salam,
              >
              > kusnadi
              >
              > --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...> menulis:
              >
              > Dari: adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...>
              > Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
              > Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
              > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM
              >
              > Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?
              >
              > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !
              >
              > -----Original Message-----
              > From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@.. .>
              >
              > Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
              > To: Milan<mahmilan@ ...>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
              > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
              > KontrakPolitik Perempuan
              >
              >
              > Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
              > -----Original Message-----
              > From: Milan <mahmilan@.. .>
              >
              > Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
              > To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
              > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
              > Politik Perempuan
              >
              >
              > Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.
              >
              > Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?
              >
              > Rgd.
              >
              >
              >
              >
              >
              > ------------ ----
              > From: Azfa Pratama <pazfa@...>
              > To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
              > Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
              > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
              >
              >
              >
              >
              > Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.
              >
              > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
              >
              > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
              > Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
              > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
              > Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
              > Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              > Sarah Serena SH.MH
              > Advokat dan Konsultan Hukum
              > JAKARTA
              > 085885387423
              >
              > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
              >
              > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
              > Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
              > To: perempuan@yahoogrou ps.com
              > Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
              > Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM
              >
              >
              >
              >
              > Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan
              >
              > Inilah bunyi dari
              >
              > Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan
              >
              > Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
              > Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.
              >
              > Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
              > yakni :
              >
              > 1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
              > 2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
              > penyandang cacat.
              > 3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
              > 4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
              > legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
              > 5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
              > terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
              > 6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
              > pemiskinan permpuan
              > 7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
              > wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
              > 8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota
              >
              > Jakarta, 28 Juni 2009
              >
              > Calon Presiden Dan Wakil Presiden
              > Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto
              >
              > Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.
              >
              > Pertanyaannya :
              >
              > Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?
              >
              > Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".
              >
              > Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???
              >
              > Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.
              >
              > Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!
              >
              > Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????
              >
              > Jawabannya anda sendiri yang menentukan.
              >
              > Salam Rakyat Tertindas
              >
              > Sarah Serena SH.MH
              > Advokat dan Konsultan Hukum
              > JAKARTA
              > 085885387423
              >
              > --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:
              >
              > From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
              > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
              > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
              > Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM
              >
              > Syaldie dan teman2,
              >
              > Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres
              >
              > dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan
              >
              > ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.
              >
              > Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan
              >
              > peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat
              >
              > tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik
              >
              > dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.
              >
              > Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional
              >
              > tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan
              >
              > HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan
              >
              > orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
              >
              > Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang
              >
              > merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin
              >
              > kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD
              >
              > 1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan
              >
              > anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana
              >
              > negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.
              >
              > Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton
              >
              > kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa
              >
              > pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar
              >
              > sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang
              >
              > menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena
              >
              > tidak ada konsekuensi secara hukum).
              >
              > Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon
              >
              > pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak
              >
              > palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah
              >
              > Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah
              >
              > mereka lakukan untuk republik ini.
              >
              > Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan
              >
              > kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan
              >
              > keadilan.
              >
              > Salam,
              >
              > Gadis Arivia.
              >
              > 2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>
              >
              > >
              >
              > >
              >
              > > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.
              >
              > > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa
              >
              > > melakukan apa saja.
              >
              > >
              >
              > > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut
              >
              > > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo
              >
              > > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan
              >
              > > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus
              >
              > > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari
              >
              > > tim tersebut tidak berinisiatif?
              >
              > >
              >
              > > ----- Original Message -----
              >
              > > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>
              >
              > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>
              >
              > > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
              >
              > >
              >
              > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
              >
              > >
              >
              > > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh
              >
              > > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang
              >
              > > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.
              >
              > >
              >
              > > Gadis Arivia.
              >
              > >
              >
              > > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>
              >
              > >
              >
              > > >
              >
              > > >
              >
              > > >
              >
              > > >
              >
              > >
              >
              > > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              > >
              >
              > >
              >
              > >
              >
              > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              >
              >
              >           
              >  
              >
              >
              >
              > ------------ --------- --------- ------
              >
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              >
              > ------------ --------- --------- ------
              >
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini!
              > http://downloads. yahoo.com/ id/internetexplo rer
              >

            • Risa AMRIKASARI
              Permisi… Mau Ikutan sedikit ah… Salam kenal semuanya. Saya diundang untuk join di milist ini, entah siapa yang mengundang saya, tapi saya berterima kasih
              Message 6 of 10 , Jul 2, 2009
              View Source
              • 0 Attachment

                Permisi…

                Mau Ikutan sedikit ah…

                Salam kenal semuanya. Saya diundang untuk join di milist ini, entah siapa yang mengundang saya, tapi saya berterima kasih sudah diajak bergabung di sini.

                 

                Menurut saya pribadi, suatu KONTRAK (termasuk kontrak politik tentunya karena jelas memakai terminologi kontrak) sudah seharusnya dibuat tidak boleh melanggar kesusilaan dan hukum. Suatu kontrak, seharusnya selain memuat cara-cara pemenuhan kontrak, juga memuat kesepakatan cara dan proses melakukan tuntutan jika sebuah kontrak gagal dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu. Klausula  atau isi dalam kontrak harus juga dibuat secara jelas dan terukur, sehingga dapat dilihat jelas indikator dari tingkat kesuksesan yang dicapai.  

