Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

DATA KORUPSI TERBARU PM LAKSAMANA, MUSUH KAUM PEKERJA

Expand Messages
  • manisanjambu
    Subject: [demokratisasi] SOSOK DAN DATA KORUPSI TERBARU 10/02/03 04:15 PM LAKSAMANA, MUSUH KAUM PEKERJA! Please respond to demokratisasi INI DIA SOSOK SI
    Message 1 of 3 , Oct 18, 2003
    • 0 Attachment
      Subject: [demokratisasi] SOSOK
      DAN DATA KORUPSI TERBARU
      10/02/03 04:15 PM LAKSAMANA, MUSUH KAUM PEKERJA!

      Please respond to

      demokratisasi









      INI DIA SOSOK SI PENJUAL ASET BANGSA, LAKSAMANA SUKARDI: MUSUH KAUM
      PEKERJA!!!


      Siapakah sesungguhnya Laksamana Sukardi, pria necis dengan gaya hidup
      kelas atas yang selalu bicara tentang good corporate governance, nasib
      bangsa, pemerintahan yang bersih, tapi, diam-diam justru menjadi
      koruptor
      ganas, agen konglomerat orde baru, antek kekuatan asing, dan
      pengkhianat
      bangsa? Informasi berikut memberikan gambaran utuh tentang siapa
      sesunggguhnya si penjual aset bangsa itu.

      Heboh isu penjualan aset bangsa tak bisa dipisahkan dari sebuah
      sosok 'paling berkuasa' di negeri ini: Laksamana Sukardi, Menteri
      Negara
      (Menneg) BUMN. Di tangan pria parlente kelahiran 1 Oktober 1956 itu,
      aset
      negara sekitar Rp 1.600 triliun yang ada di BUMN dan Badan Penyehatan
      Perbankan Nasional (BPPN) dipertaruhkan.

      Maklum, Laksamana tak hanya dipercaya untuk mengelola BUMN, perusahaan
      negara dengan nilai aset sekitar Rp 800 triliun, melainkan juga BPPN,
      sebuah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyehatkan perbankan dan
      merestrukturisasi utang perusahaan agar bisa kembali beroperasi,
      menggerakkan roda ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyerap
      tenaga kerja.

      Namun, di tangan Laksamana, pengelolaan aset negara tak
      memberikan manfaat yang memadai kepada bangsa dan negara. Di tangan
      mantan
      bankir piaraan sejumlah konglomerat itu, Kementerian BUMN menjadi
      instansi legal yang menjarah aset bangsa untuk keperluan kelompok
      tertentu, lokal maupun asing. Di tangan pria ambisius yang pernah
      dipecat
      Presiden Abdurachman Wahid dari jabatan Menneg Investasi dan
      Pemberdayaan
      BUMN dengan alasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) itu,
      privitasasi
      BUMN dimencengkan menjadi penjualan aset bangsa dengan harga murah dan
      sarat KKN.

      Karena tabiat Laksamana seperti itulah masyarakat kini
      mengkhawatirkan nasib Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan
      Gas
      Negara) yang sejak 17 September 2003 berstatus PT (Persero). Apalagi
      bersamaan dengan status baru, Laksamana diangkat menjadi preskom
      (presiden
      komisaris) BUMN dengan aset Rp 65 triliun itu.

      Maka, dengan menjadi preskom Pertamina, Laksamana berperan
      ganda, di samping sebagai regulator, dan wakil pemegang saham, juga
      sebagai
      pelaksana atau pemain. Karena saham Pertamina 100 persen dimiliki
      negara,
      maka Menneg BUMN selaku kuasa pemegang saham berkuasa penuh dalam
      mengangkat direksi dan komisaris. Di sinilah, dengan kasat mata
      terlihat
      bahwa Laksamana mengangkat dirinya sendiri menjadi preskom. Tak
      berlebihan
      pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Laksamana memimpin
      langsung
      operasi Pertamina.

      Masuknya PT Pertamina dalam lingkup wewenang Menneg BUMN kian
      mencemaskan masyarakat. Apalagi ada rencana bahwa Pertamina hendak
      dipriatisasi. Amboi! Diprivatisasi gaya Laksamana? No way! Membiarkan
      Pertamina diprivatisasi Laksamana sama saja dengan membiarkan
      penjarahan
      secara legal atas satu dari sedikit aset negara yang masih bisa
      diandalkan
      dan dibanggakan bangsa ini.

