Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [artikel-hukum] Butuh Informasi ADR

Expand Messages
  • Paustinus Siburian
    Rekan-rekan, Sebenarnya saya sudah agak lupa, tapi saya pernah menulis buku berjudul Arbitrase Online, terbitan PT. Penerbit Djambatan, 2004. Saya sudah lama
    Message 1 of 26 , Jul 31, 2009
    • 0 Attachment
      Rekan-rekan,
      Sebenarnya saya sudah agak lupa, tapi saya pernah menulis buku berjudul Arbitrase Online, terbitan PT. Penerbit Djambatan, 2004. Saya sudah lama tidak melihat buku itu di toko buku seperti Gramedia atau Gunung Agung. Tapi di toko buku hukum di FPS UI salemba saya kira ada. Prof. Priyatna, pembimbing saya, sangat banyak membantu sewaktu proses penulisan buku itu dan beliau memberikan kata pengantar dalam buku itu.
      Berhubung sudah ada UU ITE, saya ingin juga meng-updatenya. Tapi mood-nya belum ada.
       
      Sangat jarang orang mau menandatangani perjanjian arbitrase setelah terjadi sengketa. Saya membahas soal itu dalam buku tersebut mengingat ketentuan UU mengenai persyaratan perjanjian arbitrase sebelum dan sesudah sengketa terjadi berbeda.
       
      Sebulan setelah saya selesai sekolah S-2 hukum di UNPAD, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2004, atas undangan BANI, saya melakukan presentasi di hadapan pengurus BANI mengenai arbitrase online dan kemungkinan penerapannya di BANI. Pada waktu itu, Prof. Priyatna meminta saya menyusun draft prosedur beracara secara online di BANI dan sudah saya buatkan. Namun masalah finansial membuat BANI, pada waktu itu, belum mau menjalankannya. Pak Husyein Umar, wakil ketua BANI, waktu itu bertanya kepada saya kira-kira berapa besar biaya untuk membuat sistem dan membeli perangkat utk arbitrase online. Saya bilang, America Arbitration Association di Amerika mengeluarkan dana sebesar US$ 2 jt utk membangun sistem itu. Pak Husyein bilang, "wah besar sekali ya". 
       
      Soal arbitrase online lalu diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa sesuai jurisdiksinya. Saat ini MK mengoperasionalkan sistem penyelesaian sengketa secara online. Mengingat saya yang pertama menulis buku soal itu dalam bahasa Indonesia dan sistem itu berlaku pada tahun 2009, tidak ada salahnya untuk menduga bahwa MK mendapatkan inspirasi dari buku saya tersebut dalam membuat sistem penyelesaian sengketa secara online. Ha...ha....ha...
       
      Memang ada pandangan dari eropa bahwa sistem penyelesaian sengketa online sangat cocok untuk sengketa hukum konstitusi dan administrasi negara. Saya berpandangan, penyelesaian sengketa secara online  juga cocok diterapkan untuk penyelesaian sengketa di WTO. Saya menulis gagasan saya itu dalam artikel berjudul WTO's Online Dispute Settlement: Enriching Understanding on Rules and Procedures Governing Settlement of Disputes. Kemarin saya membaca sebuah tesis master di salah satu universitas di Denmark yang mengutip pendapat saya dalam artikel tersebut.
       
      Semoga membantu.
       
      Best,
       
      Paustinus Siburian
       


      --- En date de : Jeu 30.7.09, rizky dwinanto <rizky.dwinanto@...> a écrit :

      De: rizky dwinanto <rizky.dwinanto@...>
      Objet: RE: [artikel-hukum] Butuh Informasi ADR
      À: artikel-hukum@yahoogroups.com
      Date: Jeudi 30 Juillet 2009, 21h19

       
      Rekan Arifien yang saya hormati,
       
      Mungkin saya bisa sedikit sharing..
       
      Online ADR disini saya coba persempit ke dalam ranah ARBITRASE di karenakan terdapat bermacan-macan ADR sebagaimana amanah UU 30/99.
       