                 

                Sekarang kita mau melihatnya darimana?  Posisi kontrak politik ini mau dilihat menurut hukum kontrak, hukum perjanjian, atau lebih banyak mengandung hal-hal yang  SECARA HUKUM kabur, dan mungkin bisa jadi adalah salah satu bentuk janji-janji saja bukan kontrak.  

                 

                Kalau saya melihat kontrak politik yang dikirim di awal pesan ini, saya kok tidak melihat bahwa kontrak politik tersebut mewakili sebuah kontrak yang ideal.  Lagipula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seharusnya poin-poin kontrak (klausula, biasanya terdiri dari pasal-pasal perjanjian) harusnya dibuat secara bersama-sama pula, setelah disepakati bersama, kemudian barulah kontrak ditandatangani.

                 

                DAN, ini yang paling penting, yang bisa menuntut apa yang sudah disepakati dalam kontrak tersebut adalah PARA PIHAK yang menandatangani kontrak. Jadi, kalau yang menandatangani kontrak politik tadi CAPRES dan CAWAPRES tertentu dan satu organisasi tertentu, maka pihak di luar penandatangan tadi adalah pihak ketiga, maka jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak, pihak luar tidak dapat IKUT MENUNTUT apa yang telah mereka perjanjikan bersama.

                 

                Salam,

                Risa AMRIKASARI
                http://amrikasari.wordpress.com
                http://risahart.multiply.com/
                http://www.bloggaul.com/roseheart
                "Always make a total effort, even when the odds are against you"- Arnold Palmer
                 


                --- On Thu, 7/2/09, Kusnadi Thea <kusnadithea@...> wrote:

                From: Kusnadi Thea <kusnadithea@...>
                Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan
                To: artikel-hukum@yahoogroups.com
                Date: Thursday, July 2, 2009, 2:58 AM

                Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.

                dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.

                salam,

                kusnadi

                --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ gmail.com <adi.advokat@ gmail.com> menulis:

                Dari: adi.advokat@ gmail.com <adi.advokat@ gmail.com>
                Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM

                Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?

                Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !

                -----Original Message-----
                From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@hotmail. com>

                Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
                To: Milan<mahmilan@yahoo. co.uk>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
                KontrakPolitik Perempuan


                Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
                -----Original Message-----
                From: Milan <mahmilan@yahoo. co.uk>

                Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
                To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
                Politik Perempuan


                Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

                Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

                Rgd.





                ------------ ----
                From: Azfa Pratama <pazfa@yahoo. com>
                To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
                Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




                Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

                --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

                From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
                Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







                Sarah Serena SH.MH
                Advokat dan Konsultan Hukum
                JAKARTA
                085885387423

                --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

                From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                To: perempuan@yahoogrou ps.com
                Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
                Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




                Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                Inilah bunyi dari

                Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
                Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

                Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
                yakni :

                1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
                2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                penyandang cacat.
                3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
                4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
                5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
                6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                pemiskinan permpuan
                7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
                8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

                Jakarta, 28 Juni 2009

                Calon Presiden Dan Wakil Presiden
                Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

                Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

                Pertanyaannya :

                Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

                Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".

                Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

                Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

                Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

                Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

                Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

                Salam Rakyat Tertindas

                Sarah Serena SH.MH
                Advokat dan Konsultan Hukum
                JAKARTA
                085885387423

                --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

                From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
                Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

                Syaldie dan teman2,

                Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

                dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

                ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

                Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

                peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

                tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

                dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

                Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

                tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

                HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

                orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

                Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

                merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

                kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

                1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

                anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

                negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

                Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

                kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

                pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

                sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

                menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

                tidak ada konsekuensi secara hukum).

                Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

                pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

                palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

                Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

                mereka lakukan untuk republik ini.

                Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

                kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

                keadilan.

                Salam,

                Gadis Arivia.

                2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

                >

                >

                > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

                > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

                > melakukan apa saja.

                >

                > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

                > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

                > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

                > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

                > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

                > tim tersebut tidak berinisiatif?

                >

                > ----- Original Message -----

                > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

                > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

                > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

                >

                > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

                >

                > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

                > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

                > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

                >

                > Gadis Arivia.

                >

                > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

                >

                > >

                > >

                > >

                > >

                >

                > [Non-text portions of this message have been removed]

                >

                >

                >

                [Non-text portions of this message have been removed]











                [Non-text portions of this message have been removed]



                          
                 



                ------------ --------- --------- ------

                Yahoo! Groups Links





                ------------ --------- --------- ------

                Yahoo! Groups Links

                <*> To visit your group on the web, go to:
                    http://groups. yahoo.com/ group/artikel- hukum/

                <*> Your email settings:
                    Individual Email | Traditional

                <*> To change settings online go to:
                    http://groups. yahoo.com/ group/artikel- hukum/join
                    (Yahoo! ID required)

                <*> To change settings via email:
                    mailto:artikel-hukum- digest@yahoogrou ps.com
                    mailto:artikel-hukum- fullfeatured@ yahoogroups. com