      Lupakah kita akan heboh penjualan 41,9 persen saham PT
      Indonesia Satelite Corporation (Indosat) Tbk kepada Singapore
      Technologies Telemedia (STT) tahun lalu? Divestasi Indosat hanyalah
      konfirmasi atas praktek KKN yang memang mengalami peningkatan tajam
      selama Laksamana menjabat Menneg BUMN. Dengan alasan untuk mengejar
      target
      APBN, Laksamana mempercepat divestasi saham pemerintah di Indosat.
      Akibatnya, kepemilikan saham pemerintah di perusahaan telekomunikasi
      itu
      tinggal 14 persen. PT Indosat, BUMN yang pada semester pertama 2002
      meraih
      laba bersih Rp 540 miliar, lantas berubah status menjadi PMA.

      Bayangkan, BUMN yang dibangun dengan susah payah oleh bangsa
      Indonesia harus diserahkan kepada asing setelah perusahaan itu meraih
      untung. Pada tahun 2001, laba bersih Indosat mencapai Rp 1,5 triliun.
      Dengan asumsi laba bersih setiap tahun yang diraih Indosat sebesar
      itu dan
      dividen yang dibagikan 50 persen, maka setiap tahun, pemegang saham
      akan
      kebagian sedikitnya Rp 750 miliar.

      Itu semua belum termasuk keuntungan lain yang diberikan Indosat
      sebagai penyedia jasa telekomunikasi di Tanah Air. Kata para pakar,
      dengan
      memiliki mayoritas saham Indosat, asing juga memiliki hak atas
      berbagai
      lisensi yang dimiliki Indosat seperti lisensi SLI (sambungan langsung
      internasional), SLJJ (sambungan langsung jarak jauh) lokal, jasa
      seluler,
      internet, dan VOIP.

      Yang juga sangat memprihatinkan Indonesia sebagai bangsa berdaulat
      adalah
      peluang BUMN Singapura mengontrol berbagai informasi strategis yang
      digunakan untuk keperluan bisnis, pertahanan, dan keamanan kita.
      Karena
      dengan menguasai mayoritas saham di Indosat ?setelah sebelumnya
      memiliki
      mayoritas saham di PT Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom yang
      bergerak di
      bisang jasa selular--, BUMN Singapura bisa mengakses seluruh sistem
      informasi di Indonesia.

      Di sini, divestasi saham pemerintah di perusahaan telekomunikasi bukan
      hanya aksi penjualan aset bangsa dengan harga murah, tapi juga
      tindakan
      konyol yang menghancurkan kedaulatan dan harga diri kita sebagai
      bangsa
      besar. Penjualan aset strategis milik negara Indonesia ke negara
      Singapura
      tak pelak merupakan penghinaan kepada Indonesia sebagai negara besar.

      Pengalihan kepemilikan BUMN dari pemerintah Indonesia ke pemerintah
      Singapura bukanlah privatisasi dalam arti yang sesungguhnya. Karena
      saham
      pemerintah Indonesia tidak jatuh ke pihak swasta, melainkan ke
      pemerintah
      suatu negara.

      Divestasi saham pemerintah di Indosat layak digugat kembali karena
      prosesnya tidak tranparan. Mulai terkuak bahwa pembelian saham
      perusahaan
      publik itu tak dilakukan STT, melainkan oleh Indonesia Communications
      Limited (ICL), perusahaan milik STT yang bermarkas di Mauritius.
      Kasus ini
      mengingatkan kita akan kisruh divestasi saham pemerintah di PT Bank
      Centra;
      Asia (BCA) Tbk. Pemenang tender bank rekap itu bukanlah Farallon
      Capital
      Management, melainkan PT Farindo, perusahaan yang antara lain
      dimiliki oleh
      Alaerka Invsetama, anak perusahaan PT Djarum

