Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kliping Kehutanan - 25/Feb/02

Expand Messages
  • TerraMilis
    Daftar berita terlampir: * Sembilan Taman Nasional Prioritas Pengelolaan Terpadu * Wakil Bupati Barito Selatan Pasrah soal Penjarahan Hutan * Korupsi Ancam
    Message 1 of 1 , Feb 25, 2002
      Daftar berita terlampir:
      * Sembilan Taman Nasional Prioritas Pengelolaan Terpadu
      * Wakil Bupati Barito Selatan Pasrah soal Penjarahan Hutan
      * Korupsi Ancam Hutan di Indonesia
      * Hutan, Kunci Kehidupan di Sangihe-Talaud
      * Permohonan HPH Diaudit Pihak Ketiga
      * Sektor Kehutanan Ditargetkan Raih Rp 3,02 Triliun
      * Perda Kehutanan Jabar Harus Segera Direvisi
      * Walhi Protes Penambangan di Bukit Soeharto
      * Sebagian Pulau Jawa Tenggelam jika Hutan Tidak Diselamatkan
      * Kampanye Penghijauan Danau Toba
      * Tunggakan DR di Jambi Meningkat Drastis
      * Jeda Balak Tidak Memiliki Kekuatan Hukum
      * Jeda Balak Kembalikan Fungsi Hutan
      * Pengelolaan Hutan Tidak Lagi Monopoli Perhutani
      * Walhi Protes Penambangan di Bukit Soeharto
      * 224 Pencuri Kayu Hutan Ditangkap


      Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di
      http://www.terranet.or.id/terramilis.php
      http://www.terranet.or.id/berita.php

      TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
      http://www.terranet.or.id
      ================================================================



      Sembilan Taman Nasional Prioritas Pengelolaan Terpadu
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3325
      Departemen Kehutanan (Dephut) memprioritaskan sembilan taman nasional (TN) untuk pelaksanaan program pengelolaan hutan secara terpadu yang akan dimulai tahun 2002 ini. Alasannya, taman nasional adalah benteng terakhir lingkungan hidup, yang kalau tak dikelola secara benar akan menghancurkan seluruh ekosistem alam dan kehidupan.

      Demikian dikemukakan Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPH) Kalimantan Selatan (Kalsel)/Kalimantan Tengah (Kalteng), Transtoto Handadhari hari Sabtu (23/2), mengutip hasil rapat koordinasi penyusunan program pengelolaan hutan terpadu di Cisarua, Bogor, pekan lalu. Rapat dibuka Sekjen Dephut Wahjudi Wardojo dan dihadiri kepala dinas kehutanan dan Kepala BIPH se-Indonesia.
      (Kompas, 2002-02-25)



      Wakil Bupati Barito Selatan Pasrah soal Penjarahan Hutan
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3327
      Wakil Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Wilson Kameng mengatakan, dia sudah pasrah menyaksikan penjarahan hutan di daerahnya. Masalahnya, kewenangan di sektor kehutanan masih dikendalikan gubernur. Artinya, surat keputusan (SK) tentang penetapan pejabat penerbit surat keputusan sah hasil hutan (SKSHH) berada di tangan gubernur. Begitu ada temuan kasus penjarahan hutan, kabupaten tidak memiliki daya paksa terhadap pejabat penerbit SKSHH.

      Wilson mengemukakan hal itu kepada Kompas, Minggu (24/2), ketika ditanya soal penjarahan hutan yang terus marak di daerahnya.
      (Kompas, 2002-02-25)



      Korupsi Ancam Hutan di Indonesia
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3337
      Lembaga-lembaga pemantau hutan internasional menyimpulkan, korupsi dan anarki merupakan faktor utama yang memperbesar wabah pencurian kayu di Indonesia. Pencurian kayu itu menyebabkan laju deforestasi pada akhir tahun 1990-an meningkat menjadi dua kali lipat.