                <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                    artikel-hukum- unsubscribe@ yahoogroups. com

                <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                    http://docs. yahoo.com/ info/terms/



                Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!!
                Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah


              • reza_rimaldi@yahoo.com
                Sya setuju, kontrak politik tsb adalah pembodohan thd rakyat, karna capres dan cawapres tsb benar2 sdh mengetahui persis apa yg mba risa paparkan dibawah,
                Message 7 of 10 , Jul 2, 2009
                View Source
                • 0 Attachment
                  Sya setuju, kontrak politik tsb adalah pembodohan thd rakyat, karna capres dan cawapres tsb benar2 sdh mengetahui persis apa yg mba risa paparkan dibawah, sehingga kalaupun mereka (capres dan cawapres) pelanggaran thd kontrak politik tsb, maka tidak ada upaya hukum yg dpt dilakukan.

                  Powered by Telkomsel BlackBerry®


                  From: Risa AMRIKASARI
                  Date: Thu, 2 Jul 2009 08:37:19 -0700 (PDT)
                  To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
                  Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan

                  Permisi…

                  Mau Ikutan sedikit ah…

                  Salam kenal semuanya. Saya diundang untuk join di milist ini, entah siapa yang mengundang saya, tapi saya berterima kasih sudah diajak bergabung di sini.

                   

                  Menurut saya pribadi, suatu KONTRAK (termasuk kontrak politik tentunya karena jelas memakai terminologi kontrak) sudah seharusnya dibuat tidak boleh melanggar kesusilaan dan hukum. Suatu kontrak, seharusnya selain memuat cara-cara pemenuhan kontrak, juga memuat kesepakatan cara dan proses melakukan tuntutan jika sebuah kontrak gagal dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu. Klausula  atau isi dalam kontrak harus juga dibuat secara jelas dan terukur, sehingga dapat dilihat jelas indikator dari tingkat kesuksesan yang dicapai.  

                   

                  Sekarang kita mau melihatnya darimana?  Posisi kontrak politik ini mau dilihat menurut hukum kontrak, hukum perjanjian, atau lebih banyak mengandung hal-hal yang  SECARA HUKUM kabur, dan mungkin bisa jadi adalah salah satu bentuk janji-janji saja bukan kontrak.  

                   

                  Kalau saya melihat kontrak politik yang dikirim di awal pesan ini, saya kok tidak melihat bahwa kontrak politik tersebut mewakili sebuah kontrak yang ideal.  Lagipula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seharusnya poin-poin kontrak (klausula, biasanya terdiri dari pasal-pasal perjanjian) harusnya dibuat secara bersama-sama pula, setelah disepakati bersama, kemudian barulah kontrak ditandatangani.

                   

                  DAN, ini yang paling penting, yang bisa menuntut apa yang sudah disepakati dalam kontrak tersebut adalah PARA PIHAK yang menandatangani kontrak. Jadi, kalau yang menandatangani kontrak politik tadi CAPRES dan CAWAPRES tertentu dan satu organisasi tertentu, maka pihak di luar penandatangan tadi adalah pihak ketiga, maka jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak, pihak luar tidak dapat IKUT MENUNTUT apa yang telah mereka perjanjikan bersama.

                   

                  Salam,

                  Risa AMRIKASARI
                  http://amrikasari. wordpress. com
                  http://risahart. multiply. com/
                  http://www.bloggaul .com/roseheart
                  "Always make a total effort, even when the odds are against you"- Arnold Palmer
                   


                  --- On Thu, 7/2/09, Kusnadi Thea <kusnadithea@ yahoo.co. id> wrote:

                  From: Kusnadi Thea <kusnadithea@ yahoo.co. id>
                  Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                  To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                  Date: Thursday, July 2, 2009, 2:58 AM

                  Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.

                  dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.

                  salam,

                  kusnadi

                  --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ gmail.com <adi.advokat@ gmail.com> menulis:

                  Dari: adi.advokat@ gmail.com <adi.advokat@ gmail.com>
                  Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                  Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                  Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM

                  Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?

                  Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !

                  -----Original Message-----
                  From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@hotmail. com>

                  Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
                  To: Milan<mahmilan@yahoo. co.uk>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                  Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
                  KontrakPolitik Perempuan


                  Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
                  -----Original Message-----
                  From: Milan <mahmilan@yahoo. co.uk>

                  Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
                  To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                  Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
                  Politik Perempuan


                  Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

                  Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

                  Rgd.





                  ------------ ----
                  From: Azfa Pratama <pazfa@yahoo. com>
                  To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                  Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
                  Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




                  Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

                  --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

                  From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                  Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                  To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                  Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
                  Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







                  Sarah Serena SH.MH
                  Advokat dan Konsultan Hukum
                  JAKARTA
                  085885387423

                  --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

                  From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                  Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                  To: perempuan@yahoogrou ps.com
                  Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
                  Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




                  Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                  Inilah bunyi dari

                  Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                  Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
                  Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

                  Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
                  yakni :

                  1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
                  2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                  penyandang cacat.
                  3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
                  4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                  legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
                  5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                  terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
                  6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                  pemiskinan permpuan
                  7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                  wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
                  8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

                  Jakarta, 28 Juni 2009

                  Calon Presiden Dan Wakil Presiden
                  Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

                  Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

                  Pertanyaannya :

                  Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

                  Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".

