Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

"President RMS Mr. John Wattilete, president NKRI Jend. TNI SBY"

Expand Messages
  • J.H Werinussa
             President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete, president NKRI ex Jend. TNI SBY President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete
    Message 1 of 15 , Jun 15, 2012
    • 0 Attachment
               "President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete, president NKRI ex Jend. TNI SBY"

      President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete adalah seorang ahli hukum di Belanda, sedangkan SBY adalah ex Jend. TNI dari NKRI yang status bernegaranya palsu dan ilegal. Dengan berstatus begini, SBY selalu menggunakan taktik militernya untuk menakutkan orang. Tapi secara kebenaran dan keadilan berdasarkan ketentuan hukum, maka segala yang dimiliki NKRI adalah berstatus palsu dan ilegal.

      Indonesia alias NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan palsu dan ilegal. Untuk itu, semua system pemerintahannya dari President sampai dengan kepala desa maupun lurah, adalah juga palsu dan ilegal. Sementara semua penggunaan hukum dan perundang undangan negara dimaksud, semuanyapun adalah palsu dan ilegal. Karena selain dari Hasil hasil KMB dan Rancangan KONSTITUSI RIS 1949, maka apapun dan bagaimanapun Indonesia itu, tetap saja berstatus palsu dan ilegal. Bacalah juga pada ambon.com massage no. 57048 dan 57064.


      From: J.H Werinussa <bppkrms@...>
      To: "ambon@yahoogroups.com" <ambon@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, April 29, 2012 3:05 PM
      Subject: "GAS BUMI MASELA ADA DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH RMS"

       "GAS BUMI MASELA ADALAH DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH RMS"

      Gas bumi Maluku yang berkapasitas 25 trilium m3 di perairan Laut Arafura, bukanlah bahagian atau milik pemerintah Indonesia, melainkan itu adalah hak dan wewenang penuh serta kewajiban Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan.

      President RMS Mr. John Wattilete dalam pernyataan tertulisnya kepada pimpinan Shell di Belanda bahwa, keikutsertaan Shell dalam kerja sama dengan Indonesia sebagai yang bertanggungjawab dalam mengeksploitasi Gas Bumi Maluku dan juga INPEX corperation dari Jepang, tidak dapat dibenarkan.

      Karena daerah exploitasi GAS BUMI dimaksud bukanlah bahagian dari Indonesia melainkan itu adalah Hak Milik dan dalam Territorial Integritas Republik Maluku Selatan. Untuk itu, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan sedikitpun atau berhak apapun menjual hak milik Rakyat dan Bangsa Republik Maluku Selatan kepada siapapun, karena hal tersebut bertentangan dan  berlawanan dengan ketentuan hukum International pasal 2 : 4 dari Piagam PBB.

      Terlebih lagi dikatakan oleh pemerintah Indonesia agar Pemerintah RMS dalam exploitasi Gas Bumi Maluku itu, mendapat 10% sesuai dengan (PP- no.34) dan artinya harus ikut membayar Rp. 14,5 triliun atau $. 1,5 miliar USA . Sementara INPEX corperation dari Jepang mendapat 90 % dan Shell dari Belanda mendapat 30% .

      Kalau menurut beta, maka tindakan dan caranya pemerintah Indonesia dalam Territorial Integritas Republik Maluku Selatan selama ini, tidak hanya sebagai pemerintah Penipu dan pencuri dan perampok, melainkan benar benar ini adalah suatu fakta nyata dari satu sistem pemerintahan Pemalsu Dokument PBB menyangkut kemerdekaan dan kedaulatan negaranya sendiri. 

      Untuk menjadi maklum bagi seluruh Rakyat dan Bangsa RMS bahwa, dalam ketentuan Hukum International dan Peraturan perundang undangan PBB, RMS adalah negara yang tetap ada, karena dikuasai secara ilegal oleh pemerintah Indonesia (NKRI). Hal mana adalah pengakuan resmi 2 tokoh terkemuka dunia dalam bidang hukum International Dr. E. De Brabandere Kepala Dosen Universitas Grotius Centre for International Legal Studies 1 Universiteit Leiden Belanda dan Dr. N. Higgins dari Universitas Dublin Irland. Dan dikatakan bahwa, tidak ada satu instansi hukum manapun bisa mengalahkan kemampuan kedua ahli hukum International ini.