      Privatisasi Indosat memang sangat kontroversial. Manfaat yang
      diperoleh Indonesia tak ada artinya dibandingkan dengan keuntungan
      yang
      diperoleh Singapura. Dengan pemindahtanganan kepemilikan 41,9 persen
      saham
      pemerintah di Indosat ke STT, maka pemerintah Singapura kini menguasai
      pasar telekomunkasi selular di Indonesia. Karena, selain STT, Temasek
      Holdings, induk perusahaan telekomunikasi pemerintah Singapura juga
      memiliki 35 persen saham PT Telkomsel., anak perusahaan PT Telkom yang
      bergerak di bisnis telepon selular. Penguasaan bisnis telekomunkasi
      Indonesia oleh BUMN Singapura berpotensi menghasilkan perusahaan
      monopolistik yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

      Penjelasan pemerintah bahwa privatisasi Indosat akan meningkatkan
      penerimaan pajak, sulit terwujud. Karena pemilik 41,9 persen saham
      pemerintah di Indosat adalah SCL yang bermarkas di Mauritius. Sudah
      menjadi
      pengetahuan umum bahwa Mauritius adalah surga bagi penggelapan pajak.

      Setelah menjual Indosat, Laksamana menepuk dada, karena target APBN
      2002
      dari penerimaan privatisasi sebesar Rp 6,5 triliun terlampaui. Namun,
      masyarakat Indonesia tak mudah dibodohkan begitu saja. Biaya yang
      dikorbankan bangsa dan negara ini untuk sekadar mendapatkan dana
      jangka
      pendek terlalu besar.

      Di samping itu, masyarakat juga tahu, bahwa upaya percepatan
      privatisasi
      BUMN dan divestasi saham pemerintah di BUMN dan di BPPN tak lepas dari
      interest pribadi dan kelompok untuk mendapatkan fee yang lumayan
      besar,
      yaitu mencapai sekitar 10 persen dari total transaksi.

      Berbagai fakta ini menunjukkan bahwa Laksamana adalah pengkhianat
      bangsa
      dan koruptor kakap di Tanah Air. Privatisasi yang dipropagandakannya
      hanyalah kedok untuk menjarah aset bangsa demi kepentingan kelompok
      tertentu dan ambisi politiknya.

      Kita paham bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja
      BUMN.
      Dengan memperluas kepemilikan saham dan memberikan kesempatan kepada
      swasta untuk ikut memiliki saham BUMN, maka pengelolaan BUMN
      diharapkan
      menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan privatisasi,
      BUMN
      mendapatkan tambahan dana segar untuk memperkuat struktur permodalan
      dan
      mengembangkan usaha.

      Akan tetapi, privatisasi yang dilaksanakan Laksamana adalah divestasi
      atau
      penjualan saham milik pemerintah yang hasilnya tak masuk ke kas
      perusahaan,
      melainkan ke kantung pemerintah untuk menutup defisit APBN. Kuat
      dugaan
      bahwa APBN sengaja dibuat defisit agar ada alasan untuk menjual saham
      pemerintah di BUMN dan aset yang dikuasai BPPN. Padahal, defisit APBN
      terjadi karena utang yang tak dinikmati rakyat.

      Adalah suatu penghinaan kepada seluruh bangsa ini bila Laksamana dan
      para
      pendukungnya menilai bahwa pihak yang menentang privatisasi adalah
      pihak
      yang tak paham konsep privatisasi. Kita justru paham tujuan luhur dari
      privatisasi yang justru di tangan Laksamana diselewengkan dan
      disalahgunakan.

      Dalam bukunya yang berjudul "BUMN, Martabat Bangsa, Korupsi, dan
      Kolusi",
      Laksamana menyatakan bahwa privatisasi adalah cara ampuh dalam
      memberantas
      dan menangkal KKN. Dengan demikian, privatisasi adalah pintu gerbang
      menuju
      sebuah perusahaan yang bebas KKN. Tapi, apa yang terjadi? Di masa
      Laksamana, privatisasi justru menjadi entry point untuk ber-KKN ria.
      Siapakah Laksamana
      Nah, siapakah sesunggguhnya Laksamana Sukardi, pria necis dengan life
      style
      kelas atas yang selalu bicara tentang good corporate governance,
      nasib anak
      bangsa, pemerintahan yang bersih, tapi, diam-diam justru menjadi
      koruptor
      ganas, agen konglomerat orde baru dan antek kekuatan asing? Kata orang
      bijak, untuk mengetahui seseorang, telusurilah masa lalu yang
      bersangkutan
      dan lingkungan di mana dia hidup.