      Untuk Online ADR memang secara jelas belum di atur di dalam UU 30/99 akan tetapi secara pribadi saya mengangkat Bab IV mengenai Acara Yang Berlaku khususnya Pasal 31 ayat (3) sebagai dasar hukum untuk ADR Online, dikarenakan azas/prinsip Arbitrase adalah "Kesepakatan Para Pihak" jadi Para pihak lah yang berhak menentukan aturan main diantara mereka.
       
      Sebagai Ilustrasi: dalam suatu kesempatan perkuliahan oleh Prof Priyatna Abdurrasyid, beliau menceritakan pernah menyidangkan sengketa bisnis sampai dengan putusan antara pengusahan dari Eropa dan Pengusahan Lokal dengan mengunakan teleconfrence. Kasus ini bisa di jadikan acuan Online ADR.
       
      Untuk Yuridiksi Online secara global yang bisa di terima di indonesia: Sepanjang para pihak menghendaki hal tersebut tidak menjadi masalah dan sampai saat ini sepanjang saya ketahui belum ada suatu standar baku yang digunakan sebagai dasar hukum sebagai ADR Online. Oleh karena itu lazimnya sebelum para pihak bersengketa melalui Arbitrase di tentukan terlebih dahulu mengenai aturan mainnya. 
       
      Berkaitan dengan Pactum de Comprommitenndo atau Acta Compromise hal ini erat kaitannya dengan "Perjanjian arbitrase" yang di buat oleh para pihak sebelum atau sesudah sengketa ada. Jadi hal-hal yang tidak di atur atau belum di atur oleh para pihak dalam hal penyelesaian sengketa mereka oleh arbitrase dapat di atur kemudian sepanjang Para Pihak Menghendaki.
       
      Semoga dapat membantu.
       
      Salam,
      Rizky Dwinanto.
       
      Ps: Feel free for discuss.
       

      To: artikel-hukum@ yahoogroups. com
      From: arifien.dydi@ gmail.com
      Date: Mon, 27 Jul 2009 15:09:03 +0300
      Subject: [artikel-hukum] Butuh Informasi ADR

       
      Hi Guys,
      Saya butuh informasi sehubungan dengan Online ADR di Indonesia.
      Secara UU blm diatur kan?
      Yurisdiksinya Online ADR yang ada di mana-mana itu (yang sdh
      beroperasi secara global) bisa diterima di Indonesia berdasarkan UU
      30/1999 nggak sih? (couldn't find any definitive answer over there).
      Apa memang cuma butuh Kompromis (baik akta kompromis or pactum de
      kompromitendo) aja atau harus ada apa lagi?

      Need inspirations & comments.

      Thanks!

      On 26/07/2009, wjb_plot@yahoo. com <wjb_plot@yahoo. com> wrote:
      >
      > Stuju. Sortir aja. Untuk mencegah perpecahan. Thanks moderator.
      > --- Sent with System SEVEN - the new generation of mobile messaging
      >
      > - original message -
      > Subject: [artikel-hukum] INFORMASI DARI MODERATOR MILIS
      > From: "learning law" <avicenna_law@ yahoo.com>
      > Date: 27/07/2009 12:35 AM
      >
      > Dear's Member Milis Artikel-Hukum
      > Kami informasikan sebagai berikut
      >
      > 1. Bahwa tujuan dari milis ini adalah untuk bertukar informasi dan
      > berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang sedang hangat dimasyarakat.
      > 2. Mengenai adanya email/pesan yang membahas topik diluar dari tujuan
      > diatas tidak dapat dibenarkan, terlebih apabila topik tersebut mengandung
      > unsur SARA.
      > 3. Pada awalnya dibentuk milis ini, setiap pesan yang masuk dimasuk dimilis
      > ini terlebih dahulu disortir oleh moderator, akan tetapi karena adanya
      > keberatan dari beberapa member yang merasa tidak nyaman apabila pesannya
      > harus disortir dahulu, maka setting pesannya kami rubah menjadi tidak
      > dimoderatori.
      > 4. Belajar dari pengalaman ini, maka setiap pesan yang masuk di dalam milis
      > ini akan disortir dahulu oleh moderator. Semoga hal ini tidak mengurangi
      > kenyamanan diskusi rekan-rekan member sekalianDemikian yang dapat kami
      > informasikan. Mari kita bangun forum diskusi yang kritis dan argumentatif
      > serta bertanggung jawab di bidang hukum. Terimakasih atas perhatian
      > rekan-rekan sekalian.
      >
      > Hormat kami
      >
      >
      > Moderator
      > Artikel-Hukum
      >
      >
      >
      >

