Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: UU ITE VERSUS HAM

Expand Messages
  • Mpu Gondrong
    This is a forwarded message ===8
    Message 1 of 2 , Apr 30, 2008
    • 0 Attachment
      This is a forwarded message

      ===8<==============Original message text===============

      UU ITE DAN HAK ASASI MANUSIA

      Beberapa kalangan yang tidak setuju dengan ditetapkannya Rancangan
      Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)
      menjadi Undang-Undang selalu menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai
      argumen utama mereka. Mereka berpendapat bahwa  larangan
      enyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
      melanggar kesusilaan, yang memuat penghinaan, yang memuat SARA,
      sebagai alat pemerintah untuk mengekang kebebasan berekspresi
      seseorang. Apa benar demikian?

      Mari kita lihat legal reasoning-nya. Kita tengok konstitusi kita, UUD
      1945. Pasal 28 J UUD 1945 berbunyi  Setiap orang berhak untuk
      berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
      lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
      memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
      menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan
      konstitusional ini sangat jelas mendukung kebebasan setiap orang untuk
      berkomunikasi lewat media apa pun, termasuk lewat media elektronik
      (internet). Kita sepakat. Saya juga sepakat dengan hal ini.

      Namun ketentuan konstitusi kita tidak berhenti di situ. Mari kita
      lihat Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi
      manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
      dan bernegara. Lebih tegas, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 : Dalam
      menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
      pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
      semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
      kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
      dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
      umum dalam suatu masyarakat demokratis.

      Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa konstitusi kita sudah secara
      komprehensif mengatur hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
      Sederhanya begini. Anda bebas berekspresi. Saya juga bebas
      berekspresi. Kebebasan Anda tentu ”dibatasi” dengan kebebasan Saya.
      Begitu juga sebaliknya, kebebasan Saya tentu ”dibatasi” dengan
      kebebasan Anda. Nah bagaimana cara ”membatasi” Anda dan Saya? Negara
      memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi
      untuk mengatur itu ke dalam produk peraturan perundang-undangan. Nah,
      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
      dan Transaksi Elektronik (LN 58, TLN, 4843) adalah salah satu wujud
      tanggung jawab Negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi
      Informasi.

      Saya ingin menanggapi Pernyataan Sikap Bersama Aliansi Nasional
      Reformasi Hukum Telematika Indonesia (ANRTHI) yang menyatakan bahwa
      ”UU ITE Mengancam Kemerdekaan Berpendapat dan Kebebasan Berkespresi di
      Indonesia” seperti yang termuat dalam blog www.anggara.org.

      Mari kita baca satu persatu. ARTHI menulis : ”Dalam Konsideran
      Mengingat UU ITE sama sekali tidak mencantumkan ketentuan apapun
      tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dalam pandangan Aliansi UU
      ini telah menunjukkan watak aslinya yang mengabaikan Hak Asasi
      Manusia”. Mengapa penyusun UU ITE tidak memasukan konsideran HAM ke
      dalam UU ini, adalah tidak lain karena penyusun UU ITE menyadari dari
      awal bahwa pengaturan Hak Asasi Manusia  sudah diatur oleh UUD 1945,
      dan secara khusus sudah diatur oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999
      tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, tak ada keharusan bagi penyusun UU
      ITE untuk memasukkan konsideran HAM. Mari kita membaca seluruh
      peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan
      yang utuh, jangan melihat secara spasial dan parsial. Atas argumen
      ini, saya berpendapat bahwa pernyataan ANRTHI bahwa ”UU ITE
      mengabaikan Hak Asasi Manusia” adalah tidak berdasar.

      ANRTHI menulis : UU ITE ini juga tidak mempunyai kejelasan tujuan yang
      hendak dicapai sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 10 Tahun 2004
      Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini telah jauh
      melenceng dari misi awalnya yang hendak melindungi perdagangan dan
      transaksi elektronik.

