Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

16Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan KontrakPolitik Perempuan

Expand Messages
  • Jefta Poerwanto
    Jul 1, 2009
    • 0 Attachment
      Apakah suatu kontrak politik yang ditandatangani para capres dan/atau cawapres dapat mengikat secara hukum dan sah dikemudian hari ternyata lalai untuk memenuhinya ?
      -----Original Message-----
      From: Milan <mahmilan@...>

      Date: Wed, 1 Jul 2009 02:11:23
      To: <artikel-hukum@yahoogroups.com>
      Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak
      Politik Perempuan


      Saya pribadi lebih menghargai yang mau tandatangan kontrak politik daripada yang ketakutan untuk membuat kontrak apalagi untuk tandatangan.

      Apabila tidak ada kontrak mau pakai bukti apa untuk menagih?

      Rgd.





      ----------------
      From: Azfa Pratama <pazfa@...>
      To: artikel-hukum@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, 30 June, 2009 14:56:42
      Subject: Re: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan




      Kontrak Politik?, bukannya sudah dibuktikan yang sudah-sudah kalau yang seperti itu nagihnya susah?....jangan mau dibohongin dong.

      --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

      From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
      Subject: [artikel-hukum] Fw: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      Cc: perserikatansp@ yahoogroups. com
      Date: Monday, June 29, 2009, 7:05 AM







      Sarah Serena SH.MH
      Advokat dan Konsultan Hukum
      JAKARTA
      085885387423

      --- On Mon, 6/29/09, sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com> wrote:

      From: sarah serena <sarah_serena2002@ yahoo.com>
      Subject: [Lingk] Laporan Hasil undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: perempuan@yahoogrou ps.com
      Cc: buruh-migran@ yahoogroups. com
      Date: Monday, June 29, 2009, 2:51 AM




      Laporan Hasil Diskusi Dan Kontrak Politik Mega Prabowo Dengan Kaum Perempuan

      Inilah bunyi dari

      Kontrak Politik Mega - Prabowo Dengan Kaum Perempuan

      Bahwa hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara masih belum terpenuhi sepenuhnya, para perempuan di berbagai sektor kehidupan masih menjadi obyek berbagai bentuk kekerasan berbasis jender.
      Sepatutnya Negara  melakukan tindakan maksimal untuk menghapus praktek diskriminasi dan subordinasi terhadap  perempuan baik di ranah publik maupun domestik.

      Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan ini menyatakan berkomitmen, bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014, mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan,
      yakni :

      1. Mewngurangi segala bentuk keerasan terhadap perempuan serta angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
      2. Menghormati, mengakui, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi manusia (HAM) terutama perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, hak-hak kaum minoritas, dan kelompok marjinal termasuk kelompok
         penyandang cacat.
      3. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menghapus stereotype, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk memperbaiki kebijakan yang merugikan perempuan
      4. Mendorong keterwakilan perempuan setidaknya minimal 30% di lembaga-lembaga pengambilan keputusan/kebijakan (eksekutif,
         legislatif, yudikatif), Partai Politik termasuk di kepolisian dan angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga publik lainnya
      5. Menjamin tersedianya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah air, serta sumber daya alam lainnya, termasuk
         terhadap teknologi kredit dan usaha bagi perempuan di semua sektor ekonomi.
      6. menolak segala bentuk liberalisasi/ privatisasi di berbagai bidang kebutuhan dasar rakyat dan menghapus hutang yang menjadi sumber
         pemiskinan permpuan
      7. Melindungi perekonomian, rakyat kecil termasuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak di daerah pesisir dan perkotaan seperti
          wilayah tangkap nelayan tradisional, pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, industri kecil, dll.
      8. Meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan kapasitas perempuan, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan miskin kota

      Jakarta, 28 Juni 2009

      Calon Presiden Dan Wakil Presiden
      Megawati Soekarno Putri Dan Prabowo Subianto

      Dalam diskusi kontrak politik tersebut, tim sukses Mega-Prabowo dantaranya Ibu Ratna Batara Murti dan Ibu Eva juga dihadiri oleh Ibu Halida Hatta, dikatakan apabila ternyata Mega-Prabowo setelah terpilih tidak menepati janji dalam kontrak politik. Maka, kaum perempuan ataupun kaum marginal lainnya yang telah menandatangani kontrak politik dengan Mega Prabowo di persilakan untuk "memaki maki" mereka.