      --
      Dyah Ayu Paramita , Arifien
      Atlas I St No. 3
      40281, Bandung - INDONESIA
      +622291120125
      +62 856 200 3883
      http://en-gb. facebook. com/people/ Dydi-Arifien/ 541094925
      http://www.linkedin .com/pub/ dir/dydi/ arifien



      See all the ways you can stay connected to friends and family

    • Paustinus Siburian
      Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia http://www.paustinus.blogspot.com   Pada tanggal 9 Juli 2009 diundangkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
      Message 2 of 26 , Aug 5, 2009
      • 0 Attachment

        Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia

        http://www.paustinus.blogspot.com

         

        Pada tanggal 9 Juli 2009 diundangkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092009TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 109, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5035).

        Undang-undang tersebut mengatur disamping soal bahasa Indonesia, juga soal bendera, lambing Negara serta lagu kebangsaan. Tulisan ini hanya menyoroti soal Bahasa Indonesia saja.

        UU ini merupakan suatu yang baru yang menjadi landasan hokum mengenai hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pada permulaan harus diakui bahwa undang-undang ini mempunyai dua tujuan yang luhur, menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional.

        Pasal 27 menyatakan bahwa bahasa Indonesia dapat difahami sebagai bahasa resmi Negara dan sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa resmi Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

        Pada permulaan harus diperhatikan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tidak masuk dalam ranah jejaring social, sehingga penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah pada jejaring social seperti facebook tidak dilarang.

        Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia
        Pasal 26 – 39 mengatur mengenai kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam:
        1. Peraturan perundang-undangan (Pasal 26).
        Tentu ini adalah sesuatu yang umum. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan yang menyangkut ratifikasi perjanjian internasional yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini. Kita melihat bahwa dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan menyangkut ratifikasi, teks asli selalu dilampirkan tanpa membuat atau menterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya piker ke depan, dalam setiap peraturan perundang-undangan mengenai ratifikasi harus sudah dilampirkan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia perjanjian internasional yang sudah diratifikasi tersebut.
        Demikian juga dengan peraturan-peraturan lama yang masih dalam bahasa Indonesia perlu segera di Indonesiakan dan disesuaikan dengan undang-undang baru ini.
        2. dokumen resmi Negara (Pasal 27)
        Penjelasan Pasal 27 menyatakan bahwa yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan;
        3. pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri (Pasal 28). Penjelasan Pasal 28 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pidato resmi” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.
        4. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional (Pasal 29 ayat (1). Ayat (2) Pasal 29 memungkinkan digunakannya bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga Negara asing.
        5. Pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (pasal 30).
        6. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia (Pasal 31 ayat (1). Pasal 31 ayat (2) lebih jauh menentukan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum public yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.
        7. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Penjelasan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bersifat nasional” adalah berskala antar daerah dan berdampak nasional. Penjelasan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud “bersifat internasional” adalah berskala antarbangsa dan berdampak internasional.
        8. Komunikasi Resmi dalam lingkungan kerja pemerintah dan swasta
        Pasal 33 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Bagi mereka yang masih belum mampu berbahasa Indonesia, menurut ayat (2) Pasal 33 wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Pengertian dari lingkungan kerja swasta, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 sebagai mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
        9. Laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah (Pasal 34)
        10. Karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah (Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Dikecualikan dalam hal ini adalah untuk tujuan atau bidang kajian khusus yang dapat menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. menentukan
        11. Nama geografi di Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Nama geografi itu harus satu nama resmi. Tidak dilarang dalam hal ini menggunakan nama tidak resmi.
        Pasal 36 ayat (3) menyebutkan beberapa hal yang harus menggunakan bahasa Indonesia, yaitu nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Untuk hal-hal ini dapat digunakan bahasa daerah atau bahasa asing jika memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
        Dengan demikian nama-nama seperti Cilandak Town Square sudah tidak dapat lagi digunakan. Senayan City, mungkin harus disebut sebagai Kota Senayan.
        12. Informasi tentang Produk atau jasa
        Pasal 37 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk informasi produk baik barang atau jasa baik produksi dalam negeri maupun produk asing. Undang-undang memperkenankan dilengkapinya informasi produk dalam bahasa asing atau bahasa daerah.
        13. Rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum wajib dalam bahasa Indonesia (Pasal 38). Bahasa Indonesia dalam hal-hal tersebut dapat disertai bahasa asing atau daerah.
        14. Informasi melalui media massa harus dalam bahasa Indonesia kecuali mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus (Pasal 39)