      Pasal 4 UU ITE, secara jelas memuat tujuan Pemanfaatan Teknologi
      Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

      mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
      dunia;mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
      meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan
      efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
      setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
      penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
      bertanggung jawab; memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
      bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

      Apakah ke-5 tujuan UU ITE ini tidak terejawantahkan ke dalam ketentuan
      pasal-pasal yang lain? Jika ada yang menjawab ya, tentu ia sangat
      naif. Cakupan materi UU ITE sudah sangat jelas menunjukkan kepekaan
      pemerintah terhadap pemanfaatan TIK di Indonesia. Silahkan membaca
      sendiri UU ITE secara seksama dan dengan kepala dingin.

      Lebih lanjut ANRTHI berpendapat bahwa setidaknya ada 7 ketentuan dalam
      UU ITE yang berpotensi mengancam diantarnya adalah Pasal 27 ayat (1),
      Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat
      (2), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (2).

      Mari kita lihat satu per satu.

      Pertama, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, berunyi. Setiap Orang dengan
      sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
      dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
      Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
      Apakah Negara salah, ketika dia mengatur illegal content. Seperti saya
      sampaikan di muka, bahwa dalam pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 jelas
      dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Azasi orang lain
      dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
      Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan
      kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
      ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
      menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
      dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
      moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
      masyarakat demokratis. Hal ini juga selaras dengan pasal 23 dan 73
      dari UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Karenanya tidaklah
      salah jika dalam UU ITE terdapat adanya ketentuan tentang Konten
      (content regulation) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya
      adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan
      berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain. Best practice di
      negara-negara lain, illegal content juga dilakukan.

      Kedua, Pasal 27 ayat (3) tentang larangan  memiliki muatan penghinaan
      dan/atau pencemaran nama baik. Di negara kita yang memegang adat
      ketimuran, menjunjung tinggi kesusilaan adalah suatu keniscayaan.
      Melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, di negara mana pun di dunia
      ini tetap dianggap bertentangan dengan universal values.

      Ketiga, Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang memuat larang penyebaran
      informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
      atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
      berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Untuk
      diketahui, Pasal ini didasari oleh adanya First Additional Protocol to
      the Convention on Cybercrime concerning the criminalisation of acts of
      racist and xenophobic nature committed through computer system (2006),
      yang pada esensinya menghendaki jangan sampai ada penyebaran informasi
      yang bersifat menyebarkan rasa kebencian (hatred) ataupun permusuhan
      berdasarkan SARA melalui sistem komputer dan/atau internet. Jadi, para
      penyusun UU ITE sama sekali tidak menciptakan suatu ketentuan yang
      tidak merujuk pada best practice Negara lain atau ketentuan konvensi
      internasional.

      Keempat, Pasal 31 ayat (3) UU ITE  menyebutkan “Kecuali intersepsi
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang
      dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
      kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
      berdasarkan undang-undang”.  Apa yang salah dengan ketentuan ini?

      Memang benar bahwa tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap
      informasi dan/atau dokumen elektronik adalah tindakan melawan hukum
      sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Intersepsi
      hanya bisa  dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
      kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
      berdasarkan undang-undang. (Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Tatacara Lawful
      Interception akan diatur secara detil dalam Peraturan Pemerintah
      tentang Lawful Interception. Intinya bahwa penegak hukum harus
      mengajukan permintaan penyadapan kepada operator telekomunikasi, atau
      internet service provider yang diduga menjadi sarana komunikasi dalam
      tindak kejahatan. Jadi permintaan intersepsi tidak dilakukan kepada
      Depkominfo. Tak ada yang perlu dicemaskan dengan ketentuan lawful
      interception ini. 

      Kelima, Pasal 40 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa Pemerintah
      melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
      penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang
      mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
      Perundang-undangan. Lagi-lagi saya bertanya: Apa yang salah dengan
      aturan ini? Apakah Pemerintah dinilai berlebihan ketika bertindak atas
      nama ketertiban umum? Tolong ANRTHI lebih mengeksplorasi apa yang
      salah dengan ketentuan ini, sehingga saya bisa menyampaikan argumen
      yang pas.