      Menurut keterangan ke 2 ahli hukum ini, bahwa tidak perlu juga adanya pengakuan satu negara terhadap kedaulatan RMS, karena pembentukan negara ini sudah sah diatas ketentuan hukum International dan itu artinya sudah mempunyai status pengakuan International (Status QUO) Haleluya !!!

      Dikatakan bahwa, " Sekalipun belum ada negara yang membuat pengakuan terhadap RMS, tapi menurut ketentuan hukum International, Republik Maluku Selatan itu diakui sah dan legal sebagai satu negara merdeka dan berdaulat". Begitu juga dengan Dr. H.G..J. Van Der Molen seorang ahli hukum International  di Belanda, Dr. Warren Austin selaku Ketua Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa, UN recognized the legal status of Republic of The South Moluccas. Demikian juga termuat pada Publikasi PBB yang bertemakan "The South Moluccan Case In The United Nations Machinery" no. 12. Semuanya mengakui dan menyatakan secara terang dan jelas bahwa, Republik Maluku Selatan legal statusnya. Baca di ambon.com massage no. 57048 dan 57064.

      Untuk itu, pemerintah Indonesia (NKRI) tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan sedikitpun atau terlarang untuk menjual GAS BUMI Maluku, kepada siapapun, karena itu akan dinyatakan sebagai pencuri atau perampok atau Kriminal International atau Persekongkolan Kejahatan Berat International. Wilayah Indonesia itu sesungguhnya hanyalah di Jawa Tengah saja dengan beribu kotakan Jogjakarta, selain itu, kepalsuan dan ilegal.

      RMS pasti merdeka dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami "Mena Muria" God bless RMS amin. Standing still and let God move. That is a promise.





      From: Tabaos Nusa Ina <tabaosnusaina@...>
      To: ambon@yahoogroups.com
      Sent: Wednesday, April 25, 2012 8:24 PM
      Subject:  SELAMAT HUT - RMS ke-62

       

      Mena,





               SELAMAT HUT Republik Maluku Selatan ke-62

      25 April 1950 - 2012

      Kepada Pejuang & Simpatisan Kemerdekaan Maluku Selatan


      http://www.humanlaw.org/KPmaluku.html



      Muriaaaa...!













    • J.H Werinussa
      Inilah videonya Lawan Lupa http://www.metrotvnews.com/metromain/newsprograms/2010/12/22/7767/308/me/Lawan-Lupa ________________________________ From: J.H
      Message 2 of 15 , Jun 17, 2012
      • 0 Attachment
        Inilah videonya "Lawan Lupa"

        http://www.metrotvnews.com/metromain/newsprograms/2010/12/22/7767/308/me/Lawan-Lupa


        From: J.H Werinussa <bppkrms@...>
        To: "ambon@yahoogroups.com" <ambon@yahoogroups.com>
        Sent: Friday, June 15, 2012 1:08 PM
        Subject:  "President RMS Mr. John Wattilete, president NKRI Jend. TNI SBY"

         
                "President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete, president NKRI ex Jend. TNI SBY"

        President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete adalah seorang ahli hukum di Belanda, sedangkan SBY adalah ex Jend. TNI dari NKRI yang status bernegaranya palsu dan ilegal. Dengan berstatus begini, SBY selalu menggunakan taktik militernya untuk menakutkan orang. Tapi secara kebenaran dan keadilan berdasarkan ketentuan hukum, maka segala yang dimiliki NKRI adalah berstatus palsu dan ilegal.

        Indonesia alias NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan palsu dan ilegal. Untuk itu, semua system pemerintahannya dari President sampai dengan kepala desa maupun lurah, adalah juga palsu dan ilegal. Sementara semua penggunaan hukum dan perundang undangan negara dimaksud, semuanyapun adalah palsu dan ilegal. Karena selain dari Hasil hasil KMB dan Rancangan KONSTITUSI RIS 1949, maka apapun dan bagaimanapun Indonesia itu, tetap saja berstatus palsu dan ilegal. Bacalah juga pada ambon.com massage no. 57048 dan 57064.