        Pasal 40 mementukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia akan diatur dengan Peraturan Presiden.

        Sanksi
        Undang-undang tidak mengatur mengenai sanksi jika kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar. Namun untuk beberapa hal tertentu dapat dilihat bahwa sanksinya akan terlihat jika ada proses hokum. Misalnya, kewajiban membuat perjanjian dalam bahasa Indonesia. Jika ternyata ada perkara kelak di pengadilan, maka jika perjanjian yang menjadi persoalan ditulis dalam bahasa asing maka mungkin tidak dianggap sah karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata tentang sarat sahnya perjanjian.

        Tentu masih akan dilihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan undang-undang ini nantinya.
        Pasal 72 UU ini menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain soal bahasa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Ini akan dilihat dalam Peraturan Presiden yang akan dating yang paling lambat harus ada dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini, yaitu tanggal 8 Juli 2011 (Lihat Pasal 73).

        Rabu, 2009 Juli 29

        Hak Jaksa Mengajukan PK

        Dalam tulisan saya berjudul “Hak Jaksa Mengajukan PK dan Batasannya”, saya mengulas mengenai hak jaksa untuk mengajukan PK dan menyimpulkan bahwa jaksa berhak mengajukan PK sesuai Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Dalam tulisan tersebut saya hanya menyitir mengenai Putusan MA dalam Negara v Muchtar Pakpahan, Negara v Pollycarpus, dan Negara v H. MULYAR bin SAMSI. Saya tidak menyinggung Putusan MA dalam Negara v JOKO SOEGIARTO TJANDRA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/PIDSUS/2009 Tahun 2009) dan Negara v Syahril Sabirin (Putusan Mahkamah Agung Nomor 07PK/PIDSUS/2009 Tahun 2009), karena pada waktu menuliskan hal itu belum membaca kedua putusan MA tersebut. Setelah saya membaca kedua putusan yang terakhir, saya melihat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh MA semakin jauh dari yang ditentukan oleh KUHAP.
        Pasal 263 ayat (3) KUHAP memberikan hak atau wewenang kepada Jaksa untuk mengajukan PK tetapi hal itu sangat terbatas hanya terhadap putusan yang “dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Hal ini berarti bahwa dalam keseluruhan PK yang diajukan oleh jaksa, MA seharusnya menolak mengabulkan permintaan PK tersebut.
        Dalam dua putusan terakhir yang saya sebut di atas, terdapat dissenting opinion, yang menolak untuk mengabulkan permintaan PK jaksa. Namun demikian dissenting opinion tersebut tidak membantu meluruskan dalam hal-hal apa jaksa dapat mengajukan PK. Dissenting Opinion yang ada meneguhkan pandangan bahwa KUHAP tidak mengatur PK oleh jaksa.
        Pertimbangan MA dalam Negara v JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan Negara v Syahril Sabirin sangatlah tidak masuk akal dan karena itu tidak dapat dibenarkan dalam kerangka berpikir KUHAP. MA dalam kasus-kasus itu seharusnya menolak permohonan Jaksa karena sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dipersoalkan "tidak ada memuat pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan." Setelah gagal menemukan landasan hukum yang jelas dalam KUHAP, MA mendasarkan diri pada pertimbangan kepentingan umum. Tidak jelas kepentingan umum yang mana yang memperbolehkan MA untuk menerima permohonan PK yang diajukan oleh jaksa dalam kedua kasus tersebut dan dalam hal apa serta sejauh mana pertimbangan kepentingan umum harus mengesampingkan bunyi undang-undang.