      Keenam, Pasal 45 ayat (1) UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
      ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
      dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
      rupiah).Mengapa harus enam tahun dan 1 miliar? Kita lihat ketentuan
      Cyber Law Singapura yang mengenakan Max 1 Tahun dan SGD 1 Miliar serta
      Cyber Law Romania yang mengenakan ancaman 3 sampai dengan 12 tahun
      atau pelanggaran yang sama. Memang ketentuan ini, nampaknya lebih
      “kejam” dari KUHP. Tapi patut diingat bahwa KUHP adalah produk hukum
      yang sudah sangat tua, yang mendasarkan ketentuan-ketentuan hukumnya
      pada zamannya, jauh sebelum TIK ada. Lagipula, kita menggunakan
      ketentuan maximum, bukan minimum. Artinya, kita memberikan kebebasan
      kepada hakim untuk menetukan vonis, yang intinya maksimal enam tahun
      dan denda 1 miliar. Jika dalam kasus-kasus “ringan”, si Hakim
      menjatuhkan vonis 1 bulan penjara dan denda Rp.100 ribu adalah sah-sah
      saja.

      Ketujuh, Pasal 45 ayat (2) UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
      dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
      banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saya tak perlu
      berpanjang lebar menjawab soal ini, lihat jawaban saya pada poin
      ‘keenam’, sebab pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis atas
      kedua “gugatan ANRTHI” adalah sama.  

      Atas pertimbangan-pertimbangan yang sangat “dangkal” itu, ANRTHI
      menyatakan sikap:

      1. Menolak kontrol negara atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan
      pers, dan kebebasan berekspresi dalam segala bentuknya di Indonesia;

      2. Mengecam ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengancam
      kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi
      dalam UU ITE

      3. Mendesak agar pemerintah segera melakukan amandemen terhadap UU
      ITE agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban Internasional Indonesia
      dalam konteks hak asasi manusia dan juga tidak melanjutkan
      pembahasan RUU TIPITI yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat,
      kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi di Indonesia

      4. Menyerukan agar seluruh komponen masyarakat sipil di Indonesia
      untuk mengawasi dengan ketat setiap pembuatan peraturan
      perundang-undangan di DPR agar tidak bertabrakan dengan
      ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia

      Tanggapan saya:

      1. Menyesalkan sikap antipati ANRTHI yang secara tergesa-gesa
      membaca UU ITE tanpa memahaminya secara seksama. UU ITE ini masih
      kurang dari sebulan usianya, orang yang paling bijak sekalipun tak
      akan bisa menilai rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
      dari UU ITE. Mari kita lihat implementasi UU ITE ini dalam beberapa
      waktu ke depan.

      2. Pemerintah tidak akan melakukan review atas UU ITE sebelum ada
      perintah dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk
      melalukan judicial review atas UU ITE ini jika ada pihak yang
      menyampaikan permohonan judicial review.

      3. Pemerintah dan DPR belum sama sekali membahas RUU Tindak Pidana
      Teknologi Informasi (Tipiti). Saat ini, Pemerintah sedang menyusun
      Naskah Awal RUU TIPITI, dan sama sekali belum menyampaikannya secara
      resmi kepada DPR. Dalam kaitan dengan ini, Pemerintah tidak
      bertanggung jawab atas beredarnya beberapa naskah RUU TIPITI di
      beberapa forum milis, sebab RUU TIPITI yang resmi belum ditetapkan
      oleh Pemerintah.

      4. Meminta ANRTHI dan pihak-pihak yang merasa dirugikan hak
      konstitusional(constitutional rights)-nya untuk melakukan permohonan
      judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal
      konstitusi.

      Salam,
      Ferdinandus Setu (Nando)
       
      ===8<===========End of original message text===========

      Tertanda,
      Oguds [960000031]
    • ronny_wuisan
      ulasan lengkap tentang UU ITE dapat disimak pada : www.ronny-hukum.blogspot.com
      Message 2 of 2 , Jul 15, 2008
      • 0 Attachment
        ulasan lengkap tentang UU ITE dapat disimak pada :
        www.ronny-hukum.blogspot.com