        From: J.H Werinussa <bppkrms@...>
        To: "ambon@yahoogroups.com" <ambon@yahoogroups.com>
        Sent: Sunday, April 29, 2012 3:05 PM
        Subject: "GAS BUMI MASELA ADA DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH RMS"

         "GAS BUMI MASELA ADALAH DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH RMS"

        Gas bumi Maluku yang berkapasitas 25 trilium m3 di perairan Laut Arafura, bukanlah bahagian atau milik pemerintah Indonesia, melainkan itu adalah hak dan wewenang penuh serta kewajiban Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan.

        President RMS Mr. John Wattilete dalam pernyataan tertulisnya kepada pimpinan Shell di Belanda bahwa, keikutsertaan Shell dalam kerja sama dengan Indonesia sebagai yang bertanggungjawab dalam mengeksploitasi Gas Bumi Maluku dan juga INPEX corperation dari Jepang, tidak dapat dibenarkan.

        Karena daerah exploitasi GAS BUMI dimaksud bukanlah bahagian dari Indonesia melainkan itu adalah Hak Milik dan dalam Territorial Integritas Republik Maluku Selatan. Untuk itu, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan sedikitpun atau berhak apapun menjual hak milik Rakyat dan Bangsa Republik Maluku Selatan kepada siapapun, karena hal tersebut bertentangan dan  berlawanan dengan ketentuan hukum International pasal 2 : 4 dari Piagam PBB.

        Terlebih lagi dikatakan oleh pemerintah Indonesia agar Pemerintah RMS dalam exploitasi Gas Bumi Maluku itu, mendapat 10% sesuai dengan (PP- no.34) dan artinya harus ikut membayar Rp. 14,5 triliun atau $. 1,5 miliar USA . Sementara INPEX corperation dari Jepang mendapat 90 % dan Shell dari Belanda mendapat 30% .

        Kalau menurut beta, maka tindakan dan caranya pemerintah Indonesia dalam Territorial Integritas Republik Maluku Selatan selama ini, tidak hanya sebagai pemerintah Penipu dan pencuri dan perampok, melainkan benar benar ini adalah suatu fakta nyata dari satu sistem pemerintahan Pemalsu Dokument PBB menyangkut kemerdekaan dan kedaulatan negaranya sendiri. 

        Untuk menjadi maklum bagi seluruh Rakyat dan Bangsa RMS bahwa, dalam ketentuan Hukum International dan Peraturan perundang undangan PBB, RMS adalah negara yang tetap ada, karena dikuasai secara ilegal oleh pemerintah Indonesia (NKRI). Hal mana adalah pengakuan resmi 2 tokoh terkemuka dunia dalam bidang hukum International Dr. E. De Brabandere Kepala Dosen Universitas Grotius Centre for International Legal Studies 1 Universiteit Leiden Belanda dan Dr. N. Higgins dari Universitas Dublin Irland. Dan dikatakan bahwa, tidak ada satu instansi hukum manapun bisa mengalahkan kemampuan kedua ahli hukum International ini.

        Menurut keterangan ke 2 ahli hukum ini, bahwa tidak perlu juga adanya pengakuan satu negara terhadap kedaulatan RMS, karena pembentukan negara ini sudah sah diatas ketentuan hukum International dan itu artinya sudah mempunyai status pengakuan International (Status QUO) Haleluya !!!

        Dikatakan bahwa, " Sekalipun belum ada negara yang membuat pengakuan terhadap RMS, tapi menurut ketentuan hukum International, Republik Maluku Selatan itu diakui sah dan legal sebagai satu negara merdeka dan berdaulat". Begitu juga dengan Dr. H.G..J. Van Der Molen seorang ahli hukum International  di Belanda, Dr. Warren Austin selaku Ketua Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa, UN recognized the legal status of Republic of The South Moluccas. Demikian juga termuat pada Publikasi PBB yang bertemakan "The South Moluccan Case In The United Nations Machinery" no. 12. Semuanya mengakui dan menyatakan secara terang dan jelas bahwa, Republik Maluku Selatan legal statusnya. Baca di ambon.com massage no. 57048 dan 57064.