        Pendapat Mahkamah Konstitusi
        Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH , Hakim Agung, yang memberikan dissenting opinion dalam Negara v Syahril Sabirin tersebut, menyitir pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008. MK juga berpandangan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK. M

      • Paustinus Siburian
        Dengan ini saya mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1430 H kepada rekan-rekan yang merayakan. Mohon maaf lahir dan bathin.   Best,  
        Message 3 of 26 , Sep 20, 2009
        • 0 Attachment
          Dengan ini saya mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1430 H kepada rekan-rekan yang merayakan. Mohon maaf lahir dan bathin.
           
          Best,
           
          Paustinus Siburian

        • Paustinus Siburian
          SOAL KEADAAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA Hari-hari belakangan ini ramai diperbincangkan tentang tindakan Presiden untuk mengeluarkan Perpu mengenai KPK. Ada yang
          Message 4 of 26 , Sep 22, 2009
          • 0 Attachment

            SOAL KEADAAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

            Hari-hari belakangan ini ramai diperbincangkan tentang tindakan Presiden untuk mengeluarkan Perpu mengenai KPK. Ada yang menyatakan bahwa tindakan Presiden tidak sah ada juga yang menyatakan tidak sah. Bagi yang menyatakan tidak sah, kondisi yang ada sekarang belum dapat dinyatakan genting. Bagi yang mendukung tindakan Presiden maka dinyakan bahwa penilaian mengenai kegentingan yang memaksa merupakan hak subjektif dari Presiden.


            Untuk meninjau persoalan ini, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketua KPK dan dua Wakil Ketua KPK terkena kasus yang membuat mereka harus berhadapan dengan proses hukum. Ketua KPK telah berhadapan dengan dakwaan dan sudah mulai disidangkan. Sedangkan dua wakil ketua KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara yang lain dari yang dihadapi Ketua KPK. Dengan adanya proses hukum tersebut, Presiden lalu menonaktifkan ketiga petinggi KPK tersebut. Dengan dinonaktifkannya ketiganya, maka pengambilan keputusan di KPK menjadi tidak kondusif dengan hanya ada dua orang Petinggi KPK yang tersisa. Presiden lalu mengambil tindakan mengeluarkan PERPU untuk mengatasi hal ini dengan melakukan perubahan terhadap UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan-tindakan Presiden ini, yaitu menonaktifkan dua wakil ketua dan mengeluarkan PERPU diambil dalam masa liburan (lebaran) seperti sekarang ini. Dengan adanya penonaktifan maka pengambilan keputusan menjadi tidak memadai lagi dan perlu dilakukan upaya yang segera untuk mengatasi hal itu. Tindakan Presiden adalah menerbitkan PERPU yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menunjuk petinggi KPK dalam hal petinggi KPK kurang dari tiga orang. Lalu menjadi persoalan apakah tindakan subjektif presiden ini adalah merupakan tindakan objektif. Dengan kata lain apakah tindakan Presiden untuk mengeluarkan PERPU sudah memenuhi syarat diambil dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

            Kegentingan yang memaksa

            Apakah yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan memaksa?

            Pasal 22 UUD 1945 berbunyi:

            (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
            (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
            (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.