                  Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

                  Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

                  Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

                  Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

                  Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

                  Salam Rakyat Tertindas

                  Sarah Serena SH.MH
                  Advokat dan Konsultan Hukum
                  JAKARTA
                  085885387423

                  --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

                  From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
                  Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                  To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                  Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

                  Syaldie dan teman2,

                  Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

                  dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

                  ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

                  Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

                  peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

                  tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

                  dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

                  Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

                  tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

                  HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

                  orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

                  Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

                  merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

                  kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

                  1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

                  anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

                  negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

                  Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

                  kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

                  pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

                  sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

                  menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

                  tidak ada konsekuensi secara hukum).

                  Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

                  pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

                  palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

                  Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

                  mereka lakukan untuk republik ini.

                  Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

                  kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

                  keadilan.

                  Salam,

                  Gadis Arivia.

                  2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

                  >

                  >

                  > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

                  > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

                  > melakukan apa saja.

                  >

                  > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

                  > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

                  > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

                  > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

                  > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

                  > tim tersebut tidak berinisiatif?

                  >

                  > ----- Original Message -----

                  > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

                  > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

                  > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

                  >

                  > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

                  >

                  > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

                  > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

                  > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

                  >

                  > Gadis Arivia.

                  >

                  > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

                  >

                  > >

                  > >

                  > >

                  > >

                  >

                  > [Non-text portions of this message have been removed]

                  >

                  >

                  >

                  [Non-text portions of this message have been removed]











                  [Non-text portions of this message have been removed]



                            
                   



                  ------------ --------- --------- ------

                  Yahoo! Groups Links





                  ------------ --------- --------- ------

                  Yahoo! Groups Links

                  <*> To visit your group on the web, go to:
                      http://groups. yahoo.com/ group/artikel- hukum/

                  <*> Your email settings:
                      Individual Email | Traditional

                  <*> To change settings online go to:
                      http://groups. yahoo.com/ group/artikel- hukum/join
                      (Yahoo! ID required)

                  <*> To change settings via email:
                      mailto:artikel-hukum- digest@yahoogrou ps.com
                      mailto:artikel-hukum- fullfeatured@ yahoogroups. com

                  <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                      artikel-hukum- unsubscribe@ yahoogroups. com

                  <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                      http://docs. yahoo.com/ info/terms/



                  Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!!
                  Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah


                • Milan
                  Pendapat saya: Ini adalah perjanjian satu pihak seperti halnya perjanjian dalam polis asuransi. Pihak yang bisa menuntut adalah pihak - pihak yang disebutkan
                  Message 8 of 10 , Jul 3, 2009
                  View Source
                  • 0 Attachment
                    Pendapat saya:
                    Ini adalah perjanjian satu pihak seperti halnya perjanjian dalam polis asuransi.
                    Pihak yang bisa menuntut adalah pihak - pihak yang disebutkan dalam kontrak tersebut antara lain kaum perempuan , kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok penyandang cacat, dll.

                    Rgd.


                    From: Risa AMRIKASARI <risa.amrikasari@...>
                    To: artikel-hukum@yahoogroups.com
                    Sent: Thursday, 2 July, 2009 22:37:19
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan

                    Permisi…

                    Mau Ikutan sedikit ah…

                    Salam kenal semuanya. Saya diundang untuk join di milist ini, entah siapa yang mengundang saya, tapi saya berterima kasih sudah diajak bergabung di sini.

                     

                    Menurut saya pribadi, suatu KONTRAK (termasuk kontrak politik tentunya karena jelas memakai terminologi kontrak) sudah seharusnya dibuat tidak boleh melanggar kesusilaan dan hukum. Suatu kontrak, seharusnya selain memuat cara-cara pemenuhan kontrak, juga memuat kesepakatan cara dan proses melakukan tuntutan jika sebuah kontrak gagal dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu. Klausula  atau isi dalam kontrak harus juga dibuat secara jelas dan terukur, sehingga dapat dilihat jelas indikator dari tingkat kesuksesan yang dicapai.  

                     

                    Sekarang kita mau melihatnya darimana?  Posisi kontrak politik ini mau dilihat menurut hukum kontrak, hukum perjanjian, atau lebih banyak mengandung hal-hal yang  SECARA HUKUM kabur, dan mungkin bisa jadi adalah salah satu bentuk janji-janji saja bukan kontrak.  

                     

                    Kalau saya melihat kontrak politik yang dikirim di awal pesan ini, saya kok tidak melihat bahwa kontrak politik tersebut mewakili sebuah kontrak yang ideal.  Lagipula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seharusnya poin-poin kontrak (klausula, biasanya terdiri dari pasal-pasal perjanjian) harusnya dibuat secara bersama-sama pula, setelah disepakati bersama, kemudian barulah kontrak ditandatangani.