        --- In TaManBinTaNG@yahoogroups.com, Mpu Gondrong <oguds@...> wrote:
        >
        > This is a forwarded message
        >
        > ===8<==============Original message text===============
        >
        > UU ITE DAN HAK ASASI MANUSIA
        >
        > Beberapa kalangan yang tidak setuju dengan ditetapkannya Rancangan
        > Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)
        > menjadi Undang-Undang selalu menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai
        > argumen utama mereka. Mereka berpendapat bahwa larangan
        > enyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
        > melanggar kesusilaan, yang memuat penghinaan, yang memuat SARA,
        > sebagai alat pemerintah untuk mengekang kebebasan berekspresi
        > seseorang. Apa benar demikian?
        >
        > Mari kita lihat legal reasoning-nya. Kita tengok konstitusi kita, UUD
        > 1945. Pasal 28 J UUD 1945 berbunyi Setiap orang berhak untuk
        > berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
        > lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
        > memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
        > menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan
        > konstitusional ini sangat jelas mendukung kebebasan setiap orang untuk
        > berkomunikasi lewat media apa pun, termasuk lewat media elektronik
        > (internet). Kita sepakat. Saya juga sepakat dengan hal ini.
        >
        > Namun ketentuan konstitusi kita tidak berhenti di situ. Mari kita
        > lihat Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi
        > manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
        > dan bernegara. Lebih tegas, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 : Dalam
        > menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
        > pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
        > semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
        > kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
        > dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
        > umum dalam suatu masyarakat demokratis.
        >
        > Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa konstitusi kita sudah secara
        > komprehensif mengatur hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
        > Sederhanya begini. Anda bebas berekspresi. Saya juga bebas
        > berekspresi. Kebebasan Anda tentu ”dibatasi” dengan kebebasan Saya.
        > Begitu juga sebaliknya, kebebasan Saya tentu ”dibatasi” dengan
        > kebebasan Anda. Nah bagaimana cara ”membatasi” Anda dan Saya? Negara
        > memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi
        > untuk mengatur itu ke dalam produk peraturan perundang-undangan. Nah,
        > Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
        > dan Transaksi Elektronik (LN 58, TLN, 4843) adalah salah satu wujud
        > tanggung jawab Negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi
        > Informasi.
        >
        > Saya ingin menanggapi Pernyataan Sikap Bersama Aliansi Nasional
        > Reformasi Hukum Telematika Indonesia (ANRTHI) yang menyatakan bahwa
        > ”UU ITE Mengancam Kemerdekaan Berpendapat dan Kebebasan Berkespresi di
        > Indonesia” seperti yang termuat dalam blog www.anggara.org.
        >
        > Mari kita baca satu persatu. ARTHI menulis : ”Dalam Konsideran
        > Mengingat UU ITE sama sekali tidak mencantumkan ketentuan apapun
        > tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dalam pandangan Aliansi UU
        > ini telah menunjukkan watak aslinya yang mengabaikan Hak Asasi
        > Manusia”. Mengapa penyusun UU ITE tidak memasukan konsideran HAM ke
        > dalam UU ini, adalah tidak lain karena penyusun UU ITE menyadari dari
        > awal bahwa pengaturan Hak Asasi Manusia sudah diatur oleh UUD 1945,
        > dan secara khusus sudah diatur oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999
        > tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, tak ada keharusan bagi penyusun UU
        > ITE untuk memasukkan konsideran HAM. Mari kita membaca seluruh
        > peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan
        > yang utuh, jangan melihat secara spasial dan parsial. Atas argumen
        > ini, saya berpendapat bahwa pernyataan ANRTHI bahwa ”UU ITE
        > mengabaikan Hak Asasi Manusia” adalah tidak berdasar.
        >
        > ANRTHI menulis : UU ITE ini juga tidak mempunyai kejelasan tujuan yang
        > hendak dicapai sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 10 Tahun 2004
        > Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini telah jauh
        > melenceng dari misi awalnya yang hendak melindungi perdagangan dan
        > transaksi elektronik.
        >
        > Pasal 4 UU ITE, secara jelas memuat tujuan Pemanfaatan Teknologi
        > Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:
        >
        > mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
        > dunia;mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
        > meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan
        > efisiensi pelayanan publik;Â membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
        > setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
        > penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
        > bertanggung jawab; memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
        > bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
        >
        > Apakah ke-5 tujuan UU ITE ini tidak terejawantahkan ke dalam ketentuan
        > pasal-pasal yang lain? Jika ada yang menjawab ya, tentu ia sangat
        > naif. Cakupan materi UU ITE sudah sangat jelas menunjukkan kepekaan
        > pemerintah terhadap pemanfaatan TIK di Indonesia. Silahkan membaca
        > sendiri UU ITE secara seksama dan dengan kepala dingin.
        >
        > Lebih lanjut ANRTHI berpendapat bahwa setidaknya ada 7 ketentuan dalam
        > UU ITE yang berpotensi mengancam diantarnya adalah Pasal 27 ayat (1),
        > Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat
        > (2), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (2).
        >
        > Mari kita lihat satu per satu.
        >
        > Pertama, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, berunyi. Setiap Orang dengan
        > sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
        > dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
        > Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
        > Apakah Negara salah, ketika dia mengatur illegal content. Seperti saya
        > sampaikan di muka, bahwa dalam pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 jelas
        > dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Azasi orang lain
        > dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
        > Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan
        > kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
        > ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
        > menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
        > dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
        > moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
        > masyarakat demokratis. Hal ini juga selaras dengan pasal 23 dan 73
        > dari UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Karenanya tidaklah
        > salah jika dalam UU ITE terdapat adanya ketentuan tentang Konten
        > (content regulation) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya
        > adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan
        > berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain. Best practice di
        > negara-negara lain, illegal content juga dilakukan.
        >
        > Kedua, Pasal 27 ayat (3) tentang larangan memiliki muatan penghinaan
        > dan/atau pencemaran nama baik. Di negara kita yang memegang adat
        > ketimuran, menjunjung tinggi kesusilaan adalah suatu keniscayaan.
        > Melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, di negara mana pun di dunia
        > ini tetap dianggap bertentangan dengan universal values.
        >
        > Ketiga, Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang memuat larang penyebaran
        > informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
        > atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
        > berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Untuk
        > diketahui, Pasal ini didasari oleh adanya First Additional Protocol to
        > the Convention on Cybercrime concerning the criminalisation of acts of
        > racist and xenophobic nature committed through computer system (2006),
        > yang pada esensinya menghendaki jangan sampai ada penyebaran informasi
        > yang bersifat menyebarkan rasa kebencian (hatred) ataupun permusuhan
        > berdasarkan SARA melalui sistem komputer dan/atau internet. Jadi, para
        > penyusun UU ITE sama sekali tidak menciptakan suatu ketentuan yang
        > tidak merujuk pada best practice Negara lain atau ketentuan konvensi
        > internasional.
        >
        > Keempat, Pasal 31 ayat (3) UU ITE  menyebutkan “Kecuali intersepsi
        > sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang
        > dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
        > kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
        > berdasarkan undang-undang”.  Apa yang salah dengan ketentuan ini?
        >
        > Memang benar bahwa tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap
        > informasi dan/atau dokumen elektronik adalah tindakan melawan hukum
        > sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Intersepsi
        > hanya bisa dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
        > kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
        > berdasarkan undang-undang. (Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Tatacara Lawful
        > Interception akan diatur secara detil dalam Peraturan Pemerintah
        > tentang Lawful Interception. Intinya bahwa penegak hukum harus
        > mengajukan permintaan penyadapan kepada operator telekomunikasi, atau
        > internet service provider yang diduga menjadi sarana komunikasi dalam
        > tindak kejahatan. Jadi permintaan intersepsi tidak dilakukan kepada
        > Depkominfo. Tak ada yang perlu dicemaskan dengan ketentuan lawful