      Laporan yang diterbitkan Forest Watch Indonesia (FWI), Global Forest Watch (GFW), dan World Resources Institute (WRI) itu diluncurkan beberapa hari lalu di Washington D.C., Amerika Serikat (AS). "Deforestasi pada skala dan kecepatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya," demikian menurut Emily Matthews, penulis utama buku laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia, Jumat pekan lalu.
      (Koran Tempo, 2002-02-25)



      Hutan, Kunci Kehidupan di Sangihe-Talaud
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3357
      Meski luas daratannya 2.263,56 km persegi, sementara luas lautnya 44.000 km persegi, ternyata pulau itu merupakan salah satu dari 24 Daerah Burung Endemik (DBE) di Indonesia dan prioritas penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di tingkat global. Itulah Kepulauan Sangihe-Talaud yang terletak di antara Sulawesi Utara dan Filipina. Kepulauan ini mendukung sepuluh jenis burung endemik, empat mamalia endemik, dua kupu-kupu endemik, dan banyak jenis tumbuhan endemik serta makhluk hidup lainnya.
      (Suara Pembaruan, 2002-02-24)



      Permohonan HPH Diaudit Pihak Ketiga
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3324
      Perpanjangan dan permohonan baru Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mulai tahun depan harus melalui audit pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut harus independen berdasarkan kriteria dan standar hutan lestari milik Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang disederhanakan.

      ''Asesor yang akan menilai layak tidaknya perpanjangan dan permohonan baru HPH disetujui akan ditunjuk oleh Departemen Kehutanan,'' kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Abbas Adhar di Jakarta, Kamis.
      (Republika, 2002-02-23)



      Sektor Kehutanan Ditargetkan Raih Rp 3,02 Triliun
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3326
      Pemerintah tahun ini menargetkan memperoleh pemasukan sebesar Rp 3,026 triliun dari sektor kehutanan. Target itu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

      Menurut Menhut M Prakosa, perolehan sebesar Rp 3,02 berasal dari dana reboisasi (DR) sebesar Rp 2,043 triliun dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 922,5 miliar. Pemasukan lainnya berasal dana Iuran Hak Pengusahaan Hutan/Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Indonesia (IHPH/IHPHTI) Rp 60,3.
      (Republika, 2002-02-23)



      Perda Kehutanan Jabar Harus Segera Direvisi
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3336
      Dua peraturan daerah (perda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tentang Kehutanan, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan dan Perda Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat, harus segera direvisi karena mengandung kelemahan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

      Hal tersebut terungkap dalam Seminar Perda Provinsi Jabar Nomor 19 dan 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Hukum di Universitas Padjadjaran (Unpad), Rabu (20/2). Hadir beberapa para pakar hukum tata negara, seperti Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Unpad Dr I Gde Pantja Astawa SH MH, Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof Dr HE Saefullah SH LLM, dan Ketua Pusat Studi Pembangunan dan Pengkajian Otonomi Daerah Unisba Moewardi Rosodjatmiko.
      (Kompas, 2002-02-23)



      Walhi Protes Penambangan di Bukit Soeharto
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3340
      Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim) memprotes rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kertanegara untuk melakukan penambangan di kawasan hutan lindung Bukit Soeharto. Alasannya, penambangan itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 41/1999 yang mengatur bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berdasarkan hasil penelitian terpadu dan atas persetujuan DPR serta larangan penambangan di kawasan hutan lindung.
      (Koran Tempo, 2002-02-23)



      Sebagian Pulau Jawa Tenggelam jika Hutan Tidak Diselamatkan
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3354
      Pakar teknologi lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Mubiar Purwasasmita, berpendapat, bila kelestarian hutan di Jawa Barat tidak segera diselamatkan, diperkirakan sebagian Pulau Jawa akan tenggelam, karena selama ini masalah air di Jawa sangat bergantung pada pengelolaannya di Jabar.

      "Hutan di Jabar tidak hanya mengatur ekologi air di wilayah itu, tetapi juga Jakarta dan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Jika tidak segera diselamatkan, sebagian Pulau Jawa akan tenggelam dan hancur karena banjir besar," kata Mubiar kepada Pembaruan, di Jakarta, Kamis (21/2).
      (Suara Pembaruan, 2002-02-23)



      Kampanye Penghijauan Danau Toba
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3356
      Penurunan kualitas air Danau Toba, daerah resapan air, dan kondisi lingkungan kawasan Danau Toba secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi jumlah arus wisatawan yang datang ke wilayah itu.

      ''Untuk itu kami akan terus berkampanye dan kegiatan penghijauan di daerah tangkapan air dan hutan penyangga sekitar Danau Toba,'' kata Ketua Umum Yayasan Perhimpunan Pecinta Danau Toba (YPPDT), Payaman Simanjuntak menjawab pertanyaan wartawan usai diterima Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara Jakarta, baru-baru ini.
      (Suara Pembaruan, 2002-02-23)



      Tunggakan DR di Jambi Meningkat Drastis
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3359
      Tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Provinsi Jambi selama satu tahun terakhir ini meningkat drastis. Pada tahun 2001 tunggakan DR dalam bentuk dolar mencapai US$ 1,10 juta, sedang tahun sebelumnya sekitar US$ 494 ribu.

