Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Mengatasi Perbedaan di Masyarakat Yang Berbeda Agama dan Bangsa di Archipelago.

Expand Messages
  • Kes Teteruga
    Mengatasi Perbedaan di Masyarakat yang Majemuk Sinar Harapan, Kamis, 25 Agustus 2005, EDITORIAL: BELAKANGAN ini kita menyaksikan ada upaya sekelompok anggota
    Message 1 of 1 , Aug 26, 2005
    • 0 Attachment

      Mengatasi Perbedaan di Masyarakat
      yang Majemuk

      Sinar Harapan, Kamis, 25 Agustus 2005, EDITORIAL:



      BELAKANGAN ini kita menyaksikan ada upaya sekelompok anggota masyarakat menutup sejumlah tempat ibadah umat Kristiani di beberapa kota di Jawa Barat. Penutupan tersebut telah menimbulkan reaksi, yang antara lain disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang antara lain meminta agar semua tindakan yang menyebabkan peraduan fisik antara lembaga agama dihentikan. Dalam kasus ini, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yewangoe juga mengadukan masalahnya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
      Sejauh ini Presiden hanya meminta kepada Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni agar memeriksa akurasi penutupan beberapa gereja di Jawa Barat (Jabar) itu. "Presiden menegaskan, rujukan beliau adalah UUD 1945 yang sangat tegas menyebutkan kebebasan beribadah sebagai bagian dari hak asasi," kata Ketua Umum PGI, Andreas A.Yewangoe usai diterima Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8) sore.
      Pada beberapa kasus, penutupan-penutupan gereja tersebut juga tidak hanya dilancarkan oleh sekelompok anggota masyarakat, tetapi juga didukung oleh aparat pemerintah apakah itu lurah, camat, bupati/wali kota, bahkan juga aparat kepolisian.
      Ada yang menyebut persoalan ini berakar dari Surat Keputusan Bersama No 1 1969 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemeluknya. SKB ini antara lain mengatur bahwa pendirian rumah ibadah harus mendapatkan izin dari kepala daerah setempat atau pejabat di bawahnya yang berwenang.
      Kalangan gereja menilai SKB 1969 mempersulit dan menghalang-halangi pendirian gereja, oleh karenanya harus dicabut. Namun pihak yang mendukung SKB ini beranggapan pendirian gereja-gereja di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mayoritas Muslim merupakan hal yang tidak sepatutnya, apalagi kalau kemudian hal itu menjurus pada gerakan kristenisasi.
      Kita melihat titik temu antara kedua pihak terkait dengan persoalan ini masih jauh. Sehingga sudah sepatutnya semua pihak sama-sama melakukan confidence building measures agar tercapai pengertian dan pemahaman bersama. Kita tahu hal ini lebih mudah dikatakan ketimbang dilakukan, namun bukanlah sesuatu yang mustahil. Hanya saja, menjadi pertanyaan kita, dimana peran pemerintah sebagai pihak yang seharusnya menengahi dan mengayomi umat berbagai agama yang hidup bersama-sama di negeri ini?
      Seyogianya kekerasan demi kekerasan atas dasar agama tidak terjadi dalam masyarakat yang demokratis dan plural. Sehingga kalau itu terjadi, ada kemunduran dalam upaya memajukan kemajemukan di masyarakat, yakni bagaimana hidup saling menghormati dan menghargai di tengah-tengah berbagai perbedaan.
      Dalam masyarakat yang majemuk ini, semua pihak harus belajar dewasa untuk menerima perbedaan pendapat dan pandangan, dengan tidak memonopoli kebenaran sendiri sebagai sesuatu yang absolut. Bukankah kehidupan beragama itu ditujukan pada bagaimana menciptakan rasa aman, damai, dan menyejahterakan masyarakat dan bukannya menimbulkan ketegangan-ketegangan?
      Sangat disayangkan kalau pemerintah mendiamkan masalah ini, atau malah ikut terlibat. Menurut hemat kita sepatutnya pemerintah dalam hal ini menjalankan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan persamaan hak setiap warga negara. Setidaknya, dalam kasus-kasus terkait dengan penutupan tempat-tempat ibadah oleh sekelompok masyarakat itu, pemerintah bertindak bijaksana dan mencoba mencari cara penyelesaian yang terbaik.
      Kita sangat menyesalkan aksi-aksi kekerasan yang terkait dengan masalah agama terus saja terjadi di tengah masyarakat kita. Apapun alasannya, kekerasan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa dibenarkan dan seharusnya ditindak oleh pemerintah, dari kelompok manapun pelakunya. Pembiaran oleh pemerintah terhadap kekerasan bisa diartikan merestui, atau pemerintah memang tidak berdaya. n

      Copyright © Sinar Harapan 2003

      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.