        > interception ini.Â
        >
        > Kelima, Pasal 40 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa Pemerintah
        > melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
        > penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang
        > mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
        > Perundang-undangan. Lagi-lagi saya bertanya: Apa yang salah dengan
        > aturan ini? Apakah Pemerintah dinilai berlebihan ketika bertindak atas
        > nama ketertiban umum? Tolong ANRTHI lebih mengeksplorasi apa yang
        > salah dengan ketentuan ini, sehingga saya bisa menyampaikan argumen
        > yang pas.
        >
        > Keenam, Pasal 45 ayat (1) UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur
        > sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
        > ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
        > dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
        > rupiah).Mengapa harus enam tahun dan 1 miliar? Kita lihat ketentuan
        > Cyber Law Singapura yang mengenakan Max 1 Tahun dan SGD 1 Miliar serta
        > Cyber Law Romania yang mengenakan ancaman 3 sampai dengan 12 tahun
        > atau pelanggaran yang sama. Memang ketentuan ini, nampaknya lebih
        > “kejam” dari KUHP. Tapi patut diingat bahwa KUHP adalah produk hukum
        > yang sudah sangat tua, yang mendasarkan ketentuan-ketentuan hukumnya
        > pada zamannya, jauh sebelum TIK ada. Lagipula, kita menggunakan
        > ketentuan maximum, bukan minimum. Artinya, kita memberikan kebebasan
        > kepada hakim untuk menetukan vonis, yang intinya maksimal enam tahun
        > dan denda 1 miliar. Jika dalam kasus-kasus “ringan”, si Hakim
        > menjatuhkan vonis 1 bulan penjara dan denda Rp.100 ribu adalah sah-sah
        > saja.
        >
        > Ketujuh, Pasal 45 ayat (2) UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur
        > sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
        > dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
        > banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saya tak perlu
        > berpanjang lebar menjawab soal ini, lihat jawaban saya pada poin
        > ‘keenam’, sebab pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis atas
        > kedua “gugatan ANRTHI” adalah sama. Â
        >
        > Atas pertimbangan-pertimbangan yang sangat “dangkal” itu, ANRTHI
        > menyatakan sikap:
        >
        > 1. Menolak kontrol negara atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan
        > pers, dan kebebasan berekspresi dalam segala bentuknya di Indonesia;
        >
        > 2. Mengecam ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengancam
        > kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi
        > dalam UU ITE
        >
        > 3. Mendesak agar pemerintah segera melakukan amandemen terhadap UU
        > ITE agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban Internasional Indonesia
        > dalam konteks hak asasi manusia dan juga tidak melanjutkan
        > pembahasan RUU TIPITI yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat,
        > kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi di Indonesia
        >
        > 4. Menyerukan agar seluruh komponen masyarakat sipil di Indonesia
        > untuk mengawasi dengan ketat setiap pembuatan peraturan
        > perundang-undangan di DPR agar tidak bertabrakan dengan
        > ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia
        >
        > Tanggapan saya:
        >
        > 1. Menyesalkan sikap antipati ANRTHI yang secara tergesa-gesa
        > membaca UU ITE tanpa memahaminya secara seksama. UU ITE ini masih
        > kurang dari sebulan usianya, orang yang paling bijak sekalipun tak
        > akan bisa menilai rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
        > dari UU ITE. Mari kita lihat implementasi UU ITE ini dalam beberapa
        > waktu ke depan.
        >
        > 2. Pemerintah tidak akan melakukan review atas UU ITE sebelum ada
        > perintah dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk
        > melalukan judicial review atas UU ITE ini jika ada pihak yang
        > menyampaikan permohonan judicial review.
        >
        > 3. Pemerintah dan DPR belum sama sekali membahas RUU Tindak Pidana
        > Teknologi Informasi (Tipiti). Saat ini, Pemerintah sedang menyusun
        > Naskah Awal RUU TIPITI, dan sama sekali belum menyampaikannya secara
        > resmi kepada DPR. Dalam kaitan dengan ini, Pemerintah tidak
        > bertanggung jawab atas beredarnya beberapa naskah RUU TIPITI di
        > beberapa forum milis, sebab RUU TIPITI yang resmi belum ditetapkan
        > oleh Pemerintah.
        >
        > 4. Meminta ANRTHI dan pihak-pihak yang merasa dirugikan hak
        > konstitusional(constitutional rights)-nya untuk melakukan permohonan
        > judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal
        > konstitusi.
        >
        > Salam,
        > Ferdinandus Setu (Nando)
        > Â
        > ===8<===========End of original message text===========
        >
        > Tertanda,
        > Oguds [960000031]
        >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.