                     

                    DAN, ini yang paling penting, yang bisa menuntut apa yang sudah disepakati dalam kontrak tersebut adalah PARA PIHAK yang menandatangani kontrak. Jadi, kalau yang menandatangani kontrak politik tadi CAPRES dan CAWAPRES tertentu dan satu organisasi tertentu, maka pihak di luar penandatangan tadi adalah pihak ketiga, maka jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak, pihak luar tidak dapat IKUT MENUNTUT apa yang telah mereka perjanjikan bersama.

                     

                    Salam,

                    Risa AMRIKASARI
                    http://amrikasari. wordpress. com
                    http://risahart. multiply. com/
                    http://www.bloggaul .com/roseheart
                    "Always make a total effort, even when the odds are against you"- Arnold Palmer
                     


                    --- On Thu, 7/2/09, Kusnadi Thea <kusnadithea@ yahoo.co. id> wrote:

                    From: Kusnadi Thea <kusnadithea@ yahoo.co. id>
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                    To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                    Date: Thursday, July 2, 2009, 2:58 AM

                    Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.

                    dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.

                    salam,

                    kusnadi

                    --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ gmail.com <adi.advokat@ gmail.com> menulis:

                    Dari: adi.advokat@ gmail.com <adi.advokat@ gmail.com>
                    Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                    Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                    Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM

                    Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?

                    Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !

                    -----Original Message-----
                    From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@hotmail. com>

                    Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
                    To: Milan<mahmilan@yahoo. co.uk>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
                    KontrakPolitik Perempuan


                    Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
                    -----Original Message-----
                    From: Milan <mahmilan@yahoo. co.uk>

                    Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
                    To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
                    Politik Perempuan


                    Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

                    Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

                    Rgd.





                    ------------ ----
                    From: Azfa Pratama <pazfa@yahoo. com>
                    To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                    Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
                    Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




                    Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

                    --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

                    From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                    Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                    To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                    Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
                    Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







                    Sarah Serena SH.MH
                    Advokat dan Konsultan Hukum
                    JAKARTA
                    085885387423

                    --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

                    From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                    Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                    To: perempuan@yahoogrou ps.com
                    Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
                    Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




                    Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                    Inilah bunyi dari

                    Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                    Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
                    Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

                    Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
                    yakni :

                    1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
                    2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                    penyandang cacat.
                    3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
                    4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                    legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
                    5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                    terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
                    6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                    pemiskinan permpuan
                    7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                    wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
                    8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

                    Jakarta, 28 Juni 2009

                    Calon Presiden Dan Wakil Presiden
                    Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

                    Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

                    Pertanyaannya :

                    Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

                    Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".

                    Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

                    Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

                    Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

                    Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

                    Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

                    Salam Rakyat Tertindas

                    Sarah Serena SH.MH
                    Advokat dan Konsultan Hukum
                    JAKARTA
                    085885387423

                    --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

                    From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
                    Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                    To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                    Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

                    Syaldie dan teman2,

                    Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

                    dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

                    ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

                    Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

                    peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

                    tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

                    dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

                    Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

                    tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

                    HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

                    orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

                    Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

                    merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

                    kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

                    1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

                    anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

                    negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

                    Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

                    kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

                    pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

                    sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

                    menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

                    tidak ada konsekuensi secara hukum).

                    Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

                    pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

                    palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

                    Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

                    mereka lakukan untuk republik ini.

                    Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

                    kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

                    keadilan.

                    Salam,

                    Gadis Arivia.

                    2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

                    >

                    >

                    > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

                    > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

                    > melakukan apa saja.

                    >

                    > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

                    > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

                    > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

                    > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

                    > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

                    > tim tersebut tidak berinisiatif?

                    >

                    > ----- Original Message -----

                    > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

                    > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

                    > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

                    >

                    > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

                    >

                    > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

                    > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

                    > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

                    >

                    > Gadis Arivia.

                    >

                    > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

                    >

                    > >

                    > >

                    > >

                    > >

                    >

                    > [Non-text portions of this message have been removed]

                    >

                    >

                    >

                    [Non-text portions of this message have been removed]











                    [Non-text portions of this message have been removed]



                              
                     



                    ------------ --------- --------- ------

                    Yahoo! Groups Links





                    ------------ --------- --------- ------

                    Yahoo! Groups Links

                    <*> To visit your group on the web, go to:
                        http://groups. yahoo.com/ group/artikel- hukum/

                    <*> Your email settings:
                        Individual Email | Traditional

                    <*> To change settings online go to:
                        http://groups. yahoo.com/ group/artikel- hukum/join
                        (Yahoo! ID required)

                    <*> To change settings via email:
                        mailto:artikel-hukum- digest@yahoogrou ps.com
                        mailto:artikel-hukum- fullfeatured@ yahoogroups. com

                    <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                        artikel-hukum- unsubscribe@ yahoogroups. com

                    <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                        http://docs. yahoo.com/ info/terms/



                    Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!!
                    Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah



                  • Widayat Hardiwiyono
                    kalau tidak menepati janji ya pasti diperkarakan. walau bagaimanapun kontrak politik ada lah perjanjian dan perjanjian yang tidak ditepati ada sanksi hukumnya
                    Message 9 of 10 , Jul 3, 2009
                    View Source
                    • 0 Attachment
                      kalau tidak menepati janji ya pasti diperkarakan.
                      walau bagaimanapun kontrak politik ada lah perjanjian dan perjanjian yang tidak ditepati ada sanksi hukumnya tidak peduli siapa puny yang membuat perjanjian tersebut. thx
                       
                      dayathardi
                      TCEA gency/02192180806


                      From: "adi.advokat@..." <adi.advokat@...>
                      To: artikel-hukum@yahoogroups.com
                      Sent: Thursday, July 2, 2009 10:03:24 PM
                      Subject: Re: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan

                      Oke aja, yg jelas milis ini kan artikel hukum, bahas hukum "mungkin" lebih afdol. He he he. Lanjut . . . .