      Setelah menamatkan pendidikan formalnya di Teknil Sipil, ITB tahun
      1979,
      Laksamana berniat menjadi bankir. Oleh sang ayah, Laksamana dikenalkan
      ke sejumlah bankir BUMN. Namun, yang menerimanya adalah Citibank,
      sebuah
      bank asing yang membuka cabang di Jakarta. Di bank asing ini, Laks ?
      begitu
      ia disapa? sempat mendapatkan jabatan sebagai kepala bagian di sebuah
      cabang dengan sebutan vice president. Di Citibank, ada puluhan orang
      yang
      mendapat sebutan vice president.

      Pertemuannya dengan Mochtar Riady membelokkan sejarah Laks.
      Lelaki penggemar olah raga bela diri dan sepak bola itu meninggalkan
      Citibank dan bergabung dengan Mochtar Riady di BCA. Saat Mochtar
      meninggalkan BCA dan menangani Bank Umum Asia, Laks pun memutuskan
      untuk
      tetap bersama pengusaha yang acap dijuluki bankir bertangan dingin
      itu.
      Bank Umum Asia kemudian dimerger dengan Bank Perniagaan Indonesia dan
      berubah nama menjadi PT Lippo Bank.

      Mendapat kepercayaan sebagai Managing Director Lippo Bank, Laks ikut
      mengegolkan go public Lippo Bank dan sejumlah perusahaan Lippo
      lainnya. Apa
      sumbangsih Laks di Lippo? Tugas utama Laks adalah melakukan roadshow
      ke
      sejumlah dana pensiun dan asuransi besar milik pemerintah seperti PT
      Taspen
      dan PT Jamsostek. Dengan bermodalkan kertas, Grup Lippo dengan
      bantuan Laks
      berhasil meraup dana besar dari dana pensiun dan asuransi milik
      pemerintah.

      Setelah dicatatkan di lantai bursa, harga saham perusahaan-perusahaan
      milik
      Lippo turun tajam hingga tinggal seonggok kertas tak bernilai. Nyaris
      semua pemodal menderita rugi besar karena memiliki saham-saham
      perusahaan
      Lippo. Apalagi, Lippo lewat perusahaan sekuritasnya dikenal piawai
      dalam
      aksi goreng-menggoreng saham. Selain Lippo Bank, perusahaan Grup Lippo
      lainnya yang go public, antara lain, Lippo Pacific, Lippo Life yang
      kini
      sudah berubah menjadi AIG Lippo, Multipolar, Lippo Karawaci, Lippo
      Cikarang, Lippo Sekuritas, Lippo e-Net, dan sebagainya.

      Dengan kepiawaiannya membaca perubahan politik, Lippo melepaskan
      Laksamana
      untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai
      pimpinan
      Megawati Soekarnoputri yang kemudian berubah nama menjadi PDI-
      Perjuangan
      (PDIP). Adalah Eros Djarot, mantan orang dekat Megawati yang
      memperkenalkan
      Laks kepada orang nomor satu di PDIP. Sesuai latar belakangnya sebagai
      bankir, Laks dipercayakan sebagai bendahara. Orang-orang PDIP tak
      pernah
      menyangka kalau Mochtar Riady memanfaatkan PDIP sebagai kuda troya dan
      sosok harimau berbulu domba dalam kuda troya itu bernama Laksamana
      Sukardi.

      Keputusan Laks meninggalkan jabatan profesional di Lippo untuk
      bergabung
      dengan parpol yang dimarginalkan pemerintahan Soeharto mendapat
      simpati
      luas kalangan profesional dan anak-anak muda. Maka tak sulit bagi Laks
      untuk meraup dana segar dari para profesonal saat itu.