            Semula UUD 1945 ada Penjelasan. Penjelasan Pasal 22 berbunyi:

            “Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

            Sesuai dengan Penjelasan UUD 1945 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah keadaan yang sedemikian rupa yang berkaitan dengan urusan menjamin “keselamatan negara”. Sesuai dengan Penjelasan tersebut PERPU hanya akan dapat dibentuk dalam hal keselamatan negara terancam bahaya.

            Kemudian terjadilah perubahan konstitusi. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 diubah sehingga menjadi berbunyi, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan adanya perubahan tersebut, Penjelasan Pasal 22 menjadi tereliminasi dan dalam melakukan tafsir atas Pasal 22Penjelasan Pasal 22 itu hanya merupakan dokumen historis. Namun tentu kita mengetahui bahwa ada penafsiran historis. Perubahan UUD 1945 tidak dengan sendirinya dapat mengabaikan bahwa Penjelasan itu pernah ada dan bahwa untuk keperluan melakukan penafsiran historis, Eks Penjelasan UUD 1945 tetap layak diperhatikan.

            Dalam Putusan MK Konstitusi No. 003/PUU/2005, MK Konstitusi menyatakan:

            “bahwa alasan dikeluarkannya sebuah Perpu oleh Presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perpu menjadi undang-undang.”

            Saya melihat ada sedikit kekeliruan dalam pendapat dari MK ini. Tindakan Presiden untuk mengeluarkan PERPU dalam keadaan kegentingan yang memaksa adalah sekaligus merupakan tindakan objektif dari Presiden sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Objektivitas itu tidak terdapat pada fakta bahwa menurut Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, DPR harus memberikan persetujuan terhadap PERPU. Artinya, kalau kemudian DPR tidak menyetujui PERPU maka hal itu tidak berarti bahwa tindakan subjektif Presiden bukan merupakan tindakan objektif. Persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya merupakan objektivitas yang lain, yaitu bahwa setelah tindakan subjektif Presiden untuk mengeluarkan suatu PERPU yang juga merupakan tindakan objektif Presiden karena sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, Tindakan Presiden selanjutnya adalah mengajukannya (Tindakan subjektif) untuk persetujuan DPR (tindakan objektif), sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2), yaitu DPR harus memberikan persetujuan atau tidak terhadap PERPU itu dalam persidangan berikutnya.

            Lalu kalau demikian halnya, apakah kegentingan memaksa itu? Dengan tidak adanya lagi Penjelasan maka keadaan kegentingan yang memaksa menjadi tidak jelas ukurannya. Dalam praktik ketetanegaraan selama ini, PERPU itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak. Lihat sebagai contoh PERPU No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan PERPU-PERPU yang lain yang tidak mempunyai kaitan dengan keadaan bahaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Prp) No. 3 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

            Dalam Putusan MK No. 003/PUU/2005, MK gagal mendefenisikan apa yang dimaksud dengan keadaan kegentingan yang memaksa. Para pakar dan komentator hukum tata negara juga gagal mendefenisikan keadaan kegentingan memaksa itu. Saya melihat kegentingan memaksa sebagai keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Prp) No. 3 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta keadaan yang mendesak lainnya dimana untuk pembentukan suatu undang-undang tidak mungkin dilakukan. Jadi ada dua unsur dari keadaan kegentingan yang memaksa, yaitu adanya hal yang perlu diatur dengan segera dalam bentuk undang-undang tetapi DPR tidak mungkin membentuk undang-undang yang bersangkutan pada keadaan yang mendesak itu. Jadi harus ada materi tertentu yang merupakan materi muatan undang-undang yang harus segera diatur dan bahwa DPR tidak mungkin pada keadaan mendesak itu membentuk UU. Hal yang terakhir ini, menyangkut tidak dapatnya DPR membentuk UU, selalu diabaikan dalam membahas mengenai keadaan kegentingan yang memaksa.