                      Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !


                      From: "rizki.maulidani"
                      Date: Thu, 02 Jul 2009 11:26:05 -0000
                      To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                      Subject: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan

                      bukankah milis ini mengenai hukum ?
                      alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga
                      semata-mata agar keberadaan milis ini tepat guna, toh orang hukum harus tepat pula dalam menempatkan konteks dari suatu hal.
                      dan daripada omongan yang populis dan utopis seperti itu, mending debat saja, lebih seru bacanya..
                      just my two cents

                      --- In artikel-hukum@ yahoogroups. com, Kusnadi Thea <kusnadithea@ ...> wrote:
                      >
                      > Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.
                      >
                      > dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.
                      >
                      > salam,
                      >
                      > kusnadi
                      >
                      > --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...> menulis:
                      >
                      > Dari: adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...>
                      > Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                      > Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                      > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM
                      >
                      > Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?
                      >
                      > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !
                      >
                      > -----Original Message-----
                      > From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@.. .>
                      >
                      > Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
                      > To: Milan<mahmilan@ ...>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                      > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
                      > KontrakPolitik Perempuan
                      >
                      >
                      > Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
                      > -----Original Message-----
                      > From: Milan <mahmilan@.. .>
                      >
                      > Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
                      > To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                      > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
                      > Politik Perempuan
                      >
                      >
                      > Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.
                      >
                      > Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?
                      >
                      > Rgd.
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > ------------ ----
                      > From: Azfa Pratama <pazfa@...>
                      > To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                      > Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
                      > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.
                      >
                      > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
                      >
                      > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                      > Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                      > Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
                      > Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > Sarah Serena SH.MH
                      > Advokat dan Konsultan Hukum
                      > JAKARTA
                      > 085885387423
                      >
                      > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
                      >
                      > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                      > Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                      > To: perempuan@yahoogrou ps.com
                      > Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
                      > Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan
                      >
                      > Inilah bunyi dari
                      >
                      > Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan
                      >
                      > Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
                      > Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.
                      >
                      > Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
                      > yakni :
                      >
                      > 1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
                      > 2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                      > penyandang cacat.
                      > 3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
                      > 4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                      > legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
                      > 5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                      > terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
                      > 6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                      > pemiskinan permpuan
                      > 7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                      > wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
                      > 8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota
                      >
                      > Jakarta, 28 Juni 2009
                      >
                      > Calon Presiden Dan Wakil Presiden
                      > Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto
                      >
                      > Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.
                      >
                      > Pertanyaannya :
                      >
                      > Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?
                      >
                      > Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".
                      >
                      > Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???
                      >
                      > Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.
                      >
                      > Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!
                      >
                      > Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????
                      >
                      > Jawabannya anda sendiri yang menentukan.
                      >
                      > Salam Rakyat Tertindas
                      >
                      > Sarah Serena SH.MH
                      > Advokat dan Konsultan Hukum
                      > JAKARTA
                      > 085885387423
                      >
                      > --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:
                      >
                      > From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
                      > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                      > Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM
                      >
                      > Syaldie dan teman2,
                      >
                      > Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres
                      >
                      > dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan
                      >
                      > ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.
                      >
                      > Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan
                      >
                      > peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat
                      >
                      > tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik
                      >
                      > dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.
                      >
                      > Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional
                      >
                      > tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan
                      >
                      > HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan
                      >
                      > orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
                      >
                      > Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang
                      >
                      > merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin
                      >
                      > kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD
                      >
                      > 1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan
                      >
                      > anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana
                      >
                      > negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.
                      >
                      > Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton
                      >
                      > kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa
                      >
                      > pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar
                      >
                      > sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang
                      >
                      > menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena
                      >
                      > tidak ada konsekuensi secara hukum).
                      >
                      > Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon
                      >
                      > pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak
                      >
                      > palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah
                      >
                      > Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah
                      >
                      > mereka lakukan untuk republik ini.
                      >
                      > Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan
                      >
                      > kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan
                      >
                      > keadilan.
                      >
                      > Salam,
                      >
                      > Gadis Arivia.
                      >
                      > 2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>
                      >
                      > >
                      >
                      > >
                      >
                      > > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.
                      >
                      > > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa
                      >
                      > > melakukan apa saja.
                      >
                      > >
                      >
                      > > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut
                      >
                      > > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo
                      >
                      > > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan
                      >
                      > > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus
                      >
                      > > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari
                      >
                      > > tim tersebut tidak berinisiatif?
                      >
                      > >
                      >
                      > > ----- Original Message -----
                      >
                      > > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>
                      >
                      > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>
                      >
                      > > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
                      >
                      > >
                      >
                      > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                      >
                      > >
                      >
                      > > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh
                      >
                      > > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang
                      >
                      > > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.
                      >
                      > >
                      >
                      > > Gadis Arivia.
                      >
                      > >
                      >
                      > > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>
                      >
                      > >
                      >
                      > > >
                      >
                      > > >
                      >
                      > > >
                      >
                      > > >
                      >
                      > >
                      >
                      > > [Non-text portions of this message have been removed]
                      >
                      > >
                      >
                      > >
                      >
                      > >
                      >
                      > [Non-text portions of this message have been removed]
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > [Non-text portions of this message have been removed]
                      >
                      >
                      >
                      >           
                      >  
                      >
                      >
                      >
                      > ------------ --------- --------- ------
                      >
                      > Yahoo! Groups Links
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > ------------ --------- --------- ------
                      >
                      > Yahoo! Groups Links
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini!
                      > http://downloads. yahoo.com/ id/internetexplo rer
                      >