        Untuk itu, pemerintah Indonesia (NKRI) tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan sedikitpun atau terlarang untuk menjual GAS BUMI Maluku, kepada siapapun, karena itu akan dinyatakan sebagai pencuri atau perampok atau Kriminal International atau Persekongkolan Kejahatan Berat International. Wilayah Indonesia itu sesungguhnya hanyalah di Jawa Tengah saja dengan beribu kotakan Jogjakarta, selain itu, kepalsuan dan ilegal.

        RMS pasti merdeka dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami "Mena Muria" God bless RMS amin. Standing still and let God move. That is a promise.





        From: Tabaos Nusa Ina <tabaosnusaina@...>
        To: ambon@yahoogroups.com
        Sent: Wednesday, April 25, 2012 8:24 PM
        Subject:  SELAMAT HUT - RMS ke-62

         

        Mena,





                 SELAMAT HUT Republik Maluku Selatan ke-62

        25 April 1950 - 2012

        Kepada Pejuang & Simpatisan Kemerdekaan Maluku Selatan


        http://www.humanlaw.org/KPmaluku.html



        Muriaaaa...!















      • surya pelasuka
        ... From: J.H Werinussa To: ambon@yahoogroups.com Sent: Friday, June 15, 2012 1:08 PM Subject: [ambon.com]
        Message 3 of 15 , Sep 23 7:16 AM
        • 0 Attachment

          ----- Forwarded Message -----
          From: J.H Werinussa <bppkrms@...>
          To: "ambon@yahoogroups.com" <ambon@yahoogroups.com>
          Sent: Friday, June 15, 2012 1:08 PM
          Subject: [ambon.com] "President RMS Mr. John Wattilete, president NKRI Jend. TNI SBY"
           
                   "President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete, president NKRI ex Jend. TNI SBY"

          President Republik Maluku Selatan Mr. John Wattilete adalah seorang ahli hukum di Belanda, sedangkan SBY adalah ex Jend. TNI dari NKRI yang status bernegaranya palsu dan ilegal. Dengan berstatus begini, SBY selalu menggunakan taktik militernya untuk menakutkan orang. Tapi secara kebenaran dan keadilan berdasarkan ketentuan hukum, maka segala yang dimiliki NKRI adalah berstatus palsu dan ilegal.

          Indonesia alias NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan palsu dan ilegal. Untuk itu, semua system pemerintahannya dari President sampai dengan kepala desa maupun lurah, adalah juga palsu dan ilegal. Sementara semua penggunaan hukum dan perundang undangan negara dimaksud, semuanyapun adalah palsu dan ilegal. Karena selain dari Hasil hasil KMB dan Rancangan KONSTITUSI RIS 1949, maka apapun dan bagaimanapun Indonesia itu, tetap saja berstatus palsu dan ilegal. Bacalah juga pada ambon.com massage no. 57048 dan 57064.
          From: J.H Werinussa <bppkrms@...>
          To: "ambon@yahoogroups.com" <ambon@yahoogroups.com>
          Sent: Sunday, April 29, 2012 3:05 PM
          Subject: "GAS BUMI MASELA ADA DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH RMS"
           "GAS BUMI MASELA ADALAH DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH RMS"

          Gas bumi Maluku yang berkapasitas 25 trilium m3 di perairan Laut Arafura, bukanlah bahagian atau milik pemerintah Indonesia, melainkan itu adalah hak dan wewenang penuh serta kewajiban Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan.

          President RMS Mr. John Wattilete dalam pernyataan tertulisnya kepada pimpinan Shell di Belanda bahwa, keikutsertaan Shell dalam kerja sama dengan Indonesia sebagai yang bertanggungjawab dalam mengeksploitasi Gas Bumi Maluku dan juga INPEX corperation dari Jepang, tidak dapat dibenarkan.

          Karena daerah exploitasi GAS BUMI dimaksud bukanlah bahagian dari Indonesia melainkan itu adalah Hak Milik dan dalam Territorial Integritas Republik Maluku Selatan. Untuk itu, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan sedikitpun atau berhak apapun menjual hak milik Rakyat dan Bangsa Republik Maluku Selatan kepada siapapun, karena hal tersebut bertentangan dan  berlawanan dengan ketentuan hukum International pasal 2 : 4 dari Piagam PBB.

