Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pernyataan Sikap KP-PRP Mengecam Keras Penembakan Wargga TNGL oleh Aparat Polri dan TNI

Expand Messages
  • KP-PRP
    PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 362/PS/KP-PRP/e/VI/11 Mengecam Keras Penembakan yang Dilakukan Aparat Polri dan TNI terhadap Warga Taman
    Message 1 of 1 , Jun 28, 2011
    PERNYATAAN SIKAP
    PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
    Nomor: 362/PS/KP-PRP/e/VI/11


    Mengecam Keras Penembakan yang Dilakukan Aparat Polri dan TNI terhadap Warga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)


    Salam rakyat pekerja,

    Pada tanggal 27 Juni 2011, Tim Operasi Pengamanan Hutan Areal TNGL menembaki warga korban konflik Aceh di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Penembakan tersebut dipicu bentrokan antara aparat keamanan dengan warga yang menolak untuk direlokasi dari TNGL. Tim yang berjumlah sekitar 1.200 personel gabungan Polri dan TNI pada awalnya berencana untuk menggusur secara paksa para pengungsi korban konflik Aceh tersebut dari wilayah TNGL, karena dinilai telah merusak areal TNGL seluas 22.100 hektar. Akibat penembakan tersebut, hingga saat ini ada sekitar 7 (tujuh) warga yang menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita luka saat bentrokan antara aparat keamanan dan warga. Empat warga di antaranya mengalami luka tembak. Mereka adalah Ismudin Simbolon (46) menderita luka tembak di paha kanan, Supandi (21) luka tembak di dada kiri atas, Boysanto (40) luka tembak di punggung belakang kiri, dan Maharis (38) luka tembak di bagian tungkak. Sementara tiga warga lainnya, yakni Purmanta (57), Ngatiman (59) dan Riadi (35) menderita luka lebam dan lecet karena pukulan aparat.

    Pengungsi korban konflik Aceh sendiri sebenarnya telah mendiami wilayah tersebut sejak tahun 2000. Mereka pernah direlokasi ke Jambi, namun ternyata di tempat relokasi tersebut tidak disediakan tempat tinggal, sehingga para pengungsi itu kembali lagi ke TNGL. Ribuan warga korban konflik Aceh tersebut hingga kini mendiami tiga desa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yakni desa Damar Itam, Desa Sei Minyak, dan Desa Barak Induk. Penolakan para eks pengungsi Aceh untuk direlokasi karena pihak TNGL hingga saat ini belum bisa membuktikan wilayah yang sekarang mereka tempati masuk dalam areal taman nasional. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 04/_DT.G/2007/TN.STB dan putusan Pengadilan Tinggi Sumut memutuskan kawasan yang ditempati warga eks korban konflik Aceh tidak berhubungan dengan TNGL dan merupakan tanah Negara.

    Sebelas tahun para eks pengungsi konflik Aceh itu mendiami wilayah tersebut. Karena lamanya mereka mendiami wilayah tersebut, beberapa fasilitas umum dibangun oleh warga dengan hasil swadaya, seperti gedung sekolah agama tingkat dasar dan tingkat SLTP, masjid, mushala, dan yang lainnya. Baru belakangan ini, rezim neoliberal melalui pengelola TNGL ingin menggusur paksa warga eks korban konflik Aceh itu dengan alasan, bahwa warga telah merusak TNGL dengan melakukan perambahan hutan. Namun, sebenarnya sebelum tahun 2000 atau sebelum pengungsi eks korban konflik Aceh datang ke wilayah tersebut, tutupan lahannya sudah rusak. Hal ini diakibatkan karena illegal logging. Kawasan ini juga pernah dikelola oleh PT Mulya Karya Jaya (MKJ) karena telah diberikan izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan bernomor 277/kpts-II/1991. PT Mulya Karya Jaya mengelola kawasan tersebut seluas 47.000 hektar. Artinya, perusakan hutan sudah dilakukan sejak sebelum para pengungsi eks korban konflik Aceh itu masuk ke kawasan tersebut.

    Yang lebih penting adalah rezim neoliberal hingga saat ini memang tidak pernah berusaha memikirkan bagaimana kehidupan rakyatnya. Terkatung-katungnya warga eks korban konflik Aceh selama mereka hidup di kawasan tersebut menunjukkan ketidakpedulian rezim neoliberal. Bahkan beberapa warga yang bermukim di Sei Minyak sampai saat ini tidak memiliki status kependudukan dan pada saat Pemilukada Langkat, mereka ditolak untuk ikut sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan, bahwa rezim neoliberal memang tidak pernah berusaha serius untuk menangani, atau bahkan melindungi rakyatnya.

    Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
    1. Mengecam keras penembakan aparat keamanan (Polri dan TNI) terhadap warga eks korban konflik Aceh di kawasan Pengunungan Leuser.
    2. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menggulingkan rezim neoliberal dan menghancurkan neoliberalisme.
    3. Kapitalisme-neoliberal telah gagal mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

    Jakarta, 28 Juni 2011
    Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP-PRP)
    Ketua Nasional
    Sekretaris Jenderal
    ttd.
    (Anwar Ma'ruf)
    ttd
    (Rendro Prayogo)

    Contact Persons:
    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
    Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)
     

    ___*****___
    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
    Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.