                    • Kusnadi Thea
                      namun akan timbul sebuah permasalahan baru dari kontrak politik tsb. permasalahannya kemanakah bagi pihak-pihak yg dirugikan ( masyarakat prp, mahasiswa dll)
                      Message 10 of 10 , Jul 5, 2009
                      View Source
                      • 0 Attachment
                        namun akan timbul sebuah permasalahan baru dari kontrak politik tsb. permasalahannya kemanakah bagi pihak-pihak yg dirugikan ( masyarakat prp, mahasiswa dll) akibat wanprestasinya salah satu pihak (penguasa)? bilamana mainstream kawan2 ttg kontrak  politik sama dg kontrak dalam  hukum  perdata. apakah pengadilan  qt mempunyai  yurisdiksi absolut untuk memeriksa, menuntut serta mengadili pihak2 yg berkhianat pd kontrak politk itu? apalagi dewasa ini kekuatan politik bisa mendominasi kekuatan hukum. bagaimana memecahkan masalah ini.

                        --- Pada Jum, 3/7/09, Widayat Hardiwiyono <mybreaktrought@...> menulis:

                        Dari: Widayat Hardiwiyono <mybreaktrought@...>
                        Topik: Re: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPolitik Perempuan
                        Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
                        Tanggal: Jumat, 3 Juli, 2009, 4:59 PM

                        kalau tidak menepati janji ya pasti diperkarakan.
                        walau bagaimanapun kontrak politik ada lah perjanjian dan perjanjian yang tidak ditepati ada sanksi hukumnya tidak peduli siapa puny yang membuat perjanjian tersebut. thx
                         
                        dayathardi
                        TCEA gency/02192180806


                        From: "adi.advokat@ gmail.com" <adi.advokat@ gmail.com>
                        To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                        Sent: Thursday, July 2, 2009 10:03:24 PM
                        Subject: Re: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan

                        Oke aja, yg jelas milis ini kan artikel hukum, bahas hukum "mungkin" lebih afdol. He he he. Lanjut . . . .

                        Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !


                        From: "rizki.maulidani"
                        Date: Thu, 02 Jul 2009 11:26:05 -0000
                        To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                        Subject: [artikel-hukum] Re: Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan

                        bukankah milis ini mengenai hukum ?
                        alangkah baiknya jika analisa (sekali lagi) ANALISA yang dipakai dari perspektif hukum juga
                        semata-mata agar keberadaan milis ini tepat guna, toh orang hukum harus tepat pula dalam menempatkan konteks dari suatu hal.
                        dan daripada omongan yang populis dan utopis seperti itu, mending debat saja, lebih seru bacanya..
                        just my two cents