          Terlebih lagi dikatakan oleh pemerintah Indonesia agar Pemerintah RMS dalam exploitasi Gas Bumi Maluku itu, mendapat 10% sesuai dengan (PP- no.34) dan artinya harus ikut membayar Rp. 14,5 triliun atau $. 1,5 miliar USA . Sementara INPEX corperation dari Jepang mendapat 90 % dan Shell dari Belanda mendapat 30% .

          Kalau menurut beta, maka tindakan dan caranya pemerintah Indonesia dalam Territorial Integritas Republik Maluku Selatan selama ini, tidak hanya sebagai pemerintah Penipu dan pencuri dan perampok, melainkan benar benar ini adalah suatu fakta nyata dari satu sistem pemerintahan Pemalsu Dokument PBB menyangkut kemerdekaan dan kedaulatan negaranya sendiri. 

          Untuk menjadi maklum bagi seluruh Rakyat dan Bangsa RMS bahwa, dalam ketentuan Hukum International dan Peraturan perundang undangan PBB, RMS adalah negara yang tetap ada, karena dikuasai secara ilegal oleh pemerintah Indonesia (NKRI). Hal mana adalah pengakuan resmi 2 tokoh terkemuka dunia dalam bidang hukum International Dr. E. De Brabandere Kepala Dosen Universitas Grotius Centre for International Legal Studies 1 Universiteit Leiden Belanda dan Dr. N. Higgins dari Universitas Dublin Irland. Dan dikatakan bahwa, tidak ada satu instansi hukum manapun bisa mengalahkan kemampuan kedua ahli hukum International ini.

          Menurut keterangan ke 2 ahli hukum ini, bahwa tidak perlu juga adanya pengakuan satu negara terhadap kedaulatan RMS, karena pembentukan negara ini sudah sah diatas ketentuan hukum International dan itu artinya sudah mempunyai status pengakuan International (Status QUO) Haleluya !!!

          Dikatakan bahwa, " Sekalipun belum ada negara yang membuat pengakuan terhadap RMS, tapi menurut ketentuan hukum International, Republik Maluku Selatan itu diakui sah dan legal sebagai satu negara merdeka dan berdaulat". Begitu juga dengan Dr. H.G..J. Van Der Molen seorang ahli hukum International  di Belanda, Dr. Warren Austin selaku Ketua Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa, UN recognized the legal status of Republic of The South Moluccas. Demikian juga termuat pada Publikasi PBB yang bertemakan "The South Moluccan Case In The United Nations Machinery" no. 12. Semuanya mengakui dan menyatakan secara terang dan jelas bahwa, Republik Maluku Selatan legal statusnya. Baca di ambon.com massage no. 57048 dan 57064.

          Untuk itu, pemerintah Indonesia (NKRI) tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan sedikitpun atau terlarang untuk menjual GAS BUMI Maluku, kepada siapapun, karena itu akan dinyatakan sebagai pencuri atau perampok atau Kriminal International atau Persekongkolan Kejahatan Berat International. Wilayah Indonesia itu sesungguhnya hanyalah di Jawa Tengah saja dengan beribu kotakan Jogjakarta, selain itu, kepalsuan dan ilegal.

          RMS pasti merdeka dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami "Mena Muria" God bless RMS amin. Standing still and let God move. That is a promise.



          From: Tabaos Nusa Ina <tabaosnusaina@...>
          To: ambon@yahoogroups.com
          Sent: Wednesday, April 25, 2012 8:24 PM
          Subject:  SELAMAT HUT - RMS ke-62
           

          Mena,


                   SELAMAT HUT Republik Maluku Selatan ke-62 25 April 1950 - 2012Kepada Pejuang & Simpatisan Kemerdekaan Maluku Selatan

          http://www.humanlaw.org/KPmaluku.htmlMuriaaaa...!