      Pada tahun 1990-an, Laks asdalah idola kaum mudan dan profesonal
      bergaji
      besar di berbagai perusahaan lokal dan asing. "Saya termasuk orang
      yang
      sangat mengidolakan Laks, sehingga saya memutuskan meninggalkan
      Merrill
      Lynch untuk membantu kekuatan politik yang hendak menjatuhkan rezim
      korup,
      Soeharto," kata Dian Wiryawan, mantan dirut PT Danareksa yang akhirnya
      dipecat Laks karena tak bisa diajak berkompromi dalam ber-KKN.

      Semua profesional terkaget-kaget melihat Laks begitu ganas dalam
      melakukan
      KKN. Apalagi Laks tega-teganya membelokkan arah privatisasi menjadi
      aksi
      jual murah aset bangsa. Revrison Baswir, staf pengajar FE UGM
      menyatakan,
      masyarakat Inggris yang dulu mendukung privatisasi, kini mulai kritis.
      Mereka malah membuat sebuah pameo berbunyi, "Privatization is mother
      of
      corrupton". "Nah, itu di negara maju yang sudah cukup bagus penerapan
      good
      corporate governance. Bagaimana dengan masyarakat dan BUMN
      Indonesia?"tanya
      Revrison.

      Di kalangan pengurus PDIP, Laks dikenal sebagai sosok yang terlalu
      elite
      dan figur yang arogan. Ia jarang bergaul dengan kalangan bawah dan
      orang-orang yang tingkat ekonominya pas-pasan serta berkekurangan.
      Laks
      diketahui memiliki kekayaan sangat besar. Memliki rumah di sejumlah
      negara,
      antara lain Singapura dan Australia. Ada yang memperkirakan, kekayaan
      Laks
      sudah melebihi anak-anak Pak Harto.

      Lalu bagaimana kecintaannya terhadap partai? Saat PDIP dalam
      marabahaya,
      Laks meninggalkan teman seperjuangannya. Kasus mencolok terjadi 27
      Juli
      1997. Waktu itu, kantor pusat PDIP dikepung kelompok Suryadi dan
      kelompok
      tak dikenal. Para tokoh PDIP ada di Jakarta dan memberikan dukungan.

      Sedangkan Laks? Oo, ia melarikan diri ke Austrlia dan baru kembali ke
      Indonesia setelah kerusuhan Mei 1998 mereda. Itu sebabnya, oleh
      kalangan
      pengurus PDIP, Laks dinilai sebagai figur yang tak mau berkorban dan
      hanya
      berjuang untuk kepentingan sendiri dan kelompok tertentu yang
      membesarkannya.

      Selama di PDIP, kehidupan Laks tetap dijamin Lippo dan keluarga Sudono
      Salim. Untuk tetap mempertahankan life style-nya yang sudah telanjur
      sangat
      tinggi, Salim memberikannya order sebagai konsultan Salim Group.
      Peluang
      itu dimanfaatkan Laks lewat ReForm Consult. Gaji sopir Laks yang
      dibayar
      Lippo baru dihentikan beberapa bulan setelah Laks diangkat menjadi
      Menneg
      Investasi dan Pemberdayaan BUMN oleh Gus Dur.

      Dengan kondisi seperti itu, bisa dipahami bila Laks diisukan sebagai
      antek
      Lippo dan Salim. Bisa dimengeti pula, bila Laks dengan kewenanganya
      berupaya keras memuluskan divestasi saham pemerintah di BCA dan bank
      rekap
      lainnya seperti Lippo dan BII. Mayoritas saham BCA kini dikuasai PT
      Farindo Investment, perusahaan patungan Farallon Capital Management
      dengan
      PT Alaerka Investama, anak perusahaan PT Djarum. Pada masa lalu, BCA
      menjadi bank yang selalu memberikan kredit besar kepada Djarum. Bisa
      dengan
      mudah dibaca bahwasanya Salim kini sudah kembali menguasai BCA lewat
      anak
      perusahaan Djarum itu.

