Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan

Expand Messages
  • sarah serena
    Sarah Serena SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum JAKARTA 085885387423 ... From: sarah serena Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan
    Message 1 of 6 , Jun 29, 2009
    • 0 Attachment


      Sarah Serena SH.MH
      Advokat dan Konsultan Hukum
      JAKARTA
      085885387423


      --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@...> wrote:

      From: sarah serena <sarah_serena2002@...>
      Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: perempuan@yahoogroups.com
      Cc: buruh-migran@yahoogroups.com
      Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM

      Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

      Inilah bunyi dari

      Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

      Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
      Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

      Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
      yakni :

      1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
      2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
         penyandang cacat.
      3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
      4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
         legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
      5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
         terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
      6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
         pemiskinan permpuan
      7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
          wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
      8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

      Jakarta, 28 Juni 2009

      Calon Presiden Dan Wakil Presiden
      Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

      Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

      Pertanyaannya :

      Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

      Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

      Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

      Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

      Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

      Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

      Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

      Salam Rakyat Tertindas

      Sarah Serena SH.MH
      Advokat dan Konsultan Hukum
      JAKARTA
      085885387423

      --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

      From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
      Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

      Syaldie dan teman2,

      Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

      dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

      ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

      Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

      peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

      tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

      dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

      Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

      tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

      HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

      orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

      Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

      merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

      kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

      1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

      anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

      negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

      Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

      kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

      pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

      sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

      menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

      tidak ada konsekuensi secara hukum).

      Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

      pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

      palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

      Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

      mereka lakukan untuk republik ini.

      Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

      kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

      keadilan.

      Salam,

      Gadis Arivia.

      2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

      >

      >

      > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

      > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

      > melakukan apa saja.

      >

      > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

      > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

      > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

      > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

      > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

      > tim tersebut tidak berinisiatif?

      >

      > ----- Original Message -----

      > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

      > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

      >

      > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

      >

      > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

      > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

      > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

      >

      > Gadis Arivia.

      >

      > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

      >

      > >

      > >

      > >

      > >

      >

      > [Non-text portions of this message have been removed]

      >

      >

      >

      [Non-text portions of this message have been removed]











      [Non-text portions of this message have been removed]


    • Azfa Pratama
      Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong. ... From: sarah serena
      Message 2 of 6 , Jun 30, 2009
      • 0 Attachment
        Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

        --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@...> wrote:

        From: sarah serena <sarah_serena2002@...>
        Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        To: jurnalperempuan@yahoogroups.com
        Cc: perserikatansp@yahoogroups.com
        Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM



        Sarah Serena SH.MH
        Advokat dan Konsultan Hukum
        JAKARTA
        085885387423


        --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

        From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
        Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
        To: perempuan@yahoogrou ps.com
        Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
        Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM

        Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

        Inilah bunyi dari

        Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

        Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
        Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

        Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
        yakni :

        1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
        2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
           penyandang cacat.
        3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
        4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
           legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
        5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
           terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
        6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
           pemiskinan permpuan
        7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
            wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
        8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

        Jakarta, 28 Juni 2009

        Calon Presiden Dan Wakil Presiden
        Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

        Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

        Pertanyaannya :

        Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

        Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

        Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

        Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

        Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

        Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

        Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

        Salam Rakyat Tertindas

        Sarah Serena SH.MH
        Advokat dan Konsultan Hukum
        JAKARTA
        085885387423

        --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

        From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
        Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
        To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
        Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

        Syaldie dan teman2,

        Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

        dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

        ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

        Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

        peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

        tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

        dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

        Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

        tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

        HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

        orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

        Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

        merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

        kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

        1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

        anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

        negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

        Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

        kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

        pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

        sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

        menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

        tidak ada konsekuensi secara hukum).

        Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

        pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

        palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

        Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

        mereka lakukan untuk republik ini.

        Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

        kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

        keadilan.

        Salam,

        Gadis Arivia.

        2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

        >

        >

        > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

        > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

        > melakukan apa saja.