        • J.H Werinussa
                                                 TAKAN LARI GUNUNG DIKEJAR Takan lari gunung dikejar, usah kalbu cemas berdebar,
          Message 4 of 15 , Sep 23 11:56 AM
          • 0 Attachment
                                                   "TAKAN LARI GUNUNG DIKEJAR"

            Takan lari gunung dikejar, usah kalbu cemas berdebar, walaupun nian perjalanan, takan lari gung dikejar. Demikianlah sekecil saja usahaku dalam Perjuangan RMS, namun takan pernah pudar dan letih dalam perjuanganku. "Mena Muria" Hualah Kebesaranku dan Hualah Harapanku. 

            Berkibarlah Benderaku, lambang suci gagah perwira diseluruh dunia engkau berkibar, tanpa ada lagi keraguan dan kegentaran sedikitpun. Engkaulah pujaan dan dambaan hatiku, engkaulah pujaan dan dambaan seluruh bangsaku, engkaulah identitas bangsa dan tanah airku, engkaulah semboyan dan lambang kebesaran bangsaanku, engkaulah impian para leluhurku, dengan prisai dan kejujuran dan kebanaran serta keadilan berdasarkan tex Proklamasimu 25 april 1950 di Ambon itulah, sekali dan untuk selamanya engaku berkibar. 

            Dewan Maluku Selatan telah meletakan engkau diatas dasar Hukum International sebagai fondasi yang kokoh lagi kuat menghadapi serangan tofan darimanapun, engkau sanggup dan tetap tegak berdiri dan takan pernah goyah dan jatuh. Engkau tetap hidup dan terus hidup dan untuk selamanya bagi anak cucumu keturunan Alif'Uru. Untuk itu, identitas dirimu itu sudah terkenal diseluruh dunia sebagai satu bangsa yang telah merdeka dan berdaulat. Karena landasanmu itulah, dan itu tidak dapat diragukan lagi.

            Tiada seorangpun dari penipu dan penjahat serta pencuri dan perampok bisa mematahkan semangat dan kebesaran jiwa ragamu. Mereka semua akan dinyatakan kalah dan bersalah karena identitas mereka adalah penjahat, penipu, perampok, pemalsu dan pembunuh.

            Engkau pasti Menang dan Merdeka, engkau pasti Menang dan Merdeka, engaku pasti Menang dan Merdeka,,, oleh karena identitasmu itu berada diatas landasan kemenangan dan kemerdekaan dan kebenaran serta keadilan berdasarkan semua ketentuan hukum International yang tertera pada "Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice dan UUDS RMS 1950 itu sendiri".

            Berbicara tentang RMS berarti, berbicara tentang hukum international. Mau ataukah tidak mau, percaya ataukah tidak percaya, tapi itu kenyataan. Dan tak dapat diputarbalikan seenak maunya saja oleh siperampok, pencuri, penjahat dan pembunuh istilah.

            Pemerintah Indonesia bisa menjadi penipu, perampok, pencuri, pembunuh dan semua jenis kejahatan lainnya, karena identitasnya bukanlah satu bangsa atau negara, melainkan itu hanyalah satu istilah asing yang tidak berarti atau bermakna. Dan kalau satu istilah dijadikan bangsa atau negara, maka rusaklah seluruh dunia dengan semua ketentuan hukumnya dan perundang undangannya, hanyalah karena Indonesia saja. 

            Jadi maukah engkau menjadi bangsa Indonesia, maka engkau kehilangan identitasmu sebagai manusia beradab menjadi manusia biadab. Itu kenyataan sekalipun anda tidak mau, tapi itu harusnya begitu. Untuk itu janganlah heran bila dikatakan bahwa, Indonesia itu negara palsu dan ilegal karena itulah, identitasnya.

            Dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami "Mena Muria"


            From: Tabaos Nusa Ina <tabaosnusaina@...>
            To: ambon@yahoogroups.com
            Sent: Wednesday, April 25, 2012 8:24 PM
            Subject:  SELAMAT HUT - RMS ke-62
             

            Mena,


                     SELAMAT HUT Republik Maluku Selatan ke-62 25 April 1950 - 2012 Kepada Pejuang & Simpatisan Kemerdekaan Maluku Selatan

            http://www.humanlaw.org/KPmaluku.htmlMuriaaaa...!









          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.