      Laks juga berjuang mati-matian agar Mochtar Riady bisa kembali
      menguasai saham Lippo Bank. Sekitar 59 persen saham Lippo Bank
      dikuasai
      pemerintah. Kepemilikan keluarga Riady di bank yang direkap dengan
      dana
      pemerintah sebsar Rp 6 triliun ini tinggal 8,11 persen. Meski sekitar
      32,64
      persen lainnya dimiliki publik, kuat dugaan bahwa sebagian besar
      saham Bank
      Lippo milik publik sudah kembali dimiliki keluarga Riady lewat aksi
      goreng-menggoreng saham di lantai bursa. Laks dan keluarga Riady
      bersama
      jaringannya kini mulai membangun opini bahwa pemegang saham lama bank
      rekap boleh kembali membeli sahamnya.

      Laks ternyata tak hanya menjadi antek konglomerat lokal, tapi juga
      antek
      asing. Mantan Ketua BPPN I Putu Gede Ary Suta memberikan kesaksikan
      bahwa
      tatkala BPPN melakukan deal bisnis di Singapura, Laks sebagai pemimpin
      tertinggi BPPN ikut hadir dan menginap di Shangri-La Hotel. Pada saat
      BPPN
      hendak membayar biaya hotel, ternyata, semua akomodasi Laks sudah
      dbayar
      Defence Ministry of Singapore.

      Wah, tokoh yang selalu berapi-api bicara harga diri bangsa ternyata
      menyediakan diri menjadi 'orang bayaran' kekuatan asing. Ulah orang-
      orang
      seperti Laks telah ikut membesarkan Singapura sebagai negara yang
      kuat di
      bidang keuangan, perdagangan, dan sebentar lagi jasa telekomunikasi
      dan
      militer.

      Tak sulit dipahami bila Laks dengan mudahnya meloloskan divestasi
      saham
      Indosat, sehingga Singapura kini menjadi penguasa Indonesia di bidang
      telekomunikasi. Amboy, Indosat yang menjadi kebanggaan perusahaan
      nasional
      kini sudah berstatus menjadi PMA.

      Rakyat Indonesia harus mencermati serius sepak terjang Laksamana.
      Prinsip
      dia bahwa 'Tak perlu memiliki kambing, yang penting bisa memakan
      satenya'
      sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa. Pandangan hidupnya
      bahwa "Tak
      perlu memiliki asal bisa menikmati" cepat atau lambat akan
      menjerumuskan
      bangsa ini ke dalam jurang kehancuran.

      Jika langkah Laks tak segera dihentikan, maka sekali waktu, seluruh
      BUMN
      --yang tidak strategis maupun yang strategis-- dikuasai asing. Semua
      perusahaan bagus yang ada di BPPN akan jatuh ke tangan pemodal asing
      dengan
      harga murah. Dan kita sebagai anak bangsa kelak hanya sebagai
      penonton,
      bahkan kuli di rumah sendiri.

      Bila Anda mencintai bangsa ini dan terpanggil untuk memerangi aksi
      perampokan aset bangsa di bawah komando Laksamana, sebarkan informasi
      ini
      ke teman-teman Anda dan seluruh milis/ jaringan yang anda miliki.
      Selamat
      berjuang!***



      PS :

      Untuk data lebih lanjut, silahkan anda kirim email ke :
      laksamana_watch@y... </group/LAKSAMANA_WATCH/post?postID=TIUq-
      gZkRlJskaPTSbt8tRrU3ErrO8UXpOmSqu7zc6Op0oEH-
      3gox0NgXnX1Wc1A7gtg4t37iJsqCV4Puag7ZcelGg> atau bergabung dengan :
      LAKSAMANA_WATCH@yahoogroups.com </group/LAKSAMANA_WATCH/post?
      postID=nwaKLYdUciaqjSAfArFhq6yGLiyia9wIwgsWKzJH3aJNrCiJoyJsNkpQg-
      rtodHt7d_taWjsrvo8miuFu6Mey4HMbBIYrlY>; untuk berkorespondensi dan
      bertukar
      informasi atau hub kami via HP. +628159924994 (Alexander Azra) karena
      masih
      banyak data lebih lanjut dari sumber yang terpercaya. Mohon maaf atas
      keterbatasan kami saat ini, sehingga kami belum bisa dapat muncul
      secara
      terbuka demi keamanan organisasi dan pribadi kami dari ancaman serta
      teror
      yang sedang dan akan terjadi. Terima kasih.

      ALEXANDER AZRA
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.