        >

        > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

        > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

        > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

        > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

        > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

        > tim tersebut tidak berinisiatif?

        >

        > ----- Original Message -----

        > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

        > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

        > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

        >

        > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

        >

        > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

        > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

        > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

        >

        > Gadis Arivia.

        >

        > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

        >

        > >

        > >

        > >

        > >

        >

        > [Non-text portions of this message have been removed]

        >

        >

        >

        [Non-text portions of this message have been removed]











        [Non-text portions of this message have been removed]



      • Risa AMRIKASARI
        Kontraknya banyak salah ketik :p Risa via BlackBerry® ... From: Azfa Pratama Date: Tue, 30 Jun 2009 00:56:42 To:
        Message 3 of 6 , Jun 30, 2009
        • 0 Attachment
          Kontraknya banyak salah ketik :p

          Risa via BlackBerry®


          From: Azfa Pratama
          Date: Tue, 30 Jun 2009 00:56:42 -0700 (PDT)
          To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
          Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan

          Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

          --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

          From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
          Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
          To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
          Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
          Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM



          Sarah Serena SH.MH
          Advokat dan Konsultan Hukum
          JAKARTA
          085885387423


          --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

          From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
          Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
          To: perempuan@yahoogrou ps.com
          Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
          Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM

          Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

          Inilah bunyi dari

          Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

          Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
          Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

          Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
          yakni :

          1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
          2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
             penyandang cacat.
          3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
          4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
             legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
          5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
             terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
          6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
             pemiskinan permpuan
          7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
              wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
          8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

          Jakarta, 28 Juni 2009

          Calon Presiden Dan Wakil Presiden
          Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

          Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

          Pertanyaannya :

          Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

          Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

          Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

          Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

          Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

          Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

          Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

          Salam Rakyat Tertindas

          Sarah Serena SH.MH
          Advokat dan Konsultan Hukum
          JAKARTA
          085885387423

          --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

          From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
          Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
          To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
          Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

          Syaldie dan teman2,

          Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

          dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

          ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

          Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

          peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

          tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

          dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

          Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

          tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

          HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

          orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

          Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

          merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

          kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

          1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

          anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

          negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

          Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

          kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

          pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

          sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

          menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

          tidak ada konsekuensi secara hukum).

          Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

          pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

          palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

          Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

          mereka lakukan untuk republik ini.

          Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

          kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

          keadilan.

          Salam,

          Gadis Arivia.

          2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

          >

          >

          > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

          > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

          > melakukan apa saja.

          >

          > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

          > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

          > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

          > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

          > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

          > tim tersebut tidak berinisiatif?

          >

          > ----- Original Message -----

          > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

          > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

          > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

          >

          > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

          >

          > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

          > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

          > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

          >

          > Gadis Arivia.

          >

          > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

          >

          > >

          > >

          > >

          > >

          >

          > [Non-text portions of this message have been removed]

          >

          >

          >

          [Non-text portions of this message have been removed]











          [Non-text portions of this message have been removed]



        • Milan
          Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan. Apabila tidak ada
          Message 4 of 6 , Jun 30, 2009
          • 0 Attachment
            Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

            Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

            Rgd.



            From: Azfa Pratama <pazfa@...>
            To: artikel-hukum@yahoogroups.com
            Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
            Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan

            Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

            --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

            From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
            Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
            To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
            Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
            Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM



            Sarah Serena SH.MH
            Advokat dan Konsultan Hukum
            JAKARTA
            085885387423


            --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

            From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
            Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
            To: perempuan@yahoogrou ps.com
            Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
            Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM

            Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

            Inilah bunyi dari

            Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

            Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
            Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

            Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
            yakni :

            1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
            2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
               penyandang cacat.
            3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
            4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
               legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
            5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
               terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
            6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
               pemiskinan permpuan
            7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
            8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

            Jakarta, 28 Juni 2009

            Calon Presiden Dan Wakil Presiden
            Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

            Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

            Pertanyaannya :

            Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

            Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

            Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

            Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

            Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

            Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

            Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

            Salam Rakyat Tertindas

            Sarah Serena SH.MH
            Advokat dan Konsultan Hukum
            JAKARTA
            085885387423

            --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

            From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
            Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
            To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
            Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

            Syaldie dan teman2,

            Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

            dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

            ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

            Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

            peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

            tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

            dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

            Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

            tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

            HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

            orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

            Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

            merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

            kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

            1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

            anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

            negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

            Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

            kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

            pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

            sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

            menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

            tidak ada konsekuensi secara hukum).

            Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

            pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

            palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

            Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

            mereka lakukan untuk republik ini.

            Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

            kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

            keadilan.

            Salam,

            Gadis Arivia.

            2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

            >

            >

            > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

            > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

            > melakukan apa saja.

            >

            > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

            > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

            > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

            > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

            > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

            > tim tersebut tidak berinisiatif?

            >

            > ----- Original Message -----

            > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

            > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

            > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

            >

            > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

            >

            > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

            > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

            > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

            >

            > Gadis Arivia.

            >

            > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

            >

            > >

            > >

            > >

            > >

            >

            > [Non-text portions of this message have been removed]

            >

            >

            >

            [Non-text portions of this message have been removed]











            [Non-text portions of this message have been removed]




          • Kusnadi Thea
            saya rasa kalau konsekwensi hukum dari wanprestasinya mega dan prabowo, hanya memaki-maki saja, hal itu sdh biasa dilakukan oleh kaum marginal, miskin dan
            Message 5 of 6 , Jul 1, 2009
            • 0 Attachment
              saya rasa kalau konsekwensi hukum dari wanprestasinya mega dan prabowo, hanya memaki-maki saja, hal itu sdh biasa dilakukan oleh kaum marginal, miskin dan tertindas. sebab secara kekuatan politik kelompok rentan tersebut sampai saat ini belum mampu untuk mewujudkannya, jadi dg cara memaki para penguasa yang serakah dg kekuasaan adalah daya terlemah yg mereka miliki. jadi jangan terlalu percaya wahai kaum perempuan!! sebab mesti kita sadari bahwa saat ini para calon penguasa sdg menebar pesona palsu! mengangkat martabat dan kesejahteraan kaum perempuan bisa kita percayai, bilamana kontrak politik yg dibuat megaprabowo dijadikan sebagai kebutuhan politik, bukan agenda politik. masalahnya apakah mungkin isu perempuan dijadikan sebagai kebutuhan politik megaprabowo?

              --- Pada Rab, 1/7/09, Risa AMRIKASARI <risa.amrikasari@...> menulis:

              Dari: Risa AMRIKASARI <risa.amrikasari@...>
              Topik: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
              Kepada: artikel-hukum@yahoogroups.com
              Tanggal: Rabu, 1 Juli, 2009, 12:12 AM

              Kontraknya banyak salah ketik :p

              Risa via BlackBerry®


              From: Azfa Pratama
              Date: Tue, 30 Jun 2009 00:56:42 -0700 (PDT)
              To: <artikel-hukum@ yahoogroups. com>
              Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan

              Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

              --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

              From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
              Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
              To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
              Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
              Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM



              Sarah Serena SH.MH
              Advokat dan Konsultan Hukum
              JAKARTA
              085885387423


              --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

              From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
              Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
              To: perempuan@yahoogrou ps.com
              Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
              Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM

              Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

              Inilah bunyi dari

              Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

              Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
              Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

              Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
              yakni :

              1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
              2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                 penyandang cacat.
              3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
              4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                 legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
              5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                 terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
              6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                 pemiskinan permpuan
              7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                  wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
              8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

              Jakarta, 28 Juni 2009

              Calon Presiden Dan Wakil Presiden
              Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

              Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

              Pertanyaannya :

              Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

              Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

              Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

              Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

              Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

              Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

              Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

              Salam Rakyat Tertindas

              Sarah Serena SH.MH
              Advokat dan Konsultan Hukum
              JAKARTA
              085885387423

              --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

              From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
              Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
              To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
              Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

              Syaldie dan teman2,

              Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

              dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

              ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

              Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

              peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

              tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

              dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

              Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

              tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

              HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

              orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

              Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

              merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

              kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

              1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

              anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

              negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

              Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

              kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

              pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

              sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

              menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

              tidak ada konsekuensi secara hukum).

              Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

              pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

              palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

              Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

              mereka lakukan untuk republik ini.

              Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

              kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

              keadilan.

              Salam,

              Gadis Arivia.

              2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

              >

              >

              > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

              > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

              > melakukan apa saja.

              >

              > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

              > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

              > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

              > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

              > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

              > tim tersebut tidak berinisiatif?

              >

              > ----- Original Message -----

              > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

              > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

              > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

              >

              > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

              >

              > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

              > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

              > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

              >

              > Gadis Arivia.

              >

              > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

              >

              > >

              > >

              > >

              > >

              >

              > [Non-text portions of this message have been removed]

              >

              >

              >

              [Non-text portions of this message have been removed]











              [Non-text portions of this message have been removed]





              Berselancar lebih cepat.
              Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)
            • rusharyanto
              Mending kalau nagihnya susah, malah yg nagih diclurit ! From: artikel-hukum@yahoogroups.com [mailto:artikel-hukum@yahoogroups.com] On Behalf Of Azfa Pratama
              Message 6 of 6 , Jul 6, 2009
              • 0 Attachment

                Mending kalau nagihnya susah, malah yg nagih diclurit !

                 

                From: artikel-hukum@yahoogroups.com [mailto:artikel-hukum@yahoogroups.com] On Behalf Of Azfa Pratama
                Sent: 30 Juni 2009 9:57
                To: artikel-hukum@yahoogroups.com
                Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan

                 




                Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

                --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@...> wrote:


                From: sarah serena <sarah_serena2002@...>
                Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                To: jurnalperempuan@yahoogroups.com
                Cc: perserikatansp@yahoogroups.com
                Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM



                Sarah Serena SH.MH
                Advokat dan Konsultan Hukum
                JAKARTA
                085885387423


                --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:


                From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
                Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
                To: perempuan@yahoogrou ps.com
                Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
                Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM

                Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                Inilah bunyi dari

                Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

                Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
                Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

                Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
                yakni :

                1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
                2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
                   penyandang cacat.
                3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
                4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
                   legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
                5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
                   terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
                6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
                   pemiskinan permpuan
                7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
                    wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
                8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

                Jakarta, 28 Juni 2009

                Calon Presiden Dan Wakil Presiden
                Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

                Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

                Pertanyaannya :

                Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

                Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

                Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

                Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

                Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

                Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

                Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

                Salam Rakyat Tertindas

                Sarah Serena SH.MH
                Advokat dan Konsultan Hukum
                JAKARTA
                085885387423

                --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

                From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
                Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
                To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
                Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

                Syaldie dan teman2,

                Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

                dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

                ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

                Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

                peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

                tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

                dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

                Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

                tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

                HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

                orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

                Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

                merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

                kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

                1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

                anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

                negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

                Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

                kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

                pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

                sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

                menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

                tidak ada konsekuensi secara hukum).

                Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

                pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

                palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

                Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

                mereka lakukan untuk republik ini.

                Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

                kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

                keadilan.

                Salam,

                Gadis Arivia.

                2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

                >

                >

                > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

                > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

                > melakukan apa saja.

                >

                > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

                > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

                > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

                > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

                > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

                > tim tersebut tidak berinisiatif?

                >

                > ----- Original Message -----

                > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

                > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

                > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

                >

                > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

                >

                > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

                > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

                > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

                >

                > Gadis Arivia.

                >

                > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

                >

                > >

                > >

                > >

                > >

                >

                > [Non-text portions of this message have been removed]

                >

                >

                >

                [Non-text portions of this message have been removed]











                [Non-text portions of this message have been removed]

                 

              Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.