            Pasal 20 ayat (1) menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20 ayat (2) menyatakan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Jadi esensi dari keadaan kegentingan memaksa adalah adanya materi tertentu yang merupakan materi muatan UU yang seharusnya diatur dengan UU tetapi diatur oleh Presiden dalam bentuk PERPU karena keadaan tertentu dimana Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, keadaan kegentingan memaksa adalah keadaan dimana Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mungkin dilaksanakan. Karena itulah dalam Pasal 22 Ayat (2) ditetapkan bahwa PERPU, yang dikeluarkan dalam keadaan tidak dapat dilaksanakannya Pasal 20 Ayat (1) dan (2), harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya. Ini artinya, PERPU, yang muatannya merupakan materi muatan UU, jika Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 sudah dapat dilaksanakan, maka harus kembali diatur sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut dalam persidangan berikutnya.

            Penutup

            Kembali ke persoalan semula, apakah tindakan Presiden mengeluarkan PERPU menyangkut KPK masuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa, saya melihat tindakan Presiden itu sudah tepat. Keadaan dimana hanya ada dua orang anggota KPK yang aktif sangat tidak memadai untuk mengambil keputusan. Dalam keadaan demikian, UU yang mengatur soal KPK tidak memberikan ketentuan mengenai langkah yang harus diambil. KPK mengurusi banyak hal yang perlu pengambilan keputusan yang segera. Dalam masa-masa ini, ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mungkin untuk dilaksanakan (bukan masa persidangan DPR, karena libur lebaran) tetapi harus tetap ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dengan mengeluarkan PERPU.

          • monster paham
            Ada yang punya RUU Kesehatan yang baru disahin kemaren ngak??? makasih Best regards Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo!
            Message 5 of 26 , Sep 28, 2009
            • 0 Attachment
              Ada yang punya RUU Kesehatan
              yang baru disahin kemaren ngak???
              makasih


              Best regards



              Kenapa BBM mesti naik? Apakah tidak ada solusi selain itu?
              Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!
            • Paustinus Siburian
              Sambil nonton Liverpool vs Fiorentina (yang akhirnya dimenangkan oleh Fiorentina 2-0), saya tempatkan terjemahan bebas dari Konvensi ICSID di
              Message 6 of 26 , Sep 29, 2009
              • 0 Attachment
                Sambil nonton Liverpool vs Fiorentina (yang akhirnya dimenangkan oleh Fiorentina 2-0), saya tempatkan terjemahan bebas dari Konvensi ICSID di http://www.ipaust.co.id/Konvensi%20ICSID.pdf . Barangkali rekan-rekan tertarik membacanya.
                Komentar-komentar, kritik, dan saran sangat dihargai.
                 
                Best,
                PS

              • Paustinus Siburian
                Mohon maaf tadi salah kasih link. Linknya ada di http://www.ipaust.co.id/Konvensi%20ICSID1.pdf   Dengan ini kesalahan diperbaiki.   Best,   PS Mohon maaf
                Message 7 of 26 , Sep 29, 2009
                • 0 Attachment


                  Mohon maaf tadi salah kasih link. Linknya ada di
                   
                  Dengan ini kesalahan diperbaiki.
                   
                  Best,
                   
                  PS

                • Arif Setiawan
                  Terima kasih terjemahan konvensi ICSID1nya. Tentu bermanfaat untuk menambah pengetahuan. ________________________________ Dari: Paustinus Siburian
                  Message 8 of 26 , Sep 30, 2009
                  • 0 Attachment
                    Terima kasih terjemahan konvensi ICSID1nya. Tentu bermanfaat untuk menambah pengetahuan.


                    Dari: Paustinus Siburian <paustinus@...>
                    Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
                    Terkirim: Rabu, 30 September, 2009 04:07:34
                    Judul: [artikel-hukum] Konvensi ICSID1

                     



                    Mohon maaf tadi salah kasih link. Linknya ada di
                     
                    Dengan ini kesalahan diperbaiki.
                     
                    Best,
                     
                    PS



                    Apa dia selingkuh?
                    Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!
                  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.