      Pertanyaannya :

      Apakah "Memaki-maki Presiden dan Wakil Presiden" tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP.  Apakah menyuarakan pendapat nantinya juga tidak akan dikenakan undang-undang unjuk rasa sebagaimana biasanya???? ?

      Janji-janji muluk yang di masukkan dalam kontrak politik, seakan-akan membawa masyarakat ke dalam angan-angan yang penuh kepalsuan. Karena apa yang dijanjikan tersebut tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Terlebih lagi bila pelaksanaan janji-janji tersebut mengalami kendala dengan alasan klise "merupakan kewenangan pemerintah daerah",  menurut "undang-undang otonomi daerah".

      Lalu bila sudah begitu, mungkinkah janji-janji politik itu bisa terwujud ??? Bila Pemerintah Daerah mengatakan, bahwa janji politik capres dan cawapres tersebut bisa menghambat kemajuan Daerah, karena adanya janji politik tersebut memberikan rasa takut bagi para investor untuk menanamkan dananya di daerah. Lalu kalau sudah menggunakan alasan tersebut,  apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden ???

      Sebagai contoh kecil saja, kasus Pedagang Pasar Tradisional  Pondok Gede Bekasi, hingga saat ini hak pakainya belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mempedulikan kepentingan "Investor" ketimbang kepentingan "Pedagang Pasar". padahal salah satu pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P yang nota bene seharusnya juga terikat dalam janji politik yang diucapkan oleh Mega Prabowo. Tapi ternyata tidak demikian dalam prakteknya.

      Meski pucuk pimpinan Pemkot Bekasi adalah anggota PDI-P, namun tidak ada sanksi apapun yang dapat diberikan oleh Pimpinan PDI-P yakni Ibu Mega terhadap anggotanya yang tidak mengikuti garis partai politiknya. Hal ini terbukti,  meski Prabowo selaku ketua umum APPSI yang juga merupakan cawapres megawati sudah mengirimkan surat himbauan kepada Pimpinan Pemkot Bekasi yang notabene anggota PDI P, namun surat tersebut hanya sekedar kertas yang tak mempunyai makna. Bahkan Sekjen APPSI pun sampai menyerah kalah dengan Pimpinan tersebut. Bila Prabowo saja tak didengar apalagi saya, kata beliau!!!!

      Sungguh suatu hal yang ironis. Ternyata cawapres Mega-Prabowo sama sekali tidak dianggap penting oleh pucuk pimpinan Pemkot Bekasi tersebut, kalau sudah begini apa mungkin janji-janji politik lainnya bisa dilaksanakan tanpa dukungan para bawahan dari kedua belah pihak partai yang berkoalisi ?????

      Jawabannya anda sendiri yang menentukan.

      Salam Rakyat Tertindas

      Sarah Serena SH.MH
      Advokat dan Konsultan Hukum
      JAKARTA
      085885387423

      --- On Sun, 6/28/09, Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com> wrote:

      From: Gadis Arivia <g.gadis@gmail. com>
      Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan
      To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com
      Date: Sunday, June 28, 2009, 5:17 PM

      Syaldie dan teman2,

      Saya sepakat dengan Manneke bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh capres

      dan cawapres merupakan pembodohan rakyat. Lalu sekarang kelompok perempuan

      ingin dibodohi pula dengan melakukan kontrak politik.

      Apalagi pengajak kontrak politik adalah cawapres yang masih dipertanyakan

      peranannya dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saya sangat

      tidak etis bagi kelompok perempuan untuk mau melakukan kontrak politik

      dengan orang yang sangat melukai proses demokrasi dan HAM di Indonesia.