                        --- In artikel-hukum@ yahoogroups. com, Kusnadi Thea <kusnadithea@ ...> wrote:
                        >
                        > Bung adi jangan lupa bahwa politik, merupakan bagian dari agenda Reformasi Hukum, sehingga kita tdk bisa menutup mata, bahwa politik dan hukum ibarat dua mata uang. dibangku kuliahpun kita sudah mempelajari ttg Politik hukum. sebab  sebuah sistem hukum bisa dimodifikasikan dalam bentuk produk hukum. dan di Indonesia yg membuat produk hukum adalah para elit politik yg mengatas namakan wakil rakyat di senayan dengan elit politik yg saat ini sdg memperebutkan kursi kekuasaan untuk jd kepala pemerintahan.
                        >
                        > dengan demikian, qt sebagai praktisi hukum sudah seyogianya berperan sebagai social control terhadap para politisi busuk yg berhasil memenangkan suara dari rakyat. kalau sdh begitu masihkah qt bersikap capek untuk memperdalam dan mengimplementasikan politik hukum untuk menciptakan welfare state berdasarkan pada prinsip2 Hak Asasi Manusia.
                        >
                        > salam,
                        >
                        > kusnadi
                        >
                        > --- Pada Kam, 2/7/09, adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...> menulis:
                        >
                        > Dari: adi.advokat@ ... <adi.advokat@ ...>
                        > Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undanganKontrakPoli tik Perempuan
                        > Kepada: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                        > Tanggal: Kamis, 2 Juli, 2009, 1:27 PM
                        >
                        > Capeee deh ngomongin POLITIK ! Ngomongin hukum aja gimana ?
                        >
                        > Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !
                        >
                        > -----Original Message-----
                        > From: "Jefta Poerwanto " <imofis67@.. .>
                        >
                        > Date: Wed, 1 Jul 2009 07:52:34
                        > To: Milan<mahmilan@ ...>; artikel-hukum@ yahoogroups. com<artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                        > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan
                        > KontrakPolitik Perempuan
                        >
                        >
                        > Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
                        > -----Original Message-----
                        > From: Milan <mahmilan@.. .>
                        >
                        > Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
                        > To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
                        > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
                        > Politik Perempuan
                        >
                        >
                        > Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.
                        >
                        > Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?
                        >
                        > Rgd.
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > ------------ ----
                        > From: Azfa Pratama <pazfa@...>
                        > To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
                        > Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
                        > Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.
                        >
                        > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
                        >
                        > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                        > Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                        > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                        > Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
                        > Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > Sarah Serena SH.MH
                        > Advokat dan Konsultan Hukum
                        > JAKARTA
                        > 085885387423
                        >
                        > --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:
                        >
                        > From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                        > Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                        > To: perempuan@yahoogrou ps.com
                        > Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
                        > Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan
                        >
                        > Inilah bunyi dari
                        >
                        > Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan
                        >
                        > Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
                        > Sepatutnya Negara melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun domestik.
                        >
                        > Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
                        > yakni :
                        >
                        > 1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
                        > 2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                        > penyandang cacat.
                        > 3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
                        > 4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                        > legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
                        > 5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                        > terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
                        > 6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                        > pemiskinan permpuan
                        > 7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                        > wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
                        > 8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota
                        >
                        > Jakarta, 28 Juni 2009
                        >
                        > Calon Presiden Dan Wakil Presiden
                        > Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto
                        >
                        > Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.
                        >
                        > Pertanyaannya :
                        >
                        > Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP. Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?
                        >
                        > Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah", menurut "undang-undang otonomi daerah".
                        >
                        > Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???
                        >
                        > Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.
                        >
                        > Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti, meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!
                        >
                        > Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????
                        >
                        > Jawabannya anda sendiri yang menentukan.
                        >
                        > Salam Rakyat Tertindas
                        >
                        > Sarah Serena SH.MH
                        > Advokat dan Konsultan Hukum
                        > JAKARTA
                        > 085885387423
                        >
                        > --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:
                        >
                        > From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
                        > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                        > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                        > Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM
                        >
                        > Syaldie dan teman2,
                        >
                        > Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres
                        >
                        > dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan
                        >
                        > ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.
                        >
                        > Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan
                        >
                        > peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat
                        >
                        > tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik
                        >
                        > dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.
                        >
                        > Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional
                        >
                        > tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan
                        >
                        > HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan
                        >
                        > orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
                        >
                        > Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang
                        >
                        > merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin
                        >
                        > kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD
                        >
                        > 1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan
                        >
                        > anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana
                        >
                        > negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.
                        >
                        > Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton
                        >
                        > kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa
                        >
                        > pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar
                        >
                        > sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang
                        >
                        > menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena
                        >
                        > tidak ada konsekuensi secara hukum).
                        >
                        > Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon
                        >
                        > pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak
                        >
                        > palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah
                        >
                        > Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah
                        >
                        > mereka lakukan untuk republik ini.
                        >
                        > Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan
                        >
                        > kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan
                        >
                        > keadilan.
                        >
                        > Salam,
                        >
                        > Gadis Arivia.
                        >
                        > 2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.
                        >
                        > > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa
                        >
                        > > melakukan apa saja.
                        >
                        > >
                        >
                        > > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut
                        >
                        > > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo
                        >
                        > > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan
                        >
                        > > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus
                        >
                        > > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari
                        >
                        > > tim tersebut tidak berinisiatif?
                        >
                        > >
                        >
                        > > ----- Original Message -----
                        >
                        > > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>
                        >
                        > > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>
                        >
                        > > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
                        >
                        > >
                        >
                        > > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                        >
                        > >
                        >
                        > > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh
                        >
                        > > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang
                        >
                        > > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.
                        >
                        > >
                        >
                        > > Gadis Arivia.
                        >
                        > >
                        >
                        > > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>
                        >
                        > >
                        >
                        > > >
                        >
                        > > >
                        >
                        > > >
                        >
                        > > >
                        >
                        > >
                        >
                        > > [Non-text portions of this message have been removed]
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > [Non-text portions of this message have been removed]
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > [Non-text portions of this message have been removed]
                        >
                        >
                        >
                        >           
                        >  
                        >
                        >
                        >
                        > ------------ --------- --------- ------
                        >
                        > Yahoo! Groups Links
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > ------------ --------- --------- ------
                        >
                        > Yahoo! Groups Links
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini!
                        > http://downloads. yahoo.com/ id/internetexplo rer
                        >




                        Lebih bergaul dan terhubung dengan lebih baik.
                        Tambah lebih banyak teman ke Yahoo! Messenger sekarang!
                      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.