      Sedangkan tunggakan DR dalam bentuk rupiah tahun 2001 sekitar Rp 197 juta atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp 153 juta. Tunggakan PSDH meningkat dari US$ 1,42 juta (tahun 2000) menjadi US$ 2,85 juta (2001).
      (Suara Pembaruan, 2002-02-23)



      Jeda Balak Tidak Memiliki Kekuatan Hukum
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3345
      Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung Dr I Gde Pantja Astawa SH MH mengatakan, Surat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Nomor 522.81/3339/Huk tentang Larangan Penebangan Hutan Alam dan Jenis Rimba Hutan Produksi, atau lebih dikenal dengan moratorium logging (jeda balak), hanya berisi imbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, surat tersebut mudah diabaikan.

      Selain itu, sudah terbukti bahwa imbauan jeda balak tersebut justru merugikan para pengusaha dan perajin kayu pinus, serta menghilangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. PT (Persero) Perhutani Unit III Jabar sebagai satu-satunya pihak yang berhak menebang dan menyediakan bahan baku kayu rimba kepada para pengusaha dan perajin itu berhenti menebang pohon kayu rimba sejak turunnya surat imbauan gubernur tersebut, 1 Januari lalu.
      (Kompas, 2002-02-21)



      Jeda Balak Kembalikan Fungsi Hutan
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3347
      Untuk menanggulangi kerusakan hutan yang semakin parah di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah mengakomodasi usulan dari para stakeholder atau semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan untuk menghentikan sementara penebangan hutan. Moratorium yang disebut jeda balak ini diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar Nomor 522.81/3339/ Huk yang ditandatangani 26 November 2001 dan mulai berlaku Januari 2002-2005. Isinya melarang penebangan hutan alam dan jenis rimba hutan produksi.Namun, seperti yang terungkap dalam konferensi pers tentang banjir, jeda balak, dan solusinya yang berlangsung di Jakarta, Rabu (20/2), upaya mengegolkan jeda balak, kemudian implementasinya di lapangan, tidaklah mudah.
      (Kompas, 2002-02-21)



      Pengelolaan Hutan Tidak Lagi Monopoli Perhutani
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3349
      Pengelolaan hutan tidak lagi hanya dilakukan PT Perhutani (Persero), tetapi mulai melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Pengelolaan monopoli Perhutani selama ini berakibat buruk terhadap kondisi hutan, di antaranya adalah penjarahan hutan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 500 milyar.

      "Padahal, keuntungan Perhutani per tahun hanya sekitar Rp 200 milyar," kata Bambang Adji Sutjahjo, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Direksi PT Perhutani, Selasa (19/2), yang ditanya wartawan di sela-sela pertemuan Forum Silaturrahmi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan se-Jawa Barat di Kuningan, Jawa Barat.
      (Kompas, 2002-02-21)



      Walhi Protes Penambangan di Bukit Soeharto
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3322
      Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim) memprotes rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kertanegara untuk melakukan penambangan di kawasan hutan lindung Bukit Soeharto. Alasannya, penambangan itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 41/1999 yang mengatur bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berdasarkan hasil penelitian terpadu dan atas persetujuan DPR serta larangan penambangan di kawasan hutan lindung.
      (Koran Tempo, 2002-02-20)



      224 Pencuri Kayu Hutan Ditangkap
      http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3314
      Pencurian kayu tetap merajelelal di kawasan hutan-hutan Sumatera Utara. Malah menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara (Sumut), Ir.Darori mengatakan, kini pihaknya sudah menangkap 224 orang yang sudah berstatus sebagai tersangka tersangka dalam kasus kejahatan pencurian kayu hutan di Sumatera Utara.

      ''Ratusan tersangka yang berhasil ditangkap itu merupakan hasil operasi Wahana Lestari terdiri dari gabungan petugas Polisi, Polsus Kehutanan, Kejaksaan dan aparat terkait lainnya,'' ujarnya menjawab wartawan di Medan, Selasa (19/02/02).
      (Republika, 2002-02-19)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.