      Jejak rekam HAM Prabowo masih dipermasalahkan bukan saja secara nasional

      tapi juga Internasional. Kelompok perempuan adalah bagian dari perjuangan

      HAM, sangat tidak masuk akal untuk ikut di dalam sebuah "kontrak" dengan

      orang yang jelas-jelas masih tersangkut dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

      Selain itu, pemahaman kontrak politik hanya tertuang dalam UUD '45 yang

      merupakan sebuah kontrak rakyat dengan pelaksana negara dalam menjamin

      kesejahteraan dan kebebasan rakyat Indonesia. Misalnya, pada pasal 34 UUD

      1945, yang membahas tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan

      anak-anak yang telantar. Ini adalah kontrak yang harus dipenuhi pelaksana

      negara. Pemenuhan ini harus dilakukan lewat program-program pemerintah.

      Jadi, kalau sekarang ada capres dan cawapres yang melakukan secara maraton

      kontrak-kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat, apa

      pengaturannya di dalam sistim politik Indonesia? Menurut saya, itu di luar

      sistim aturan yang berlaku dengan demikian telah membuat sebuah sistim yang

      menyimpang dan dapat dikatan telah melakukan kontrak-kontrak palsu (karena

      tidak ada konsekuensi secara hukum).

      Rakyat akan mau memilih pemimpinnya berdasarkan jejak rekam calon-calon

      pemimpin. Jejak rekam ini yang menjadi jaminannya bukan kontrak-kontrak

      palsu. Semua calon capres dan wapres telah bekerja untuk pemerintah

      Indonesia. Sangat mudah melihat satu per satu kerja/karya apa yang telah

      mereka lakukan untuk republik ini.

      Jangan mau dibodohi. Kelompok perempuan selama sejarah Indonesia merupakan

      kelompok penjaga keadilan dan HAM. Jangan cemari gerakan perjuangan

      keadilan.

      Salam,

      Gadis Arivia.

      2009/6/28 Syaldi Sahude <syaldi.sahude@ yahoo.co. uk>

      >

      >

      > Nggak salah juga sih mbak. Wong kontrak politik tidak ada konsekuensinya.

      > Jika mereka melanggar, pihak yang melakukan kontrak juga tidak bisa

      > melakukan apa saja.

      >

      > Selain ibu, bapak dan saudara yang lain juga masih berjuang untuk merebut

      > keadilan. Yang terlintas saat membaca e-mail mbak Gadis, mau nggak Prabowo

      > membuat kontrak politik untuk membongkar dan mengadili kasus penculikan

      > aktivis '96-'98 dan tragedi Mei '98? Atau lebih umum beberapa kasus

      > pelanggaran HAM di masa lalu? Kenapa teman-teman yang menjadi bagian dari

      > tim tersebut tidak berinisiatif?

      >

      > ----- Original Message -----

      > From: "Gadis Arivia" <g.gadis@gmail. com <g.gadis%40gmail. com>>

      > To: jurnalperempuan@ yahoogroups. com <jurnalperempuan% 40yahoogroups. com>

      > Sent: Saturday, June 27, 2009 9:01:54 PM GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

      >

      > Subject: Re: [Jurnal Perempuan] Trs: undangan Kontrak Politik Perempuan

      >

      > Apakah tidak salah membuat kontrak politik dengan orang yang masih dituduh

      > pelanggar HAM? Lupakah kita? Jangan sampai lupa masih banyak ibu yang

      > meratapi anaknya hilang hingga detik ini.

      >

      > Gadis Arivia.

      >

      > 2009/6/27 ratna batara munti <rbm_apik@yahoo. com <rbm_apik%40yahoo. com>>

      >

      > >

      > >

      > >

      > >

      >

      > [Non-text portions of this message have been removed]

      >

      >

      >

      [Non-text portions of this message have been removed]











      [Non-text portions of this message have been removed]
    • Show all 10 messages in this topic